DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu tentang ketentuan umum, Lokasi pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Subjek pengujian Kendaraan Bermotor, Uji Berkala, kewajiban kendaraan bermotor, pemeriksaan dan pengujian fisik, Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala,Pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala, Pengujian persyaratan teknis, Pengujian persyaratan laik jalan, Permohonan Uji Berkala, persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan, Kartu Uji, retribusi pengujian dan sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta mengendalikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan meningkatnya jumlah Kendaraan Bermotor yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banyumas, perlu diselenggarakan Pengujian Kendaraan Bermotor;
c.bahwa Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banyumas telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor, namun seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu dilakukan penyesuaian; SALINAN jdih.banyumaskab.go.id
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 2 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. jdih.banyumaskab.go.id Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 2 Seri E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 5A dan angka 5B, diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka yakni 13A, ketentuan angka 4 dan angka 22 diubah, serta ketentuan angka 5, angka 24, angka 25, dan angka 26 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Bupati adalah Bupati Banyumas.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.
5.Dihapus. 5A. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakan kegiatan uji berkala kendaraan bermotor. 5B. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor dan/atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe.
6.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. jdih.banyumaskab.go.id
7.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
8.Orang adalah orang perorangan atau badan.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Pemilik Kendaraan Bermotor adalah Orang yang namanya tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.
11.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
12.Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara masal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.
13.Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di Jalan. 13A. Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
14.Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau Kendaraan Bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
15.Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg. jdih.banyumaskab.go.id
16.Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg.
17.Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
18.Rumah-rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, atau Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan baik untuk orang maupun barang.
19.Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
20.Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
21.Uji Berkala Keliling adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan di lokasi yang tidak tetap dengan menggunakan Kendaraan Bermotor pengangkutan peralatan penguji.
22.Tanda Lulus Uji adalah tanda bukti dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji, yang diberikan oleh Dinas yang melakukan pengujian kepada Kendaraan Bermotor yang telah dinyatakan lulus dalam pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
23.Dihapus.
24.Dihapus.
25.Dihapus.
2.Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2A), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Lokasi pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa lokasi yang bersifat tetap.
(2)Dalam keadaan tertentu penyelenggaraan Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan dengan menggunakan unit Uji Berkala Kendaraan Bermotor Keliling. jdih.banyumaskab.go.id (2A) Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor menggunakan unit Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus dilakukan pada lokasi tetap yang memiliki fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Lokasi pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Subjek pengujian Kendaraan Bermotor adalah Orang yang mengajukan permohonan pengujian Kendaraan Bermotor.
(2)Objek pengujian Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan Bermotor.

4.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Uji Berkala wajib bagi Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.
(2)Uji Berkala terdiri atas :
1. a.Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
2. b.Uji Berkala pertama; dan
3. c.Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.
  1. 5.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Kendaraan Bermotor wajib uji yang diregistrasi di Daerah harus melakukan Uji Berkala Kendaraan Bermotor pada Dinas.
(2)Dalam keadaan tertentu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit yang melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor di luar wilayah Daerah. jdih.banyumaskab.go.id
(3)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
1. a.masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo sedangkan kendaraan bermotor sedang berada di luar daerah domisili pemilik kendaraan;
2. b.kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga harus melakukan kewajiban uji ulang, sebelum habis masa berlakunya;
3. c.peralatan uji di unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai domisili kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya; atau
4. d.Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili tidak terakreditasi.
  1. 6.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Selain untuk kepentingan Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, setiap Orang dapat mengajukan Pengujian Kendaraan Bermotor kepada Dinas.
(2)Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.pemeriksaan dan pengujian fisik, berupa:
  1. 1.pengujian persyaratan teknis; dan
  2. 2.pengujian persyaratan laik jalan.
2. b.pengesahan hasil uji kendaraan bermotor.
(3)Terhadap pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan surat keterangan.

7.Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4A), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor pada lokasi yang tetap atau melalui unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Keliling meliputi:
1. a.peralatan utama; dan
2. b.peralatan penunjang. jdih.banyumaskab.go.id
(2)Peralatan utama pada lokasi yang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a paling sedikit meliputi:
1. a.alat uji emisi gas buang;
2. b.alat uji ketebalan asap gas buang (smoke tester);
3. c.alat uji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
4. d.alat uji rem;
5. e.alat uji lampu;
6. f.alat uji kincup roda depan;
7. g.alat uji penunjuk kecepatan;
8. h.alat pengukur kedalaman alur ban;
9. i.alat pengukur berat;
10. j.alat pengukur dimensi;
11. k.alat uji daya tembus cahaya pada kaca; dan
12. l.alat untuk menguji kendaraan bermotor listrik, meliputi:
  1. 1.alat ukur arus listrik AC maupun DC;
  2. 2.alat ukur tegangan listrik AC maupun DC;
  3. 3.alat ukur tahanan isolasi listrik AC maupun DC;
  4. 4.alat uji kawat standar (standardized test wire); dan
  5. 5.alat uji jari standar (standardized test finger).
(3)Peralatan penunjang pada lokasi yang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.kompresor udara;
2. b.generator set; dan
3. c.peralatan bantu, antara lain :
  1. 1.palu;
  2. 2.senter;
  3. 3.alat bantu uji dimensi;
  4. 4.alat untuk pengambilan foto berwarna kendaran wajib uji;
  5. 5.alat untuk mengisi, membaca, mengubah dan menghapus hasil uji pada kartu uji;
  6. 6.alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital;
  7. 7.alat untuk mengukur tekanan udara ban;
  8. 8.alat untuk memeriksa kebocoran udara dan/atau cairan;
  9. 9.alat untuk mengukur kandungan air dalam minyak rem; jdih.banyumaskab.go.id
  10. 10.alat untuk memeriksa daya pantul alat pemantul cahaya (retro reflectometer);
  11. 11.Alat Pelindung Diri (APD set) untuk Penguji Berkala Kendaraan Bermotor Listrik; dan
  12. 12.Toolkit.
(4)Peralatan Utama Unit Uji Kendaraan Bermotor Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Keliling harus dilengkapi peralatan uji penunjang paling sedikit meliputi:
1. a.alat uji emisi gas buang;
2. b.alat uji ketebalan asap gas buang (smoke tester);
3. c.alat pengukur berat kendaraan (axle load meter);
4. d.alat uji rem;
5. e.alat uji lampu;
6. f.alat pengukur dimensi; dan
7. g.Alat pengukur kedalaman alur ban.
(4A)Selain dilengkapi peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Keliling harus dilengkapi peralatan uji penunjang paling sedikit meliputi:
1. a.kompresor udara;
2. b.generator set; dan
3. c.peralatan bantu, antara lain:
  1. 1.alat bantu uji dimensi;
  2. 2.alat untuk pengambilan foto berwarna kendaraan bermotor wajib uji;
  3. 3.alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital;
  4. 4.peralatan untuk mengukur tekanan udara ban;
  5. 5.alat untuk memeriksa kebocoran udara dan/atau cairan;
  6. 6.alat untuk mengukur kekentalan minya rem; dan
  7. 7.alat untuk memeriksa daya pantul alat pemantul cahaya (retro reflectometer). jdih.banyumaskab.go.id
(5)Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipelihara,dirawat dan dikalibrasi secara periodik agar selalu dalam kondisi laik pakai.

8.Judul Bagian pada BAB V Pemeriksaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor diubah dan ditambahkan 1 (satu) bagian, sehingga berbunyi sebagai berikut:
9.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1A), sehingga Pasal 12 berbunyi :

Pasal 12

(1)Pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) yang diregistrasi di Daerah wajib didaftarkan pada Dinas.
(1A)Uji Berkala pendaftaran Kereta Gandengan/Tempelan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dinas membuat kartu induk Uji Berkala.
(3)Kartu induk Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.tanggal dan nomor Sertifikat Registrasi Uji Tipe;
2. b.nomor Kendaraan;
3. c.nomor Uji Berkala;
4. d.nama pemilik;
5. e.alamat pemilik;
6. f.merek dan tipe; jdih.banyumaskab.go.id
7. g.jenis;
8. h.tahun pembuatan atau perakitan;
9. i.isi silinder;
10. j.daya motor penggerak;
11. k.nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
12. l.nomor motor penggerak atau mesin;
13. m.konfigurasi sumbu;
14. n.dimensi Kendaraan;
15. o.bahan bakar yang digunakan;
16. p.tanggal dan nomor pengesahan Uji Tipe;
17. q.tempat dan tanggal dilakukan uji pertama kali; dan
18. r.nama dan identitas penanggung jawab unit pelaksana Uji Berkala yang membuat kartu induk Uji.
  1. 10.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1)Pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 13 (tiga belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali.
(2)Pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 13 (tiga belas) hari sejak diterbitkannya SRUT.
(3)Pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a meliputi kegiatan pengajuan permohonan pendaftaran, pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji, pemberian nomor Uji Kendaraan Bermotor dan pembuatan kartu induk Uji Berkala Kendaraan Bermotor. jdih.banyumaskab.go.id

11.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Uji Berkala Pertama terhadap Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan SRUT.
(2)Masa berlaku Uji Berkala Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan.
(3)Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan uji Berkala perpanjangan masa berlaku berikutnya.

12.Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 12A

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 12A

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 tahun 2012