DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan angka Pasal 1, penghapusan angka 9, angka 10 dan angka 19 Pasal 1, perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 7, perubahan Pasal 9, perubahan ayat (1) Pasal 11, perubahan Pasal 19, penyisipan Bab VII A dan Pasal 19A, penghapusan Pasal 20, perubahan Pasal 21, perubahan ayat (1) Pasal 22.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pertumbuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilaksanakan pemberdayaan usaha kecil dan mikro secara berkesinambungan sehingga tercapai pengembangan usaha, peningkaan pendapatan, dan tersedianya lapangan kerja baru serta pengurangan angka kemiskinan;
c.bahwa dalam rangka mengatur pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah dibuat Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas;
d.bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam huruf Q Nomor 7 dan Nomor 8 angka I Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang merupakan urusan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah usaha mikro sehingga peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diubah; SALINAN
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 9, Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR KABUPATEN BANYUMAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 9, Seri E), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 8 Pasal 1 diubah, angka 9, angka 10 dan angka 19 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
4.Bupati adalah Bupati Banyumas.
5.Pinjaman bergulir adalah pinjaman yang dananya bersumber dari APBD yang dikelola dan diperuntukan secara khusus dalam jangka waktu tertentu dimana uang pengembalian angsuran yang terkumpul dapat disalurkan kembali.
6.Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sampai batas yang layak memiliki pendapatan rendah secara ekonomis mempunyai daya beli yang rendah.
7.Masyarakat Miskin Produktif adalah masyarakat miskin yang melakukan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
8.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
9.Dihapus.
10.Dihapus.
11.Kelompok Usaha adalah sekumpulan orang yang melakukan usaha ekonomi produktif yang tergabung dalam sebuah wadah organisasi yang dibentuk atas kehendak bersama demi perkembangan usaha dan kelangsungan hidup anggotanya.
12.Pembiayaan adalah penyediaan dana pinjaman bergulir oleh Pemerintah Daerah.
13.Penyaluran adalah penyaluran dana pinjaman bergulir oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon yang memenuhi syarat melalui kerjasama Bank Penyalur dan/atau melalui Lembaga Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk.
14.Pengembalian adalah pengembalian pinjaman bergulir dalam angsuran dari masyarakat penerima pinjaman kepada Pemerintah Daerah melalui Bank Penyalur dan/atau Lembaga Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk.
15.Penghapusan adalah penghapusan pada pembukuan atas pinjaman dana bergulir kategori macet sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
16.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual dengan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
17.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
18.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
19.Dihapus.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Maksud pemberian dana Pinjaman Bergulir untuk meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro di Daerah.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan pemberian dana Pinjaman Bergulir untuk meningkatkan pendapatan pelaku Usaha Mikro, menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan menekan angka kemiskinan di Daerah.

4.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pengelolaan dana Pinjaman Bergulir dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang koperasi usaha kecil dan menengah dan bidang transmigrasi.
(2)Pengelolaan dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pola PPK- BLUD atau pola pengelolaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(3)Dalam hal pengelolaan dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola PPK-BLUD, Pemerintah Daerah membentuk dan menetapkan BLUD yang melaksanakan urusan pengelolaan dana Pinjaman Bergulir yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan terkait BLUD di bidang pengelolaan Dana Bergulir.
(4)Pengelolaan dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk, namun tidak terbatas pada:
1. a.pelaksanaan pendataan;
2. b.pengumpulan; dan/atau
3. c.pengelolaan data Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana Pinjaman Bergulir diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dana Pinjaman Bergulir bagi pemohon Usaha Mikro diberikan dengan prosedur mudah dan dapat dikenakan jaminan berupa kegiatan Usaha Mikro yang diberikan dana Pinjaman Bergulir.

6.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah dapat memungut jasa dana Pinjaman Bergulir sebagai biaya operasional paling tinggi 6% (enam perseratus) per tahun dari pokok pinjaman bagi Usaha Mikro.
(2)Besaran jasa pinjaman dan penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

7.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Pinjaman Bergulir dengan klasifikasi bermasalah yang telah dihapus dari pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b, dan huruf c, tidak menghapus hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan.
(2)Dalam hal peminjam tidak beritikad baik dan tidak kooperatif selama pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka peminjam dapat dikenakan sanksi hukum.
(3)Sanksi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dikenakan pada peminjam yang tidak beritikad baik dan tidak kooperatif selama dilakukan pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

8.Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIIA, serta di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1)Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penganggaran pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Ketentuan Pasal 20 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pelanggaran hukum perdata, dan/atau pelanggaran hukum pidana dalam pelaksanaan program dana Pinjaman Bergulir yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka dilakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

11.Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Perangkat Daerah yang membidangi urusan Usaha Mikro melakukan pembinaan atas pemanfaatan dana Pinjaman Bergulir.
(2)Bank Pemerintah dan/atau lembaga keuangan badan usaha milik Daerah yang ditunjuk sebagai penyalur pinjaman dan penerima angsuran membuat laporan bulanan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait pengelolaan dana Pinjaman Bergulir sebagai bahan pengawasan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 2 Februari 2024 Pj. BUPATI BANYUMAS, ttd HANUNG CAHYO SAPUTRO Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 2 Februari 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd JUNAIDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH: (2-6/2024) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANYUMAS, ARIF ROHMAN, S.H., M.H. Pembina NIP. 197505312009031002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR KABUPATEN BANYUMAS I. UMUM Bahwa pengelolaan dana pinjaman bergulir pada prinsipnya merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan merupakan salah satu sarana bagi Pemerintah Daerah untuk dapat membantu pengembangan usaha mikro, serta penjaminan dari Pemerintah Daerah untuk mendorong dan memberikan perlindungan serta peluang berusaha melalui dana bergulir yang dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta peningkatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro melalui fasilitasi pembiayaan dan penjaminan dan fasilitasi pembiayaan. Oleh karena itu, pengelolaan dana pinjaman bergulir di Kabupaten Banyumas perlu diatur dalam produk hukum sebagai landasan dalam pengelolaannya sehingga penyalurannya menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Peraturan Daerah ini merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengubah kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang semula berwenang menangani usaha mikro, kecil, dan menengah, menjadi hanya berwenang menangani usaha mikro saja, adapun usaha kecil menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan usaha menengah merupakan kewenangan pemerintah pusat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Usaha Mikro yang dapat diberikan dana Pinjaman Bergulir adalah Usaha Mikro yang dinyatakan sehat ketentuan peraturan perundang-undangan dan beritikad baik serta bersikap kooperatif selama dilakukan penagihan terhadap dana Pinjaman Bergulir yang sedang berjalan. Angka 6 Cukup jelas, Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 86

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 19

Pasal 19A

Pasal 21

Pasal 22

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 19

Pasal 19A

Pasal 21

Pasal 22

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009