DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan umum, Mekanisme Pengangkatan Pamong Kalurahan, Kepanitiaan, Persyaratan Calon Pamong Kalurahan, Pendaftaran Pamong Kalurahan, seleksi Calon Pamong Kalurahan, Pengangkatan Pamong Kalurahan, Tata cara Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pamong Kalurahan, Masa Jabatan Pamong Kalurahan, Larangan bagi Pamong Kalurahan, Mekanisme Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, Pengangkatan Pelaksana Tugas Pamong Kalurahan, Hak Pamong Kalurahan, Pamong Kalurahan yang Berasal dari PNS, Pembiayaan Pengisian Pamong Kalurahan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, sudah tidak sesuai lagi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pamong Kalurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 3
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
10.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAMONG KALURAHAN. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
2.Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
3.Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.
4.Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5.Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun.
6.Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas menyelenggarakan pengisian lowongan Pamong Kalurahan.
7.Penjabat Lurah adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Lurah, dalam kurun waktu tertentu.
8.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi penentuan persyaratan, pengumuman, penerimaan berkas pendaftaran, dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Pamong Kalurahan.
9.Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia berupa pelaksanaan seleksi bagi calon Pamong Kalurahan yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sampai diperolehnya hasil seleksi.
10.Daerah adalah Kabupaten Bantul. 5
11.Bupati adalah Bupati Bantul.
12.Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Panewu.
13.Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
15.Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16.Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II

MEKANISME PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 2

(1)Pengisian jabatan Pamong Kalurahan yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Pamong Kalurahan yang bersangkutan berhenti.
(2)Dalam hal belum tersedia anggaran untuk seleksi maka kekosongan jabatan diisi oleh Pamong Kalurahan yang ditunjuk Lurah.
(3)Lurah melaporkan kepada Panewu setempat mengenai rencana pengisian lowongan Pamong Kalurahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pembentukan Panitia.
(4)Pengisian jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan melalui :
1. a.mutasi jabatan antar Pamong Kalurahan di lingkungan Pemerintah Kalurahan; dan
2. b.penjaringan dan penyaringan calon Pamong Kalurahan. 6
(5)Lurah menetapkan pengangkatan calon Pamong Kalurahan menjadi Pamong Kalurahan berdasarkan pengisian jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 3

(1)Pengisian jabatan Pamong Kalurahan melalui mutasi antar Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilakukan terhadap :
1. a.antar urusan pada Sekretariat; dan
2. b.antar seksi pada pelaksana teknis.
(2)Lurah dapat melakukan mutasi antar urusan, antar pelaksana teknis, paling cepat 3 (tiga) tahun setelah menjabat dan mendapatkan rekomendasi dari Panewu.
(3)Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Lurah melakukan evaluasi kinerja Pamong Kalurahan.

Pasal 4

(1)Lurah menetapkan pengangkatan calon Pamong Kalurahan menjadi Pamong Kalurahan setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan calon Pamong Kalurahan.
(2)Pengisian jabatan Pamong Kalurahan melalui penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b melalui :
1. a.pendaftaran dan penelitian administrasi persyaratan calon Pamong Kalurahan;
2. b.seleksi calon Pamong Kalurahan. 7

BAB III

KEPANITIAAN

Pasal 5

(1)Lurah membentuk panitia untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon Pamong Kalurahan.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Lurah.
(3)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 5 (lima) orang anggota, yang unsurnya terdiri atas :
1. a.Pamong Kalurahan sebanyak 3 (tiga) orang;
2. b.Badan Permusyawaratan Kalurahan sebanyak 2 (dua) orang; dan
3. c.Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan/atau tokoh masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.
(4)Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotannya harus memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.

Pasal 6

(1)Panitia mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kegiatan pengisian lowongan Pamong Kalurahan;
2. b.membuat dan menetapkan tata tertib pengisian lowongan Pamong Kalurahan yang telah disetujui Lurah;
3. c.menetapkan jadwal proses pencalonan;
4. d.mengumumkan secara terbuka rencana pengisian calon Pamong Kalurahan paling sedikit memuat formasi, persyaratan, waktu dan tempat seleksi;
5. e.mengadakan sosialisasi lowongan Pamong Kalurahan dan mekanisme pengisian lowongan Pamong Kalurahan;
6. f.melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
7. g.mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Calon Pamong Kalurahan yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
8. h.melaksanakan seleksi Calon Pamong Kalurahan; dan
9. i.membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Kalurahan. 8
(2)Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Lurah.

BAB IV

PERSYARATAN CALON PAMONG KALURAHAN

Pasal 7

(1)Calon Pamong Kalurahan merupakan warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
2. b.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal akhir pendaftaran;
3. c.terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia; dan
4. d.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.sanggup bekerja penuh waktu sebagai Pamong Kalurahan;
2. b.sanggup bekerja sama dengan Lurah;
3. c.sanggup tidak mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit 5 (lima) tahun sejak dilantik sebagai Pamong Kalurahan.
4. d.tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya (Narkoba);
5. e.bukan pengurus partai politik;
6. f.mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
7. g.mendapatkan ijin dari Lurah, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, atau Staf Honorer Kalurahan;
8. h.bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
9. i.memperoleh dukungan dari penduduk Kalurahan setempat sebanyak 100 (seratus) orang; 9
10. j.bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan Kalurahan tempat bekerja, sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan.

Pasal 8

(1)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)huruf d terdiri atas:
1. a.Surat Permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang dibuat dengan tulisan tangan oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3. c.fotokopi Ijazah pendidikan ijazah terakhir;
4. d.fotokopi akta kelahiran;
5. e.Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
6. f.Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resor;
7. g.Surat Keterangan Bebas narkotika, obat terlarang dan zat aditif lainnya dari Rumah Sakit;
8. h.Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;
9. i.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;
10. j.Surat Pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik bermeterai cukup;
11. k.Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu sebagai Pamong Kalurahan bermeterai cukup;
12. l.Surat Pernyataan Sanggup Bekerjasama dengan Lurah bermeterai cukup;
13. m.Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan bermeterai cukup;
14. n.Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
15. o.Surat izin dari Lurah, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, atau Staf Honorer Kalurahan; 10
16. p.Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
17. q.Surat pernyataan dukungan dari penduduk Kalurahan dilampiri fotokopi KTP, paling sedikit sebanyak 100 (seratus) orang; dan
18. r.Surat Pernyataan Bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan yang bersangkutan sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan.
(2)Persyaratan administrasi yang berupa fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf q harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

BAB V

PENDAFTARAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 9

(1)Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Pamong Kalurahan harus mendaftarkan diri sebagai Calon Pamong Kalurahan kepada Panitia pada waktu yang telah ditentukan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat formasi jabatan Pamong Kalurahan.
(3)Pendaftar Calon Pamong Kalurahan hanya diperbolehkan mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan Pamong Kalurahan.

Pasal 10

(1)Panitia menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Kalurahan.
(2)Apabila berkas persyaratan administrai Calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, panitia mengembalikan berkas persyaratan administrasi untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.
(3)Panitia menetapkan dan mengumumkan Calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan penjaringan dan penyaringan formasi jabatan Pamong Kalurahan selanjutnya. 11

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023