DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

PASAL I (PERUBAHAN PASAL 1, PASAL 54, PENYISIPAN PASAL 54A DAN 54B, SERTA PERUBAHAN PASAL 55, 56, 58, 59, 60, 61, DAN 62 PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2020) PASAL II (KETENTUAN PENUTUP)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Eremerasa telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Eremerasa, tetapi masih terdapat beberapa ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Eremerasa perlu diubah dan ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Eremerasa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dokumentasi dan Informasi Hukum|2

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Air Minum Tirta Eremerasa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA EREMERASA Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Air Minum Tirta Eremerasa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 32) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 14 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta seluruh perangkatnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8.Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pemilik Modal selanjutnya disingkat KPM adalah Organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya adalah milik daerah.
10.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Dokumentasi dan Informasi Hukum|4 negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
11.Direksi adalah Organ Perumda yang bertanggungjawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili perumda baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat pada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
13.Direktur adalah Pemimpin yang menjalankan Perumda.
14.Pegawai adalah pegawai pada perumda.
15.Jasa Produksi adalah pembagian dari laba bersih Perumda setelah dikurangi pajak.
16.Air Minum adalah air bersih yang melalui pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak.
17.Standar Operasioanal Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang berisi sistem instruksi yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan operasional kinerja lembaga.
18.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota direksi.
2.Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Pegawai perumda terdiri atas :

a.pegawai tetap merupakan pekerja perumda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
b.Pegawai kontrak merupakan pegawai yang bersedia menandatangani perjanjian kerja selama jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang lagi sesuai kondisi dan kebutuhan perusahaan.
1. 3.Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 54A dan Pasal 54B sehingga berbunyi sebagai berikut: Dokumentasi dan Informasi Hukum|5 Pasal 54 A

(1)Pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.Warga Negara Republik Indonesia;
2. b.berkelakuan baik dan belum pernah dihukum yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
3. c.mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
4. d.dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
5. e.usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
6. f.lulus seleksi.
(2)Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling rendah 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling rendah bernilai baik.
(3)Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
1. a.loyalitas;
2. b.kecakapan;
3. c.kesehatan;
4. d.kerjasama;
5. e.kerajinan;
6. f.prestasi kerja; dan
7. g.kejujuran.
(4)Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 54

(1)Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b diangkat oleh Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Daerah.
(2)Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

4.Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1)Pegawai Perumda memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan kinerja. Dokumentasi dan Informasi Hukum|6
(2)Direksi menetapkan penghasilan Pegawai Perumda sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perumda.
(3)Penghasilan Pegawai perumda paling tinggi terdiri atas :
1. a.gaji;
2. b.tunjangan;
3. c.fasilitas;
4. d.jasa produksi atau insentif pekerjaan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

5.Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Perumda wajib mengikutsertakan pegawai perumda dalam program jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan dan jaminan sosial lainnya.

6.Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1)Pegawai perumda dilarang menjadi pengurus partai politik.
(2)Struktur organisasi dan tata kerja dan penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi pada Perumda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

7.Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1)Pengangkatan pegawai Perumda dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan Perumda.
(2)Pengangkatan pegawai Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
1. a.seleksi administrasi;
2. b.seleksi kompetensi dasar; dan,
3. c.seleksi kompetensi bidang.
(3)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Panitia yang diangkat berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan KPM.

8.Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Dokumentasi dan Informasi Hukum|7

Pasal 60

Syarat untuk dapat mengikuti seleksi penerimaan pegawai Perumda sebagai berikut:

a.sehat jasmani dan rohani.
b.pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas.
c.memiliki integritas, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
d.diutamakan memiliki pengalaman kerja;
e.berusia paling tinggi 27 (dua puluh tujuh) tahun untuk berijazah Sekolah Menengah Atas dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun untuk berijazah sarjana;
f.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau daerah.
g.tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
h.bersedia menandatangani pakta integritas.
1. 9.Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (2) Pasal 61 diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1)Pegawai berhenti apabila :
1. a.meninggal dunia;
2. b.telah memasuki masa pensiun (56 Tahun);
3. c.diberhentikan sewaktu-waktu.
(2)Pegawai yang diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah :
1. a.tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya;
2. b.terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda;
3. c.mengundurkan diri;
4. d.tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah seperti struktuisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran perumda.
5. e.terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang telah ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  1. 10.Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Dokumentasi dan Informasi Hukum|8

Pasal 62

(1)Direksi dan pegawai Perumda wajib diikutsertakan dalam program pensiun.
(2)Ketentuan mengenai pelaksanaan dana pensiun direksi dan pegawai diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng. Ditetapkan di Bantaeng pada tanggal 31 Desember 2023 Pj. BUPATI BANTAENG, Cap/ttd. ANDI ABUBAKAR Diundangkan di Bantaeng pada tanggal 31 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG, ABDUL WAHAB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023 NOMOR 6 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAN KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.07.193.23 Dokumentasi dan Informasi Hukum|9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA EREMERASA I. UMUM Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Eremerasa merupakan Badan Usaha Milik daerah yang seluruh modalnya dimilikioleh Pemerintah Daerah dan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyediaan air minum. Selain itu sebagai Publik Service, Perumda juga berrtujuan sebagai provit oriented (mencari keuntungan) dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air minum Batas usia Pensiun Pegawai Perumda yakni 56 Tahun, sehingga dipandang perlu melakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Eremerasa. Sebagai badan usaha , Perumda Air Minum Tirta Eremerasa juga diberikan target untuk perolehan keuntungan dalam pengelolaannya. Dalam arti pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Eremerasa diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada daerah dalam nbentuk PAD. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 54

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 54

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2020