DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Beberapa ketentuan diubah antara lain sebagai berikut: pengisian jabatan Pamong Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Pamong Desa yang bersangkutan berhenti; Dalam rangka pemantauan pelaksanaan pengisian Pamong Desa, Camat membentuk Tim Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Camat; Tugas Tim Monitoring melakukan monitoring pelaksanaan pengisian jabatan Pamong Desa; Proses pengisian Pamong Desa yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pelaksanaan ujian seleksi Calon Pamong Desa belum diatur secara detail dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5339); 2
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PAMONG DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah unsur staf yang membantu Lurah Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Lurah Desa dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
2.Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
3.Staf Desa adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Desa atau pelaksana teknis.
4.Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah Desa yang bertugas menyelenggarakan pengisian lowongan Pamong Desa.
5.Penjabat Lurah Desa adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Lurah Desa, dalam kurun waktu tertentu.
6.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi penentuan persyaratan, pengumuman, penerimaan berkas pendaftaran, dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon.
7.Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia berupa pelaksanaan seleksi bagi calon Pamong Desa yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sampai diperolehnya hasil.
8.Warga Desa adalah warga desa yang bertempat tinggal di Desa dan menjadi bagian dari kesatuan masyarakat hukum Desa, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
9.Bupati adalah Bupati Bantul.
10.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
11.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4
13.Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14.Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15.Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2.Judul BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
3.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

MEKANISME PENGISIAN DAN PENGANGKATAN PAMONG DESA

Pasal 2

(1)Pengisian jabatan Pamong Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Pamong Desa yang bersangkutan berhenti.
(2)Lurah Desa melaporkan kepada Camat setempat rencana pengisian lowongan Pamong Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pembentukan Panitia.
(3)Pengisian jabatan Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
1. a.mutasi jabatan antar Pamong Desa di lingkungan Pemerintah Desa;
2. b.penjaringan dan penyaringan calon Pamong Desa
(4)Lurah Desa menetapkan pengangkatan calon Pamong Desa menjadi Pamong Desa berdasarkan pengisian jabatan Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

4.Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yakni Pasal 2A dan 2B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

(1)Dalam rangka pemantauan pelaksanaan pengisian Pamong Desa, Camat membentuk Tim Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(2)Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan aparat kecamatan.
(3)Tugas Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan monitoring pelaksanaan pengisian jabatan Pamong Desa. 5

Pasal 2B

(1)Mekanisme pengisian jabatan Pamong Desa dengan mutasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a hanya dapat untuk jabatan :
1. a.Kepala Seksi dengan Kepala Seksi yang lain; atau
2. b.Kepala Urusan dengan Kepala Urusan yang lain.
(2)Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat setempat untuk mendapatkan rekomendasi pengangkatan.

5.Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Dalam rangka melaksanakan penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Desa, Lurah Desa membentuk Panitia dengan Keputusan Lurah Desa.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 5 (lima) orang anggota, yang unsurnya terdiri atas :
1. a.Pamong Desa sebanyak 3 (tiga) orang;
2. b.BPD sebanyak 2 (dua) orang; dan
3. c.Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.
(3)Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.

6.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Panitia mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian lowongan Pamong Desa;
2. b.mengumumkan secara terbuka rencana pengisian calon pamong desa paling sedikit memuat formasi, persyaratan, waktu dan tempat seleksi.
3. c.membuat dan menetapkan tata tertib pengisian lowongan Pamong Desa yang telah disetujui Lurah Desa;
4. d.menetapkan jadwal proses pencalonan;
5. e.mengadakan sosialisasi lowongan Pamong Desa dan mekanisme pengisian lowongan Pamong Desa;
6. f.melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
7. g.mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Calon Pamong Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
8. h.melaksanakan seleksi Calon Pamong Desa; dan
9. i.membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Desa.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Lurah Desa. 6

7.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Calon Pamong Desa merupakan warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat akhir pendaftaran;
3. c.terdaftar sebagai warga Desa; dan
4. d.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.sanggup bekerja penuh waktu sebagai Pamong Desa;
2. b.sanggup bekerja sama dengan Lurah Desa;
3. c.tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya (Narkoba);
4. d.bukan pengurus partai politik;
5. e.mendapatkan ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Desa yang berasal dari PNS;
6. f.mendapatkan ijin dari Lurah Desa, bagi Calon Pamong Desa yang berasal dari Pamong Desa dan Staf Desa;
7. g.mengundurkan diri bagi calon Pamong Desa yang berasal dari BPD;
8. h.memperoleh dukungan dari penduduk desa setempat sebanyak 100 (seratus) orang;
9. i.bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan, sejak diangkat menjadi Pamong Desa.
  1. 8.Ketentuan ayat (1) Pasal 6 ditambah 4 (empat) huruf yakni huruf m, huruf n, huruf o, huruf q sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:
1. a.Surat Permohonan menjadi Pamong Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3. c.fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir ;
4. d.fotokopi Akte Kelahiran;
5. e.Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
6. f.Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort;
7. g.Surat Keterangan Bebas narkotika, obat terlarang dan zat aditif lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah;
8. h.Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
9. i.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup; 7
10. j.Surat Pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik bermeterai cukup;
11. k.Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu sebagai Pamong Desa bermeterai cukup;
12. l.Surat Pernyataan Sanggup Bekerjasama dengan Lurah Desa bermeterai cukup;
13. m.Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Desa yang berasal dari PNS;
14. n.Surat izin dari Lurah Desa bagi Calon Pamong Desa yang berasal dari Pamong Desa dan Staf Desa;
15. o.Surat pernyataan mengundurkan diri bagi calon Pamong Desa yang berasal dari BPD;
16. p.Surat dukungan dari penduduk desa dilampiri fotokopi KTP; dan
17. q.Surat Pernyataan Bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sejak diangkat menjadi Pamong Desa.
(2)Persyaratan administrasi yang berupa fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf p harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

9.Diantara Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a), serta ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Calon Pamong Desa yang sudah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tidak dapat mengundurkan diri.
(1a)Dalam hal calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengundurkan diri, maka calon Pamong Desa tersebut tetap dinyatakan mengikuti proses penjaringan dan penyaringan.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.

10.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Calon Pamong Desa harus mengikuti ujian seleksi.
(2)Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Ujian tertulis;
2. b.Wawancara;
3. c.Tes psikologi; dan
4. d.Ujian praktik.
(3)Bobot tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan prosentase sebagai berikut :
1. a.Ujian tertulis : 50% (lima puluh persen);
2. b.Wawancara : 20 % (dua puluh persen);
3. c.Tes psikologi : 20% (dua puluh persen) dan; 8
4. d.Ujian praktik : 10 % (sepuluh persen).
(4)Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
1. a.soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pengetahuan Umum, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai 100 (seratus); dan
2. b.soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai 100 (seratus).
(5)Materi ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan formasi lowongan Pamong Desa yang dibutuhkan.
(6)Hasil ujian seleksi diserahkan oleh Panitia kepada Lurah Desa dengan Berita Acara serah terima.
(7)Hasil ujian seleksi diumumkan oleh Lurah Desa di papan pengumuman desa 1 (satu) hari setelah ujian seleksi selesai.

11.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

MEKANISME PENGISIAN DAN PENGANGKATAN PAMONG DESA

Pasal 2

Pasal 2A

Pasal 2B

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

MEKANISME PENGISIAN DAN PENGANGKATAN PAMONG DESA

Pasal 2

Pasal 2A

Pasal 2B

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2016