Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Pemerintah adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta seluruh perangkatnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah
7.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8.Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pemilik Modal selanjutnya disingkat KPM adalah Organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya adalah milik daerah.
10.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
11.Direksi adalah Organ Perumda yang bertanggungjawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili perumda baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
Dokumentasi dan Informasi Hukum|4
12.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat pada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
13.Direktur adalah Pemimpin yang menjalankan Perumda.
14.Karyawan adalah karyawan pada perumda.
15.Jasa Produksi adalah pembagian dari laba bersih Perumda setelah dikurangi pajak.
16.Air Minum adalah air bersih yang melalui pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak.
17.Standar Operasioanal Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang berisi sistem instruksi yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan operasional kinerja lembaga.
18.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota direksi.
BAB II PERUBAHAN STATUS DAN NAMA