DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut : a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat daerah; d. dinas daerah; e. badan daerah; dan f. kecamatan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan;
3.Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
9.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
10.Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
11.Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
12.Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
13.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; Dokumentasi dan Informasi Hukum|3
14.Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
17.Kecamatan adalah perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
18.Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan asas :

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektifitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip;

a.memperhatikan kondisi daerah;
b.kebutuhan daerah;
c.beban kerja daerah;
d.tepat ukuran; dan
e.fungsi.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut :

a.sekretariat daerah;
b.sekretariat DPRD;
c.inspektorat daerah;
d.dinas daerah;
e.badan daerah; dan
f.kecamatan.

Pasal 5

Susunan dan Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari : Dokumentasi dan Informasi Hukum|4

a.Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe B;
b.Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe C;
c.Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari :
1. 1.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. 2.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
3. 3.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
4. 4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Polisi Pamong Praja dan urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran;
6. 6.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
7. 7.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
8. 8.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
9. 9.Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
10. 10.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
11. 11.Dinas Perikanan dan Kelautan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
12. 12.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
13. 13.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
14. 14.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informatika dan komunikasi, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
15. 15.Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
16. 16.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
17. 17.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
18. 18.Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; Dokumentasi dan Informasi Hukum|5
19. 19.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
20. 20.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan olahraga; dan
21. 21.Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
e.Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri dari :
1. 1.Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan ;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur ; dan
4. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
f.Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri dari :
a.Kecamatan Bantaeng dengan Tipe A ;
b.Kecamatan Bissappu dengan Tipe A ;
c.Kecamatan Tompobulu dengan Tipe A ;
d.Kecamatan Pajukukang dengan Tipe A ;
e.Kecamatan Eremerasa dengan Tipe A ;
f.Kecamatan Uluere dengan Tipe A ;
g.Kecamatan Sinoa dengan Tipe A ;
h.Kecamatan Gantarangkeke dengan Tipe A.

Pasal 6

(1)Pada kecamatan dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu melaksanakan sebagian tugas camat.
(2)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Dalam wilayah Kecamatan Bantaeang terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Lamalaka;
  2. 2.Kelurahan Lembang;
  3. 3.Kelurahan Letta;
  4. 4.Kelurahan Tappanjeng;
  5. 5.Kelurahan Palantikang;
  6. 6.Kelurahan Malilingi;
  7. 7.Kelurahan Karatuang; dan
  8. 8.Kelurahan Onto.
2. b.Dalam wilayah Kecamatan Bissappu terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Bonto Atu;
  2. 2.Kelurahan Bonto Jaya;
  3. 3.Kelurahan Bonto Langkasa;
  4. 4.Kelurahan Bonto Lebang;
  5. 5.Kelurahan Bonto Rita;
  6. 6.Kelurahan Bonto Manai; dan
  7. 7.Kelurahan Bonto Sunggu.
  8. 8.Kelurahan Salomallori
3. c.Dalam wilayah Kecamatan Tompobulu terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Banyorang;
  2. 2.Kelurahan Ereng-Ereng; dan
  3. 3.Kelurahan Campaga;
4. d.Dalam wilayah Kecamatan Gantarangkeke terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Lembang Gantarangkeke;
  2. 2.Kelurahan Tanah Loe; dan Dokumentasi dan Informasi Hukum|6
  3. 3.Kelurahan Gantarangkeke.
(3)Pembentukan kecamatan dan kelurahan diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 8

(1)Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
(3)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu :
1. a.kelas A; dan
2. b.kelas B.
(4)Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(2)Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural yang merupakan jabatan fungsional guru dan pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(4)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(5)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Direktur.
(6)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
(7)Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan badan layanan umum Daerah, maka pengelolaan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
(8)Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(9)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja Rumah Sakit Daerah kepada Kepala Dinas Kesehatan. Dokumentasi dan Informasi Hukum|7
(10)Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.
(11)Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(12)Organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia.
(13)Organisasi dan tata hubungan kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan
(14)Unit Pelaksana Teknis bidang pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugas, Bupati dapat dibantu staf ahli
(2)Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
(4)Staf ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2019