(1)Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah Tipe B, terdiri dari :
a.Kepala Satuan;
b.Sub Bagian Tata Usaha;
c.Seksi Pembinaan Umum;
d.Seksi Pembinaan Trantib;
e.Seksi Pembinaan Operasi;
f.Seksi Perlindungan Masyarakat;
g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
O f~^ 4 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin. Diundangkan di Pangkalan Balai Pada tanggal 21 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN, t[JIMANH. FIRMANSYAH Ditetapkan di Pangkalan Balai Pada tanggal 21/Juli 2014 ASIN t TON FERDIAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2014 NOMOR 57 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 5/BA/2014 o o BAGAN STRUKTUR ORGANISASI rUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUASIN LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIU NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUASIN . KEPALA SATUAN Jabaian mngsionai I I Kasubbag TU i i i i i i t i ; Kasi Pemb. Umum Kasi Pemb. Trantib Kasi Pemb. OPS Kasi Linmas Staf dan Jabatan Fungsional Umum JPATI BANYJUASIN,^ ANTON FERDIAN / L S) c c PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUASIN I. UMUM Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dirasakan tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan susunan organisasi, formasi, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Satpol PP ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah, maka disusunlah Peraturan Pemerintah ini. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2014 NOMOR 034