DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini akan memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Pamong Desa, serta peran Camat sebagai Wakil Pemerintah Daerah dalam memberikan konsultasi dan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Pamong Desa

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pamong Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2 2016
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 3 2016 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAMONG DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Bantul.
2.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4 2016
6.Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7.Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah unsur staf yang membantu Lurah Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Lurah Desa dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9.Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
10.Staf Desa adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Desa atau pelaksana teknis.
11.Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah Desa yang bertugas menyelenggarakan pengisian lowongan Pamong Desa.
12.Penjabat Lurah Desa adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Lurah Desa, dalam kurun waktu tertentu.
13.Penjaringan dan penyaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Lurah Desa untuk mendapatkan Calon Pamong Desa melalui penelitian berkas administrasi dan seleksi Calon Pamong Desa.

BAB II

MEKANISME PENGANGKATAN PAMONG DESA

Pasal 2

(1)Lurah Desa menetapkan pengangkatan Calon Pamong Desa menjadi Pamong Desa setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Desa.
(2)Mekanisme penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Desa dilaksanakan melalui :
1. a.pendaftaran dan penelitian administrasi persyaratan Calon Pamong Desa; dan
2. b.seleksi Calon Pamong Desa. 5 2016

BAB III

KEPANITIAAN

Pasal 3

(1)Dalam rangka melaksanakan penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Desa, Lurah Desa membentuk Panitia dengan Keputusan Lurah Desa.
(2)Panitia berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 7 (tujuh) orang anggota yang unsurnya terdiri atas :
1. a.Pamong Desa sebanyak 4 (empat) orang;
2. b.BPD sebanyak 2 (dua) orang; dan
3. c.Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang.
(3)Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.

Pasal 4

(1)Panitia mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian lowongan Pamong Desa;
2. b.membuat tata tertib pengisian lowongan Pamong Desa;
3. c.menetapkan jadual proses pencalonan;
4. d.mengadakan sosialisasi lowongan Pamong Desa dan mekanisme pengisian lowongan Pamong Desa;
5. e.melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
6. f.mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Calon Pamong Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
7. g.melaksanakan seleksi Calon Pamong Desa; dan
8. h.membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Desa.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Lurah Desa. 6 2016

BAB IV

PERSYARATAN CALON PAMONG DESA

Pasal 5

(1)Calon Pamong Desa merupakan penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
3. c.terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling singkat 1 (satu) tahun pada saat pendaftaran; dan
4. d.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.mempunyai kemampuan kecakapan dalam bidang administrasi, organisasi, dan bidang teknis lainnya;
2. b.sanggup bekerja penuh waktu sebagai Pamong Desa;
3. c.sanggup bekerja sama dengan Lurah Desa;
4. d.tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya (Narkoba);
5. e.bukan pengurus partai politik;
6. f.mendapatkan ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Desa yang berasal dari PNS;
7. g.mendapatkan ijin dari Lurah Desa, bagi Calon Pamong Desa yang berasal dari Pamong Desa dan Staf Desa; dan
8. h.memperoleh dukungan dari penduduk desa setempat sebanyak 50 (lima puluh) orang.

Pasal 6

(1)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:
1. a.Surat Permohonan menjadi Pamong Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup.
2. b.fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
3. c.fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir ;
4. d.fotocopy Akte Kelahiran;
5. e.Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
6. f.Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); 7 2016
7. g.Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;
8. h.Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
9. i.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
10. j.Surat Pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik bermeterai cukup;
11. k.Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu sebagai Pamong Desa bermeterai cukup; dan
12. l.Surat Pernyataan Sanggup Bekerjasama dengan Lurah Desa bermeterai cukup.
13. m.Surat dukungan dari penduduk desa dilampiri fotocopy KTP.
(2)Persyaratan administrasi yang berupa fotocopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf m harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

BAB V

PENDAFTARAN PAMONG DESA

Pasal 7

(1)Penduduk desa mendaftarkan diri sebagai Calon Pamong Desa kepada Panitia pada waktu yang telah ditentukan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat formasi jabatan Pamong Desa.
(3)Pendaftar Calon Pamong Desa hanya diperbolehkan mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan Pamong Desa. 8 2016

Pasal 8

(1)Panitia menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Desa.
(2)Jika berkas persyaratan administrai Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, panitia mengembalikan berkas persyaratan administrasi untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.
(3)Panitia menetapkan dan mengumumkan Calon Pamong Desa yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan penjaringan dan penyaringan formasi jabatan Pamong Desa selanjutnya.

Pasal 9

(1)Jumlah Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan Pamong Desa.
(2)Dalam hal sampai batas akhir pendaftaran ternyata calon Pamong Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 6 (enam) hari kerja.
(3)Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Pamong Desa yang memenuhi persyaratan, maka tahapan penjaringan dan penyaringan jabatan Pamong Desa ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 10

(1)Calon Pamong Desa yang sudah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilarang mengundurkan diri.
(2)Dalam hal Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri dikenakan denda administrasi sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
(3)Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan desa. 9 2016

BAB VI

SELEKSI CALON PAMONG DESA

Pasal 11

(1)Calon Pamong Desa harus mengikuti ujian seleksi.
(2)Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Ujian tertulis;
2. b.Wawancara;
3. c.Tes psikologi; dan
4. d.Ujian praktik.
(3)Panitia menetapkan bobot tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tata tertib pengisian lowongan Pamong Desa.
(4)Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga setelah mendapatkan persetujuan Lurah Desa.
(5)Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk semua atau sebagian dari tahapan pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018