Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 35
(1), Pasal 43 ayat (4), Pasal 44 ayat (2) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kelenagakerjaan dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perlu dialur tata cara penggunaan tenaga kerja asing; Menimbang MENTERl KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGGUNAANTENAGA KERJA ASING MENTERIKETENAGAKERJAAN
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Mengingat MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG TATACARAPENGGUNAANTENAGAKERJA ASING.
Menetapkan informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui laman tka -online. kemnaker. go.id.
Online Pelayanan TKA yang selanjutnya TKA Online adalah aplikasi teknologi Sistem disebut 5.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB I KETENTUANUMUM
Pasa13 Pemberi Kerja TKAmeliputi:
Bagian Kesatu Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing BAB II PEMBERlKERJATENAGAKERJAASING DANTENAGAKERJAASING Pasal 2 Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan untuk pengendalian penggunaan TKA. penerimaan negara.
setoranun tuk menerimaMenteri Keuangan
BAB II
Setiap TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA wajib:
8agian Kedua Tenaga Kerja Asing
darimasukanMenteri setelah mendapat kementerianj lembaga terkait. Pasa16
Bagian Kesatu Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing BABIII PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
1) identitas Pemberi Kerja TKA; 2) jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan; 3) rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun; 4) rencana penggunaan TKA setiap tahun sesuai perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan; 5) data Tenaga Kerja Pendamping; dan 6) alasan penggunaan TKA.
1) rancangan perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan; 2) bagan struktur organisasi; 3) surat pernyataan untuk penunjukan Tenaga Kerja Pendamping; 4) sural pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA;dan
5) surat pernyataan kondisi darurat dan mendesak dari Pemberi Kerja TKAdalam hal Pemberi Kerja TKA mempekerjakan TKA untuk Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak.
(7)' Dalam hal penilaian kelayakan permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah memenuhi persyaratan paling lama 2 (dua) hari kerja Dirjen atau Direktur menerbitkan pengesahan RPTKA.
(1)memuat:
1) jenis jabatan dan jumlah TKA yang akan dipekerjakan; 2) lokasi kerja TKA; 3) jangka waktu penggunaan TKA; 4) jumlah Tenaga Kerja Pendamping; dan 5) besaran gaji TKA.
Dalam hal permohonan RPTKAoleh Pemberi Kerja TKA berbadan hukum untuk pekerjaan yang menjadi program prioritas nasional, Dirjen atau Direktur menerbitkan pengesahan RPTKAdalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah memenuhi persyaratan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)