DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2024

Nomor: 12
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Monitoring, Pengendalian Dan Pelaporan; Peran Serta Masyarakat; Koordinasi Dan Kerja Sama; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu tahap dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dokumen perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menunjang pembangunan berkelanjutan di Daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasallO ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubab dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa RPPLH diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLHkabupaten/kota;
d.babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerab ten tang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tabun 2024-2054; BUPATIBANYUMAS, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERATURANDAERAHKABUPATENBANYUMAS NOMOR12 TAHUN2024 TENTANG RENCANAPERLINDUNGANDANPENGELOLAANLINGKUNGANHIDUP TAHUN2024-2054 BUPATIBANYUMAS PROVINSIJAWATENGAH SALINAN Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGANDAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPTAHUN2024-2054.

Pasal 6

dan dan. risiko Hidup RPPLHbertujuan untuk:

a.terwujudnya ketersediaan Sumber Daya Alam untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan dan merata;
b.terwujudnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang lestari bagi proses produksi dan kehidupan masyarakat;
c.terwujudnya kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian Ekosistem; dan
d.terselenggaranya upaya pengurangan dampak negatif bagi Lingkungan masyarakat. PasalS Pasal 4 RPPLH dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:
a.merencanakan dan melaksanakan pemanfaatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup;
b.melaksanakan perlindungan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana dan berkelanjutan;
c.me1aksanakan pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan serta pelestarian Sumber Daya Alam; dan
d.mengendalikan penyebab dan dampak Perubahan Iklim.

(2)Penyusunan RPPLHsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.keragaman karakter dan fungsi ekologis;
2. b.sebaran penduduk;
3. c.sebaran potensi Sumber Daya Alam;
4. d.kearifan lokal;
5. e.aspirasi masyarakat; dan
6. f.Perubahan Iklim.

Pasal 8

(1)RPPLHmemuat araban:
1. a.pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
2. b.pemeliharaan dan perlindungan kualitas darr/atau fungsi Lingkungan Hidup;
3. c.pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
4. d.Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim.
(2)Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kebijakanJrencana umum;
2. b.strategi implementasi; dan
3. c.indikasi program.
(3)RPPLHsebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam sebuah dokumen yang terdiri atas:
1. a.bab r pendahuluan;
2. b.bab II kondisi dan indikasi daya dukung dan daya tampung wilayah;
3. c.bab III permasalahan dan target Lingkungan Hidup;
4. d.bab IV araban RPPLH;dan
5. e.bab V penutup
(4)Dokumen RPPLHsebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)RPPLHdisusun dengan menggunakan pendekatanjasa Lingkungan Hidup yang terdiri atas:
1. a.jasa penyedia; dan
2. b.jasa pengaturan.
(2)Jasa penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.jasa lingkungan pangan; dan
2. b.jasa lingkungan air bersih.
(3)Jasa pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.jasa lingkungan iklim;
2. b.jasa lingkungan tata air dan pengendali banjir;
3. c.jasa lingkungan mitigasi bencana banjir; dan
4. d.jasa lingkungan mitigasi bencana longsor.
(1)Rencana pemanfaatan danjatau pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.pemanfaatan dan pencadangan sumber daya air; dan
2. b.pemanfaatan dan pencadangan sumber daya hayati.
(2)Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas danj atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bayat (1)huruf b meliputi:
1. a.perlindungan dan pemulihan terhadap kawasan sumber daya air;
2. b.perlindungan dan pemulihan terhadap kawasan sumber daya hayati; dan
3. c.penanganan sumber polutan untuk menghindari degradasi Sumber Daya Alam.
(3)Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)huruf c meliputi:
1. a.pengembangan sistem pemantauan indeks kualitas Lingkungan Hidup;
2. b.pengendalian lingkungan wilayah secara komprehensif;
3. c.peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
4. d.pengembangan mekanisme kerjasama dengan daerah dalam kesatuan daerah aliran sungai untuk pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Lingkungan Hidup.
(4)Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan lklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.penguatan kondisi lingkungan, infrastruktur wilayah dan sarana prasarana yang tangguh dan berketahanan;

Pasal 9

Dalam menetapkan muatan arahan RPPLHsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pernerintah Daerah mempertimbangkan aspek:

a.karakteristik Ekoregion;
b.daya dukung dan daya tampung;
c.isu strategis Lingkungan Hidup prioritas; dan
d.potensi fisiko kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup.

(1)Jangka waktu berlaku RPPLH ditetapkan 30 (tiga puluh) tahun.
(2)RPPLHsebagaimana dimaksud pada ayat (1)dievaluasi setiap 5 (lima)tahun.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui: pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan RPPLH.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.dinamika perkembangan masyarakat;
2. b.ilrnu pengetahuan dan teknologi;dan
3. c.kepastian hukum.
(1)RPPLHmenjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah dalam muatan Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup.
(2)Dokumen rencana peinbangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
1. a.RPJPD; dan
2. b.RPJMD.
(3)RPPLHsebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan KLHSdi Daerah.
1. b.peningkatan kapasitas masyarakat dalam Adaptasi Perubahan Iklim;
2. c.penyelenggaraan kebijakan pembangunan rendah karbon Daerah; dan
3. d.pengembangan sarana prasarana energi dan transportasi ramah lingkungan, tangguh, dan berkelanjutan.

Pasal 16

(1)Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pelaksanaan RPPLH.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {ll dapat dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.meningkatkan kepedulian dalam PerJindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. b.meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
3. c.menurnbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
4. d.menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan
5. e.mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal dalam rangka pelestarian Linglru,nganHidup.
(3)Masyarakat yang dapat berperan serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.orang perseorangan; BABIV PERAN SERTA MASYARAKA.T Pasal 15 Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring capaian lKLHkepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pasal 14

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jingkungan hidup melaporkan hasil monitoring capaian IKLHkepada Bupati.
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah melaporkan hasil pengendalian perencanaan pembangunan Daerah kepada Bupati.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1)Bupati berwenang melakukan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan RPPLH dalam rangka capaian IKLHyang telah ditetapkan.
(2)Monitoring dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 19

Pendanaan RPPLHbersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVl PENDANAAN

Pasal 18

(1)Dalam melaksanakan RPPLH,Pemerintah Daerah dapat bekeIja sama dengan:
1. a.Pemerintah daerah kabupaten/kota lain;
2. b.Pemerintah Provinsi;
3. c.Pemerintah Pusat;
4. d.badan usaha;
5. e.lembaga swadaya masyarakat; dan Zatau
6. f.pihak lainnya.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1)Bupati berwenang mengoordinasikan pelaksanaan RPPLHdi Daerah.
(2)Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Lingkungan Hidup. BABV KOORDINASIDAN KERJA SAMA
1. b.kelompok masyarakat;
2. c.organisasi masyarakat; dan/atau
3. d.badan usaha.
(4)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat clilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pengawasan sosial;
2. b.pemberian pendapat, saran dan usul, keberatan dan pengaduan;
3. c.pendampingan tenaga ahli;
4. d.bantuan teknis;
5. e.penyarnpaian informasi dan/ atau pelaporan.
(5)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 NOMOR 12 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVlNSI JAWA TENGAH: (9-235/2024) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA ~UPATEN BANYUMAS, ~' ~'3})~OI"""'·..IllI""'....", ~U)))_"0"*_: ...,'/ • ARlF ROHMAN, S.H., M.H. Pembina NIP. 197505312009031002 Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 5 September 2024 SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd AGUS NUR HADIE Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 5 September 2024 Pj. BUPATI BANYUMAS, ttd HANUNG CAHYO SAPUTRO orang mengetahuinya, mernerintahkan Peraturan Daerah iru dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agar setiap pengundangan penempatannya Banyumas.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGANDAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPTAHUN2024-2054.

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 16

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 19

Pasal 18

Pasal 17

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGANDAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPTAHUN2024-2054.

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 16

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 19

Pasal 18

Pasal 17

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022