(1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 17A, Pasal 21, Pasal 34, Pasal 41, Pasal 49, Pasal 57, Pasal 64, Pasal 68D dan/atau Pasal 72, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. (2)Pengenaan pidana sebagaiman dimaksud ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib pajak untuk membayar retribusi. (3)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (4)Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penerimaan negara.
7.Ditambah ketentuan Lampiran III, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9 2016 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 10 Mei 2016 BUPATI BANTUL, ttd. SUHARSONO Diundangkan di Bantul pada tanggal 10 Mei 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd. RIYANTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 02 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (1/2016) 1 2016 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL No.64,2016 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. RETRIBUSI.JASA UMUM.Perubahan Kedua,Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011. ( Penjelasan atas Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 02). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya, sehingga ketentuan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan. Selanjutnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tentang Permohonan Uji Materi Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terkait Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap Undang Undang Dasar 1945 dan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-349/PK/2015, tanggal 9 Juni 2015, perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, maka retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Bantul sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu disesuaikan melalui perubahan Peraturan Daerah. 2 2016 Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah untuk kedua kalinya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1