Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang- undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
g.bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di desa bersangkutan pada saat terpilih;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat;
l.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
m.tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;
n.tidak sebagai anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
Dokumentasi dan Informasi Hukum|4
o.Bagi PNS yang ikut mencalonkan diri harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng. Ditetapkan di Bantaeng Pada Tanggal 31 Juli 2017 BUPATI BANTAENG Cap/ttd. H. M. NURDIN ABDULLAH Diundangkan di Bantaeng Pada Tanggal 31 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG ABDUL WAHAB, SE, M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19660513 199203 1 009 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2017 NOMOR 5 NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.HAM.5.62.17) Dokumentasi dan Informasi Hukum|5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG DESA A. Umum Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Tanggal 23 Agustus 2016 yang membatalkan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terkait dengan persyaratan domisili Calon Kepala Desa dan perangkat desa karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat maka ketentuan yang terkait hal tersebut tidak berlaku lagi. Begitu pula dengan peraturan di bawah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 harus segera menyesuaikan ketentuannya. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5) ditetapkan pada Tanggal 21 April 2015 yang juga memuat ketentuan domisili bagi perangkat desa dan Calon Kepala desa yang diatur dalam Pasal 26 ayat
(1)huruf c dan Pasal 45 huruf g, sehingga ketentuan tersebut dihapus/diganti.
B. Pasal demi Pasal Pasal I Angka 1