Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Banyumas. \
5.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diserahi tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan makam di Daerah.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diserahi tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan makam di Daerah.
7.Pemakaman adalah kegiatan menguburkan jenazah, mengkremasi, dan/atau menyimpan abu jenazah.
8.Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus dan makam keluarga.
9.Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan oleh Pemermtah Daerah untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
10.Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan.
11.Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
12.Tempat Pemakaman Keluarga adalah tempat pemakaman yang disediakan, dikelola dan diperuntukan khusus oleh keluarga.
13.Tanah makam fasilitas adalah tanah makam yang disediakan oleh pengembang perumahan dengan luasan tertentu.
14.Tanah makam wakaf adalah sebidang tanah yang diwakafkan oleh pemegang hak atas tanah untuk pemakaman.
15.Nisan makam adalah batu nisan yang memuat keterangan tentang nomor, blok, nama serta tanggal lahir dan meninggalnya seseorang.
16.Usaha pelayanan pemakaman adalah kegiatan atau usaha yang bergerak dibidang pelayanan pemakaman.
17.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
18.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
19.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN ASAS Pasal 2 Ruang lingkup pengelolaan tempat pemakaman mencakup penyediaan tempat makam, pembinaan tempat makam, pengawasan tempat makam, dan penyelenggaraan perizinan pemakaman.