DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 171

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bantaeng

regulasi_utama

Ringkasan

DESA

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1988 Nomor 5) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
4.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 3 berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7.Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
8.Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
9.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa;
11.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa ;
12.Penduduk Desa setempat adalah penduduk Desa yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk Desa bersangkutan.
13.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14.Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGATURAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :

a.penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
c.peraturan di Desa
d.keuangan dan Aset Desa
e.badan Permusyawaratan Desa;
f.badan Usaha Milik Desa
g.kerja Sama Desa
h.pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
i.lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Pasal 3

Pengaturan Desa bertujuan :

a.memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka Pengembangan Potensi dan Aset Daerah;
b.mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab; 4
c.memperkuat masyarakat Desa sebagai Subjek Pembangunan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 4

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa

Pasal 5

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c.tertib kepentingan umum;
d.keterbukaan;
e.proporsionalitas;
f.profesionalitas;
g.akuntabilitas;
h.efektifitas dan efisiensi;
i.kearifan lokal;
j.keberagaman;
k.partisipatif.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
(2)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
1. a.mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
3. c.meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
4. d.meningkatkan daya saing Desa.
(3)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pembentukan Desa;
2. b.penghapusan Desa;
3. c.penggabungan Desa
4. d.perubahan status;
5. e.penetapan Desa.

Pasal 7

(1)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
(2)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 8

5 Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dapat dilakukan karena terjadi bencana alam dan atau kepentingan program nasional yang strategis.

Pasal 9

Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dapat dilakukan apabila dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 10

Perubahan Status Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks171PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1988 Nomor 5) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
4.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 3 berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7.Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
8.Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
9.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa;
11.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa ;
12.Penduduk Desa setempat adalah penduduk Desa yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk Desa bersangkutan.
13.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14.Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGATURAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :

a.penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
c.peraturan di Desa
d.keuangan dan Aset Desa
e.badan Permusyawaratan Desa;
f.badan Usaha Milik Desa
g.kerja Sama Desa
h.pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
i.lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Pasal 3

Pengaturan Desa bertujuan :

a.memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka Pengembangan Potensi dan Aset Daerah;
b.mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab; 4
c.memperkuat masyarakat Desa sebagai Subjek Pembangunan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 4

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa

Pasal 5

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c.tertib kepentingan umum;
d.keterbukaan;
e.proporsionalitas;
f.profesionalitas;
g.akuntabilitas;
h.efektifitas dan efisiensi;
i.kearifan lokal;
j.keberagaman;
k.partisipatif.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
(2)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
1. a.mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
3. c.meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
4. d.meningkatkan daya saing Desa.
(3)Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pembentukan Desa;
2. b.penghapusan Desa;
3. c.penggabungan Desa
4. d.perubahan status;
5. e.penetapan Desa.

Pasal 7

(1)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
(2)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 8

5 Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dapat dilakukan karena terjadi bencana alam dan atau kepentingan program nasional yang strategis.

Pasal 9

Pasal 10

Perubahan Status Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng No. 5 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP PENGATURAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP PENGATURAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2015