DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Nomor: 41
Tahun: 2007
Ditetapkan: 23 Juli 2008
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 106

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
c.bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintahan, sehingga perlu dicabut dan dibentuk peraturan pemerintah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah; Mengingat: . . . Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintahan . . .
2.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
8.Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
9.Rumah . . .
9.Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
10.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
11.Unsur pengawasan daerah adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota.
12.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan.
13.Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah provinsi dan sekretaris kabupaten/kota.
14.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini.
(2)Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah.
(3)Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur/bupati/walikota.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH PROVINSI

Pasal 3

(1)Sekretariat daerah merupakan unsur staf.
(2)Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
(3)Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. d.pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah.
(5)Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur.

Pasal 4

(1)Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
(2)Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. b.penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. c.penyelenggaraan rapat–rapat DPRD; dan
4. d.penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
(4)Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan.
(5)Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

Pasal 5

(1)Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2)Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
(3)Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perencanaan program pengawasan;
2. b.perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
3. c.pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
(4)Inspektorat dipimpin oleh inspektur.
(5)Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Pasal 6

(1)Badan perencanaan pembangunan daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2)Badan . . .
(2)Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(3)Badan perencanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. b.pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Badan perencanaan pembangunan daerah dipimpin oleh kepala badan.
(5)Kepala badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

Pasal 7

(1)Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
(2)Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(3)Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.penyelenggaraan . . .
3. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas.
(5)Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.
(6)Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.

Pasal 8

(1)Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
(2)Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
(3)Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. c.pembinaan . . .
4. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit.
(5)Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur.
(6)Kepala dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.
(7)Pada badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.

Pasal 9

(1)Rumah sakit dapat berbentuk rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
(2)Rumah sakit umum daerah terdiri dari 3 (tiga) kelas:
1. a.rumah sakit umum daerah kelas A;
2. b.rumah sakit umum daerah kelas B; dan
3. c.rumah sakit umum daerah kelas C.
(3)Rumah sakit khusus daerah terdiri dari 2 (dua) kelas yaitu:
1. a.rumah sakit khusus daerah kelas A; dan
2. b.rumah sakit khusus daerah kelas B.
(4)Penetapan . . .
(4)Penetapan kriteria klasifikasi rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh menteri kesehatan setelah berkoordinasi secara tertulis dengan Menteri dan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 10

(1)Sekretariat daerah merupakan unsur staf.
(2)Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati/walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
(3)Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. d.pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Sekretariat . . .
(4)Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah.
(5)Sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Isi peraturan

Teks106PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2003

Peraturan turunan (170)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2007

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Utara No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 16 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 27 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 15 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Selatan No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 6 Tahun 2015