(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA
(2)Tarif retribusi ditetapkan sebesar $100 (USD) perorang/bulan
(3)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD kepada wajib retribusi.
13.Ketentuan Pasal 38 dihapus.
Dokumentasi dan Informasi Hukum|11 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng. Ditetapkan di Bantaeng Pada Tanggal 14 Maret 2017 BUPATI BANTAENG Cap/ttd. H. M. NURDIN ABDULLAH Diundangkan di Bantaeng Pada Tanggal 14 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG ABDUL WAHAB, SE, M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19660513 199203 1 009 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2017 NOMOR 4 NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.HAM.4.28.17) Dokumentasi dan Informasi Hukum|12 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR : 4 TAHUN 2017 TANGGAL : 14 MARET 2017 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU KOEFISIEN PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
a.Koefisien luas bangunan No Luas Bangunan Koefisien 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bangunan dengan luas 2 s/d 50 m² Bangunan dengan luas 51 s/d 100 m² Bangunan dengan luas 101 s/d 200 m² Bangunan dengan luas 201 s/d 350 m² Bangunan dengan luas 351 s/d 500 m² Bangunan dengan luas 501 s/d 700 m² Bangunan dengan luas 701 s/d 1.000 m² Bangunan dengan luas 1.001 s/d 2.000 m² Bangunan dengan luas 2.001 s/d 3,000 m² Bangunan dengan luas 3.000 m² 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
b.Koefisien tingkat dan jenis bangunan No Tingkat dan Jenis Bangunan Koefisien A.
B. C. D. Bangunan 1.Bangunan/Rehabilitasi Bangunan Bangunan 1 lantai
a.Rumah panggung kayu kelas I
b.Rumah panggung kayu kelas II
c.Semi permanen
d.Permanen biasa 2.Bangunan 2 lantai
a.Semi permanen atas bawah
b.Permanen lantai papan
c.Permanen lantai beton 3.Bangunan 3 lantai
a.Permanen lantai papan
b.Permanen lantai beton 4.Bangunan 4 lantai 5.Bangunan 5 lantai keatas Pembuatan Pagar
1.Besi
2.Tembok
3.Besi + tembok Pembangunan Tower Bando Jalan , Reklame , Neon Box , Papan Nama, Billboard, Spanduk,Vidio Elektronik 0,50 1,50 0,75 0,75 1,50 1,50 1,60 1,70 2,00 2,50 3,00 4,00 1 1 1,5 5,00 1,50
c.Koefisien guna bangunan No Guna Bangunan Koefisien 1.
2. 3. 4. 5. 6. Bangunan Pagar Bangunan sosial Bangunan perumahan Bangunan fasilitas umum Bangunan pendidikan Bangunan kelembagaan/kantor 0,25 0,50 1,00 1,00 1,00 1,50 Dokumentasi dan Informasi Hukum|13 7. 8. 9. 10. 11. Bangunan perdagangan dan jasa Bangunan industri Bangunan khusus Bangunan campuran Bangunan lain-lain 2,00 2,00 2,50 2,75 3,00
d.Koefisien lokasi bangunan No Lokasi Bangunan Koefisien 1.
2. 3. Kota Dihapus Desa 1,50 - 1,00 BUPATI BANTAENG M. NURDIN ABDULLAH Dokumentasi dan Informasi Hukum|14 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR : 4 TAHUN 2017 TANGGAL : 14 MARET 2017 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU BOBOT PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
a.Indeks Lokasi No Letak Bobot 1.
2. 3. Jalan provinsi Zona 1 Zona 2 Zona 3 Jalan Kabupaten Zona 1 Zona 2 Zona 3 Jalan Desa Zona 1 Zona 2 Zona 3 3 2,50 2 2 1,75 1,5 1 0,75 0,5
b.Indeks Gangguan No Jenis Gangguan Bobot 1.
2. Usaha dengan gangguan berat Usaha dengan gangguan ringan 3 2
c.Indeks Golongan Usaha No Golongan Usaha Bobot 1.
2. 3. 4. Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV 5 4 3 2
d.Indeks Luas Tempat Usaha No Luas Tempat Usaha Bobot 1.
2. 3. 4. 5. 6. <5.000 m2 5.000 m – 10.000 m2 10.000 m – 50.000 m2 50.000 m – 100.000 m2 100.000 m – 150.000 m2 Diatas 150.000m2 1 2 3 4 5 6 BUPATI BANTAENG M. NURDIN ABDULLAH Dokumentasi dan Informasi Hukum|15 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR : 4 TAHUN 2017 TANGGAL : 14 MARET 2017 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN NO JENIS USAHA TARIF A. Usaha pembenihan dan pembesaran ikan air tawar, payau dan laut
1.Usaha Pembenihan Ikan Pembenihan ikan air tawar Rp50.000,00 /izin Pembenihan ikan air payau Rp100.000,00/izin Pembenihan ikan air payau intensif Rp250.000,00/izin Pembenihan ikan air laut intensif Rp100.000,00/izin
2.Usaha pembesaran ikan Ikan air tawar, kolam ikan tenang diatas 4 HA Rp50.000,00 /izin Ikan air tawar, kolam ikan deras diatas 10 HA Rp50.000,00 /izin Izin membuka tambak Rp150.000,00/izin usaha tambak insentif Rp150.000,00/izin usaha tambak semi insentif Rp100.000,00/izin Usaha tambak tradisional Rp50.000,00 /izin
3.Usaha budidaya laut usaha budidaya rumput laut Rp50.000,00 /izin usaha jaring terapung/keramba Rp25.000,00 /izin budidaya teripang dilaut Rp25.000,00 /izin budidaya kerang hijau dilaut dengan teknologi rakit apung, rakit tancap dan longline Rp25.000,00 /izin budidaya abalone dilaut dengan penculture atau keramba jaring apung Rp25.000,00 /izin BUPATI BANTAENG M. NURDIN ABDULLAH Dokumentasi dan Informasi Hukum|16 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU A. Umum Pemberian izin tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi. Perizinan diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
Pendapatan daerah dari sektor retribusi jasa perizinan tertentu dipungut untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Pungutan retribusi perizinan tertentu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 yang mengatur empat jenis retribusi yaitu:
a.Retribusi Izin Gangguan
b.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
c.Retribusi Izin Trayek
d.Retribusi Izin Usaha Perikanan Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing dan dengan adanya prospek/peluang untuk memungut retribusi tersebut maka dilakukan penambahan objek retribusi yaitu Retribusi Perpanjangan Izin memperkerjakan TKA. Selain ituuntuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan saat ini maka perlu dilakukan beberapa perubahan materi pada Retribusi Izin gangguan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.
B. Pasal demi Pasal Pasal I Angka 1 Cukup jelas Angka 2