DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2016

Nomor: 21
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa dalam ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu tentang ketentuan umum, Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah, Galon Perangkat Desa, Pendaftaran Bakal Galon, kewajiban kepala desa, Panitia Penjaringan dan Penyaringan, pelanggaran dan penurunan jabatan perangkat desa,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang diucapkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Agustus 2016, menyatakan bahwa Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berkaitan dengan persyaratan Perangkat Desa terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun dinyatakan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 1 - v^ Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); . Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 5 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN. PENYARINGAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 5 Seri E), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 4, angka 5, angka 17 angka 21 dan penjelasan angka 20 Pasal 1 diubah, dan ketentuan angka 22 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan sebagian urusan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-sul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
12.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayahan.
13.Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
14.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
15.Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berupa pelaksanaan ujian penyaringan bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian sampai dengan penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
16.Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Penjaringan dan Penyaringan, adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
17.Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
18.Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
19.Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian penyaringan.
20.Hari adalah hari kerja.
21.Rotasi Jabatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Rotasi adalah kewenangan yang diberikan kepada Kepala Desa guna melakukan penilaian perangkat desa untuk memindahkan antar jabatan perangkat desa selain jabatan Sekretaris Desa dan jabatan staf dalarn satu Pemerintah Desa, dan untuk menaikkan jabatan perangkat desa dari jabatan Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan untuk menjadi Sekretaris Desa dan/atau staf untuk menjadi Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan dalam satu Pemerintah Desa.
22.dihapus.
23.Surat Rekomendasi Camat yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah persetujuan tertulis dari Camat sebagai supervisi Camat dalam penjaringan, penyaringan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
24.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga di desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini yaitu :
1. a.pengisian Perangkat Desa;dan
2. b.pemberhentian Perangkat Desa.
(2)Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui ujian penyaringan dan penilaian terhadap prestasi, dedikasi dan sikap tidak tercela.
(3)Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)melalui tahapan:
1. a.penjaringan;
2. b.penyaringan;dan
3. c.pengangkatan.
(4)Pengisian perangkat desa selain dilakukan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui Rotasi dengan mempertimbangkan Penilaian Kinerja Perangkat Desa.

3.Ketentuan Pasal 3 huruf e dan huruf i diubah, dan huruf f, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Galon Perangkat Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; ^—
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
d.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
e.tidak berstatus sebagai Perangkat Desa;
f.dihapus;
g.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter pemerintah;
h.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian; (
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;dan
j.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
1. 4.Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (6) huruf a angka 3, angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10, huruf b, huruf c dan penjelasan huruf d diubah, setelah ayat (6) huruf h disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf hi, dan setelah ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (6a) dan ayat (6b), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum mendapatkan Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari.
(3)Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). i—-
(4)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Penjaringan dan Penyaringan mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/ pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.
(5)Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon yang mendaftar maka Bakal Calon tersebut berhak melalui tahapan penjaringan dan penyaringan selanjutnya, tanpa dilakukan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
(6)Pendaftaran Bakal Galon wajib dilakukan dengan menyerahkan lamaran yang diajukan secara tertulis di atas kertas segel/bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia Penjaringan dan Penyaringan, dengan wajib melampirkan:
1. a.Surat Pernyataan antara lain :
  1. 1.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. 2.setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  3. 3.bersedia berbuat baik, jujur dan adil;
  4. 4.tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
  5. 5.tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
  6. 6.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  7. 7.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara, bersedia mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
  8. 8.bersedia mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota BPD;
  9. 9.bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan setelah pelantikan dan menjadi penduduk desa setempat paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan;dan
  10. 10.bersedia bertempat tinggal di wilayah kerjanya bagi Kepala Dusun dan menjadi penduduk dusun setempat paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan;
2. b.fotokopi/salinan ijazah pendidikan dari ijazah pendidikan tingkat dasar sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
3. c.fotokopi/salinan Akta Kelahiran yang dilegalisir pejabat berwenang;
4. d.fotokopi/salinan Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir pejabat berwenang;
5. e.fotokopi /salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang ;
6. f.Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
7. g.Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
8. h.pas foto berwarna dengan ukuran 4 X 6 centimeter; dan hl.bagi Bakal Calon dari luar Daerah, melampirkan surat keterangan dari Pemerintah Desa atau kelurahan pada Kabupaten/Kota masing-masing, yang menerangkan bahwa Bakal Calon benar-benar penduduk di Desa atau kelurahan pada Kabupaten/Kota masing-masing.
(6a)Bagi Bakal Calon dari luar Daerah, Legalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sebagaimana dimaksud pada huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6b)Bagi Bakal Calon dari luar Daerah, Bakal Calon wajib menjelaskan kepada panitia, ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk legalisir dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (6a).

5.Ketentuan Pasal 13 dihapus. \—*
6.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Kepala Desa dalam melaksanakan Rotasi, wajib :
1. a.memberitahukan kepada BPD mengenai akan dilaksanakan Rotasi;
2. b.menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan Rotasi;
3. c.melakukan penilaian kinerja perangkat Desa yang akan dirotasi dengan melibatkan unsur Kecamatan yang berkompeten; membuat Berita Acara hasil Penilaian Kinerja Perangkat Desa yang akan dirotasi;dan £ Jr melaporkan hasil proses rotasi Perangkat Desa kepada BPD dan Camat.
(2)Penilaian Kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar bagi Kepala Desa untuk melakukan Rotasi.
(3)Tata cara pelaksanaan Rotasi dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. .

7.Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Panitia Penjaringan dan Penyaringan melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
(2)Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan setelah menetapkan hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa menyampaikan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat rekomendasi.
(3)Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dan/atau Rotasi perangkat desa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dan/atau Rotasi perangkat desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi dan memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan proses penjaringan dan penyaringan dan/atau proses Rotasi ulang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(5)Rekomendasi Camat atas proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan Calon Yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi menjadi Perangkat Desa.
(6)Rekomendasi Camat atas proses rotasi jabatan perangkat desa sebagai dasar bagi Kepala Desa untuk mengangkat Perangkat Desa ke jabatan yang baru. 10

8.Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan/atau huruf 1, dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
(2)Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari.
(3)Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan.
(4)Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, maka Kepala Desa dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis.

8.Diantara BAB VIII Bagian Kedua Paragraf 3 dan BAB IX disisipkan 1 (satu) paragraf yaitu Paragraf 3A, dan diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 22A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

(1)Perangkat Desa dapat diturunkan jabatannya setingkat lebih rendah dari jabatan semula apabila berdasarkan penilaian Kepala Desa, Kinerja Perangkat Desa yang bersangkutan rendah.
(2)Tata cara penurunan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Akibat penurunan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melakukan Rotasi atau Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa. 11 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal BUPATI BANYUMAS, •~ Diundasgkan 44 Pada Tanggal,. J, SEEEBT. Utama Madya NIP 196401116 199003 1 009 LEMBARAN BAERAH KABUPATEN BAHYUMAS TMKIH . NOMOR ...V3 SEEI &,.... ACHMAD HUSEIN NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH : ( 25/2016) 12 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal j Q p ^ BUPATI BANYUMAS, * ,N BANYUMAS Diundangkan d Pada Tanggal.. SEKRETARIS ACHMAD HUSEIN I SAPTONO, Mai Utama Madya SIP 1964)116 199003 1 009 SMBARAN CAERAH SABUPATEK BASYUMAS TAHUH HOMOR...li. SEH E -~- NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWATENGAH : ( 25/2016) 12 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 3 Q Qf Q BUPATI BANYUMAS, ACHMAD HUSEIN Diundangkanldi Pada Tanggal SEKRETAI&S'DAERAH Perrlbina Utama NIP 19640116 199003 1 009 LEMBAMN DAERAH KAEOPATEN BAHYUHIAS TAKUN KOMOR ....I?. SEW £, ^ NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH : ( 25/2016) 12 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal BUPATI BANYUMAS, *» * SN BANYUMAS Diundangkan Pada Tasgg SEKRETARI3 BAEKAH KAB ACHMAD HUSEIN SAPTONQ, Msi 'erntlina Utania Madya 196*0116 199003 1 009 LEMBARM DAEMK KABUPATEN BANYUMAS TAHUS NOMOR if... SER! ....E......... _ NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWATENGAH : ( 25/2016) 12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1\N 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, PENYARINGAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA I. UMUM Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang telah diucapkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Agustus 2016, menyatakan bahwa Pasal 50 huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berkaitan dengan persyaratan Perangkat Desa terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik i3yr Indonesia Tahun 29-r45 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan sejalan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, untuk hal tersebut perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga juga perlu disesuaikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 1

Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. 13 Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas. Angka 12 Cukup jelas. Angka 13 Tokoh masyarakat lainnya antara lain tokoh perempuan, tokoh pemuda dan tokoh profesi. Angka 14 Cukup jelas. Angka 15 Cukup jelas. Angka 16 Cukup jelas. Angka 17 Cukup jelas. Angka 18 Cukup jelas. Angka 19 Cukup jelas. Angka 20 Hari kerja yaitu hari kerja yang berlaku bagi Pemerintah Desa. Angka 21 Cukup Jelas. Angka 22 Cukup jelas. Angka 23 Camat wajib mengikuti setiap tahapan pelaksanaan pengisian perangkat desa baik melalui penjaringan 14 dan penyaringan perangkat desa maupun rotasi yang dapat menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi. Angka 24 Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

Pengisian Perangkat Desa melalui cara ujian penyaringan dan rotasi mencakup pengisian yaitu Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kadus.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 20

Pasal 22A

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 20

Pasal 22A

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2022