DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, TUjuan dan Asas; Hak dan Kewajiban dalam Pemakaman; Penetapan Lokasi Tempat Pemakaman; Pengelolaan; Tanah Makam Fasilitas; Penutupan dan Pemindahan Lokasi Pemakaman; Pembinaan dan Pengawasan; Retribusi; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa meningkatnya jumlah penduduk sebagai akibat pesatnya pertumbuhan penduduk khususnya di perkotaan telah meningkatkan pula kebutuhan tanah pemakaman sebagai salah satu kebutuhan warga masyarakat;
b.bahwa dengan meningkatnya kebutuhan areal pemakaman sebagai fasilitas umum perlu dilakukan penataan secara lebih baik, tertib, teratur, dan efisien;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); v tf
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapak kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
11.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-1031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Sen E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Banyumas. \
5.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diserahi tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan makam di Daerah.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diserahi tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan makam di Daerah.
7.Pemakaman adalah kegiatan menguburkan jenazah, mengkremasi, dan/atau menyimpan abu jenazah.
8.Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus dan makam keluarga.
9.Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan oleh Pemermtah Daerah untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
10.Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan.
11.Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
12.Tempat Pemakaman Keluarga adalah tempat pemakaman yang disediakan, dikelola dan diperuntukan khusus oleh keluarga.
13.Tanah makam fasilitas adalah tanah makam yang disediakan oleh pengembang perumahan dengan luasan tertentu.
14.Tanah makam wakaf adalah sebidang tanah yang diwakafkan oleh pemegang hak atas tanah untuk pemakaman.
15.Nisan makam adalah batu nisan yang memuat keterangan tentang nomor, blok, nama serta tanggal lahir dan meninggalnya seseorang.
16.Usaha pelayanan pemakaman adalah kegiatan atau usaha yang bergerak dibidang pelayanan pemakaman.
17.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
18.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
19.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN ASAS Pasal 2 Ruang lingkup pengelolaan tempat pemakaman mencakup penyediaan tempat makam, pembinaan tempat makam, pengawasan tempat makam, dan penyelenggaraan perizinan pemakaman.

Pasal 3

Pengelolaan tempat pemakaman bertujuan untuk memberikan pedoman pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemakaman.

Pasal 4

Pengelolaan tempat pemakaman berlandaskan pada azas ketertiban, kemanfaatan, kekeluargaan, efisiensi dan kegotongroyongan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PEMAKAMAN

Pasal 5

(1)Setiap orang yang meninggal dunia, jenazahnya berhak dimakamkan, diperabukan dan/atau disimpan sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya.
(2)Pemakaman jenazah hanya boleh dilakukan di tempat yang telah ditentukan dengan memperhatikan adat-istiadat penduduk setempat.
(3)Penggunaan tanah makam untuk setiap jenazah berukuran panjang maksimal 250 cm (dua ratus lima puluh centi meter) x lebar 150 cm (seratus lima puluh centi meter) dengan kedalaman minimal 150 cm (seratus lima puluh centi meter dan jarak antar makam tidak lebih dari 50 cm (lima puluh centi meter).
(4)Untuk kepentingan pemakaman masal, Bupati dapat menetapkan tanah makam melebihi ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

(1)Setiap orang pribadi, kelompok dan/atau keluarga jenazah berhak mendirikan hiasan dan/atau bangunan di atas makam sesuai Peraturan Daerah ini.
(2)Hiasan dan/atau bangunan di atas makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan asas kesederhanaan baik dalam bentuk maupun ukuran.

Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib mengurus dan menyelenggarakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar atas beban biaya daerah.

Pasal 8

Setiap orang yang berkunjung ke tempat pemakaman wajib memelihara kebersihan, keberadaan dan kehormatan tempat makam.

BAB IV

PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 9

(1)Penetapan lokasi untuk keperluan tempat pemakaman umum krematorium dan/atau tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan Bupati.
(2)Penetapan lokasi tanah untuk tempat pemakaman bukan umum, termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman, krematorium dan/atau tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola badan hukum swasta/yayasan, harus mendapat izin Bupati.
(3)Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berdasarkan pada rencana pembangunan daerah dan/atau rencana tata ruang wilayah dengan ketentuan:
1. a.tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
2. b.menghindari penggunaan tanah yang subur;
3. c.memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
4. d.mencegah perusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
5. e.mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

Pasal 10

(1)Tempat pemakaman bukan umum, krematorium dan/atau tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola badan dan/atau badan hukum/yayasan diberikan hak pakai.
(2)Badan dan/atau badan hukum/yayasan yang dapat mengelola tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai akta pendirian badan dan/atau badan hukum/yayasan yang terdaftar di Pengadilan Negeri setempat dengan kegiatan dibidang sosial dan/atau keagamaan.

Pasal 11

(1)Tanah untuk tempat pemakaman bukan umum, diberikan status hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tanah wakaf yang diperuntukkan bagi tempat pemakaman diberikan status hak milik.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…