DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Nomor: 16
Tahun: 2011
Ditetapkan: 31 Oktober 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
c.bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum; Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), dan

Mengingat

Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
6.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.menjamin . . .
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
d.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Pemberian . . .
(2)Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang- Undang ini.
(3)Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. b.menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
3. c.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
4. d.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

(1)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang:
1. a.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan
2. b.melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
(2)Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:
1. a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. b.akademisi;
3. c.tokoh masyarakat; dan
4. d.lembaga . . .
5. d.lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.
(3)Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 8

(1)Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
(2)Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mendapatkan . . .
f.mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (45)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar No. 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate No. 04 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 17 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato No. 5 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (45)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2012