DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pengendalian dan Evaluasi RPJMD, Perubahan RPJMD, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyusunan perencanaan pembangunan daerah melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna mengakomodir kebutuhan dan mengalokasikan sumber daya yang ada berdasarkan visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
c.bahwa untuk memberikan landasan bagi Pemerintah Daerah dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan penetapan rencana jangka menengah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor SALINAN 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 6987);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 94); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

Pendahuluan BAB ini berisi tentang latar belakang, dan dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Banyumas.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematik untuk pemanfaaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8.Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Perencanaan dan Evaluasi adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berpedoman pada rencana Pembangunan jangka panjang nasional.
10.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
13.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
18.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.
19.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
20.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
21.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
22.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
23.Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja Program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang berada di sebelah Barat Daya Provinsi. Secara astronomis, 7°14’46,640”- 7°39’57,035 Lintang Selatan dan antara 108°53’2l1,379”–109°26’46,943” Bujur Timur. Batas-batas Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Pasal 2

RPJMD merupakan bagian dari dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Pasal 3

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
(2)RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas Pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah pusat dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 4

(1)RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I berisi pendahuluan;
2. b.bab II berisi gambaran umum Daerah;
3. c.bab III berisi Visi, Misi dan Program prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.bab IV berisi Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5. e.bab V berisi penutup,
(2)Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 3.1.1.Visi dan Misi Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang telah disampaikan pada saat kampanye Pilkada tahun 2024, yaitu “Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil Dan Sejahtera” Visi tersebut mengandung tiga frasa, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.1 Program Perangkat Daerah Program strategis (Program pembangunan daerah) menjadi tanggung jawab bersama antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan, sedangkan program operasional murni menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Seluruh program yang tercantum dirumuskan juga dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila:
1. a.sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
2. b.sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

PENUTUP Dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala daerah terpilih, dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 8

(1)Semua ketetapan Indikator Kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam dokumen RPJMD tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan Indikator Kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(3)Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(4)Kerangka pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), perubahan tersebut akan dimuat dalam dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…