DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 11 Juli 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Ketenagakerjaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagakerjaan sehingga perlu disernpurnakan;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat

(1), Pasal 43 ayat (4), Pasal 44 ayat (2) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kelenagakerjaan dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perlu dialur tata cara penggunaan tenaga kerja asing; Menimbang MENTERl KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGGUNAANTENAGA KERJA ASING MENTERIKETENAGAKERJAAN

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Mengingat MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG TATACARAPENGGUNAANTENAGAKERJA ASING.

6.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
9.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
11.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pernerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Menetapkan informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui laman tka -online. kemnaker. go.id.
6.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
7.Penerimaan Daerah adalah retribusi penggunaan TKA yang masuk ke kas daerah. Online Pelayanan TKA yang selanjutnya TKA Online adalah aplikasi teknologi Sistem disebut 5.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
2.Tenaga Kerja Pendamping adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keablian.
3.Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang rnempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
8.Dana Kompensasi Penggunaan TKAyang selanjutnya disebut DKP-TKAadalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKAatas penggunaan TKA sebagai PNBPatau Penerirnaan Daerah.
9.Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang meliputi sistem perencanaan PNBP, sistem billing, dan sistem pelaporan PNBP.
10.Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak adalah pekerjaan yang tidak terencana yang memerlukan penanggulangan segera disebabkan an tara lain bencana alam, kerusakan mesin utama, huru- harajunjuk rasajkerusuhan yang perlu segera ditangani untuk menghindari kerugian fatal bagi perusahaan danj atau masyarakat umum.
11.Pekerjaan Bersifat Sementara adalah pekerjaan yang bersifat sewaktu-waktu atau dapat diselesaikan dalam jangka waktu singkat paling lama 6 (enam) bulan.
12.Usaha Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan di Indonesia, baik yang mendatangkan maupun memulangkan TKAdi bidang seni dan olah raga yang bersifat sementara.
13.Visa Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut Vitas adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal terbatas dalam rangka bekerja.
14.Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut Itas adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu untuk bekerja. Pasa13 Pemberi Kerja TKAmeliputi:

a.instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan- badan internasional, dan organisasi internasional; penerimaan negara.
1. 17.Dinas Kabupaten /Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan atau perizinan kabupaten Zkota.
2. 18.Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan atau perizinan provinsi.
3. 19.Direktur adalah Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
4. 20.Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
5. 21.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. setoranun tuk menerimaMenteri Keuangan
6. 15.Notifikasi adalah persetujuan penggunaan TKA yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagai dasar penerbitan ltas.
7. 16.Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Pasa14

(1)Setiap Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Setiap Pemberi Kerja TKAmengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.
(3)Setiap Pemberi Kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA pada jabatan-jabatan yang tidak boleh diisi oleh TKAatau jabatan yang tertutup bagi TKA.
(4)Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib:
1. a.memiliki RPTKAyang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
2. b.membayar DKP-TKA untuk setiap TKA yang dipekerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.mengikutsertakan TKA dalam program asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan;
4. b.kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
5. c.perusahaan swasta asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
6. d.badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan;
7. e.lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan;
8. f.Usaha Jasa Impresariat; atau
9. g.badan usaha sepanjang tidak dilarang undang- undang.

BAB II

PEMBERlKERJATENAGAKERJAASING DANTENAGAKERJAASING Pasal 2 Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan untuk pengendalian penggunaan TKA.

Pasal 5

Setiap TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA wajib:

a.memiliki pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
b.memiliki sertifikat kompetensi a tau memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki TKA;
c.mengalihkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendamping;
d.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan; dan
e.memiliki ltas untuk bekerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 8agian Kedua Tenaga Kerja Asing
d.mengikutsertakan TKA dalam program Jaminan Sosial Nasional yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan;
e.menunjuk Tenaga Kerja Pendamping dalam rangka alih teknologi dan keahlian TKA;
f.melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Pendamping; dan
g.memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKAyang dipekerjakannya.

(5)Program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf c diatur oleh Dirjen setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikecualikan bagi Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKAuntuk Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak, Pekerjaan Bersifat Sementara, anggota direksi, anggota dewan kornisaris, anggota pembina, anggoLa pengurus, dan anggota pengawas.

Pasal 8

(1)Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan Pemberi Kerja TKA yang lain dalam jabatan:
1. a.direktur atau komisaris yang bukan pemegang saham; atau
2. b.sektor tertentu meliputi sektor pendidikan dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital, serta sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja sarna.

Pasal 7

(1)TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia danj atau jabatan tertentu.
(2)Jabatan yang dilarang diduduki oleh TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Penetapan jabatan yang dilarang diduduki oleh TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari kementerianj lembaga terkait. darimasukanMenteri setelah mendapat kementerianj lembaga terkait. Pasa16
(1)TKAdapat dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKAdalarn hubungan kerja untuk waktu tertentu dan jabatan tertentu.
(2)Jabatan yang dapat diduduki oleh TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Pcnetapan jabatan yang dapat diduduki oleh TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 8agian Ketiga Jabatan dan Sektor Tertentu

Pasal 10

(1)Pemberi Kerja TKA yang tidak wajib memiliki RPTKA meliputi:
1. a.instansi pernerintah, perwakilan negara asmg, dan badan internasional; atau
2. b.Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Jangka waktu RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan.
(2)Dalam hal Pemberi Kerja TKA akan mempekerjakan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKA tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Pemberi Kerja pertama.
(3)Masing-masing Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki RPTKA dan membayar DKP-TKA.
(4)TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja TKApada Pemberi Kerja TKApertama

Pasal 11

(1)Untuk mendapatkan RPTKA,Pemberi Kerja TKAharus mengajukan permohonan kepada Dirjen atau Direktur melalui TKAOnline dcngan cara:
1. a.mengisi: 1) identitas Pemberi Kerja TKA; 2) jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan; 3) rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun; 4) rencana penggunaan TKA setiap tahun sesuai perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan; 5) data Tenaga Kerja Pendamping; dan 6) alasan penggunaan TKA.
2. b.mengunggah: 1) rancangan perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan; 2) bagan struktur organisasi; 3) surat pernyataan untuk penunjukan Tenaga Kerja Pendamping; 4) sural pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA;dan
(2)Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, mempekerjakan TKAuntuk:
1. a.bantuan teknis (technical assistance);
2. b.kerjasama antara kementerian/lembaga dengan badan inlernasionaI;
3. c.program prioritas nasional; atau
4. d.penanganan bencana alam/kejadian luar biasa. 5) surat pernyataan kondisi darurat dan mendesak dari Pemberi Kerja TKAdalam hal Pemberi Kerja TKA mempekerjakan TKA untuk Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak.
(2)Permohonan RPTKAsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen.
(3)Dalam hal dokumen permohonan RPTKA belum lengkap, Direktur atau pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan kepada Pemberi Kerja TKA.
(4)Pemberi Kerja TKA paling lama 1 (satu) hari kerja harus rnelengkapi kekurangan persyaratan dokumen dan disampaikan melalui TKAOnline.
(5)Dalam hal dokumen permohonan RPTKA telah Iengkap, dilakukan penilaian kelayakan RPTKA dengan berpedoman pada daftar jabatan yang ditetapkan oleh Menteri.
(6)Penilaian kelayakan permohonan RPTKAsebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan melalui video telepon sesuai dengan alamat ID video telepon yang telah ditentukan.
(7)' Dalam hal penilaian kelayakan permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah memenuhi persyaratan paling lama 2 (dua) hari kerja Dirjen atau Direktur menerbitkan pengesahan RPTKA.
(8)Rancangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dibuat oleh Pemberi Kerja TKA paling sedikit memuat pengaturan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Rancangan Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan Pemberi Kerja TKAsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b sesuai dengan dalam Format 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1)Pengesahan RPTKAdilakukan oleh:
1. a.Dirjen untuk Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA sebanyak 50 (lima puluh) orang atau lebih; atau
2. b.Direktur untuk Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKAkurang dari 50 (lima puluh) orang.
(2)Pengesahan RPTKAsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat:
1. a.nomor dan tanggal pengesahan RPTKA;
2. b.nama dan alamat Pemberi Kerja TKA;
3. c.RPTKAyang memuat ten tang: 1) jenis jabatan dan jumlah TKA yang akan dipekerjakan; 2) lokasi kerja TKA; 3) jangka waktu penggunaan TKA; 4) jumlah Tenaga Kerja Pendamping; dan 5) besaran gaji TKA.
4. d.rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun; dan
5. e.masa berlaku RPTKA.
(3)Pengesahan RPTKAsebagaimana dimaksud pada ayat
(2)sesuai dengan tercantum dalam Format 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Dalam hal permohonan RPTKAoleh Pemberi Kerja TKA berbadan hukum untuk pekerjaan yang menjadi program prioritas nasional, Dirjen atau Direktur menerbitkan pengesahan RPTKAdalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah memenuhi persyaratan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagakerjaan sehingga perlu disernpurnakan;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat

(1), Pasal 43 ayat (4), Pasal 44 ayat (2) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kelenagakerjaan dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perlu dialur tata cara penggunaan tenaga kerja asing; Menimbang MENTERl KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGGUNAANTENAGA KERJA ASING MENTERIKETENAGAKERJAAN

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Mengingat MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG TATACARAPENGGUNAANTENAGAKERJA ASING.

6.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
9.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
11.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pernerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); Menetapkan informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui laman tka -online. kemnaker. go.id.
6.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
7.Penerimaan Daerah adalah retribusi penggunaan TKA yang masuk ke kas daerah. Online Pelayanan TKA yang selanjutnya TKA Online adalah aplikasi teknologi Sistem disebut 5.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
2.Tenaga Kerja Pendamping adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keablian.
3.Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang rnempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
8.Dana Kompensasi Penggunaan TKAyang selanjutnya disebut DKP-TKAadalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKAatas penggunaan TKA sebagai PNBPatau Penerirnaan Daerah.
9.Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang meliputi sistem perencanaan PNBP, sistem billing, dan sistem pelaporan PNBP.
10.Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak adalah pekerjaan yang tidak terencana yang memerlukan penanggulangan segera disebabkan an tara lain bencana alam, kerusakan mesin utama, huru- harajunjuk rasajkerusuhan yang perlu segera ditangani untuk menghindari kerugian fatal bagi perusahaan danj atau masyarakat umum.
11.Pekerjaan Bersifat Sementara adalah pekerjaan yang bersifat sewaktu-waktu atau dapat diselesaikan dalam jangka waktu singkat paling lama 6 (enam) bulan.
12.Usaha Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan di Indonesia, baik yang mendatangkan maupun memulangkan TKAdi bidang seni dan olah raga yang bersifat sementara.
13.Visa Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut Vitas adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal terbatas dalam rangka bekerja.
14.Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut Itas adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu untuk bekerja. Pasa13 Pemberi Kerja TKAmeliputi:

a.instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan- badan internasional, dan organisasi internasional; penerimaan negara.
1. 17.Dinas Kabupaten /Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan atau perizinan kabupaten Zkota.
2. 18.Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan atau perizinan provinsi.
3. 19.Direktur adalah Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
4. 20.Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
5. 21.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. setoranun tuk menerimaMenteri Keuangan
6. 15.Notifikasi adalah persetujuan penggunaan TKA yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagai dasar penerbitan ltas.
7. 16.Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Pasa14

(1)Setiap Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Setiap Pemberi Kerja TKAmengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.
(3)Setiap Pemberi Kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA pada jabatan-jabatan yang tidak boleh diisi oleh TKAatau jabatan yang tertutup bagi TKA.
(4)Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib:
1. a.memiliki RPTKAyang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
2. b.membayar DKP-TKA untuk setiap TKA yang dipekerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.mengikutsertakan TKA dalam program asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan;
4. b.kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
5. c.perusahaan swasta asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
6. d.badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan;
7. e.lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan;
8. f.Usaha Jasa Impresariat; atau
9. g.badan usaha sepanjang tidak dilarang undang- undang.

BAB II

PEMBERlKERJATENAGAKERJAASING DANTENAGAKERJAASING Pasal 2 Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan untuk pengendalian penggunaan TKA.

Pasal 5

Setiap TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA wajib:

a.memiliki pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
b.memiliki sertifikat kompetensi a tau memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki TKA;
c.mengalihkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendamping;
d.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan; dan
e.memiliki ltas untuk bekerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 8agian Kedua Tenaga Kerja Asing
d.mengikutsertakan TKA dalam program Jaminan Sosial Nasional yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan;
e.menunjuk Tenaga Kerja Pendamping dalam rangka alih teknologi dan keahlian TKA;
f.melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Pendamping; dan
g.memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKAyang dipekerjakannya.

(5)Program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf c diatur oleh Dirjen setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikecualikan bagi Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKAuntuk Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak, Pekerjaan Bersifat Sementara, anggota direksi, anggota dewan kornisaris, anggota pembina, anggoLa pengurus, dan anggota pengawas.

Pasal 8

(1)Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan Pemberi Kerja TKA yang lain dalam jabatan:
1. a.direktur atau komisaris yang bukan pemegang saham; atau
2. b.sektor tertentu meliputi sektor pendidikan dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital, serta sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja sarna.

Pasal 7

(1)TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia danj atau jabatan tertentu.
(2)Jabatan yang dilarang diduduki oleh TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Penetapan jabatan yang dilarang diduduki oleh TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari kementerianj lembaga terkait. darimasukanMenteri setelah mendapat kementerianj lembaga terkait. Pasa16
(1)TKAdapat dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKAdalarn hubungan kerja untuk waktu tertentu dan jabatan tertentu.
(2)Jabatan yang dapat diduduki oleh TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Pcnetapan jabatan yang dapat diduduki oleh TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 8agian Ketiga Jabatan dan Sektor Tertentu

Pasal 10

(1)Pemberi Kerja TKA yang tidak wajib memiliki RPTKA meliputi:
1. a.instansi pernerintah, perwakilan negara asmg, dan badan internasional; atau
2. b.Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Jangka waktu RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan.
(2)Dalam hal Pemberi Kerja TKA akan mempekerjakan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKA tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Pemberi Kerja pertama.
(3)Masing-masing Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki RPTKA dan membayar DKP-TKA.
(4)TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja TKApada Pemberi Kerja TKApertama

Pasal 11

(1)Untuk mendapatkan RPTKA,Pemberi Kerja TKAharus mengajukan permohonan kepada Dirjen atau Direktur melalui TKAOnline dcngan cara:
1. a.mengisi: 1) identitas Pemberi Kerja TKA; 2) jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan; 3) rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun; 4) rencana penggunaan TKA setiap tahun sesuai perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan; 5) data Tenaga Kerja Pendamping; dan 6) alasan penggunaan TKA.
2. b.mengunggah: 1) rancangan perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan; 2) bagan struktur organisasi; 3) surat pernyataan untuk penunjukan Tenaga Kerja Pendamping; 4) sural pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA;dan
(2)Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, mempekerjakan TKAuntuk:
1. a.bantuan teknis (technical assistance);
2. b.kerjasama antara kementerian/lembaga dengan badan inlernasionaI;
3. c.program prioritas nasional; atau
4. d.penanganan bencana alam/kejadian luar biasa. 5) surat pernyataan kondisi darurat dan mendesak dari Pemberi Kerja TKAdalam hal Pemberi Kerja TKA mempekerjakan TKA untuk Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak.
(2)Permohonan RPTKAsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen.
(3)Dalam hal dokumen permohonan RPTKA belum lengkap, Direktur atau pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan kepada Pemberi Kerja TKA.
(4)Pemberi Kerja TKA paling lama 1 (satu) hari kerja harus rnelengkapi kekurangan persyaratan dokumen dan disampaikan melalui TKAOnline.
(5)Dalam hal dokumen permohonan RPTKA telah Iengkap, dilakukan penilaian kelayakan RPTKA dengan berpedoman pada daftar jabatan yang ditetapkan oleh Menteri.
(6)Penilaian kelayakan permohonan RPTKAsebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan melalui video telepon sesuai dengan alamat ID video telepon yang telah ditentukan.
(7)' Dalam hal penilaian kelayakan permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah memenuhi persyaratan paling lama 2 (dua) hari kerja Dirjen atau Direktur menerbitkan pengesahan RPTKA.
(8)Rancangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dibuat oleh Pemberi Kerja TKA paling sedikit memuat pengaturan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Rancangan Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan Pemberi Kerja TKAsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b sesuai dengan dalam Format 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1)Pengesahan RPTKAdilakukan oleh:
1. a.Dirjen untuk Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA sebanyak 50 (lima puluh) orang atau lebih; atau
2. b.Direktur untuk Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKAkurang dari 50 (lima puluh) orang.
(2)Pengesahan RPTKAsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat:
1. a.nomor dan tanggal pengesahan RPTKA;
2. b.nama dan alamat Pemberi Kerja TKA;
3. c.RPTKAyang memuat ten tang: 1) jenis jabatan dan jumlah TKA yang akan dipekerjakan; 2) lokasi kerja TKA; 3) jangka waktu penggunaan TKA; 4) jumlah Tenaga Kerja Pendamping; dan 5) besaran gaji TKA.
4. d.rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun; dan
5. e.masa berlaku RPTKA.
(3)Pengesahan RPTKAsebagaimana dimaksud pada ayat
(2)sesuai dengan tercantum dalam Format 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2020