Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2020
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
Pasal I (Perubahan Ketentuan: Pasal 12, Pasal 15A) Pasal II (Ketentuan Penutup)
Pasal I (Perubahan Ketentuan: Pasal 12, Pasal 15A) Pasal II (Ketentuan Penutup)
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4247);
5679);
11)sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 4);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2017tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10) diubah sebagai berikut :
RIMB = TD x (KLLB x KTJB x KGB x KLB) Keterangan : RIMB = Retribusi IMB TD = Tarif Dasar IMB KLLB = Koefisien Luas Lantai Bangunan Dokumentasi dan Informasi Hukum|4 KTJB = Koefisien Tingkat dan Jenis Bangunan KGB = Koefisien Guna Bangunan KLB = Koefisien Lokasi Bangunan
Bagian Kelima Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng. Ditetapkan di Bantaeng Pada Tanggal 1 Maret 2020 BUPATI BANTAENG Cap/ttd. ILHAM SYAH AZIKIN Diundangkan di Bantaeng Pada Tanggal 1 Maret 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG ABDUL WAHAB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2020 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.004.07.20) Dokumentasi dan Informasi Hukum|5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU A. Umum Pemberian izin tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi. Perizinan diperlukan guna melindungi kepentingan umum. Pendapatan daerah dari sektor retribusi jasa perizinan tertentu dipungut untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Pungutan retribusi perizinan tertentu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 yang mengatur empat jenis retribusi, Perubahan tarif dilakukan untuk mengikuti perkembangan perekonomian dan kebijakan pemerintah pusat. Adapun objek retribusi yang mengalami perubahan yaitu:
B. Pasal demi Pasal Pasal I Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2020 NOMOR 30
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)