DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Prasarana, Sarana, dan Utilitas; Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; PErsyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; Pembentukan Tim Verifikasi; Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas;
c.bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan, perlu diatur ketentuan penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang telah selesai dibangun oleh pengembangdiatur dengan Peraturan Daerah tersendiri;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2 2014
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4532);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4855);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran daerah Kabupaten Bantul tahun 2010 Seri C Nomor 04);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran daerah Kabupaten Bantul tahun 2011 Seri C Nomor 05); 3 2014
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Bantul.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya dlsingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5.Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.
6.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
7.Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
8.Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
9.Site Plan adalah rencana tapak suatu lingkungan dengan fungsi tertentu yang memuat rencana tata bangunan, jaringan sarana dan prasarana fisik serta fasilitas lingkungan.
10.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
11.Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
12.Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara perumahan dan permukiman.
13.Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
14.Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) penghuni perumahan atau asosiasi penghuni.
15.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah. 4 2014
16.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
17.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan.

Pasal 3

Penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan berdasarkan prinsip:

a.keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
b.akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
c.kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
d.keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan; dan
e.keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya,

BAB II

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 4

(1)Setiap pengembang yang melakukan pembangunan perumahan wajib menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Daerah.
(2)Jenis dan luasan prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam rencana tapak(site plan) yang telah disetujui SKPD yang membidangi tata ruang dan perumahan.
(3)Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh pengembang harus terletak pada lokasi perumahan sesuai persetujuan rencana tapak(site plan).
(4)Tempat Pemakaman Umum yang penyediaannya dilakukan dengan bekerja sama,harus menyerahkan Nota Kesepahaman (MoU).

Pasal 5

Prasarana perumahan terdiri atas :

a.jaringan jalan;
b.jaringan saluran pembuangan air limbah;
c.jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
d.tempat pembuangan sampah. 5 2014

Pasal 6

Sarana perumahan terdiri atas :

a.sarana perniagaan/perbelanjaan;
b.sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
c.sarana pendidikan;
d.sarana kesehatan;
e.sarana peribadatan;
f.sarana rekreasi dan olah raga;
g.sarana pemakaman/tempat pemakaman umum;
h.sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
i.sarana parkir.

Pasal 7

Utilitas perumahan terdiri atas :

a.jaringan air bersih;
b.jaringan listrik;
c.jaringan telepon;
d.jaringan gas;
e.jaringan transportasi dan halte;
f.sarana pemadam kebakaran; dan
g.sarana penerangan jalan umum.

BAB III

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 8

(1)Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 danPasal 7,berupa tanah dan bangunan.
(2)Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6berupa tanah dan/atau bangunan.
(3)Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara bertahap/parsial, dengan persetujuan SKPD yang membidangi tata ruang dan perumahan.

Pasal 9

(1)Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dilakukan:
1. a.sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
2. b.paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan.
(2)Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa dilakukan :
1. a.secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
2. b.sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
(3)Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.untuk prasarana berupa tanah dan/atau bangunan harus sudah selesai dibangun dan dipelihara;
2. b.untuk sarana, harus dalam bentuk tanah dan/atau bangunan;
3. c.untuk utilitas, harus sudah selesai dibangun dan dipelihara; 6 2014
4. d.kualitas sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi;
5. e.besaran sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disetujui oleh SKPD yang membidangi tata ruang dan perumahan.

Pasal 10

(1)Pengembang yang tidak melaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.peringatan tertulis; b.penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan;
2. c.denda administrasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d.pengumuman kepada media massa; dan/atau
3. e.tidak diberikan pelayanan izin selama 5 (lima) tahun.
(3)Sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban bagi pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013