DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa diubah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang telah diucapkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Agustus 2016, Pasal 33 huruf g Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi;
b.bahwa dalam pelaksanaan mekanisme pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa kurang efektif sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 SALINAN Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 6 Seri E);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 6 Seri E), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 5, angka 6, angka 9, angka 13, angka 16, angka 17, angka 22, angka 23, angka 24 dan Pasal 31 diubah, di antara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 4a, dan di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 15a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
2.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Banyumas. 4a. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan sebagian urusan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
10.Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
11.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Tokoh Masyarakat adalah warga desa yang menjadi panutan bagi masyarakat desa.
13.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayahan.
14.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 15a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Camat pada tingkat kecamatan untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16.Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
17.Bakal Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk yang telah mendaftar pada pemilihan Kepala Desa. 18.. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20.Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.
21.Kepala Desa definitif adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah disahkan, diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa oleh Bupati.
22.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 23.. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.
24.Pemilih adalah penduduk Desa setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
26.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
27.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
28.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan dengan tetap menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
29.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
30.Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa baik kepada Panitia Pemilihan maupun Calon Kepala Desa.
31.Hari adalah hari kerja, kecuali dalam pelaksanaan masa kampanye dan masa tenang yang dapat dilaksanakan pada hari kerja dan hari libur (hari kalender).
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang mempunyai tugas utama untuk memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa agar berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Camat membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan yang mempunyai tugas utama sebagai pelaksana fasilitasi, pengawasan dan dukungan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 21 diubah, huruf g dihapus, huruf n diubah dan setelah huruf o ditambahkan 3 (tiga) huruf yaitu huruf o1, huruf o2 dan huruf o3, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Persyaratan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa yaitu:

a.Warga Negara Republik Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.dihapus;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
i.tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
l.sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Dokter Pemerintah;
m.tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
n.sanggup bertempat tinggal di desa setempat setelah pelantikan dan menjadi penduduk desa setempat paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan;
o.berkelakuan baik; o1. bagi Bakal Calon yang berasal dari anggota Kepolisian Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia, sanggup mengundurkan diri dari keanggotaan Kepolisian Republik Indonesia atau keanggotaan Tentara Nasional Indonesia, terhitung mulai pada saat dilantik menjadi Kepala Desa definitif; o2. sanggup memenuhi persyaratan administrasi lainnya; dan o3. persyaratan lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.
1. 4.Ketentuan Pasal 22 diubah, huruf a dan huruf f dihapus, huruf b angka 7, huruf c, huruf e, huruf h, huruf j dan huruf p diubah, setelah huruf q ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf q1, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Persyaratan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf o2 yaitu permohonan pendaftaran Calon Kepala Desa yang diajukan oleh Bakal Calon secara tertulis di atas kertas segel atau kertas bermeterai cukup dan dikirimkan kepada Ketua BPD melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan:

a.dihapus.
b.Surat Pernyataan yang memuat bahwa yang bersangkutan:
1. 1.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. 2.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
3. 3.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
4. 4.sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
5. 5.tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
6. 6.tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
7. 7.sanggup bertempat tinggal di desa setempat setelah pelantikan dan menjadi penduduk desa setempat paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan;
8. 8.tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan.
c.fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar/sederajat sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
d.fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir yang telah dilegalisir;
e.fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik / Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang telah dilegalisir;
f.dihapus;
g.fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir;
h.Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan bahwa pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dan/atau sedang menjadi tersangka atau terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan selain kesengajaan;
i.Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j.Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Puskesmas yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
k.surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan;
l.Daftar Riwayat Hidup;
m.Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
n.bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali melampirkan surat izin cuti dari Bupati;
o.bagi Perangkat Desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa;
p.bagi Pegawai Negeri Sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Polisi Republik Indonesia, melampirkan surat izin untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa dan surat cuti dalam rangka mengikuti tahapan pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
q.pas foto berwarna, ukuran dan banyaknya ditentukan Panitia Pemilihan; q1. persyaratan administrasi lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.
1. 5.Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1)Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
(2)Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD,
(3)Atas dasar laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)Ketua/Pimpinan BPD melalui Camat melaporkan dan mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan Pemilihan Kepala Desa serentak yang terdekat.
(4)Dalam hal masa jabatan Kepala Desa berakhir pada saat perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masa penundaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan Kepala Desa.
(5)Setelah Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

6.Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1)Masa Tenang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kalender dimulai pada saat waktu berakhirnya kampanye dan berakhir pada waktu akan dimulainya pemungutan suara.
(2)Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon yang Berhak Dipilih dilarang melakukan kegiatan kampanye.
(3)Untuk menjamin pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa secara serentak dalam 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Bupati menyeragamkan jangka waktu Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

7.Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1)Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara oleh Pemilih melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama Calon.
(2)Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara, yang selanjutnya Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

8.Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 36A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36A

Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)ditetapkan oleh Bupati.

9.Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(1)Pemilih yang karena alasan tertentu tidak bisa hadir untuk memberikan suara di TPS, Panitia Pemilihan wajib memfasilitasi dengan menyediakan TPS khusus.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai TPS khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

10.Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1)Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan dengan dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara kepada BPD, paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai pemungutan suara untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa Terpilih dengan keputusan BPD.
(2)BPD menetapkan Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih dan menyampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dengan keputusan Bupati.
(4)Bupati menerbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melantik Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa, paling lambat 5 (lima) hari setelah menerima Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
(5)Bupati dapat melimpahkan kewenangan melantik Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Wakil Bupati atau Camat.

11.Ketentuan Pasal 47 dihapus.
12.Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 28

Pasal 34

Pasal 36

Pasal 36A

Pasal 40

Pasal 46

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 28

Pasal 34

Pasal 36

Pasal 36A

Pasal 40

Pasal 46

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015