DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan : a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. memenuhi persyaratan khusus yang diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. (2)Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati. (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa. (4) Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah dan meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan peraturan daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5694);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG DESA. Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5 ) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.memenuhi persyaratan khusus yang diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
(2)Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
(3)Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa.
(4)Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa.

2.Ketentuan huruf g Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang- undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
g.bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di desa bersangkutan pada saat terpilih;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat;
l.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
m.tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;
n.tidak sebagai anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang. Dokumentasi dan Informasi Hukum|4
o.Bagi PNS yang ikut mencalonkan diri harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng. Ditetapkan di Bantaeng Pada Tanggal 31 Juli 2017 BUPATI BANTAENG Cap/ttd. H. M. NURDIN ABDULLAH Diundangkan di Bantaeng Pada Tanggal 31 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG ABDUL WAHAB, SE, M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19660513 199203 1 009 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2017 NOMOR 5 NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.HAM.5.62.17) Dokumentasi dan Informasi Hukum|5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG DESA A. Umum Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Tanggal 23 Agustus 2016 yang membatalkan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terkait dengan persyaratan domisili Calon Kepala Desa dan perangkat desa karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat maka ketentuan yang terkait hal tersebut tidak berlaku lagi. Begitu pula dengan peraturan di bawah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 harus segera menyesuaikan ketentuannya. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5) ditetapkan pada Tanggal 21 April 2015 yang juga memuat ketentuan domisili bagi perangkat desa dan Calon Kepala desa yang diatur dalam Pasal 26 ayat

(1)huruf c dan Pasal 45 huruf g, sehingga ketentuan tersebut dihapus/diganti. B. Pasal demi Pasal Pasal I Angka 1

Pasal 26

Cukup jelas Angka 2

Pasal 45

Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2017 NOMOR 11

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…