DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2014

Nomor: 20
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Asas, Tujuan; Kedudukan, Tugas dan Wewenang; Sekretariat PPNS; Hak dan Keweajiban; Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian; Pendidikan dan Pelatihan; Pelantikan dan Sumpah/Janji; Kartu Tanda Pengenal; pelaksanaan Tugas-Tugas Operasional PPNS; Biaya Paksaan Penegakan Hukum; Kode Etik PPNS; Tata Kerja; Penegakan Kode Etik PNS; Pengaduan; Sanksi; Pembinaan dan Pengawasan; Pakaian dan Atribut; Pembiayaan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penegakan hukum di daerah, keberadaan dan kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu lebih dikuatkan sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya;
c.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pernerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; _

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41688);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sarna Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri D); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS. MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta unsur Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
7.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
8.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
9.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 10 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
12.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat pejabat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baik yang berada di pusat maupun daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
13.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan. 4
14.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
15.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
16.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
17.Biaya paksaan penegakan hukum adalah sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar Peraturan Daerah di luar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah adalah praduga tidak bersalah, akusator, semua orang diperlakukan sama di depan hukum, dan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pasal 3

Peraturan daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas dibentuk dengan tujuan untuk :

a.menegakkan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas;
b.menciptakan keadilan, ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG)

Pasal 4

PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui pimpinan unit kerjanya, yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS.

Pasal 5

(1)PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
(2)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPNS mempunyai wewenang :
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran undang-undang dan Peraturan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan ha tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
9. i.melakukan penyegelan serta penutupan bangunan dan atau tempat usaha yang melanggar undang-undang dan atau Peraturan Daerah;
10. j.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungj awabkan.
(2)Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam wilayah hukum Daerah.
(3)Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan kecuali ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB IV

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 7

(1)Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dibentuk Sekretariat PPNS.
(2)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Satuan Polisi Pamong Praja.
(3)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan sendiri.

Pasal 8

(1)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( terdiri atas :
1. a.Pembina : Bupati
2. b.Pengurus :
  1. 1.Ketua : Sekretaris Daerah
  2. 2.Pelaksana Tugas Harian : Kepala Satuan Polisi Pamon Praja
  3. 3.Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda 6
  4. 4.Koordinator Operasional
  5. 5.Anggota Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundan^;- undangan/sebutan lainnya Kepala SKPD terkait dan PPNS -
(2)Tugas dan fungsi Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi :
1. a.Sekretariat PPNS mempunyai tugas :
  1. 1.melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan undang- undang dan peraturan daerah.
  2. 2.menyediakan sarana dan prasarana berupa Kotak Pengaduan/PO Box, telepon/fax, E-mail., Website dan Kantor Pelayanan Pengaduan Masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang dan peraturan daerah.
2. b.Sekretariat PPNS mempunyai fungsi :
  1. 1.menyusun program pelaksanaan penegakan peraturan daerah;
  2. 2.menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
  3. 3.menyiapkan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
  4. 4.menerima, mengelola dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran peraturan daerah;
  5. 5.menyusun rencana monitoring pelaksanaan peraturan daerah;
  6. 6.menyusun rencana evaluasi pelanggaran peraturan daerah;
  7. 7.menyusun jadwal pelaksanaan persidangan tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  8. 8.menyusun jadwal koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparatur pemerintah lainnya;
  9. 9.menyusun rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
  10. 10.menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS.
(3)Wewenang Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi :
1. a.memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
2. b.memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
3. c.melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
4. d.melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
5. e.melakukan pengendalian tugas PPNS;
6. f.melakukan penilaian kinerja PPNS;
7. g.memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

Pasal 9

(1)Anggaran operasional Sekretariat PPNS melalui Satuan Polisi Pamong Praja. dibebankan pada APBD -
(2)Anggaran operasional penyidikan PPNS dibebankan pada APBD melalui SKPD terkait.

Pasal 10

Pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…