DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009

Nomor: 40
Tahun: 2009
Ditetapkan: 14 Oktober 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 111

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN 4. TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH, DAN PEMERINTAH DAERAH 5. PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA 6. PENYADARAN 7. PEMBERDAYAAN 8. PENGEMBANGAN 9. KOORDINASI DAN KEMITRAAN 10. PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN 11. ORGANISASI KEPEMUDAAN 12. PERAN SERTA MASYARAKAT 13. PENGHARGAAN 14. PENDANAAN 15. KETENTUAN PERALIHAN 16. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional;
c.bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional;
d.bahwa untuk membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepemudaan; Mengingat: . . . Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28C, dan Pasal 31 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
3.Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
4.Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
5.Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
6.Pemberdayaan . . .
6.Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
7.Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
8.Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilam dan kemandirian berusaha.
9.Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
10.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
11.Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
12.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
13.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
14.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15.Pemerintah . . .
15.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
16.Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan; dan
j.kemandirian

Pasal 3

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

. . .

Pasal 4

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

BAB III

FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 6

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 7

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk:

a.menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
b.meningkatkan . . .
b.meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 8

(1)Pelayanan kepemudaaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui strategi:
1. a.bela negara;
2. b.kompetisi dan apresiasi pemuda;
3. c.peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
4. d.pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui strategi:
1. a.peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
2. b.pendampingan pemuda;
3. c.perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
4. d.penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 9

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.

Isi peraturan

Teks111PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (35)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 17 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2021

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (35)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 17 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2021