DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 65 Tahun 2024

Nomor: 65
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung; Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk memiliki rumah, perlu memberikan insentif berupa pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
c.bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 7059); SALINAN 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
2.Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
4.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
5.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
6.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
7.Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR.
8.Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
9.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Bupati adalah Bupati Bantul.
11.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman.
12.Daerah adalah Kabupaten Bantul

BAB II

PEMBEBASAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memberikan pembebasan Retribusi PBG bagi MBR. 3
(2)Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Retribusi.
(3)Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali Retribusi PBG.

BAB III

KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Pasal 3

(1)Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
(2)Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan.
(3)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
1. a.penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
2. b.penghasilan orang perseorangan yang kawin.
(4)Besaran penghasilan MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kategori:
1. a.tidak kawin paling banyak sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan; atau
2. b.kawin paling banyak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan.
(5)Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
(6)Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.
(7)Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
(8)Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

Pasal 4

(1)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan Rumah layak huni.
(2)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan Rumah.
(3)Kemampuan membayar biaya perolehan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan Rumah Umum menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.marjin komersial dan tenor tertentu.
(4)Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari:
1. a.angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya; dan/atau
2. b.nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya. 4
(5)Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.marjin komersial dan tenor tertentu.

Pasal 5

(1)Biaya pembangunan atau perolehan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung sesuai jenis Rumah yang diperoleh berdasarkan:
1. a.harga jual pemilikan Rumah Umum;
2. b.biaya perbaikan Rumah Swadaya; atau
3. c.biaya pembangunan Rumah Swadaya.
(2)Harga jual Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.harga jual Rumah tunggal;
2. b.harga jual satuan Rumah deret; dan
3. c.harga jual satuan Rumah susun.
(3)Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
(4)Harga jual pemilikan Rumah Umum dan biaya pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
(5)Luas lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling luas:
1. a.36 m2 (tiga puluh enam meter persegi) untuk pemilikan Rumah Umum dan satuan rumah susun; atau
2. b.48 m2 (empat puluh delapan meter persegi) untuk pembangunan Rumah Swadaya.
(6)Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Rumah Swadaya.

Pasal 6

(1)Wajib Retribusi mengajukan permohonan pembebasan Retribusi PBG secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilengkapi persyaratan minimal:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Wajib Retribusi;
2. b.memenuhi kriteria MBR, yang dibuktikan dengan slip gaji atau surat pernyataan penghasilan yang diketahui lurah setempat bagi pegawai sektor non formal;
3. c.merupakan kepemilikian Rumah pertama bagi MBR dibuktikan dengan surat pernyataan belum memiliki Rumah yang diketahui lurah setempat;
4. d.gambar rencana denah rumah pada persil yang akan dibangun; dan
5. e.rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau keterangan rencana kabupaten.
(3)Kepala Perangkat Daerah melakukan pengkajian dan penelitian atas permohonan pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(4)Berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah dapat mengabulkan atau menolak permohonan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima lengkap. 5
(5)Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.
(6)Keputusan pemberian atau penolakan pembebasan Retribusi PBG dilakukan melalui mekanisme sistem informasi manajemen bangunan gedung.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 24 Desember 2024 BUPATI BANTUL, ttd ABDUL HALIM MUSLIH Diundangkan di Bantul pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd AGUS BUDIRAHARJA BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 65

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 65 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBEBASAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 2

KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (2)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBEBASAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 2

KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (2)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2025