DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 163

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERUBAHAN STATUS DAN NAMA BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV LINGKUP KEGIATAN DAN WILAYAH USAHA BAB IV PERMODALAN BAB VI ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BAB VII DANA PENSIUN BAB VIII PERENCANAAN BAB IX OPERASIONAL BAB X LAPORAN PERUSAHAAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH BAB XI ASOSIASI BAB XII TARIF BAB XIII PEMBUBARAN PERUMDA BAB XIII KEPAILITAN BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 402 Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengamanahkan penyesuaian bentuk badan usaha milik daerah maka Perusahaan Daerah Air Minum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng perlu disesuaikan bentuk hukumnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Eremerasa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 1989 Nomor 1);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 Kabupaten Bantaeng Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA EREMERASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta seluruh perangkatnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah
7.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8.Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pemilik Modal selanjutnya disingkat KPM adalah Organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya adalah milik daerah.
10.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
11.Direksi adalah Organ Perumda yang bertanggungjawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili perumda baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dokumentasi dan Informasi Hukum|4
12.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat pada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
13.Direktur adalah Pemimpin yang menjalankan Perumda.
14.Karyawan adalah karyawan pada perumda.
15.Jasa Produksi adalah pembagian dari laba bersih Perumda setelah dikurangi pajak.
16.Air Minum adalah air bersih yang melalui pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak.
17.Standar Operasioanal Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang berisi sistem instruksi yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan operasional kinerja lembaga.
18.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota direksi.

BAB II

PERUBAHAN STATUS DAN NAMA

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantaeng diubah menjadi Perumda Pengelola Air Minum.
(2)Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama PERUMDA TIRTA EREMERASA Kabupaten Bantaeng.
(3)Perumda menggunakan logo sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Perumda berdasarkan asas :

a.transparansi;
b.akuntabilitas;
c.pertanggunjawaban;
d.kemandirian, dan
e.kewajaran.

Pasal 5

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian bentuk perusahaan daerah air minum menjadi perusahaan umum daerah pengelola air minum.

Pasal 6

Tujuan Perumda yaitu:

a.turut serta melaksanakan pembangunan Daerah;
b.turut serta melaksanakan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat;
c.memberikan pelayanan air minum dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan Dokumentasi dan Informasi Hukum|5 pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 7

(1)Lingkup pelayanan Perumda meliputi semua bentuk pelayanan terutama yang berkaitan dengan Air Minum.
(2)Perumda dapat mengembangkan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan Air Minum.
(3)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan KPM.
(4)Kegiatan usaha Perumda mengelola dan mendistribusikan Air Minum yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat
(5)Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dan fungsi sosial.

Pasal 8

(1)Lingkup Usaha pelayanan Perumda meliputi kegiatan:
1. a.pelayanan air minum;
2. b.pengiriman air tangki;
3. c.air minum dalam kemasan;
4. d.hidrant Umum;
5. e.laboratorium;
6. f.tera meter;
7. g.kolam Renang;
8. h.usahalain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h harus mendapat persetujuan KPM.

Pasal 9

Wilayah usaha Perumda meliputi seluruh wilayah daerah.

Pasal 10

(1)Modal Perumda sebesar Rp. 11.374.625.981,38 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Koma Tiga Puluh Delapan Sen) sebagaimana tercantum dalam Neraca PDAM.
(2)Sumber modal Perumda terdiri dari :
1. a.modal dasar;
2. b.penyertaan modal daerah;
3. c.pinjaman;
4. d.hibah; dan
5. e.sumber modal lainnya yang sah. Dokumentasi dan Informasi Hukum|6
(3)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari Neraca PDAM.
(4)Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat bersumber dari :
1. a.APBD dan /atau
2. b.Konversi dari pinjaman
(5)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bersumber dari:
1. a.Daerah
2. b.PERUMDA lainnya; dan/atau
3. c.Sumber lainnya setelah mendapat persetujuan KPM.
(6)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bersumber dari;
1. a.pemerintah Pusat
2. b.daerah
3. c.perumda lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya setelah mendapat persetujuan KPM.
(7)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bersumber dari;
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset.

Isi peraturan

Teks163PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 122 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 1988

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 122 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 1988

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2023