DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 21 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Banyuasin

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam PERDA ini diatur mengenai perubahan pada beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah No.8 Tahun 2011.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bagi Pemerintah Daerah yang masih memungut Pajak Hiburan atas Permainan Golf setelah tanggal 18 Juli 2012, maka penerimaan pajak tersebut dikembalikan kepada wajib pajak melalui mekanisme Restitusi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

1.Pasaj._ 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ·1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo_r 4~81);
3.Und~g-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indon~sia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 . tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang ... • C 2
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undarig..:Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembar'an Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9.Perafuran · Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN dan BUPATI BANYUASIN MEMUTUSKAN : Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 8 TAHON 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 20), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 18 diubah, sehingga berbunyi se bagai berikut :
18.Hiburan adalah sernua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan memungut bayaran kecuali Permainan Golf. I
2.Ketentuan... .. ...... ... C 3
2.Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf h dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Objek paj,ak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
(2)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a . pertunjukkan film; h :- pertunjukkan kesenian daerah, pameran dan ·· sejenisnya;
1. c.pagelaran musik/tari/busana; cl. kontes kecantikkan, binaraga, dan demo promosi;
2. e.penyelenggaraan diskotik/ disko bar, karaoke, pub, · dub malam, dan sejenisnya;
3. f.permainan billiard;
4. g.:permainan bowling;
5. h.dihapus;
6. i.ice skating;
7. j.permainan keterampilan / ketangkasan / tv game/ video game dan arena bermain anak;
8. k.panti pijat;
  1. 1.penyelenggaraan tempat wisata, taman rekreasi, rekreasi air /wisata air, dan sejenisnya;
9. m.pertunjukkan sirkus, akrobat dan sejenisnya;
10. n.pertandingan olahraga;
11. o.pacuan kuda;
12. p.mandi uap/SPA;
13. q.pusat kebugaran/fitnes center;
14. r.balap kendaraan bermotor; dan s,_ penyelenggaraan hiburan/keramaian umum lainnya yang dipungut bayaran.
(3)Tidak termasuk Objek Pajak Hiburan, adalah :
1. a.penyelenggaraan hiburan yang diselenggarakan oleh _Pemerintah Pu.sat dan Pemerintah Daerah;
2. b.penyelenggaraan hiburan untuk kepentingan sosial dan keagamaan.
  1. 3.Ketentuan .. ( c, 4
  2. 3.Kententuan Pasal 22 hu1uf h dihapus, sehingga berbunyi se bagai berikut :

Pasal 22

Tarif Pajak · Hiburan untuk jenis penyelenggaraan hiburan adalah se bagai berikut : a. b. C. d. e. f. g. h. 1. j. tarif pajak untuk jenis tontonan film dibioskop ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen); tarif pajak untuk pei:tunjukkan kesenian daerah, pameran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); tarif pajak untuk pertunjukkan/pagelaran musik, tari dan busana ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); tarif pajak untuk kontes kecantikan, binaraga dan demo promosi ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen); tarif pajak untuk penyelenggaraan diskotik/disko bar, karaoke, pub, club malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); tarif pajak untuk permainan billiard ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen); tarif pajak untuk permainan bowling ditetapkan sebesar 35~,_(tiga puluh lima persen); dihapus; tarif pajak untuk Ice Skating ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen); tari'r pajak untuk permainan keterampilan/ketangkasan/ TV Game/Video Game, ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

k.tarif"pajak untuk panti pijat ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
1. 1.tarif pajak untuk sirkus, akrobat dan sejenisnya ditetapkan se besar 10% (sepuluh persen);
m.tarif pajak untuk pertandingan olahraga ditetapkan 35% (tiga puluh lima persen);
n.tarif pajak untuk pacuan kuda ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
o.tarif pajak untuk mandi uap/SPA ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
p.tarif pajak untuk pusat kebugaran/fitnes center ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
q.tarif pajak untuk pertunjukkan balap bermotor ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Pasal. / ✓, 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin. Ditetapkan di Pangkalan Balai Pac!_~...tanggal ·21 Juii 2014 --, lf,r .IAN Diundan -~ di P . ' kfilan:Bfila.i Pada tan~al _; :>i~!~gii},4,2ij14 ~IJ!P~~ . , NiB~ASIN, 1 ~ '' ~ULC'.ll~•SYAH lJ / LEMBARAN DAERAH KABUPAT:gN BANYUASIN TAHUN 2014 NOMOR 55 ~ORE,~\--• ~~~'tqM!(;;,P.Ai~ . K,p'QPATE?.{ BANYUASIN -' .;;,:HM:~R()~~~~-l'lfMilt~~ I-~:~-P¥9R 0 2 _/ ·BA.l:~~14

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin No. 2 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 19

Pasal 22

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin No. 91 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 19

Pasal 22

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin No. 91 Tahun 2017