DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 2, angka 17 dan angka 18, penambahan ayat (5) pada Pasal 2, perubahan Paragraf I Bagian Kedua Bab VIII, perubahan Pasal 20.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, belum mengatur mengenai mekanisme pemberhentian dan pengaturan disiplin perangkat desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; SALINAN jdih.banyumaskab.go.id Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan dtas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 17 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, PENYARINGAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. jdih.banyumaskab.go.id Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 5 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 17 Seri E), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 17, dan angka 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan sebagian urusan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. jdih.banyumaskab.go.id
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
12.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayahan.
13.Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
14.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran bakal calon.
15.Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berupa pelaksanaan ujian penyaringan bagi calon yang berhak mengikuti ujian sampai dengan penetapan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi.
16.Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Penjaringan dan Penyaringan, adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses Penjaringan dan Penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
17.Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
18.Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan.
19.Calon yang berhak mengikuti ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian Penyaringan.
20.Hari adalah hari kerja.
21.Rotasi Jabatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Rotasi adalah kewenangan yang diberikan kepada Kepala Desa guna melakukan penilaian Perangkat Desa untuk memindahkan antar jabatan perangkat desa dan jabatan staf dalam satu Pemerintah Desa, dan untuk menaikkan jabatan Perangkat Desa dari jabatan Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan untuk menjadi Sekretaris Desa dan/atau staf untuk menjadi Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan dalam satu Pemerintah Desa.
22.dihapus. jdih.banyumaskab.go.id
23.Surat Rekomendasi Camat yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah persetujuan tertulis dari Camat sebagai supervisi Camat dalam Penjaringan, Penyaringan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
24.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga di desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
2.Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (5), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini yaitu :
1. a.pengisian Perangkat Desa; dan
2. b.pemberhentian Perangkat Desa.
(2)Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ujian Penyaringan dan penilaian terhadap prestasi, dedikasi dan sikap tidak tercela.
(3)Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :
1. a.Penjaringan;
2. b.Penyaringan; dan
3. c.Pengangkatan.
(4)Pengisian Perangkat Desa selain dilakukan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui Rotasi dengan mempertimbangkan penilaian kinerja Perangkat Desa.
(5)Pengisian Perangkat Desa untuk jabatan Sekretaris Desa dilakukan melalui mekanisme Rotasi dengan mempertimbangkan penilaian kinerja seluruh Perangkat Desa.

3.Judul Paragraf 1 Bagian Kedua BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
4.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Dalam hal terjadi adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan.
(2)Dalam hal hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya pelanggaran Kepala Desa memberikan sanksi administratif. jdih.banyumaskab.go.id
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran lisan dan/atau tertulis.
(4)Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa teguran lisan secara tercatat.
(5)Teguran lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling banyak 4 (empat) kali, dilakukan dengan urutan sebagai berikut :
1. a.teguran lisan, berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan Kepala Desa;
2. b.teguran tertulis pertama dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah teguran lisan;
3. c.teguran tertulis kedua dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah teguran pertama; dan
4. d.teguran tertulis ketiga dikeluarkan 3 (tiga) hari setelah teguran kedua.
(6)Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan secara tertulis oleh Kepala Desa yang bersangkutan dan penyampaiannya harus disertai bukti atau tanda terima dari Perangkat Desa yang bersangkutan atau pihak keluarga.
(7)Dalam hal selama 7 (tujuh) hari sejak teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, Perangkat Desa yang bersangkutan tetap tidak mengindahkannya, maka Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat.
(8)Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi pertimbangan dalam pemberian sanksi.
(9)Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dilaksanakan, dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan tindakan pemberhentian.
(10)Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, maka Kepala Desa dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis.
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati. jdih.banyumaskab.go.id Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 13 Desember 2022 BUPATI BANYUMAS, ttd ACHMAD HUSEIN Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 13 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS ttd WAHYU BUDI SAPTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 13 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH : (13-297/2022) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANYUMAS, ARIF ROHMAN, S.H. Penata Tingkat I NIP. 197505312009031002 jdih.banyumaskab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, PENYARINGAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA I. UMUM Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengisian, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian serta keberadaannya. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, pengaturan mengenai pemberian sanksi administratif dan penurunan jabatan bagi perangkat daerah dalam peraturan daerah ini perlu dilakukan peninjauan kembali agar dapat diberlakukan secara efektif. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 1

Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. jdih.banyumaskab.go.id Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas. Angka 12 Cukup jelas. Angka 13 Cukup jelas. Angka 14 Cukup jelas. Angka 15 Cukup jelas. Angka 16 Cukup jelas. Angka 17 Cukup jelas. Angka 18 Cukup jelas. Angka 19 Cukup jelas. Angka 20 Cukup jelas. Angka 21 Cukup jelas. Angka 22 Cukup jelas. Angka 23 Cukup jelas. Angka 24 Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. jdih.banyumaskab.go.id Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (11) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 74

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 20

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 20

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 20

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 20

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2016