DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB II PENYERTAAN MODAL BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13.13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6322);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2008 tentangPenyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 5). Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksuddengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2.Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6.Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara
7.Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
8.Investasi pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dalam jangka panjang untuk investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
9.Investasi langsung adalahpenyertaan modal pemerintah daerah berupa dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha.
10.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak- hak lainnya.
11.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
12.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hkum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.
13.Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat PT. Bank SulSelBar adalahBadan Usaha milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten /Kota di wilayahnya serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten/Kota di Dokumentasi dan Informasi Hukum|4 wilayahnya yang berbentuk perseroan terbatas.
14.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
15.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi di bidang perbankan.

Pasal 3

Penyertaan modal pemerintah daerah bertujuan untuk:

a.memberikan kontribusi bagi pendapatan Asli Daerah; dan
b.menunjang pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di bidang perbankan.

Pasal 4

Jumlah Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank SulSelBar yang telah disertakan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp 13.017.000.000,00 (tiga belas miliartujuh belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Tahun 2005 sebesar Rp 3.567.000.000,00 ( tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
b.Tahun 2006 sebesar Rp 3.999.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
c.Tahun 2007 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
d.Tahun 2008 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
e.Tahun 2009 sebesar Rp 450.000.000,00(empat ratus lima puluh juta rupiah);
f.Tahun 2010 sebesar Rp 1.001.000.000,00 (satu miliar satu juta rupiah); dan
g.Tahun 2011 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 5

(1)Penambahan penyertaan modal daerah kepada PT.Bank SulSelBar mulai dilaksanakan Tahun 2019 sebesar Rp 16.983.000.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta rupiah). Dokumentasi dan Informasi Hukum|5
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembelian saham.
(3)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD dan dialokasikan secara bertahap berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pada PT. Bank SulSelBar mempunyai hak suara dalam menentukan kebijakan yang akan dijalankan badan usaha tempat penyertaan modal.
(2)PT. Bank SulSelBar wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban tahunan Bupati atas pelaksanaan APBD.
(3)PT.Bank SulSelBar wajib memberikan deviden kepada Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan persentase perimbangan modal yang dimiliki Pemerintah Daerah pada PT. Bank SulSelBar.
(4)Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan dan petunjuk teknis maupun operasional.
(3)Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Kabupaten Bantaeng dan PT. Bank SulSelBar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dokumentasi dan Informasi Hukum|6

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng. Ditetapkan di Bantaeng Pada Tanggal 26 Agustus 2019 BUPATI BANTAENG Cap/ttd. ILHAM SYAH AZIKIN Diundangkan di Bantaeng Pada Tanggal 26 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG ABDUL WAHAB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2019 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.HAM.09.140.19) Dokumentasi dan Informasi Hukum|7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT.BANK SULAWESI SELATAN DANSULAWESIBARAT A. Umum Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan peraturan perundang-undangan mengamanatkan penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Pemerintah Kabupaten Bantaeng melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SulSelBar sampai dengan Tahun 2011 sebesar Rp13.017.000.000,00 ( tiga belas miliar tujuh belas juta rupiah), Hal ini menyebabkan nilai pendapatan asli daerah dari sektor perbankan semakin menurun setiap tahunnya. Oleh karena itu pemerintah daerah berinisiatif melakukan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank SulSelBarsebesar Rp16.983.000.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta rupiah)yang mulai dilaksanakan pada Tahun 2019 dan akan dialokasikan dalam APBD secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan pendayagunaan potensi otensi daerah dalam hal penyertaan modal daerah kepada sektor perbankan dalam rangka meningkatkan peneriman pendapatan daerah untuk kesejateraan masyarakat dan peningkatan pembangunan daerah. B. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…