DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan angka 2, angka 5, angka 6 dan angka 10 Pasal 1, penambahan angka 20 dan angka 21 pada Pasal 1, perubahan judul Bab IV, perubahan Pasal 9, perubahan Pasal 10, perubahan Pasal 14, perubahan judul Bab V, perubahan Pasal 15, penyisipan Pasal 15A, perubahan Pasal 17, penghapusan ayat (2) Pasal 18, perubahan judul Bab VI, perubahan Pasal 20, perubahan Pasal 22, perubahan Pasal 24, penghapusan Pasal 26.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memenuhi fasilitas sosial yang harus disediakan oleh Negara untuk memenuhi kebutuhan setiap warga masyarakat dengan tetap memperhatikan keyakinan agamanya masing-masing;
b.bahwa mendasari pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman, Pengelolaan tempat pemakaman umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
c.bahwa perumahan sebagai bagian dari permukiman harus dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum salah satunya adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas pemakaman;
d.bahwa berkaitan dengan pengelolaan tempat pemakaman di Kabupaten Banyumas telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman, namun meningkatnya populasi penduduk akibat pesatnya perkembangan daerah Kabupaten Banyumas, meningkatkan pula kebutuhan tanah pemakaman sebagai salah satu kebutuhan warga masyarakat yang memberikan konsekuensi perlu adanya perubahan pengaturan mengenai Pengelolaan Tempat Pemakaman di Kabupaten Bayumas;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa SALINAN jdih.banyumaskab.go.id kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 2 seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 2 seri E), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5, angka 6, angka 10 diubah, dan menambahkan angka 20 dan angka 21, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Banyumas.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diserahi tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan makam di Daerah.
7.Pemakaman adalah kegiatan menguburkan jenazah, mengkremasi, dan/atau menyimpan abu jenazah.
8.Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus dan makam keluarga.
9.Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU dalah areal tanah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
10.Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial, Badan Keagamaan, dan/atau Badan Hukum. jdih.banyumaskab.go.id
11.Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
12.Tempat Pemakaman Keluarga adalah tempat pemakaman yang disediakan, dikelola dan diperuntukan khusus oleh keluarga.
13.Tanah makam fasilitas adalah tanah makam yang disediakan oleh pengembang perumahan dengan luasan tertentu.
14.Tanah makam wakaf adalah sebidang tanah yang diwakafkan oleh pemegang hak atas tanah untuk pemakaman.
15.Nisan makam adalah batu nisan yang memuat keterangan tentang nomor, blok, nama serta tanggal lahir dan meninggalnya seseorang.
16.Usaha pelayanan pemakaman adalah kegiatan atau usaha yang bergerak di bidang pelayanan pemakaman.
17.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
18.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
19.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
21.Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
2.Judul BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

PENETAPAN DAN PENUNJUKAN LOKASI TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyediakan lokasi untuk keperluan tempat pemakaman umum.
(2)Penetapan dan penunjukan lokasi untuk keperluan tempat pemakaman umum yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(3)Penetapan dan penunjukan lokasi tanah untuk pemakaman bukan umum, termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman, krematorium dan/atau tempat penyimpanan abu jenazah harus mendapat izin Bupati.
(4)Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus berdasarkan pada rencana tata ruang. jdih.banyumaskab.go.id

4.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Tempat pemakaman bukan umum, krematorium dan/atau tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola Badan Sosial, Badan Keagamaan, dan/atau Badan Hukum diberikan hak pakai.
(2)Badan Sosial, Badan Keagamaan, dan/atau Badan Hukum yang dapat mengelola tempat pemakaman harus memenuhi perizinan berusaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Selain memenuhi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Sosial, Badan Keagamaan, dan/atau Badan Hukum yang dapat mengelola tempat pemakaman harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Pemukiman.

5.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pemakaian tanah pemakaman jenazah di tempat pemakaman umum milik Pemerintah Daerah berlaku selama 15 (lima belas) tahun dan setelah masa tersebut berakhir dapat diperpanjang kembali.
(2)Pembaruan data jenazah oleh ahli waris dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.
(3)Pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh ahli warisnya diambil alih oleh Pemerintah Daerah dan akan dipergunakan untuk makam lainnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

6.Judul BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
7.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 15

(1)Tempat pemakaman umum milik Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan dan pemanfaatan tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

8.Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

(1)Tempat pemakaman umum milik Desa dikelola Pemerintah Desa.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan pemakaman umum milik Desa diatur dengan Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : jdih.banyumaskab.go.id

Pasal 17

(1)Tempat pemakaman bukan umum dan/atau krematorium milik masyarakat dan/atau badan hukum dikelola oleh masyarakat dan/atau Badan Hukum yang bersangkutan dengan mendapatkan izin dari Bupati.
(2)Tata cara pemanfaatan tempat pemakaman bukan umum dan/atau krematorium milik masyarakat dan/atau Badan Hukum diatur oleh Pengelola dan harus dikonsultasikan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
(3)Pengelola tempat pemakaman bukan umum dan/atau krematorium milik masyarakat, dan/atau Badan Hukum wajib melaksanakan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

10.Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Syarat dan tatacara pemberian izin pengelolaan tempat pemakaman bukan umum, krematorium dan/atau tempat penyimpanan abu jenazah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2)Dihapus.

11.Judul BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
12.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

TEMPAT PEMAKAMAN FASILITAS PERUMAHAN DAN RUMAH SUSUN

Pasal 20

(1)Pelaku pembangunan yang membangun perumahan dan Rumah Susun wajib menyediakan tempat pemakaman yang merupakan bagian dari fasilitas penunjang sosial.
(2)Luas tanah makam fasilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan pelaku pembangunan perumahan minimal sebesar 2% (dua per seratus) dari total luas Tanah yang diajukan dalam permohonan pengesahan rencana tapak (site plan) perumahan.
(3)Luas tanah makam fasilitas Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan pelaku pembangunan Rumah Susun minimal sebesar 2% (dua per seratus) dari total luas lantai bangunan yang diajukan dalam permohonan pengesahan rencana tapak (site plan) perumahan.
(4)Denah atau lokasi makam harus dilampirkan pada saat mengajukan permohonan pengesahan rencana tapak (site plan) pembangunan perumahan atau pembangunan Rumah Susun yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah di wilayah lokasi makam.
(5)Kriteria lahan untuk tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus berupa lahan siap bangun dan mudah diakses.
(6)Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan lisan, untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
2. b.peringatan tertulis, untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berikutnya; jdih.banyumaskab.go.id
3. c.penghentian kegiatan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
4. d.pencabutan izin lokasi yang telah diberikan.
  1. 13.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Tanah makam fasilitas yang diperoleh dari pengembang perumahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
(2)Tempat pemakaman yang disediakan sendiri oleh pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan oleh pelaku pembangunan kepada Pemerintah Daerah dengan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan.

14.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 15A

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 20

Pasal 22

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1987

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 15A

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 20

Pasal 22

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1987

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014