DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 21 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Banyuasin

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam PERDA ini diatur mengenai perubahan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun 2012.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin, perlu ditinjau kembali;
b.bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu disesuaikan dengan ketentuan tersebut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang, Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181k c
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran4 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 016). C c Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN dan BUPATI BANYUASIN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN. PasalI Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 17), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

a.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 14);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 8);
c.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16). diubah sebagai berikut: A. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi : Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin yang berbentuk :
a.Inspektorat;
b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
c.Badan Ketahanan Pangan;
d.Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
e.Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
f.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; o c h. 1. J- Badan Lingkungan Hidup; Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik; Badan Perpustakaan Daerah, Arsip dan Dokumentasi Daerah; Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe C. B. Ketentuan BAB IV, Bagian Pertama Kedudukan, Pasal 9, Bagian Kedua, Tugas Pokok, Pasal 10 Bagian Ketiga, Fungsi Pasal 11 Bagian Keempat, Susunan Organisasi, Pasal 12, diubah sehingga berbunyi :

BAB IV

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

Pasal 9

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan merupakan unsur pelaksana tugas tertentu pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya.
(2)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;
b.pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan; c
c.pelaksana dan Pembina terhadap tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;
d.pelaksanaan tugas lain dari Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1)Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, terdiri dari :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan dan Umum;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan.
3. c.Bidang Perencanaan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Perencanaan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;
  2. 2.Sub Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana.
4. d.Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Perencanaan Ekonomi;
  2. 2.Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya.
5. e.Bidang Kerjasama, Data dan Informasi Pembangunan, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Kerjasama Pembangunan;
  2. 2.Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan.
6. f.Bidang Perencanaan Program, dan Pengendalian Pembangunan, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Perencanaan Program;
  2. 2.Sub Bidang Pengendalian dan Pembangunan.
7. g.Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
  1. 1.Sub Bidang Pengkajian Pemerintahan dan Sosial Budaya;
  2. 2.Sub Bidang Pengkajian Ekonomi dan Potensi Daerah.
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan . .S# o c
(2)Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banyuasin sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. C. Ketentuan BAB X, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Keempat, Susunan Organisasi, Pasal 36 ayat (1) huruf c angka 2, huruf e angka 2 dan huruf g angka 2, diubah sehingga berbunyi : BABX BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 36

(1)Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
1. c.Bidang Pencegahan,' Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran (PBK), terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  2. 2.Sub Bidang Penanggulangan Bencana Kebakaran.
2. e.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Rehabilitasi;
  2. 2.Sub Bidang Rekonstruksi.
3. g.Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
  2. 2.Sub Bidang Ketahanan Agama dan Kemasyarakatan.
(2)Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. D. Ketentuan BAB XIV, Rumah Sakit Umum Daerah, Bagian Pertama Kedudukan, Pasal 49, Bagian Kedua Tugas Pokok, Pasal 50, Bagian Ketiga Fungsi, Pasal 51, Susunan Organisasi, Pasal 52 diubah sehingga berbunyi :

BAB XI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 49

(1)Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuasin,yang selanjutnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe C berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah yang l^o n i t i-» o i i •*- nor>nnin«fr TDzat-*^ a*-i»-» 4-*-\ V* T^\ /-»t±•»-*-» V»rtrt*=*r~i ino c c
(2)Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuasin dipimpin oleh seorang Direktur bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 50

Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuasin mempunyai fungsi menyediakan dan menyelenggarakan :

a.penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan Pemulihan Kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah sakit;
b.pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai dengan kebutuhan medis;
c.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
d.penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Pasal 52

(1)Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin, terdiri dari :
1. a.Direktur;
2. b.Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan, Program dan Pelaporan;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Pelayanan, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pelayanan Medis;
  2. 2.Seksi Pelayanan Penunjang. c ^"^V,
4. d.Bidang Keperawatan :
  1. 1.Seksi Bimbingan dan Asuhan Keperawatan;
  2. 2.Seksi Etika, Mutu dan Audit Klinik Keperawatan.
5. e.Bidang Pengembangan Rumah Sakit:
  1. 1.Seksi Diklat dan Litbang;
  2. 2.Seksi Aset, Sarana dan Prasarana.
(2)Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. t Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin. Ditetapkan di Pangkalan Balai Pada tanggal 21 Juli 2014 BUPATI BANYUASIN, i/ Diundangkan di Pangkalan Balai Pada tanggal 21 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN, (V H. FIflMANSYAH YA IAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2014 NOMOR 58 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 7/BA/2014 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI iADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ^AN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BANYUASIN LAMPIRA! ) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN KEPALA BADAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERENCANAAN PENATAAN RUANG, IKUNGAN HIDUP, FISIK DAN PRASARANA SUBBID PERENCANAAN PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP SUBBID PERENCANAAN FISIK DAN' PRASARANA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA SUBBID PERENCANAAN EKONOMI SUBBID PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN UMUM BIDANG KERJASAMA, DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN SUBBID KERJASAMA PEMBANGUNAN SUBBID DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN BIDANG PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SUBBID PERENCANAAN PROGRAM SUBBID PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUBBID PENGKAJIAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA SUBBID PENGKAJIAN EKONOMI DAN POTENSI DAERAH ASIN, BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANYUASIN r PENCEGAHAN, PSIAGAAN DAN NGGULANGAN KEBAKARAN (PBK) 3ID PENCEGAHAN I KESIAPSIAGAAN SUBBID ^JANGGULANGAN 3ANA KEBAKARAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK SUBBID KEDARURATAN SUBBID LOGISTIK o 10 IR..W iLAMPIR*~/VIII RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN KEPALA BADAN BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUBBID REHABILITASI SUBBID REKONSTRUKSI SUB BAGIAN PERENCANAAN BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL SUBBID KEWASPADAAN DINI DAN PENGAWASAN ORANG DAN LEMBAGA ASING SUBBID PENANGANAN KONFLIK UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN SUBBID KETAHANAN EKONOMI, SENI DAN BUDAYA SUBBID KETAHANAN AGAMA DAN KEMASYARAKATAN SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN ZL BIDANG POLITIK, BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN SUBBID POLITIK SUBBID BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN ^^4bup e yan anton ferdian ASIN, OMITE iRAWATAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANYUASIN o KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KOMITE MEDIK 11 DIREKTUR LAMPlf"^ XII RANCAWAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN SPI BAGIAN TATA USAHA SUBBAG PERENCANAAN, PROGRAM DAN PELAPORAN SUBBAG KEUANGAN SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKSI PELAYANAN PENUNJANG BIDANG KEPERAWATAN SEKSI BIMBINGAN DAN ASUHAN KEPERAWATAN SEKSI ETIKA, MUTU DAN AUDIT KLINIK KEPERAWATAN BIDANG PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT SEKSI DIKLAT DAN LITBANG SEKSI ASET, SARANA DAN PRASARANA ASIN, YAN ANTON FERDIAN

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin No. 5 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 36

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 36

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007