DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bantaeng

regulasi_utama

Ringkasan

PASAL I (PERUBAHAN PASAL 4 DAN PASAL 5 PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2019) PASAL II (KETENTUAN PENUTUP)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melakukan penyesuaian jumlah besaran penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT. Bank Sulselbar maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat perlu diubah dan ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6481);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6481);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dokumentasi dan Informasi Hukum|3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 5);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25). Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 ) diubah sebagai berikut : Dokumentasi dan Informasi Hukum|4
1.Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SulSelBar yang telah disertakan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp34.129.000.000,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a.Tahun 2005 sebesar Rp3.567.000.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah);
b.Tahun 2006 sebesar Rp3.999.000.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah);
c.Tahun 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah);
d.Tahun 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah);
e.Tahun 2009 sebesar Rp450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
f.Tahun 2010 sebesar Rp1.001.000.000,00( Satu Miliar Satu Juta Rupiah);
g.Tahun 2011 sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah);
h.Tahun 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah);
i.Tahun 2021 sebesar Rp20.112.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Seratus Dua Belas Juta Rupiah).
1. 2.Ketentuan ayat (1) , ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Penyertaan modal daerah pada PT. Bank SulSelBar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dilaksanakan dalam bentuk pembelian saham.
(2)Penyertaan modal daerah pada PT. Bank SulSelBar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i merupakan pembagian atribusi cadangan umum Bank SulSelbar menjadi modal disetor.
(3)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD. Dokumentasi dan Informasi Hukum|5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng. Ditetapkan di Bantaeng Pada tanggal 31 Desember 2023 Pj. BUPATI BANTAENG, Cap/ttd. ANDI ABUBAKAR Diundangkan di Bantaeng pada tanggal 31 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG, ABDUL WAHAB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN (B. HK. 05. 191. 23) Dokumentasi dan Informasi Hukum|6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT I. UMUM Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah. Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2011 telah melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2019 sebesar Rp13.017.000.000 (Tiga Belas Miliar Tujuh Belas Juta Rupiah). Bahwa pada Tahun 2020 Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dan Tahun 2021 sebesar Rp20.112.000.000,00( Dua Puluh Miliar Seratus Dua Belas Juta Rupiah) dalam bentuk lembar saham. Dan dikarenakan besaran tersebut belum sesuai dengan yang diatur dalam peraturan daerah, sehingga dipandang pelu melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2019. II. Pasal demi pasal

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 48

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…