DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2012

Nomor: 97
Tahun: 2012
Ditetapkan: 29 Oktober 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah memenuhi kriteria sebagai Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang ...
2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2.Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.
3.Retribusi ...
3.Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
4.Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
6.Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8.Penerimaan negara bukan pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

BAB II

PENAMBAHAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

(1)Penambahan jenis Retribusi meliputi:
1. a.Retribusi Pengendalian Lalu Lintas; dan
2. b.Retribusi Perpanjangan IMTA.
(2)Pemungutan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
1. a.pemerintah provinsi pada ruas jalan provinsi; dan
2. b.pemerintah ...
3. b.pemerintah kabupaten/kota pada ruas jalan kabupaten/kota.
(3)Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
1. a.pemerintah provinsi untuk perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan; dan
2. b.pemerintah kabupaten/kota untuk perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya dalam kabupaten/kota yang bersangkutan.

BAB III

RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang.
(2)Tidak termasuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.sepeda motor;
2. b.kendaraan penumpang umum;
3. c.kendaraan pemadam kebakaran; dan
4. d.ambulans.

Pasal 4

(1)Ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
1. a.memiliki 2 (dua) jalur jalan yang masing-masing jalur memiliki paling sedikit 2 (dua) lajur; dan
2. b.tersedia ...
3. b.tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek.
(2)Angkutan umum massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 5

(1)Waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas pada suatu ruas jalan, koridor atau kawasan tertentu.
(2)Tingkat kepadatan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
1. a.memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan); dan
2. b.kecepatan rata-rata sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) km/jam, berlangsung secara rutin pada setiap hari kerja.
(3)Penetapan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan setelah berkoordinasi dengan forum lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 6

Penetapan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu, pada waktu tertentu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 7

(1)Pemerintah daerah yang akan melaksanakan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
(2)Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan menetapkan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Pasal 8

Untuk pelaksanaan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas, pemerintah daerah wajib menyediakan sistem dan peralatan yang diperlukan untuk menerapkan pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor perseorangan dan barang.

Pasal 9

(1)Penerimaan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas diperuntukkan bagi peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Peningkatan kinerja lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi kegiatan:
1. a.perbaikan pada ruas jalan, koridor atau kawasan yang dilakukan pembatasan;
2. b.pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada ruas jalan, koridor, atau kawasan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan;
3. c.pemeliharaan dan pengembangan teknologi untuk kepentingan lalu lintas; dan
4. d.peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
(3)Peningkatan ...
(3)Peningkatan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi kegiatan:
1. a.penambahan dan pemeliharaan jalur dan lajur dan/atau jalan khusus untuk angkutan umum massal;
2. b.penambahan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pendukung angkutan umum massal; dan
3. c.penggunaan dan pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan angkutan umum massal.
(4)Pemanfaatan penerimaan Retribusi diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 10

(1)Subjek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas meliputi orang perseorangan dan badan hukum yang menggunakan kendaraan bermotor perseorangan dan barang pada ruas jalan, koridor, atau kawasan yang dikenakan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
(2)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan turunan (54)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung No. 01 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali No. 21 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 21 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 09 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat No. 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6