DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 4, perubahan Pasal 5, perubahan ayat (1) Pasal 6, perubahan Pasal 8, perubahan Pasal 9, perubahan Pasal 10, perubahan Pasal 11, penyisipan Pasal 11A, perubahan Pasal 16, penyisipan Pasal 16A, perubahan Pasal 26, perubahan Pasal 27, perubahan Pasal 29, penghapusan Pasal 30, penyisipan Pasal 31A, perubahan Pasal 32, perubahan Pasal 40, perubahan Pasal 45, perubahan Pasal 47.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan pembinaan dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, perlu adanya pedoman terhadap pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah; c. d. bahwa dalam untuk memberikan kepastian hukum penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah diatur mengenai pedoman bagi penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas yang perlu dilakukan penyesuaian untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri D); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BANYUMAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri D) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
7.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
9.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
12.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan. 2.
13.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
15.Biaya Paksaan Penegakan Hukum adalah sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar Peraturan Daerah di luar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana.
1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui pimpinan unit kerjanya, yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Ketua Sekretariat PPNS.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
(2)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
(3)Perangkat Daerah yang memiliki Peraturan Daerah yang mengatur sanksi pidana membentuk PPNS penegak peraturan perundangan-undangan Daerah di lingkungan Perangkat Daerah dimaksud.
(4)PPNS di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan melalui Sekretariat PPNS.

4.Ketentuan Ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPNS mempunyai wewenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran undang-undang dan Peraturan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penggeledahan dan penyitaan;
5. e.melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. f.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. g.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. h.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. i.melakukan penyegelan serta penutupan bangunan dan atau tempat usaha yang melanggar Peraturan Daerah;
10. j.mengadakan penghentian penyidikan; dan
11. k.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
(2)Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam wilayah hukum Daerah.
(3)Dalam melakukan tugasnya, PPNS dapat melakukan penangkapan dan/atau penahanan di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri atas:
1. a.Pembina : Bupati;
2. b.Pengarah : Sekretaris Daerah;
3. c.Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
4. d.Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja;
5. e.Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja/sebutan lainnya;
6. f.Koordinator teknis penyidikan : Koordinator Pengawasan PPNS Kepolisian Resor Daerah;
7. g.Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah terkait penegakan Peraturan Daerah;
  1. 2.Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
  2. 3.PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Tugas dan fungsi Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi:
1. a.Sekretariat PPNS mempunyai tugas:
  1. 1.melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
  2. 2.melakukan pendataan PPNS;
  3. 3.menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
  4. 4.memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. 5.memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di daerah;
  6. 6.melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya;
  7. 7.memfasilitasi administrasi PPNS; dan
  8. 8.menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Daerah dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.
2. b.Sekretariat PPNS mempunyai fungsi :
  1. 1.menyusun program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah;
  2. 2.menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
  3. 3.menyiapkan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
  4. 4.menerima, mengelola dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
  5. 5.menyusun rencana monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah;
  6. 6.menyusun rencana evaluasi pelanggaran Peraturan Daerah;
  7. 7.menyusun jadwal pelaksanaan persidangan tindak pidana ringan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  8. 8.menyusun jadwal koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparatur pemerintah lainnya;
  9. 9.menyusun rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah; dan
  10. 10.menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS.
(3)Wewenang Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi :
1. a.memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
2. b.memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
3. c.melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
4. d.melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
5. e.melakukan pengendalian tugas PPNS;
6. f.melakukan penilaian kinerja PPNS; dan
7. g.memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS. 6. 7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi berikut:

Pasal 9

(1)Anggaran operasional Sekretariat PPNS dibebankan pada APBD melalui Satuan Polisi Pamong Praja.
(2)Anggaran operasional penyidikan PPNS dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 8. 9. 10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Setiap PPNS yang memeriksa dan/atau menyidik perkara pelanggaran Peraturan Daerah beserta keluarganya harus diberikan perlindungan oleh Pemerintah Daerah dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
(2)Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas :
1. a.perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarganya dari ancaman fisik dan mental baik untuk pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan di dalam sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan;
2. b.kerahasiaan identitas PPNS dan keluarganya;
3. c.perlindungan administrasi berupa jaminan tidak dituntut secara pidana, dikenakan sanksi dan/atau mutasi akibat pelaksanaan tugas pemeriksaan dan/atau penyidikan yang sah berdasarkan surat tugas pemeriksaan dan/atau penyidikan;
4. d.perlindungan nonfisik berupa pendampingan psikologis atau konseling apabila mengalami tekanan dan/atau trauma akibat pelaksanaan tugas pemeriksaan dan/atau penyidikan; dan
5. e.perlindungan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1)PPNS dapat diberikan tambahan pendapatan di luar pendapatan tetap yang diterimanya sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian tambahan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Mutasi pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:

a.perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah;
b.mutasi pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
c.mutasi pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
d.mutasi jabatan atau wilayah kerja pejabat PPNS yang dasar hukum kewenangannya sama.
1. 11.Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…