DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bantul

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: mengubah ketentuan mengenai Rotasi Jabatan dan Pelaksanaan Seleksi Pamong Kalurahan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan Pamong Kalurahan yang kompeten dan berpengalaman dibutuhkan penyesuaian terhadap mekanisme pengisian jabatan Pamong Kalurahan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PAMONG KALURAHAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Lurah melakukan pengisian jabatan Pamong Kalurahan yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Pamong Kalurahan yang bersangkutan berhenti.
(2)Pengisian jabatan Pamong Kalurahan dapat dilaksanakan melampaui waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
1. a.Pamong Kalurahan berhenti bukan karena berakhir masa jabatannya; dan
2. b.belum tersedia anggaran untuk mengisi kekosongan jabatan Pamong Kalurahan.
(3)Proses pengisian jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum Pamong Kalurahan berhenti karena habis masa jabatannya. 3
(4)Pengisian jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan dengan:
1. a.mutasi antar jabatan Pamong Kalurahan; dan
2. b.Penjaringan dan Penyaringan calon Pamong Kalurahan.
(5)Lurah melaporkan kepada Panewu setempat mengenai rencana pengisian jabatan Pamong Kalurahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pembentukan Panitia.
(6)Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Pamong Kalurahan, Lurah menunjuk pelaksana tugas Pamong Kalurahan dari Pamong Kalurahan lain di Kalurahan tersebut untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan Pamong Kalurahan yang kosong.
(7)Penunjukan pelaksana tugas Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Panewu dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pengisian jabatan Pamong Kalurahan melalui mutasi antar Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilakukan terhadap :
1. a.carik dari urusan dan/atau seksi; atau
2. b.seksi dan urusan dari unsur Pamong Kalurahan selain carik;
(2)Pamong Kalurahan dapat mengikuti pengisian jabatan Pamong Kalurahan melalui mutasi antar Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat sebagai berikut:
1. a.berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
2. b.sehat jasmani dan rohani; dan
3. c.tidak pernah diberikan hukuman disiplin Pamong Kalurahan.
(3)Mutasi antar jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penilaian kelayakan yang dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga.
(4)Dalam hal pengisian jabatan Pamong Kalurahan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menetapkan pengangkatan calon Pamong Kalurahan menjadi Pamong Kalurahan setelah mendapatkan rekomendasi dari Panewu.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian lowongan Pamong Kalurahan melalui mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)serta kriteria dan ukuran penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

3.Setelah Bagian Ketiga BAB II ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut:
4.Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1)Lurah berwenang melakukan rotasi antar jabatan Pamong Kalurahan.
(2)Rotasi antar jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.antar urusan pada Sekretariat; dan
2. b.antar seksi pada pelaksana teknis. 4
(3)Lurah dapat melakukan rotasi jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat 1 (satu) tahun setelah lurah dilantik.
(4)Rotasi antar jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penilaian kelayakan.
(5)Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga.
(6)Rotasi antar jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah setelah mendapatkan rekomendasi dari Panewu.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rotasi jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta kriteria dan ukuran penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1)Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan:
1. a.tidak mempunyai hubungan keluarga antar anggota Panitia; dan
2. b.tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bakal Calon Pamong Kalurahan.
(2)Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.orang tua/mertua:
2. b.istri/suami, anak/menantu: atau
3. c.saudara kandung.
(3)Dalam hal terdapat anggota Panitia yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti anggota Panitia dimaksud dari unsur yang sama.

6.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Calon Pamong Kalurahan merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:
1. a.umum; dan
2. b.khusus.
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
2. b.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal akhir pendaftaran;
3. c.terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia;
4. d.sehat jasmani dan rohani; dan
5. e.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.bersedia bekerja penuh waktu sebagai Pamong Kalurahan;
2. b.bersedia bekerja sama dengan Lurah dan Pamong Kalurahan lainnya;
3. c.bersedia tidak mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit 5 (lima) tahun sejak dilantik sebagai Pamong Kalurahan; 5
4. d.tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;
5. e.bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik ketika dilantik sebagai Pamong Kalurahan;
6. f.bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Pamong Kalurahan.
7. g.mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
8. h.mendapatkan izin dari Lurah, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, atau Staf Honorer Kalurahan;
9. i.bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
10. j.memperoleh dukungan dari penduduk Kalurahan setempat minimal 100 (seratus) orang, kecuali calon Pamong Kalurahan jabatan Dukuh;
11. k.memperoleh dukungan dari penduduk Padukuhan setempat, minimal sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari penduduk Padukuhan setempat untuk bakal calon Pamong Kalurahan jabatan Dukuh;
12. l.bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan bagi Pamong Kalurahan selain Dukuh; dan10 m.
13. n.bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Padukuhan setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan jabatan Dukuh, bagi calon Pamong Kalurahan untuk jabatan Dukuh.
  1. 7.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)huruf e terdiri atas:
1. a.surat permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang dibuat dengan tulisan tangan oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3. c.fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
4. d.fotokopi ijazah mulai dari sekolah dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. e.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran;
6. f.surat keterangan bebas narkotika, obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran;
7. g.Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor;
8. h.surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Pamong Kalurahan bermeterai cukup, yang menyatakan :
  1. 1.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 6
  2. 2.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  3. 3.bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik ketika dilantik sebagai Pamong Kalurahan;
  4. 4.bersedia bekerja penuh waktu sebagai Pamong Kalurahan;
  5. 5.bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Pamong Kalurahan.
  6. 6.sanggup bekerjasama dengan Lurah dan Pamong Kalurahan lainnya;
  7. 7.tidak akan mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan;
9. i.Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
10. j.surat izin dari Lurah, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, atau Staf Honorer Kalurahan;
11. k.surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
12. l.surat pernyataan dukungan dari penduduk Kalurahan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk, paling sedikit sebanyak 100 (seratus) orang untuk bakal calon Pamong Kalurahan selain Dukuh;
13. m.surat pernyataan dukungan dari penduduk Padukuhan setempat dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk, paling sedikit sebanyak 30% (tiga puluh persen) orang untuk bakal calon Pamong Kalurahan jabatan Dukuh; dan
14. n.surat pernyataan bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan yang bersangkutan sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan atau surat pernyataan bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Padukuhan setempat sejak diangkat menjadi Dukuh, bagi calon Pamong Kalurahan jabatan Dukuh.
(2)Dalam hal dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dan huruf c dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak memerlukan pelayanan legalisir.
(3)Jumlah dukungan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan dalam tata tertib pengisian lowongan Pamong Kalurahan.

8.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Jumlah calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan Pamong Kalurahan.
(2)Apabila sampai batas akhir pendaftaran calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 6 (enam) hari kerja. 7
(3)Apabila sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan administrasi tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka tahapan Penjaringan dan Penyaringan jabatan Pamong Kalurahan ditunda paling lama 1 (satu) tahun atau dilakukan pengisian jabatan Pamong Kalurahan dengan cara mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

9.Ketentuan Bagian Kesatu BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
10.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan administrasi harus mengikuti seleksi.
(2)Seleksi Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui ujian seleksi.
(3)Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.ujian tertulis;
2. b.wawancara;
3. c.tes psikologi; dan
4. d.ujian praktik.
(4)Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengetahuan umum, pengetahuan kepamongan dan kewilayahan Kalurahan setempat, dan pengetahuan tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan nilai 100 (seratus); dan
2. b.soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
(5)Nilai wawancara, tes psikologi dan ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
(6)Materi ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa:
1. a.keterampilan tertentu disesuaikan dengan formasi lowongan Pamong Kalurahan yang dibutuhkan dan praktik komputer, untuk semua calon Pamong Kalurahan; dan
2. b.keterampilan tertentu yang mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan di Padukuhan, sebagai tambahan untuk calon Pamong Kalurahan jabatan Dukuh.
(7)Bobot ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan persentase sebagai berikut:
1. a.ujian seleksi Carik, Kepala Urusan Danarta, Kepala Urusan Tata Laksana, Kepala Urusan Pangripta, Jagabaya, Ulu-Ulu dan Kamituwa, meliputi:
  1. 1.ujian tertulis : 40% (empat puluh persen);
  2. 2.wawancara : 15% (lima belas persen);
  3. 3.tes psikologi : 15% (lima belas persen); dan
  4. 4.ujian praktik : 30 % (tiga puluh persen).
2. b.ujian seleksi Dukuh:
  1. 1.ujian tertulis : 30 % (tiga puluh lima persen); 8
  2. 2.wawancara : 10 % (sepuluh puluh persen);
  3. 3.tes psikologi : 20 % (dua puluh persen); dan
  4. 4.ujian praktik : a) keterampilan tertentu disesuaikan dengan formasi lowongan Pamong Kalurahan yang dibutuhkan dan praktik komputer sebesar 20% (dua puluh persen). b) keterampilan tertentu yang mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan di Padukuhan sebesar 20% (dua puluh persen).
  5. 11.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus bekerja sama dengan pihak ketiga.
(2)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.perguruan tinggi yang terakreditasi;
2. b.lembaga pendidikan dan pelatihan milik pemerintah pusat; atau
3. c.lembaga pendidikan dan pelatihan milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
(3)Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Lurah dengan pihak ketiga.
(4)Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.subyek para pihak;
2. b.obyek yang dikerjasamakan;
3. c.wanprestasi;
4. d.hak dan kewajiban; dan
5. e.sistem pengaduan.
(5)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) pihak.

12.Ketentuan Bagian Kedua BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
13.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Lurah menyampaikan 2 (dua) orang calon Pamong Kalurahan yang memperoleh rangking tertinggi berdasarkan hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Panewu untuk dimohonkan rekomendasi pengangkatan calon Pamong Kalurahan menjadi Pamong Kalurahan.
(2)Panewu memberikan jawaban permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan rekomendasi pengangkatan calon Pamong Kalurahan menjadi Pamong Kalurahan.
(3)Jawaban Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
1. a.memberikan rekomendasi persetujuan pengangkatan calon Pamong Kalurahan menjadi Pamong Kalurahan; atau
2. b.menolak permohonan rekomendasi. 9
(4)Apabila Panewu memberikan rekomendasi persetujuan pengangkatan calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Lurah menetapkan dan mengumumkan 1 (satu) calon Pamong Kalurahan yang memperoleh rangking tertinggi untuk diangkat menjadi Pamong Kalurahan.
(5)Penetapan calon Pamong Kalurahan menjadi Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada papan pengumuman kantor Kalurahan.
(6)Apabila calon Pamong Kalurahan yang memperoleh rangking tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum diangkat menjadi Pamong Kalurahan karena sebab tertentu tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Pamong Kalurahan, Lurah menetapkan dan mengumumkan pada papan pengumuman kantor Kalurahan terhadap calon Pamong Kalurahan yang memperoleh rangking kedua untuk diangkat menjadi Pamong Kalurahan.
(7)Panewu dapat menolak permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan calon Pamong Kalurahan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Apabila Panewu menolak permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Lurah harus melakukan Penjaringan dan Penyaringan calon Pamong Kalurahan kembali.

14.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4A

Pasal 5A

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4A

Pasal 5A

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020