DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009

Nomor: 9
Tahun: 2009
Ditetapkan: 29 Januari 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang kepada pemerintah daerah;
c.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga per!u diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3318);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3469);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4725);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3372);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4532);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4855);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasl Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NECERI TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
2.Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
3.Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
4.Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah.
5.Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.
6.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
7.Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
8.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, serta Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk provinsi DKI Jakarta.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya dlsingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10.Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) penghuni perumahan dan permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun.
11.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah.
12.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
13.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman.

Pasal 3

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip:

a.keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
b.akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
c.kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
d.keberpihakan, yaitu pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan
e.keberlanjutan, yaitu pemerintah daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya,

BAB III

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 4

Perumahan dan permukiman terdiri atas:

a.perumahan tidak bersusun: dan
b.rumah susun.

Pasal 5

(1)Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
(2)Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu atau dua.

Pasal 6

(1)Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
(2)Bangunan gedung bertinigkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama.

Pasal 7

Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.

BAB IV

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 8

Prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain:

a.jaringan jalan;
b.jaringan saluran pembuangan air limbah;
c.jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
d.tempat pembuangan sampah.

Pasal 9

Sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain:

a.sarana perniagaan/perbelanjaan;
b.sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
c.sarana pendidikan;
d.sarana kesehatan;
e.sarana peribadatan;
f.sarana rekreasi dan olah raga;
g.sarana pemakaman;
h.sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
i.sarana parkir.

Pasal 10

Utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain:

a.jaringan air bersih;
b.jaringan listrik;
c.jaringan telepon;
d.jaringan gas;
e.jaringan transportasi;
f.pemadam kebakaran; dan
g.sarana penerangan jasa umum.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (28)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (28)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2022