DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban, Syarat, Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Tata Kerja, Pendanaan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 67); . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum
5.Penerima Bantuan Hukum adalah Masyarakat Miskin yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu atau hidup dalam kemiskinan, sehingga tidak mampu menanggung biaya penyelesaian masalah hukumnya.
6.Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Banyumas.
8.Masyarakat Miskin adalah Masyarakat yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dan/atau dokumen sejenis lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas. lO.Litigasi adalah proses penanganan perkara/masalah hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Nonlitigasi adalah cara penanganan dan penyelesaianperkara/masalah hukum di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan dalam hukum;
c.perlindungan terhadap hak asasi manusia;
d.keterbukaan;
e.efisiensi;
f.efektifitas; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

a.mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
b.menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan;
c.menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
d.terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

(1)Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum.
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(3)Pemberi Bantuan Hukumsebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan, antara lain :
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus;dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.
(4)Bupati dapat memberikan tambahan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Pemberi Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) mengajukan permohonan kepada Bupati dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari penerima bantuan hukum.
(2)Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Penerima bantuan hukum berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau hingga perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa kepada Pemberi Bantuan Hukum;
b.mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma sesuai dengan standar Bantuan Hukum;
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 8

Penerima bantuan hukum wajib:

a.mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan Bantuan Hukum;
b.menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi; dan
c.membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 9

Pemberi bantuan hukum berhak:

a.mendapatkan bantuan pendanaan' dari APBD untuk melaksanakan tugasnya memberiBantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
b.mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya balk dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum; dan
d.mendapatkan perlindungan terhadap: 1) kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum; 2) kerahasiaan hubungannya dengan Penerima Bantuan Hukum; dan 3) keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

a.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
b.merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
c.melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
d.melaporkan perkembangan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, kepada Bupati pada akhir tahun anggaran, x meliputi: 1) perkembangan penanganan perkara; 2) penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan 3) penggunaan anggaran.
e.memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen.

BAB VI

SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, DAN TATA KERJA

Pasal 11

(1)Untuk mendapatkan bantuan hukum, calon penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri dengan:
1. a.foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
2. b.surat keterangan miskin dan/atau dokumen sejenisnya yang lain antara lain kartu keluarga miskin, kartu keluarga sejahtera, dan dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku, sepanjang dokumen tersebut merupakan bukti bahwa yang bersangkutan dikategorikan masyarakat miskin;
3. c.uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi;dan
4. d.Bupati dapat memberikan persyaratan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011