(1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2)Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
(3)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(4)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 April 2020 BUPATI BANTUL, ttd SUHARSONO Diundangkan di Bantul pada tanggal 1 April 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd HELMI JAMHARIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (1,8/2020) 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- XII/2014 terkait Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan mengikuti perkembangan zaman, perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah serta penambahan dan penyesuaian objek Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor demi peningkatan pelayanan yang lebih baik untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu dilakukan perubahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1