DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Agustus 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu tentang Sistematika dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan situasi dan dinamika hukum saat ini serta telah terjadi perubahan mendasar terkait dengan kebijakan nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024, sehingga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah SALINAN http://jdih.banyumaskab.go.id/ beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS http://jdih.banyumaskab.go.id/ MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sistematika dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

a.BAB I : PENDAHULUAN
b.BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
c.BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
d.BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
e.BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
f.BAB VI :.. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
g.BAB VII :.. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
h.BAB VIII :...KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
i.BAB IX : PENUTUP
1. 2.Ketentuan Pasal 4, dihapus.
2. 3.Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. http://jdih.banyumaskab.go.id/ Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 9 Agustus 2021 BUPATI BANYUMAS, ttd ACHMAD HUSEIN Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 9 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS ttd WAHYU BUDI SAPTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH : (7-144/2021) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANYUMAS, SUGENG AMIN, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 196701281993021001 http://jdih.banyumaskab.go.id/ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023 I. UMUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah menyusun dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 dan memperhatikan dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah serta nasional yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala daerah terpilih, dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 merupakan tahap RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005- 2025 tahap ke-3 dan tahap ke-4. Memasuki tahun kedua implementasi RPJMD, di awal tahun 2020 terjadi Pandemi COVID-19 yang melanda secara global dan memberikan dampak cukup besar pada multi sektor. Selain sektor kesehatan, kondisi perekonomian daerah dan sosial ekonomi masyarakat juga secara signifikan terdampak pandemi. Kondisi yang ditunjukan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada sektor-sektor yang selama ini berkontribusi besar pada perekonomian di Kabupaten Banyumas seperti industri pengolahan, industri kecil, perdagangan, http://jdih.banyumaskab.go.id/ UMKM, pertanian, dan pariwisata. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menata kembali kebijakan pembangunan daerah guna merespon kejadian Pandemi COVID-19. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka perlu diintegrasikan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Regulasi lainnya adalah regulasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang mempengaruhi perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah. Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga perlu dilakukan penyesuaian dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebagai bentuk adaptasi dari berbagai dinamika faktual global maupun dinamika regulasi nasional. Dasar perubahan RPJMD adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, di dalam Pasal 342 ayat

(1)dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 juga disebutkan bahwa perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila: a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017; b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan c) terjadi perubahan yang mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. http://jdih.banyumaskab.go.id/ Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan daerah dan nasional, konsistensi pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, keselarasan antar dokumen perencanaan, dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi RPJMD tersebut berupa rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD. Menyikapi dengan adanya rekomendasi hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan perubahan RPJMD agar dapat lebih mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran nasional, serta memberikan arah dalam perbaikan kualitas dokumen perencanaan pembangunan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 53 1 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah menyusun dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 dan memperhatikan dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah serta nasional yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala daerah terpilih, dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 merupakan tahap RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 tahap ke-3 dan tahap ke-4. Memasuki tahun kedua implementasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, di awal tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang melanda secara global dan memberikan dampak cukup besar dan multi sektor. Selain sektor kesehatan, kondisi perekonomian daerah dan sosial ekonomi masyarakat juga secara signifikan terdampak pandemi. Kondisi ini ditunjukkan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada sektor-sektor yang selama ini berkontribusi besar pada perekonomian di Kabupaten Banyumas seperti industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, UMKM, dan pariwisata, LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023 2 serta meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menata kembali kebijakan pembangunan daerah guna merespon kejadian pandemi COVID-19. Dinamika kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan penganggaran juga turut mempengaruhi perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah. Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, perlu diintegrasikan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Kebijakan lainnya secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah yaitu Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk itu perlu dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebagai bentuk adaptasi dari berbagai dinamika faktual global maupun dinamika kebijakan nasional. Dasar perubahan RPJMD adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Berdasarkan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya pada pasal 342 ayat
(1)Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam permendagri tersebut; b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan permendagri tersebut; dan c) terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar dimaksud meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Mengawali pelaksanaan perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan daerah dan nasional, konsistensi pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, keselarasan antar dokumen perencanaan, kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator- 3 indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan menyelaraskan/ mengintegrasikan perubahan kebijakan. Pada evaluasi RPJMD disajikan juga mengenai capaian indikator-indikator Hasil evaluasi RPJMD tersebut berupa rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD agar dapat lebih mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Selain itu, rekomendasi evaluasi RPJMD dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran nasional, serta memberikan arah dalam perbaikan kualitas dokumen perencanaan pembangunan. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dilakukan perubahan melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu: 1)Penyusunan Rancangan Awal; 2)Konsultasi Publik; 3)Pembahasan dan Kesepakatan Rancangan Awal dengan DPRD; 4)Konsultasi Rancangan Awal dengan Provinsi; 5)Penyusunan Rancangan; 6)Musrenbang RPJMD perubahan; 7)Penyusunan Rancangan Akhir; 8)Penyusunan Raperda Perubahan Perda RPJMD; 9)Persetujuan Raperda Perubahan Perda RPJMD oleh Bupati dan DPRD; 10)Evaluasi Raperda Perubahan Perda RPJMD oleh Provinsi; dan 11)Penetapan Perubahan Perda RPJMD. Perubahan RPJMD setelah ditetapkan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang merupakan perencanaan tahunan daerah, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra Perangkat Daerah selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyusunan rancangan perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4d. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
9.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22.Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
23.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
24.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak- Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
26.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
28.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
29.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
31.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 6 Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009, Nomor 4 Seri E);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 3 Seri E);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
41.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, yang telah diubah menggunakan Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
42.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
43.Surat Edaran Bersama 4 Menteri Tahun 2013 Menteri PPN / Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPPA Nomor 270/M.PPN/11/2012; SE- 33/MK.02/2012;050/4379A/SJ; SE/MPP-PA/11/2021 tentang 7 STRANAS PPRG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan daerah memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional penyusunan RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Integrasi antar dokumen perencanaan pembangunan ini bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di pusat dan daerah maupun antar waktu/periode. RPJMD harus sinkron dan bersinergi antar daerah, waktu, ruang dan fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025 khususnya tahap ke-3 dan tahap ke-4, RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Keterkaitan/hubungan dokumen perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar lembaga pemerintah, maupun antar waktu dapat dilihat di Gambar 1.1. Gambar 1.1. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 8 Keselarasan amanat dalam RPJPD Tahun 2005-2025, dan RPJMN Tahun 2020-2024 dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018- 2023 dijabarkan sebagai berikut: 1.3.1. RPJMD dengan RPJMN tahun 2020-2024 Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018- 2023 dengan RPJMN 2020-2024 menunjukan keselarasan visi RPJMN dengan visi RPJMD pada visi untuk mewujudkan wilayah yang maju dan mandiri. Ada satu misi RPJMN yang tidak terkait dengan RPJMD Kabupaten Banyumas karena misi tersebut adalah kewenangan pusat bukan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten. Keterkaitan misi RPJMD dengan misi RPJMN diuraikan dalam Tabel 1.1. Tabel 1.1 Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018- 2023 dengan RPJMN tahun 2020-2024 RPJMN Tahun 2020-2024 RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 Visi: “Terwujudnya Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong” Visi: “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri” Misi: Misi:
1.Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2.Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
2.Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3.Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
4.Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan
5.Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6.Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
7.Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal
4.Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5.Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6.Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
8.Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.
7.Penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
1.Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik 9
8.Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
9.Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
10.Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan - 1.3.2. RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Banyumas Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah sehingga dalam penyusunannya RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 harus mempedomani RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 diperlukan untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan arah pembangunan daerah. Keterkaitan visi dan misi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025 tercantum pada tabel berikut ini. Tabel 1.2. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 RPJPD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2005-2025 RPJMD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023 Visi : Banyumas 2025 Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing, Serta Lestari Visi : Menjadikan Banyumas yang maju, Adil Makmur dan Mandiri
1.Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera
2.Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
8.Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius
3.Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri
3.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
4.Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan
7.Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal
4.Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing
1.Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik
6.Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
5.Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari
5.Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan 10 1.3.3. RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan wilayah penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Hal ini dilaksanakan melalui penyelarasan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 dengan visi dan misi dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Keselarasan antara RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018- 2023 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 diuraikan dalam tabel berikut: Tabel 1.3 Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 Visi: Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi Visi: Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri Misi: Misi:
1.Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
8.Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.
2.Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/kota
1.Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik
3.Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
3.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
4.Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan
5.Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6.Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
7.Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal
4.Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan
2.Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
5.Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan 11 1.3.4. RPJMD dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan tiap perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. 1.3.5. RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018–2023 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 1.3.6. RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018- 2023 telah memperhatikan kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031. RTRW merupakan pedoman keruangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk membentuk struktur dan pola ruang wilayah. Kebijakan, strategi, dan indikasi program RTRW menjadi pedoman dalam penyusunan strategi dan program RPJMD. Indikasi program RTRW pada tahap pembangunan jangka menengah yang berkesesuaian dengan periode RPJMD yang disusun menjadi perhatian untuk menjadi program RPJMD, sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten, prioritas daerah, serta janji politik Bupati terpilih. Beberapa kebijakan, strategi dan indikasi program dalam RTRW Kabupaten Banyumas tidak memiliki keterkaitan dengan program RPJMD dikarenakan perubahan kewenangan daerah terhadap beberapa urusan seperti urusan kehutanan dan energi sumber daya mineral. Kebijakan dan strategi yang tidak memiliki keterkaitan dengan program RPJMD antara lain: kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, strategi mengembangkan jaringan energi dan sumber daya energi alternatif, strategi mengembangkan jaringan transportasi sungai sebagai pendukung sarana wisata, strategi mengendalikan secara ketat pengelolaan lingkungan kawasan peruntukan pertambangan, dan strategi mengembangkan sektor kehutanan dan pengolahan hasil hutan. 1.3.7. RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. KLHS RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, 12 menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Penyusunan KLHS RPJMD agak berbeda dengan penyusunan KLHS untuk dokumen kebijakan, rencana, dan/atau program lainya. Dimana dalam proses penyusunan KLHS RPJMD tidak menunggu rumusan kebijakan dan program (KRP), namun tahap penyusunannya diawali dengan analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berkesesuaian dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodasi isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, hukum dan tata kelola. Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 merumuskan skenario Pembangunan Berkelanjutan (PB), berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian (target pencapaian) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan sesuai periode RPJMD, dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa skenario KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas antara lain: ● Dibutuhkan upaya tambahan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin yang kembali meningkat dengan terjadinya pandemi COVID- 19; ● Dibutuhkan upaya tambahan untuk meningkatkan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan dan persentase rumah tinggal bersanitasi, serta rasio rumah layak huni yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan; ● Dibutuhkan upaya tambahan untuk meningkatkan kemandirian daerah dengan meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB, PAD sektor pariwisata; ● Dibutuhkan upaya tambahan untuk menurunkan resiko bencana dan jumlah korban bencana; ● Dibutuhkan upaya tambahan untuk mempertahankan daya dukung air bagi kehidupan sejalan dengan peningkatan penduduk dan air untuk pertanian; ● Daya Dukung Lahan Terbangun (DDLB) Kabupaten Banyumas masih dalam kategori sedang mendekati baik, namun diperkirakan turun, beberapa kecamatan DDLB terlampaui atau buruk; ● Perkiraan timbulan sampah di Kabupaten Banyumas. sampai dengan 2023 mencapai 450.015 ton per tahun dengan asumsi peningkatan timbulan sampah tersebut berdasarkan perkiraan pertumbuhan penduduk yang mencapai 0,94% per tahun. Untuk itu diperlukan upaya tambahan untuk pengelolaan sampah agar memenuhi pelayanan penanganan sampah; ● Peningkatan kebutuhan energi sebagai akibat peningkatan penduduk dan kegiatan berbanding lurus dengan peningkatan emisi GRK, 13 dengan demikian diperlukan upaya untuk mengendalikan peningkatan GRK. Skenario pembangunan hasil analisis KLHS Perubahan RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam Perubahan RPJMD dengan mempertimbangkan prioritas dan kemampuan daerah. 1.4. Maksud dan Tujuan 1.4.1. Maksud Maksud penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah dalam rangka sinkronisasi dengan kebijakan nasional terutama dengan ditetapkannya RPJMN Tahun 2020-2024, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, penyesuaian kebijakan pembangunan daerah yang dipengaruhi oleh terjadinya pandemi COVID-19. Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 ini juga disusun untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018- 2023 berupa penyesuaian program kegiatan dalam RPJMD, perbaikan indikator dan target, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta perbaikan pengukuran kinerja daerah dan OPD. Perubahan RPJMD juga memperhatikan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. 1.4.2. Tujuan Tujuan penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

a.Memberikan gambaran tentang kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi kepala daerah;
b.Merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah, dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun perangkat daerah;
c.Memberikan tolak ukur bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
d.Memberikan arah rencana pembangunan daerah jangka menengah untuk pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2022 dan 2023, dan Perubahan RKPD Tahun 2021. 1.5. Sistematika Penulisan RPJMD Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 disajikan dengan sistematika sebagai berikut: 15 Lokasi strategis; Kabupaten Banyumas terletak pada persimpangan perhubungan lintas daerah, yaitu Jawa bagian timur dan barat, serta Jawa bagian utara dan selatan. Lokasi strategis Kabupaten Banyumas telah mendorong pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas, dan menjadikan Purwokerto sebagai ibukota Kabupaten Banyumas menjadi pusat pelayanan, tidak hanya bagi wilayah Kabupaten Banyumas tapi juga bagi kabupaten di sekitarnya. Berkembangnya kegiatan kawasan perkotaan Purwokerto meningkatkan mobilitas manusia dan barang, serta perputaran uang. Namun di sisi lain berkembangnya kawasan perkotaan Purwokerto berdampak pada menurunnya daya dukung lingkungan pada kawasan perkotaan, serta alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian. Wilayah relatif subur; Dataran rendah di wilayah Kabupaten Banyumas sebagian besar merupakan endapan gunung berapi yang potensial untuk budidaya pertanian tanaman pangan, sedangkan geografis perbukitan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman tahunan dan tanaman perkebunan. Potensial bagi pengembangan wisata alam; Kondisi geografi wilayah Kabupaten Banyumas dengan bentang alam terdiri atas pegunungan/perbukitan, dan dataran rendah. Beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Baturraden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Sumbang yang sebagian wilayahnya berada di lereng gunung Slamet memiliki keindahan alam yang dapat dikembangkan sebagai destinasi pariwisata. Rawan bencana, kondisi geografi wilayah Kabupaten Banyumas juga berkorelasi pada potensi bencana di sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas. Kondisi geografi Kabupaten Banyumas menggambarkan bahwa kondisi alam Kabupaten Banyumas mendukung bagi: 1).Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa; 2). Pengembangan sektor pertanian baik tanaman pangan maupun perkebunan untuk ketersediaan pangan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat; 3).Pengembangan pariwisata alam sebagai daya ungkit untuk kegiatan ekonomi lainnya. Pengembangan potensi wilayah tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan faktor pembatas yang ada, antara lain daya dukung lingkungan dan antisipasi terhadap potensi bencana. Pengelolaan sumberdaya alam juga harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam agar tetap dapat memberikan manfaat ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. 16 Berdasarkan struktur penduduk menurut umur dan rasio ketergantungan Kabupaten Banyumas diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030. Untuk dapat meraih peluang bonus demografi berbagai upaya perlu dilakukan mulai dari saat ini untuk menyiapkan penduduk yang berkualitas, mendorong investasi untuk menyediakan lapangan kerja, dengan tetap mengendalikan laju pertambahan penduduk. 2.1.1 Aspek Geografi 2.1.1.1 Letak, Luas, dan Batas Wilayah Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang berada di sebelah barat daya Provinsi. Secara astronomis, Banyumas terletak antara 7o 15’ 05” -7o 37’ 10” Lintang Selatan dan antara 108o 39’ 17” – 109o 27’ 15” Bujur Timur. Batas-batas Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut: ● sebelah utara : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang ● sebelah timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen ● sebelah selatan : Kabupaten Cilacap ● sebelah barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes Gambar 2.1 Peta Kedudukan Kabupaten Banyumas dalam Provinsi Jawa Tengah Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Banyumas, 2018 Secara administratif Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, 301 Desa, dan 30 Kelurahan dengan pusat pemerintahan berada di Kota Purwokerto. Kabupaten Banyumas memiliki total luas wilayah 132.759 hektar. Wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Cilongok yang meliputi 7,93% luas Kabupaten Banyumas atau sekitar 10.534 hektar, dan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Purwokerto Barat yaitu 0,56% luas Kabupaten Banyumas atau sekitar 740 hektar. Luas dan persentase luas wilayah kecamatan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 17 Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Kabupaten Banyumas No Kecamatan Jumlah Desa Jumlah Kelurahan Luas (Ha) Persentase 1 Lumbir 10 - 10.266 7,73% 2 Wangon 12 - 6.078 4,58% 3 Jatilawang 11 - 4.816 3,63% 4 Rawalo 9 - 4.964 3,74% 5 Kebasen 12 - 5.400 4,07% 6 Kemranjen 15 - 6.071 4,57% 7 Sumpiuh 11 3 6.001 4,52% 8 Tambak 12 - 5.203 3,92% 9 Somagede 9 - 4.011 3,02% 10 Kalibagor 12 - 3.573 2,69% 11 Banyumas 12 - 3.809 2,87% 12 Patikraja 13 - 4.323 3,26% 13 Purwojati 10 - 3.786 2,85% 14 Ajibarang 15 - 6.650 5,01% 15 Gumelar 10 - 9.395 7,08% 16 Pekuncen 16 - 9.270 6,98% 17 Cilongok 20 - 10.534 7,93% 18 Karanglewas 13 - 3.250 2,45% 19 Kedungbanteng 14 - 6.022 4,54% 20 Baturraden 12 - 4.553 3,43% 21 Sumbang 19 - 5.342 4,02% 22 Kembaran 16 - 2.592 1,95% 23 Sokaraja 18 - 2.992 2,25% 24 Purwokerto Selatan 0 7 1.375 1,04% 25 Purwokerto Barat 0 7 740 0,56% 26 Purwokerto Timur 0 6 842 0,63% 27 Purwokero Utara 0 7 901 0,68% Jumlah 301 30 132.759 100% Sumber: Kabupaten Banyumas dalam Angka, 2020 Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Banyumas Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Banyumas, 2018 18 2.1.1.2 Topografi Wilayah Kabupaten Banyumas sebesar 62,29% berada pada ketinggian 25-500 m dpl yaitu seluas 82.695,58 Ha. Wilayah dengan ketinggian tertinggi yaitu Kecamatan Gumelar berada pada 420 meter dpl. Sedangkan wilayah paling rendah terletak di Kecamatan Kemranjen, dengan ketinggian hanya 15 meter dpl. Wilayah Kabupaten Banyumas berdasarkan bentuk bentang alam dan penyebaran geografisnya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:
1. 1.Pegunungan di sebelah utara atau daerah lereng Gunung Slamet dan daerah Pegunungan Serayu Selatan yang membujur hampir sepanjang wilayah kabupaten dan hanya dipisahkan oleh lembah di daerah Jatilawang.
2. 2.Dataran rendah terletak di antara lereng Gunung Slamet dan Pegunungan Serayu Selatan; dan
3. 3.Dataran rendah di sebelah Selatan Pegunungan Serayu Selatan, membujur dari arah Barat sampai dengan perbatasan Kabupaten Kebumen. Daerah dataran potensial sebagai kawasan budidaya, sedangkan daerah perbukitan dengan faktor pembatas kemiringan dan ketinggian lahan diarahkan untuk kawasan konservasi. 2.1.1.3 Klimatologi Sebagai daerah beriklim tropis, Kabupaten Banyumas hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sepanjang tahun 2020 terjadi curah hujan yang fluktuatif selama 145 hari dan beragam menurut bulan. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Nopember dengan 707 mm3, sedangkan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 30 mm3. Tabel 2.2 Rata-rata Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Bulan Curah Hujan (mm3) Hari Hujan Januari 421 14 Februari 525 19 Maret 434 14 April 339 11 Mei 301 10 Juni 191 6 Juli 50 2 Agustus 30 1 September 81 3 Oktober 617 20 November 707 24 Desember 658 21 Sumber: Kabupaten Banyumas dalam Angka, 2021 19 2.1.1.4 Geologi Kabupaten Banyumas secara fisiografi terletak pada zona pegunungan Serayu Utara, Zona Serayu dan Pegunungan Serayu Selatan. Zona pegunungan Serayu Utara sebagian besar tertutup oleh produk endapan Gunung Slamet sedangkan Pegunungan Serayu Selatan ditempati oleh pegunungan lipatan yang memanjang dari Barat Laut– Tenggara mulai dari Kecamatan Lumbir hingga pegunungan di sekitar Kebasen dan pegunungan di sebelah selatan Banyumas. Antara pegunungan Serayu Utara dengan pegunungan Serayu Selatan dipisahkan oleh zona depresi longitudinal memanjang dari Barat Timur yang disebut zona Serayu. Zona Serayu Selatan pada umumnya ditempati batuan hasil endapan turbidit laut dalam, sedangkan zona Serayu ditempati oleh endapan aluvium gunung api.Secara stratigrafi, Kabupaten Banyumas terdiri atas formasi 1) Endapan Aluvial/Aluvium, 2) Endapan Gunung Api, 3) Formasi Tapak, 4) Formasi Kumbang, 5) Formasi Halang, 6) Anggota Batugamping Formasi Halang, 7). Anggota Breksi Formasi Halang, dan 8) Formasi Rambatan. Endapan aluvial atau aluvium menempati porsi yang cukup besar di wilayah Kabupaten Banyumas. Penyebarannya di bagian Selatan wilayah Kabupaten Banyumas, yaitu di Kecamatan Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Rawalo, Jatilawang dan Wangon. Kawasan endapan aluvium ini merupakan kawasan yang subur. Kondisi geologi Kabupaten Banyumas juga menyimpan potensi bahan galian yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi. Bahan galian yang ada di Kabupaten Banyumas tersebar merata hampir di sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas. Potensi bahan galian yang teridentifikasi adalah sebagai berikut: Tabel 2.3 Potensi Bahan Galian di Kabupaten Banyumas No Bahan Galian Cadangan (Ton) Penyebaran 1 Andesit 169.090.173,09 Kec. Baturaden, Purwojati, Ajibarang, Gumelar, Wangon, Pekuncen, Karang lewas, Kedungbanteng, Sumbang, Patikraja, dan Cilongok 2 Andesit Homblende 180.451,65 Kec. Kedungbanteng 3 Batu Tempel Adesit 150.536,67 Kec. Kedungbanteng dan Pekuncen 4 Diorit 35.900,00 Kec. Ajibarang & Purwojati 5 Granodiorit 11.566,978 Kec. Kedungbanteng 6 Basalt 21.511.646,08 Kec. Somagede, banyumas, Kebasen, Wangon, Lumbir, Jatilawang, Tambak, Kemranjen, Ajibarang, dan Rawalo 7 Batu Gamping 483.192.403,53 Kec. Ajibarang & Gumelar 8 Phospat 362.900,25 Kec. Ajibarang & Gumelar 9 Kaolin 2.400.000 Kec. Lumbir, Cilongok, Kalibagor, dan Gumelar 10 Pasir 11.597.363,54 S. Serayu, Logawa, Klawing, dan Tajum 11 Trass 560.000 Kec. Kedungbanteng dan Lumbir 12 Sirtu 5.846.340,57 S. Serayu, Logawa, Tajum, Banjaran, Cangkok, dan Krukut 13 Tanah Liat 45.487.328 Seluruh Kabupaten Banyumas 14 Tanah Urug 481.347,28 Seluruh Kabupaten Banyumas 15 Emas 9,6 Kec. Gumelar,Lumbir, Pekuncen, Ajibarang, Cilongok, Kebasen, Rawalo, banyumas, Sumpiuh, Tambak dan Somagede. Sumber: RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 20 2.1.1.5 Hidrologi Kondisi hidrologi menggambarkan potensi sumber daya air yang meliputi distribusi, pergerakan dan kualitas sumber daya air. Kondisi hidrologi dipengaruhi oleh struktur tanah, topografi, geologi, geomorfologi dan curah hujan. Sumberdaya air di wilayah Kabupaten Banyumas meliputi curah hujan, air permukaan (sungai dan mata air) dan air tanah. Sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas mempunyai debit (Q) sebesar 45.456.342 m3/hari atau 16.591.564.830 m3/tahun yang berasal dari sungai besar, seperti Sungai Serayu, Sungai Tajum, Sungai Kranji, Sungai Pelus, Sungai Banjaran, Sungai Logawa serta sungai-sungai kecil lainnya. Kondisi hidrologi menyediakan potensi sumber daya air yang diperlukan oleh berbagai kegiatan budidaya manusia. Air tanah yang telah termanfaatkan di wilayah Kabupaten Banyumas berasal dari Cekungan Air Tanah Purwokerto–Purbalingga dengan jumlah aliran air tanah bebas (Q1) sebesar 503.000.000 m3/tahun dan jumlah aliran air tanah tertekan (Q2) sebesar 10.000.000 m3/tahun; Cekungan Air Tanah Kroya jumlah aliran air tanah bebas (Q1) sebesar 65.000.000 m3/tahun dan Cekungan Air Tanah Cilacap dengan jumlah aliran air tanah bebas (Q1) sebesar 43.000.000 m3/tahun. Kabupaten Banyumas termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimeneng, Serayu, Ijo, dan Tipar. Keempat DAS ini mencakup beberapa sungai dan anak sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Sungai-sungai tersebut merupakan sumber daya pertanian, sumber air baku untuk air minum, dan sumber energi terbarukan. Namun demikian potensi air permukaan dan air tanah di Kabupaten Banyumas tidak merata di seluruh wilayah. Beberapa bagian wilayah Kabupaten Banyumas tidak memiliki potensi air permukaan sedangkan potensi air tanah sulit untuk diperoleh seperti terdapat di beberapa desa di wilayah Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Cilongok. Beberapa desa di wilayah Kabupaten Banyumas juga tidak berada pada cekungan air tanah dan memiliki kualitas air tanah yang kurang baik. Berdasarkan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 potensi ketersediaan air permukaan dibandingkan dengan kebutuhan air untuk penduduk, irigasi pertanian dan industri maka menunjukkan bahwa daya dukung air Kabupaten Banyumas tahun 2019 sebesar 1,26 yang berarti daya dukung airnya termasuk dalam kategori daya dukung air bersyarat atau sedang. Sebagian besar kecamatan memiliki status daya dukung air sedang atau bersyarat kecuali Kecamatan Jatilawang, Kalibagor, Karanglewas, Kembaran, Kemranjen, Patikraja, Rawalo, Sokaraja, Sumpiuh dan Tambak yang dalam kondisi terlampaui. Kecamatan di Kabupaten Banyumas yang memiliki status daya dukung air kondisi baik karena nilainya lebih dari 3 adalah Kecamatan Gumelar dan Lumbir. Kecamatan dengan daya dukung air terlampaui berdasarkan identifikasi potensi ketersediaan dan kebutuhan disebabkan karena faktor tingginya kebutuhan air untuk pertanian terutama untuk pertanian lahan basah yang relatif besar, bahkan dibandingkan dengan potensi ketersediaan air permukaannya. Kondisi tersebut pada waktu tertentu dapat menyebabkan konflik kebutuhan antara air untuk kebutuhan sehari-hari penduduk dengan kebutuhan pertanian. Untuk keberlanjutan daya dukung air dilakukan upaya-upaya konservasi sumber daya air dengan pembuatan biopori, 21 sumur resapan, dan konservasi mata air yang diawali dengan pendataan mata air. 2.1.1.6 Penggunaan Lahan Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759 Ha atau sekitar 4,08 % dibanding dari luas wilayah Jawa Tengah (3.254 juta Ha). Luas wilayah tersebut terbagi menjadi lahan sawah, lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Berikut luas wilayah Kabupaten Banyumas menurut penggunaannya. Tabel 2.4 Luas Wilayah Kabupaten Banyumas Menurut Penggunaan Lahan Tahun 2015–2019 No. Luas Penggunaan Lahan (Ha) Tahun 2015 2016 2017 2018 2019
4. 1.Lahan Pertanian 85.187 101.554 102.420 101.272 100.712
a.Lahan Sawah 32.600 32.528 32.163 31.943 31.915
b.Lahan Pertanian Bukan Sawah 52.587 69.026 70.257 69.329 68.798 2. Lahan Bukan Pertanian 47.572 31.205 30.339 31.487 32.047 Total 132.759 132.759 132.759 132.759 132.759 Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka, 2016, Data dan Informasi Kabupaten Banyumas 2017-2020 Diolah Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, luas penggunaan lahan pertanian yang terdiri dari lahan sawah dan lahan pertanian bukan sawah mengalami penurunan tiap tahunnya, selama 3 tahun terakhir dari 102.420 Ha di tahun 2017 menjadi 101.272 di Tahun 2018 dan menurun kembali menjadi 100.712 di Tahun 2019, sedangkan luas lahan bukan pertanian semakin meningkat dari 30.339 Ha di tahun 2017 menjadi 31.487 Ha di Tahun 2018 dan meningkat kembali menjadi 32.047 Ha di Tahun 2019. Hal ini diakibatkan karena terjadinya kecenderungan penggunaan lahan untuk kawasan terbangun yang semakin meningkat serta kebutuhan untuk kegiatan non pertanian yang semakin meluas. Kawasan terbangun umumnya digunakan untuk pembangunan perumahan/permukiman, industri serta jasa dan perdagangan, sementara Kabupaten Banyumas belum menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai salah satu instrument pengendalian alih fungsi lahan. Dalam KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas terdapat analisis daya dukung lahan terbangun (DDLB) untuk kepentingan pembangunan. Daya dukung lahan untuk kawasan terbangun mempertimbangkan koefisien luas lahan terbangun, luas wilayah, dan luas lahan terbangun. DDLB Kabupaten Banyumas sebesar 2,69 termasuk daya dukung lahan permukiman sedang mendekati baik. Hal tersebut dimaksudkan bahwa di Kabupaten Banyumas masih memiliki daya tampung bangunan untuk pengembangan kegiatan terbangun. Jika dilihat DDLB pada setiap kecamatan di Kabupaten Banyumas, kecamatan yang berada pada kategori terlampaui atau buruk terdapat di seluruh kecamatan di kawasan perkotaan Purwokerto yaitu Kecamatan Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan dan Purwokerto Utara, sedangkan untuk kategori bersyarat/sedang terdapat 15 kecamatan, untuk kategori baik terdapat 8 kecamatan. 22 Dalam rangka mempertahankan daya dukung lahan tahun 2022- 2023 dilaksanakan program kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sehingga pemanfaatan ruang terutama lahan tidak melebihi daya dukungnya. 2.1.1.7 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Dalam KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023 kondisi lingkungan hidup digambarkan oleh kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, kondisi sumber daya alam, bencana dan kerentanan perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, serta kemampuan penyediaan keanekaragaman hayati, merupakan muatan dasar KLHS. Hasil analisis kondisi lingkungan hidup menjadi bagian dari gambaran umum kondisi daerah pada aspek geografis dan demografis, yaitu analisis daya dukung dan daya tampung untuk pembangunan daerah. Kapasitas daya tampung lingkungan hidup meliputi daya tampung lahan yang dituangkan dalam bentuk kemampuan lahan. Sedangkan daya dukung lingkungan hidup meliputi daya dukung pangan, air dan lahan, dengan komposisi bobot untuk tata ruang adalah 30% untuk daya dukung lahan, 30% daya dukung air dan 40% untuk daya dukung pangan. Status daya dukung dalam kondisi baik jika nilainya di atas 3, dinyatakan bersyarat jika nilainya antara 1–3 dan buruk atau terlampaui jika kurang dari 1. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Besarnya kapasitas tersebut di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai. Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu kapasitas penyediaan (supportive capacity) dan kapasitas tampung limbah (assimilative capacity). Agar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, maka perencanaan yang dikembangkan harus mengindahkan kemampuan lahan. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air di suatu wilayah menentukan keadaan surplus atau defisit dari lahan dan air untuk mendukung kegiatan budidaya masyarakat. Perhitungan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas, menggunakan data utama yaitu peta tutupan lahan yang digunakan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Banyumas 2018–2038 yang telah mendapatkan persetujuan dari BIG (Badan Informasi Geospasial) dan menjadi rujukan dalam analisis serta rencana tata ruang. 23 Berdasarkan ketiga perhitungan daya dukung yaitu DD air, DD pangan dan DD lahan bangunan di atas maka dapat disimpulkan untuk daya dukung lingkungan masing-masing kecamatan. Tabel 2.5 Daya Dukung Lingkungan Kabupaten Banyumas Kecamatan DD Terbangun DD Pangan DD Air DD Lingkungan STATUS 30% 40% 30% Ajibarang 2,49 1,04 1,40 1,58 Bersyarat Banyumas 1,51 0,81 1,86 1,33 Bersyarat Baturaden 3,78 1,35 2,68 2,48 Bersyarat Cilongok 3,45 1,43 1,98 2,20 Bersyarat Gumelar 5,66 1,38 3,76 3,38 Baik Jatilawang 2,79 2,06 0,81 1,90 Bersyarat Kalibagor 2,66 1,45 0,90 1,65 Bersyarat Karanglewas 2,05 1,67 0,99 1,58 Bersyarat Kebasen 2,76 1,15 1,26 1,66 Bersyarat Kedungbanteng 4,32 1,77 2,37 2,72 Bersyarat Kembaran 1,70 1,53 0,57 1,30 Bersyarat Kemranjen 2,17 1,99 0,95 1,73 Bersyarat Lumbir 5,33 1,43 4,76 3,60 Baik Patikraja 2,86 1,86 0,92 1,88 Bersyarat Pekuncen 4,07 1,78 1,31 2,33 Bersyarat Purwojati 2,45 2,28 1,03 1,96 Bersyarat Purwokerto Barat 0,77 0,29 1,47 0,79 Terlampaui Purwokerto Selatan 0,85 0,20 1,45 0,77 Terlampaui Purwokerto Timur 0,63 0,13 1,51 0,69 Terlampaui Purwokerto Utara 0,85 0,52 1,41 0,89 Terlampaui Rawalo 3,05 2,07 0,82 1,99 Bersyarat Sokaraja 1,37 1,41 0,73 1,20 Bersyarat Somagede 3,82 1,14 1,61 2,09 Bersyarat Sumbang 2,54 1,81 1,54 1,95 Bersyarat Sumpiuh 2,89 1,87 0,98 1,91 Bersyarat Tambak 2,18 2,71 0,88 2,00 Bersyarat Wangon 2,74 1,33 1,33 1,75 Bersyarat KAB. BANYUMAS 2,69 1,42 1,26 1,75 Bersyarat Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, 2020 Berdasarkan daya dukung lingkungan di atas menunjukkan bahwa kondisi daya dukung Kabupaten Banyumas adalah 1,75 atau dalam kategori sedang atau bersyarat. Ditinjau dari masing-masing kecamatan maka seluruh kecamatan Purwokerto baik barat, selatan, timur dan utara dalam kondisi terlampaui. Daya dukung lingkungan dengan status baik berada di Kecamatan Gumelar dan Lumbir. Daya dukung terlampaui artinya secara administrasi wilayah tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan terutama pangan dan air sendiri, serta dari sisi lahan kepadatannya sudah sangat tinggi. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan akan air dan pangan di wilayah perkotaan akan tergantung dari wilayah lainnya di Kabupaten Banyumas. Jika dilihat dari sisi lahan terbangun maka model pembangunan vertikal harus menjadi pendekatan yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan permukiman maupun perdagangan jasa. Selain itu pengembangan kawasan perkotaan ke kecamatan sekitarnya juga menjadi upaya yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi daya dukung lahan terbangun di kawasan perkotaan Purwokerto. Untuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lingkungan diperlukan upaya-upaya pengendalian pemanfaatan ruang, 24 pengendalian pencemaran dan pemulihan pencemaran, penyusunan kebijakan lingkungan hidup dan penegakan peraturan lingkungan hidup, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup (edukasi dan advokasi lingkungan hidup), serta penyediaan sumber daya manusia Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD). 2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terdiri atas: kawasan peruntukan pertanian, kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan hortikultura, peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan mineral, kawasan pertambangan panas bumi, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, dan kawasan peruntukan permukiman. Rencana pola ruang yang menggambarkan distribusi peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Banyumas, meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya sebagai acuan pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas sebagaimana gambar berikut: Gambar 2.3 Peta Pola Ruang Sumber RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 Selanjutnya rencana struktur ruang sebagai acuan pengembangan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional adalah sebagaimana gambar berikut: 25 Gambar 2.4 Peta Struktur Ruang Sumber RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas sebagai kawasan strategis provinsi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 terdiri atas: kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Agropolitan Mangga Emas (Pemalang, Purbalingga, Tegal, Brebes, Banyumas) dan kawasan pariwisata terpadu Lereng Gunung Slamet dan sekitarnya; kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu Kawasan Gunung Slamet. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi Jawa Tengah Perkotaan Purwokerto ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pusat Kegiatan Wilayah merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Perkotaan Purwokerto sebagai Pusat Pengembangan Wilayah merupakan kota utama di wilayah Kabupaten Banyumas dan dalam kerangka sistem perkotaan regional dan nasional merupakan salah satu pengembangan kota pertumbuhan nasional yang diarahkan untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan melalui pengembangan dan peningkatan fungsi. Beberapa kota kecamatan mempunyai tingkat perkembangan wilayah dan tingkat konsentrasi kegiatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kota kecamatan lainnya. Perkotaan tersebut meliputi: 1) perkotaan Ajibarang; 2) perkotaan Wangon; 3) perkotaan Sokaraja; 4) perkotaan Banyumas; dan 5) perkotaan Sumpiuh. Dalam perubahan RTRW Provinsi Jawa Tengah dan revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyumas perkotaan tersebut akan dikembangkan 26 menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Pusat Kegiatan Lokal yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pengembangan PKL diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan dan pelayanan wilayah dalam lingkup lokal yang mampu menampung penduduk beserta aktifitasnya dalam kerangka mengurangi arus migrasi ke Kawasan Perkotaan Purwokerto sehingga diharapkan tercapai distribusi pelayanan dan pembangunan di setiap wilayah Kabupaten Banyumas secara seimbang. Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan di Kawasan Kendal-Semarang- Salatiga–Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo- Wonosobo-Magelang- Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal- Pemalang. Untuk mendukung pembangunan kawasan tersebut dilakukan pengembangan Kawasan Banjarnegara-Purbalingga- Banyumas-Cilacap-Kebumen (Kawasan Barlingmascakeb), Kawasan Pekalongan-Batang (Kawasan Petanglong), Kawasan Jepara-Kudus-Pati (Kawasan Wanarakuti), Kawasan Rembang- Blora (Kawasan Banglor), dan Kawasan Kota Surakarta Boyolali- Sukoharjo- Karanganyar-Wonogiri- Sragen-Klaten (Kawasan Subosukawonosraten). Sebagai pedoman percepatan pembangunan di kawasan tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal–Semarang- Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo- Wonosobo-Magelang- Temanggung, dan Kawasan Brebes- Tegal-Pemalang, dengan lampiran Rencana Induk Pembangunan Kawasan (Rencana Induk). Rencana Induk dimaksud berfungsi sebagai pedoman bagi Menteri dan Kepala Lembaga untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan dan pedoman untuk penyusunan kebijakan percepatan pembangunan kawasan dimaksud pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait. Kabupaten Banyumas merupakan bagian Kawasan Barlingmascakeb yang akan dikembangkan untuk mendukung dan memberikan nilai tambah dalam percepatan pembangunan ekonomi kawasan prioritas pengembangan Brebes-Tegal-Pemalang. Berdasarkan Perpres Nomor 79 tahun 2019 di Kabupaten Banyumas terdapat 7 Program/Proyek dalam strategis, yaitu: a. Pembangunan Waduk Kaliurip di Kecamatan Purwojati; b. Pembangunan Jembatan Kali Serayu yang menghubungkan Desa Pegalongan–Desa Mandirancan Kecamatan Patikraja; c. Pembangunan Anjungan Pelayanan Jalan (APJ);
d.Pembangunan Fly over Tambaknegara; e. Pembangunan Fly over Veteran; f. Peningkatan Terminal Tipe A; g. Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis). Selain program/proyek strategis tersebut dalam Perpres Nomor 79 juga terdapat program lintas kawasan yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, yaitu: 1) Pembangunan Tol Pejagan-Cilacap, 2) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Jawa Tengah, 3) Pengembangan amenitas pariwisata berbasis homestay/desa wisata, 4) Pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM, 5) Pengembangan ekonomi berbasis pesantren, 6) Penanggulangan dan pencegahan stunting dan gizi buruk, 7) Pengadaan alat kesehatan di 7 RS Provinsi, 8) 27 Pengembangan SDM bidang IPTEK, 9) Pembangunan dan Pengembangan prasarana SMK unggulan (sektor industri, pariwisata, industri kreatif, ketahanan pangan, kemaritiman). Kesiapan dan progres pelaksanaan proyek strategis tersebut sampai dengan tahun 2020 antara lain sebagai berikut: ● Detail Engginering Design (DED) Anjungan Pelayanan Jalan telah disusun pada tahun 2018; ● Pembangunan Jembatan Kali Serayu Desa Pegalongan Kecamatan Patikraja-Desa Mandirancan Kecamatan Kebasen pada tahun 2021 masih proses pembangunan bangunan atas, pengaman bawah dan sebagian oprit jembatan dengan anggaran 18,5 Milyar dengan anggaran APBD. Usulan dukungan anggaran untuk akses jalan di tolak oleh Pemerintah Pusat dikarenakan akses jalan tersebut tidak masuk dalam proyek strategis Perpres 79 Tahun 2019. Konstruksi jembatan sebagian besar sudah ditangani dengan APBD dengan bantuan gelagar dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar 10 Milyar; ● Pembangunan Fly Over Tambaknegara telah dikoordinasikan dengan Pemerintah namun masih belum ada gambaran trase, meskipun telah dilaksanakan uji tanah di sekitar lokasi oleh Kementrian PUPR. Sehingga belum bisa diputuskan langkah berikutnya. Tanpa trase berarti belum diketahui titik-titik sebagai acuan perhitungan pengadaan tanah dan seterusnya; ● Pembangunan Fly Over Veteran sudah terdapat usulan trase dari Kementrian Perhubungan, namun belum ada tindak lanjut, sehingga juga belum bisa melangkah lebih lanjut sebelum ada persetujuan trase; ● Tahun 2020 disusun dokumen pengadaan tanah embung Kaliurip. Paket pekerjaan tersebut sudah termasuk studi kelayakan embung Kaliurip. Selanjutnya tahun 2021 disusun dokumen UKL/ UPL dan proses pengadaan tanah. Koordinasi dengan Pemerintah perlu terus dilakukan untuk mengoptimakan pelaksanaan proyek strategis dalam rencana induk. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu memastikan program, kegiatan, dan sub kegiatan pendukung sudah ada dalam dokumen perencanaan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan dukungan untuk pengembangan pada wilayah pengembangan Barlingmascakeb, khususnya di Kabupaten Banyumas melalui program/kegiatan antara lain: a) Peningkatan aksesibilitas kawasan melalui fasilitasi pembangunan infrastruktur perhubungan strategis, berupa pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Jendral Besar Soedirman Purbalingga, dan FGD reaktivasi jalur KA Purwokerto-Wonosobo; b) Pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan (Trans Jateng) pada Koridor Purwokerto – Purbalingga; c) Peningkatan penyediaan air baku melalui pembangunan Waduk Kaliurip Kabupaten Banyumas. Peningkatan aksesibilitas kawasan dengan pengembangan Bandara Jendral Besar Soedirman dan layanan transportasi masal Trans Jateng membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi barang dan jasa dari Kabupaten Banyumas. Potensi pariwisata di Kabupaten Banyumas dengan dukungan jasa akomodasi dan kemudahan akses dapat dikembangkan untuk kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition/MICE (Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran). 28 Dalam industri pariwisata atau pameran MICE adalah suatu jenis kegiatan pariwisata di mana suatu kelompok besar, biasanya direncanakan dengan matang, berangkat bersama untuk suatu tujuan. Untuk mendukung pengembangan Bandara Jendral Besar Soedirman Pemerintah Kabupaten Banyumas mengintegrasikan pengembangan angkutan masal BTS yang dengan angkutan masal Trans Jateng yang dikembangkan Provinsi Jawa Tengah, khususnya Jalur Terminal Bulupitu-Kebondalem. 2.1.1.9 Wilayah Rawan Bencana Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031, kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan bencana tanah gerakan tanah, kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana angin topan, dan kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi. Dalam perubahan RTRW Kabupaten Banyumas telah ditambahkan analisis mengenai kawasan rawan bencana kekeringan, namun tidak lagi memasukkan kawasan rawan bencana angin topan atau puting beliung. Karakteristik geografi wilayah tidak hanya membentuk potensi bagi pengembangan wilayah namun juga menjadi potensi bagi terjadinya bencana. Potensi bencana di Kabupaten Banyumas terdiri atas bencana gerakan tanah baik karena kemiringan lahan maupun dilalui sesar/patahan, rawan bencana banjir, kekeringan, dan rawan letusan gunung berapi. Wilayah rawan bencana gerakan tanah atau sering lebih dikenal dengan longsor merupakan jenis bencana yang terdapat di hampir seluruh kecamatan. Hal ini terkait dengan kondisi fisik sebagian wilayah Kabupaten Banyumas yang berada pada tingkat kelerengan tinggi, serta adanya sesar atau patahan yang juga mempengaruhi kerawanan bencana gerakan tanah. Terkait dengan bencana alam lainnya juga terdapat wilayah yang rawan terhadap letusan gunung api yang bersumber dari Gunung Slamet. Terdapat 5 kecamatan yang berada di sekitar Gunung Slamet yaitu Kecamatan Baturraden, Karanglewas, Kedungbanteng, Purwokerto Utara dan Sumbang. Bencana alam lain di Kabupaten Banyumas adalah banjir dan kekeringan yang memiliki keterkaitan dengan iklim, yang masing-masing tersebar di 7 kecamatan dan 16 kecamatan. Wilayah yang tidak memiliki kerawanan bencana terdapat di 3 kecamatan berdasarkan pemetaan bencana yaitu Kecamatan Kembaran, Purwokerto Barat dan Purwokerto Timur. Tabel 2.6 Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Banyumas KECAMATAN Banjir Gerakan Tanah Sesar Kekering an Letusan Gunung Api Ajibarang √ √ √ Banyumas √ √ Baturraden √ √ Cilongok √ √ Gumelar √ √ Jatilawang √ √ Kalibagor √ √ Karanglewas √ √ √ Kebasen √ √ √ √ Kedungbanteng √ √ 29 KECAMATAN Banjir Gerakan Tanah Sesar Kekering an Letusan Gunung Api Kembaran Kemranjen √ √ √ √ Lumbir √ √ Patikraja √ √ Pekuncen √ √ Purwojati √ √ √ Purwokerto Barat Purwokerto Selatan √ Purwokerto Timur Purwokerto Utara √ Rawalo √ √ Sokaraja √ Somagede √ √ √ √ Sumbang √ Sumpiuh √ √ √ √ Tambak √ √ √ Wangon √ √ √ Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, 2020 Gambar 2.5 Peta Rawan Bencana Kabupaten Banyumas Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, 2020 Berdasarkan analisis dari Data Informasi Bencana Indonesia (http://dibi.bnpb.go.id/dibi/), Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan kejadian longsor, angin puting beliung dan banjir selama dua puluh tahun terakhir (1998-2019), dengan kejadian tertinggi untuk longsor sebanyak 167 kejadian, angin puting beliung 108 kejadian, dan banjir 63 kejadian. Adapun salah satu dampak signifikan dari kejadian bencana tersebut adalah jumlah rumah yang mengalami rusak berat karena kejadian bencana yang mengindikasikan kondisi mutu bangunan 30 yang kurang baik, yaitu 642 rumah karena longsor, 599 rumah karena banjir, dan 531 rumah karena angin puting beliung. Gambar 2.6 Grafik Kejadian Bencana Kabupaten Banyumas 1998 – 2019 Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, 2020 Selanjutnya berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia, Kabupaten Banyumas memiliki indeks 207.2 yaitu kategori risiko tinggi, terdiri dari risiko tinggi terhadap banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, kekeringan, dan kebakaran lahan dan hutan, dan risiko sedang terhadap cuaca ekstrem. Berdasarkan hasil pemodelan multi risiko bencana di Kabupaten Banyumas, setidaknya 51,785 % wilayah Kabupaten Banyumas termasuk ke dalam risiko tinggi, 18,960% termasuk ke dalam risiko sedang dan 29,255% termasuk ke dalam risiko rendah terhadap bencana banjir dan tanah longsor (Gunadi et al, 2015). Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah 2016-2020, Kabupaten Banyumas memiliki potensi luasan bahaya banjir seluas 54,682 hektar dengan potensi kerugian 1,4 triliun rupiah dan potensi luasan bahaya cuaca ekstrem seluas 100,507 hektar, dengan potensi kerugian 5,8 triliun rupiah. Beberapa wilayah di Kabupaten Banyumas diidentifikasi sebagai wilayah rawan bencana banjir meliputi Kecamatan Banyumas, Kalibagor, Kebasen, Tambak, Somagede, Sumpiuh, dan Kemranjen, sebagaimana gambar berikut: 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Banjir Longsor Puting beliung kekeringan Kebakaran Hutan Tidal Flood/Abrasi 31 Gambar 2.7 Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Banyumas Sumber: Penyusunan RTRW Kabupaten Banyumas Banjir yang terjadi di Kabupaten Banyumas terjadi karena topografi wilayah, pengaruh iklim dan karena kondisi drainase yang kurang optimal. Banjir di kawasan perkotaan diperburuk dengan banyaknya sampah yang masuk dan menumpuk di saluran air pembuangan. Beberapa kejadian banjir di Purwokerto lebih banyak disebabkan oleh permasalahan drainase yang secara teknis tidak mampu menampung hujan lebat serta banyaknya penumpukan sampah akibat rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan. Selain itu juga meningkatnya kawasan terbangun yang tidak diikuti sistem pengelolaan drainase yang terintegrasi akan menimbulkan dampak genangan atau banjir lokal yang bisa terjadi baik di dataran tinggi maupun rendah. Terkait dengan tingkat kerentanan terhadap iklim yang ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Untuk mendukung upaya pengurangan risiko dan dampak iklim tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Iklim melalui Direktorat Adaptasi iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data dan informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia. Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Tujuan dari pemetaan tersebut adalah untuk menyajikan informasi kerentanan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim. Berikut tingkat kerentanan perubahan iklim di Kabupaten Banyumas. 32 Tabel 2.7 Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Banyumas Kategori Desa Persen (%) Tidak Rentan 21 6 Kurang Rentan 85 26 Agak Rentan 225 68 Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, 2020 Berdasarkan tabel di atas kategori agak rentan lebih besar dibandingkan dengan kategori kerentanan terhadap perubahan iklim lainnya, sehingga kewaspadaan terhadap potensi bencana perubahan iklim perlu ditingkatkan di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. 2.1.1.10 Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sesuai Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki kewajiban untuk menyusun inventarisasi GRK. Penyusunan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Banyumas yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terhadap sumber-sumber emisi GRK. Inventarisasi GRK Tahun 2020 memuat tingkat emisi GRK di Kabupaten Banyumas tahun 2019, dan status dan kecenderungan emisi selama 5 (lima) tahun terakhir (periode 2015-2019). Inventarisasi GRK tahun 2020 berupaya mencakup seluruh sektor dan kategori yang penting dan signifikan menghasilkan emisi GRK di wilayah Kabupaten Banyumas dengan sumber data tahun 2019. Kabupaten Banyumas hanya dapat memenuhi 22 kategori dari 32 kategori berdasarkan aplikasi pada SIGNSMART, sedangkan 8 data dinyatakan tidak tersedia (Not Applicable), 1 data tidak diestimasikan (Not Estimated) yaitu data konsumsi karbonat untuk industri makanan dan minuman di Kabupaten Banyumas, dan 1 data telah dimasukkan ke dalam kategori lainnya (Including Elsewhere) yaitu pada kategori Pembakaran Bahan Bakar di Sektor Lainnya (Pertanian, Perikanan, dll). Hasil perhitungan tingkat emisi di Kabupaten Banyumas tahun 2019 disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.8 Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Banyumas Tahun 2019 NO. SEKTOR CO2 Eq (Gg)
1. 1.Pengadaan dan Penggunaan Energi 1.663,03
2. 2.Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU) 878,21
3. 3.Pertanian 841,28
4. 4.Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya 351,66
5. 5.Pengelolaan Limbah 180,33 TOTAL 3.914,51 Sumber : Hasil Perhitungan pada Aplikasi SIGNSMART, 2020 33 Dari kelima sektor tersebut, dapat dilihat proporsi kontribusi emisi GRK pada grafik berikut ini: Gambar 2.8 Proporsi Emisi GRK per Sektor Penghasil Emisi di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Sumber : Diolah dari Hasil Perhitungan pada Aplikasi SIGNSMART, 2020 Status dan kecenderungan emisi GRK Kabupaten Banyumas pada tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.9 Status Emisi GRK di Kab. Banyumas Tahun 2015-2019 No. SEKTOR 2015 2016 2017 2018 2019
6. 1.Pengadaan dan Penggunaan Energi 3.378,70 3.899,56 4.949,27 4.297,39 1.663,03
7. 2.Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU) 77,45 836,65 1.051,65 642,71 878,21
8. 3.Pertanian 699,47 719,81 697,32 772,99 841,28
9. 4.Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya -901,71 -67,26 1.639,27 1.794,21 351,66
10. 5.Pengelolaan Limbah 116,74 131,51 144,91 154,40 180,33 TOTAL 3.370,66 5.520,27 8.482,41 7.661,71 3.914,51 Sumber : Hasil Perhitungan pada Aplikasi SIGNSMART, 2020 Gambaran status emisi tersebut disajikan pada grafik berikut ini. Gambar 2.9 Status Emisi GRK di Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019 42% 22% 22% 9% 5% Pengadaan dan Penggunaan Energi Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU) Pertanian Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya Pengelolaan Limbah -2,000.00 0.00 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 2015 2016 2017 2018 2019 CO2 Eq (Gg) Pengelolaan Limbah Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya Pertanian Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU) Pengadaan dan Penggunaan Energi 34 Sumber : Diolah dari Hasil Perhitungan pada Aplikasi SIGNSMART, 2020 Berdasarkan hasil perhitungan pada aplikasi SIGNSMART, dapat diketahui tren emisi total GRK beserta kecenderungannya sebagaimana disajikan pada grafik sebagai berikut: Gambar 2.10 Tren dan Kecenderungan Emisi GRK di Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019 Sumber : Diolah dari Hasil Perhitungan pada Aplikasi SIGNSMART, 2020 Berdasarkan hasil kalkulasi emisi di Tahun 2020 ini, maka didapatkan hasil bahwa status emisi dan serapan GRK pada Tahun 2019 cenderung menurun jika dibandingkan dengan status emisi dan serapan pada Tahun 2016, 2017, dan 2018, namun demikian cenderung meningkat dibandingkan status emisi dan serapan pada Tahun 2015. Berdasarkan analisis katagori kunci terhadap sub kategori berdasarkan IPCC 2006, terdapat 9 subkategori emisi yang menjadi kunci utama dan menyumbang hingga 95% dari total emisi GRK, baik pada analisa yang mencakup sektor Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF), maupun analisa yang tidak mencakup sektor LULUCF, dengan 5 subkategori terbesar secara berturut-turut meliputi emisi pada Transportasi, Budidaya Padi, Industri Mineral – Proses Penggunaan Karbonat Lainnya, Industri Mineral – Produksi Semen, dan Industri Manufaktur dan Konstruksi. Penentuan kategori kunci ini diperlukan sebagai pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca. 2.1.2 Aspek Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas pada akhir tahun 2020 sebesar 1.873.196 jiwa yang terdiri dari 945.119 laki-laki dan 928.007 perempuan. Sebaran penduduk di Kabupaten Banyumas masih belum merata. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Cilongok sebanyak 131.753 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Purwojati sebanyak 39.840 jiwa. Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2016–2020 No. Jenis Kelamin Tahun 2016 2017 2018 2019 2019* 2020*
11. 1.Laki-laki 824.717 831.816 838 798 845.732 928.093 945.119
12. 2.Perempuan 825.908 833.209 840 326 847.274 912.059 928.077
13. 3.Total 1.650.625 1.665.025 1 679 124 1.693.006 1.840.152 1.873.196 0.00 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 2015 2016 2017 2018 2019 Total Emisi (Gg CO2 Eq) 35 No. Jenis Kelamin Tahun 2016 2017 2018 2019 2019* 2020*
14. 4.Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 0,89 0,87 0,84 0.83 1,8 Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2019-2020 *= berdasarkan data pendaftaran penduduk Dindukcapil Kabupaten Banyumas Dengan luas wilayah Kabupaten Banyumas 1.327,59 kilometer persegi dan jumlah penduduk sebanyak 1.873.196 jiwa, maka rata–rata kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 adalah 1.411 jiwa/km2. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Purwokerto Barat yaitu 7.462 jiwa/km2, dan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Lumbir yaitu 525 jiwa/km2. Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyumas masih terpusat di 4 kecamatan pada kawasan perkotaan Purwokerto yaitu Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kecamatan Purwokerto Timur. Pemusatan penduduk di kawasan perkotaan perlu didukung dengan penyediaan permukiman dengan infrastruktur yang memadai untuk mencegah timbulnya permukiman liar dan permukiman kumuh. Di sisi lain peningkatan jumlah penduduk juga perlu dikendalikan karena keterbatasan daya dukung lingkungan kawasan perkotaan. Kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas per kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.11 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Banyumas Tahun 2020 No Kecamatan Luas Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Jiwa/Km2
15. 1.Lumbir 102.66 53.865 525
16. 2.Wangon 60.78 88.514 1.456
17. 3.Jatilawang 48.16 72.235 1.500
18. 4.Rawalo 49.64 56.613 1.140
19. 5.Kebasen 53.99 70.971 1.315
20. 6.Kemranjen 60.71 77.188 1.271
21. 7.Sumpiuh 60.01 61.760 1.029
22. 8.Tambak 52.03 53.689 1.032
23. 9.Somagede 40.11 40.022 998
24. 10.Kalibagor 35.73 59.051 1.653
25. 11.Banyumas 38.09 56.312 1.478
26. 12.Patikraja 43.23 62.476 1.445
27. 13.Purwojati 37.86 39.840 1.052
28. 14.Ajibarang 66.53 108.407 1.629
29. 15.Gumelar 93.95 56.847 605
30. 16.Pekuncen 92.70 80.518 869
31. 17.Cilongok 105.34 131.753 1.251
32. 18.Karanglewas 32.48 69.338 2.135
33. 19.Kedungbanteng 60.22 92.466 1.535
34. 20.Baturraden 45.53 84.060 1.846
35. 21.Sumbang 53.42 96.231 1.801
36. 22.Kembaran 25.92 56.224 2.169
37. 23.Sokaraja 29.92 64.314 2.150
38. 24.Purwokerto Selatan 13.75 76.378 5.555
39. 25.Purwokerto Barat 7.40 55.220 7.462
40. 26.Purwokerto Timur 8.42 59.410 7.056 36 No Kecamatan Luas Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk Jiwa/Km2
41. 27.Purwokerto Utara 9.01 49.494 5.493 Jumlah 1,327,59 1.873.196 1.411 Sumber : BPS Kabupaten Banyumas tahun 2020 Berdasarkan data jumlah penduduk menurut kelompok umur rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 adalah 47,96. Rasio ketergantungan menggambarkan banyaknya penduduk yang harus ditanggung penduduk usia kerja, rasio ketergantungan 47,96 menggambarkan bahwa 2 orang pekerja (penduduk usia produktif) menanggung 1 orang anak/lansia (penduduk non produktif). Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Kelompok Umur Jenis Kelamin Jumlah Rasio Jenis KelaminLaki - Laki Perempuan 0-4 65.205 60.370 125.575 108,01 5–9 73.409 69.218 142.627 106,05 10–14 75.917 70.198 146.115 108,15 15-19 72.106 67.763 139.869 106,41 20-24 71.836 67.810 139.646 105,94 25-29 69.037 64.717 133.754 106,68 30-34 64.921 62.488 127.409 103,89 35-39 71.939 70.497 142.436 102,05 40-44 69.032 69.178 138.210 99,79 45-49 65.037 67.429 132.466 96,45 50-54 57.098 60.177 117.275 94,88 55-59 50.737 54.802 105.539 92,58 60-64 43.422 45.964 89.386 94,47 65-69 34.673 32.791 67.464 105,74 70-74 22.805 23.917 46.722 95,35 75+ 37.945 40.758 78.703 93,10 Jumlah 945.119 928.077 1.873.196 101,84 0-14 214.531 199.786 414.317 107,38 15-64 635.165 630.825 1.265.990 100,69 65+ 95.423 97.466 192.889 97,90 Angka Ketergantungan (%) 47,96 Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2020 Dengan rasio ketergantungan yang terus menurun Kabupaten Banyumas akan mengalami bonus demografi. Bonus demografi adalah dampak transisi demografi yang menurunkan proporsi umur penduduk muda dan meningkatkan proporsi penduduk usia kerja. Suatu wilayah mengalami bonus demografi jika penduduk usia produktifnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia non produktif. Bonus demografi akan menjadi peluang bagi pengurangan jumlah pengangguran, peningkatan daya saing bangsa, berkembangnya karya kreatif dan inovatif oleh pemuda sebagai kontribusi pembangunan negara, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan negara. 37 Untuk dapat memanfaatkan peluang bonus demografi 4 prasyarat harus dipenuhi yaitu: penduduk harus berkualitas, penduduk produktif terserap dalam pasar kerja, meningkatnya tabungan di tingkat rumahtangga, dan meningkatnya perempuan yang masuk dalam pasar kerja. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menindaklanjuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan lapangan kerja, dan kelangsungan penurunan angka kelahiran sampai tahun 2030. Untuk melihat lebih rinci gambaran jumlah penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 dapat dilihat pada piramida berikut: Gambar 2.11 Piramida Penduduk Kabpaten Banyumas Tahun 2020 Sumber : Dindukcapil Kabupaten Banyumas Piramida di atas menunjukan bahwa jumlah penduduk pada usia produktif antara 15–65 tahun cukup banyak bila dibandingkan usia tidak produktif yaitu usia 0-4 tahun ditambah dengan usia 65 tahun ke atas. Apabila penduduk produktif yang semakin banyak di banding jumlah yang tidak produktif maka Kabupaten Banyumas akan mengalami bonus demografi. Untuk melihat gambaran jumlah penduduk dalam pekerjaan utamanya dan jenis kelamin pada tahun 2020 dapat dilihat pada diagram berikut: 38 Gambar 2.12 Jumlah Penduduk Dalam Pekerjaan Utamanya dan Jenis Kelamin Tahun 2020 Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2020 Berdasarkan gambar tersebut lapangan pekerjaan di Kabupaten Banyumas masih didominasi penduduk laki-laki dari pada perempuan, dengan perbandingan sekitar 65% pekerja laki-laki dan 35% pekerja perempuan dari penduduk yang bekerja. Jika dikaitkan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Banyumas sebesar 65%, pekerja perempuan hanya mendominasi untuk jenis perkerajaan utama yang lebih dikerjakan oleh perempuan yaitu pada pekerjaan keluarga/tak dibayar. Untuk melihat gambaran jumlah penduduk dalam pekerjaan dengan pendidikan tertinggi dapat dilihat pada diagram berikut: Gambar 2.13 Diagram Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Banyumas, 2020 Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2020 39 Dari data tersebut bisa dilihat bahwa penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 yang bekerja didominasi penduduk dengan tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (SD). Untuk lapangan pekerjaan yang dapat menampung tenaga kerja dengan jenjang pendidikan SMA adalah status pekerjaan sebagai Buruh/karyawan/pegawai. 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Pembangunan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun terjadinya pandemi COVID-19 telah berdampak pada penurunan kesejateraan masyarakat. Beberapa indikator pembangunan kesejahteraan masyarakat yang terdampak pandemi antara lain pertumbuhan ekonomi yang menurun, serta peningkatan penduduk miskin dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2015-2019 fluktuatif dengan trend lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Selama kurun waktu tersebut, capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah 6,45% tahun 2018 sementara terendah adalah 6,05% tahun 2016. Sedangkan di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi baik Nasional, Provinsi maupun Banyumas sendiri mengalami kontraksi akibat Pandemi COVID-19 dengan capaian masing-masing sebesar -2,07% untuk Nasional, -2,65% Jawa Tengah dan –1,65% untuk Banyumas. Kemiskinan di Kabupaten Banyumas cenderung menurun dalam dalam periode waktu 2015-2019. Pandemi COVID-19 berdampak pada meningkatnya penduduk miskin dari 12,53% pada tahun 2019 menjadi 13,26% pada tahun 2020. Angka pengangguran juga meningkat, dari 4,17 pada tahun 2019 menjadi 6% pada tahun 2020. 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Dengan terjadinya Pandemi COVID-19 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 1,65%. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengoreksi target pertumbuhan ekonomi sejalan dengan perubahan target pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Gambar 2.14 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%) Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2021 2016 2017 2018 2019 2020 Banyumas 6.05 6.34 6.45 6.32 -1.65 Jawa Tengah 5.25 5.26 5.32 5.41 -2.65 Nasional 5.03 5.07 5.17 5.02 -2.07 -4.00 -2.00 - 2.00 4.00 6.00 8.00 40 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyumas selama 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Pandemi COVID-19 Tahun 2020 telah mempengaruhi kinerja perekonomian Kabupaten Banyumas. Meskipun belum tersedia data publikasi resmi, PDRB Kabupaten Banyumas mengalami penurunan dengan melambatnya kegiatan ekonomi sebagai dampak pembatasan kegiatan masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Perkembangan PDRB Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Harga Berlaku Tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel-tabel berikut: Tabel 2.13 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah) Lapangan Usaha Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing 4.249,22 4.383,85 4.514,24 4.528,29 4.596,45 B Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying 1.701,02 1.778,43 1.854,41 1.916,34 1.874,04 C Industri Pengolahan/ Manufacturing 7.580,82 7.969,58 8.477,60 9.155,02 9.150,31 D Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas 35,87 37,44 39,96 42,03 43,10 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities 28,40 31,40 33,10 34,48 35,91 F Konstruksi/ Construction 4.160,01 4.569,34 4.963,73 5.177,00 4.984,97 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles 5.502,26 5.754,68 6.170,05 6.670,47 6.423,63 H Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage 1.280,50 1.360,43 1.448,39 1.563,88 1.065,89 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities 1.163,81 1.264,32 1.334,79 1.438,32 1.336,53 J Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 1.955,85 2.250,92 2.464,76 2.754,12 3.134.35 K Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance 1.015,91 1.071,35 1.114,07 1.161,89 1.180,39 41 Lapangan Usaha Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Activities L Real Estate/ Real Estate Activities 812,54 880,34 929,39 980,32 976,69 M,N Jasa Perusahaan/ Business Activities 96,14 103,37 112,04 123,34 116,85 0 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security 1.026,71 1.051,21 1.086,57 1.126,12 1.111,05 P Jasa Pendidikan/ Education 1.536,36 1.651,94 1.791,43 1.936,53 1.931,54 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities 308,79 336,29 368,29 395,10 426,04 R,S, T,U Jasa lainnya/ Other Services Activities 596,81 652,43 711,67 776,07 733,88 PDRB 33.051,05 35.147,31 37.414,50 39.779,32 39.121,62 Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2021 Tabel 2.14 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah) Lapangan Usaha Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing 5.794,07 5.993,76 6.351,39 6.470,10 6.681,39 B Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying 2.351,20 2.533,40 2.854,73 2.983,61 2.990,22 C Industri Pengolahan/ Manufacturing 10.285,88 11.084,84 12.143,97 13.301,27 13.618,07 D Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas 37,92 42,80 47,24 49,74 50,70 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities 31,52 35,07 37,16 39,37 43,32 F Konstruksi/ Construction 5.212,69 5.844,85 6.613,48 7.123,21 6.883,64 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles 6.489,92 6.924,28 7.601,53 8.398,41 8.178,31 H Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage 1.506,97 1.621,05 1.743,30 1.922,95 1.344,47 42 Lapangan Usaha Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities 1.403,71 1.540,44 1.645,17 1.795,06 1.671,23 J Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 1.769,83 2.127,32 2.329,85 2.638,37 3.005,97 K Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities 1.370,84 1.507,59 1.609,03 1.700,08 1.731,55 L Real Estate/ Real Estate Activities 918,74 1.015,79 1.094,93 1.176,50 1.180,17 M, N Jasa Perusahaan/ Business Activities 125,24 139,48 154,80 175,03 169,60 0 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security 1.379,67 1.453,27 1.527,19 1.609,66 1.609,99 P Jasa Pendidikan/ Education 2.200,31 2.461,07 2.750,60 3.043,17 2.988,55 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities 405,42 448,15 496,95 541,67 596,59 R,S , T,U Jasa lainnya/ Other Services Activities 733,00 812,82 894,81 980,66 938,33 PDRB 42.016,94 45.585,98 49.896,13 53.948,86 53.681,12 Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2021 Struktur ekonomi Kabupaten Banyumas tidak lagi didominasi oleh pertanian. Kontribusi lapangan usaha pertanian terus menurun mekipun masih dapat tumbuh. Pada masa pandemi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mampu bertahan dan tetap tumbuh untuk berkontribusi pada perekonomian daerah. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi yaitu sebesar 13,81 persen, dan pertumbuhan terendah ada pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar minus 31,84 persen. Pertumbuhan PDRB secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.15 Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyumas ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 Lapangan Usaha ADHK (%) 2016 2017 2018 2019 2020 A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2,85 3,17 2,97 0,31 1,51 B Pertambangan dan Penggalian 4,06 4,55 4,27 3,34 -2,21 C Industri Pengolahan 5,40 5,13 6,37 7,99 -0,05 D Pengadaan Listrik & Gas 7,16 4,36 6,76 5,16 2,55 E Pengadaan Air, Pengel. Sampah, Limbah dan 2,08 10,54 5,43 4,17 4,15 43 Lapangan Usaha ADHK (%) 2016 2017 2018 2019 2020 Daur Ulang F Konstruksi 11,26 9,84 8,63 4,30 -3,71 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4,66 4,59 7,22 8,11 -3,70 H Transportasi dan Pergudangan 5,97 6,24 6,47 7,97 -31,84 I Penyediaan Akomodasi & Makan Minum 9,38 8,64 5,57 7,76 -7,08 J Informasi dan Komunikasi 9,25 15,09 9,50 11,74 13,81 K Jasa Keuangan dan Asuransi 9,38 5,46 3,99 4,29 1,59 L Real Estate 6,50 8,34 5,57 5,48 -0,37 M,N Jasa Perusahaan 7,04 7,52 8,39 10,08 -5,26 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib 1,34 2,39 3,36 3,64 -1,34 P Jasa Pendidikan 5,82 7,52 8,44 8,10 -0,26 Q Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 8,82 8,90 9,51 7,28 7,83 R,S,T,U Jasa Lainnya 7,47 9,32 9,08 9,05 -5,44 PDRB 6,05 6,34 6,45 6,32 -1,65 Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2021 Selama tiga tahun terakhir lapangan usaha-lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Banyumas adalah lapangan usaha industri pengolahan, kemudian diikuti oleh lapangan usaha perdagangan, dan lapangan usaha konstruksi. Distribusi PDRB Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2016- 2020 menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.16 Distribusi PDRB Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2016-2020 Lapangan Usaha ADHB (%) 2016 2017 2018 2019 2020 A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 13,79 13,15 12,73 11,99 12,45 B Pertambangan dan Penggalian 5,60 5,56 5,72 5,53 5,57 C Industri Pengolahan 24,48 24,32 24,34 24,66 25,37 D Pengadaan Listrik & Gas 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 F Konstruksi 12,41 12,82 13,25 13,20 12,82 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 15,45 15,19 15,28 15,57 15,23 H Transportasi dan Pergudangan 3,59 3,56 3,49 3,56 2,50 I Penyediaan Akomodasi & Makan Minum 3,34 3,38 3,30 3,33 3,11 J Informasi dan Komunikasi 4,21 4,67 4,66 4,89 5,60 K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,26 3,31 3,22 3,15 3,23 L Real Estate 2,19 2,23 2,19 2,18 2,20 M,N Jasa Perusahaan 0,30 0,31 0,31 0,32 0,32 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib 3,28 3,19 3,06 2,98 3,00 P Jasa Pendidikan 5,24 5,40 5,51 5,64 5,57 Q Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 0,96 0,98 1,00 1,00 1,11 R,S,T, U Jasa Lainnya 1,74 1,78 1,79 1,82 1,75 PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2021 Ditinjau dari aspek pengeluaran, PDRB Kabupaten Banyumas tahun 2020 didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yakni sebesar 66,82%, sedangkan pembentukan modal tetap bruto hanya 44 sebesar 36,44%. Pengeluaran konsumsi rumah tangga selama kurun waktu lima tahun mengalami fluktuasi dari sebesar 70,48% tahun 2016 menurun terus sampai tahun 2019 dan kembali meningkat menjadi 66,82% di tahun 2020. Secara rinci data kontribusi PDRB Kabupaten Banyumas menurut pengeluaran selama kurun waktu lima tahun yakni mulai tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.17 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2016–2020 No Komponen Pengeluaran Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (%) 70,48 69,44 67,66 66,72 66,82 2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT (%) 1,16 1,16 1,16 1,20 1,20 3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (%) 9,51 9,28 8,90 8,49 8,14 4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (%) 38,19 38,00 38,48 38,57 36,44 5 Perubahan Inventori (%) 0,24 0,32 0,38 0,33 0,32 6 Net Ekspor -9,59 -8,20 -6,57 -5,32 -12,91 PDRB Total 100 100 100 100 100 Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2021 Besarnya pendapatan rata-rata penduduk atau PDRB per Kapita Kabupaten Banyumas tahun 2020 menurun karena terdampak COVID-
42. 19.PDRB per Kapita Kabupaten Banyumas tahun 2020 menurun dibandingkam tahun-tahun sebelumnya yang selalu mengalami peningkatan. Gambar 2.15 PDRB per Kapita Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 (juta rupiah) Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2017-2021 Seperti terlihat pada grafik dibawah ini, terlihat bahwa PDRB Perkapita Banyumas tahun 2020 sebesar 30,21 Juta Rupiah dan merupakan Kabupaten tertinggi kedua setelah Cilacap yang sebesar 54,01 Juta Rupiah dan jika dibandingkan dengan Jawa Tengah masih dibawah PDRB Perkapita Jawa Tengah yang sebesar 46,20 Juta Rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Banyumas rata-rata berpendapatan 30,21 Juta Rupiah setahun dan masih merupakan Kabupaten dengan perkembangan perekonomian yang masih menjanjikan. 2016 2017 2018 2019 2020 atas dasar harga konstan 2010 20.02 21.11 22.28 23.50 22.02 atas dasar harga berlaku 25.46 27.38 29.72 31.87 30.21 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 45 Gambar 2.16 PDRB per Kapita Jateng dan Kabupaten Barlingmascakeb (juta rupiah) Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2017-2021 2.2.1.2 Inflasi Inflasi atau perubahan harga konsumen sering digunakan sebagai satu indikasi stabilitas ekonomi melalui pantauan gejolak harga-harga barang kebutuhan masyarakat. Laju inflasi di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukan perkembangan yang fluktuatif dengan trend mengalami penurunan dan searah dengan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara umum inflasi di Kabupaten Banyumas terkendali, barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat cukup tersedia dan terdistribusi dengan baik sehingga tidak terjadi gejolak harga yang signifikan mendorong inflasi yang tinggi. Gambar 2.17 Inflasi Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (%) Tahun 2016–2020 Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2016-2020 Selama Januari-Juni 2020 inflasi di Kabupaten Banyumas relatif rendah, bahkan sempat mengalami delfasi sebesar -0,08% pada bulan April. Rendahnya inflasi dikuatirkan disebabkan karena merosotnya daya beli masyarakat sebagai dampak Pandemi COVID-19. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan berbagai bentuk bantuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar perekonomian bergerak kembali. 2016 2017 2018 2019 2020 Kabupaten Banyumas 2.42 3.91 2.98 2.28 0.33 Jawa Tengah 2.36 3.71 2.82 2.81 0.46 Nasional 3.02 3.61 3.13 2.72 0.45 - 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 46 2.2.1.3 Kemiskinan Persentase Penduduk Miskin Pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2016–2020 telah mengalami penurunan meskipun masih lebih tinggi dari rata-rata nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2020 meningkat sebesar 5,83% dari 12,53% pada tahun 2019 menjadi 13,26% pada tahun 2020. Perbandingan prosentase penduduk miskin kabupaten Banyumas dengan Kabupaten sekitar pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut: Gambar 2.18 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Dalam periode 2016-2018 capaian indikator persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas memenuhi target yang ditentukan dalam perencanaan daerah, sedangkan pada tahun 2019 hanya memenuhi 99,84% dari target. Dengan kejadian luar biasa pandemi COVID-19 pemerintah dan pemerintah daerah mengubah target indikator persentase penduduk miskin tahun 2020 dari 11,53% menjadi 12,53%. Capaian indikator persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan target daerah pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut: Gambar 2.19 Target dan Realisasi Persentase Penduduk Miskin 2016 2017 2018 2019 2020 Banyumas 17.23 17.05 13.50 12.53 13.26 Purbalingga 18.98 18.80 15.62 15.03 15.90 Banjarnegara 17.46 17.21 15.46 14.76 15.64 Cilacap 14.12 13.94 11.25 10.73 11.46 Kebumen 19.86 19.60 17.47 16.82 17.59 Jawa Tengah 13.27 13.01 11.19 10.80 11.41 Nasional 10.70 10.12 9.66 9.22 9.78 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2016 2017 2018 2019 2020 Target 18.06 17.45 16.84 12.51 12.53 Realisasi 17.23 17.05 13.50 12.53 13.26 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 47 Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Jumlah Penduduk Miskin Dalam kurun waktu tahun 2016-2020 jumlah penduduk miskin pada di Kabupaten Banyumas berfluktuasi, dengan kecenderungan menurun, sebagaimana gambar di bawah ini: Gambar 2.20 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2020 Dengan jumlah penduduk yang besar maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas juga tinggi. Dalam lingkup regional wilayah Barlingmascakeb prosentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas tahun 2020 menempati peringkat ke-2 terendah dari 5 kabupaten. Namun dari sisi jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi. Jumlah penduduk miskin bertambah 14.190 jiwa dari 211.650 pada tahun 2019 menjadi 225.840 pada tahun 2020. Perbandingan persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas dengan kabupaten sekitar pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.18 Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitar Tahun 2020 Cilacap Banyumas Purbalingga Banjarnegara Kebumen Jumlah Penduduk Miskin 198.600 225.840 149.480 144.950 211.090 Persentase Penduduk Miskin 11.46 13.26 15.90 15.64 17.59 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Indek Kedalaman Kemiskinan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index–P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, menunjukkan semakin besar kesenjangan pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan. 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Penduduk miskin 285,900 283,200 226,200 211,600 225,840 200,000 210,000 220,000 230,000 240,000 250,000 260,000 270,000 280,000 290,000 300,000 48 Pada periode 2016-2020, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Banyumas fluktuatif. Capaian indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2020 merupakan angka terendah. Dengan masih tingginya indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan pendapatan penduduk miskin di Kabupaten Banyumas masih cukup jauh untuk mendekati garis kemiskinan, agar dapat keluar dari garis kemiskinan. Gambar 2.21 Indek Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Banyumas Tahun 2016–2020 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Indek Keparahan Kemiskinan Indeks keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index–P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Artinya semakin tinggi nilai indeks, maka semakin lebar kesenjangan pendapatan di antara penduduk miskin itu sendiri. Perkembangan indek keparahan kemiskinan Kabupaten Banyumas pada periode 2016-2020 fluktuatif. Indek Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 merupakan angka tertinggi selama kurun waktu 2016-2020. Perkembangan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Banyumas dalam lima tahun terakhir (2016- 2020) dapat dilihat pada grafik berikut ini: Gambar 2.22 Indek Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Indek Kedalaman Kemiskinan 3.08 3.19 2.60 2.52 2.25 - 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 2016 2017 2018 2019 2020 Indek Keparahan Kemiskinan 0.85 0.85 0.70 0.67 0.50 - 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 49 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 2.2.2.1 Indek Pembangunan Manusia (IPM) Indek Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data yang menggambarkan empat komponen, yaitu angka harapan hidup, yang mewakili bidang kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang mewakili capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan pengeluaran per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia 2020, BPS, Desember 2020 dari tiga aspek pembangunan manusia kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan, namun dari sisi pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami penurunan. Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 dibanding tahun-tahun sebelumnya. IPM Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 71,94 atau tumbuh 0,03 persen. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 sebesar 71,96 mengalami peningkatan sebesar 0,03 menjadi 71,98 pada tahun 2020. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Banyumas termasuk dalam kategori tinggi, dan lebih tinggi dari IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Menurut UNDP, tingkat pembangunan manusia suatu negara atau daerah dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, yakni kategori rendah (0 ≤ IPM < 60), kategori sedang (60 ≤ IPM < 70), kategori tinggi (70 ≤ IPM < 80) dan kategori sangat tinggi (80 ≤ IPM ≤ 100). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 sebesar 71,96 mengalami peningkatan sebesar 0,03 menjadi 71,98 pada tahun 2020, termasuk dalam kategori tinggi, dan lebih tinggi dari IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini berdasarkan kategori United Nations Development Programme (UNDP) yang mengelompokan tingkat pembangunan manusia suatu negara atau daerah dalam beberapa kategori, yakni kategori rendah (0 ≤ IPM < 60), kategori sedang (60 ≤ IPM < 70), kategori tinggi (70 ≤ IPM < 80) dan kategori sangat tinggi (80 ≤ IPM ≤ 100). Tabel di bawah ini menunjukan IPM Kabupaten Banyumas dan kabupaten sekitarnya, Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016-2020. Tabel 2.19 IPM Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2016-2020 Kabupaten Tahun Pertumbuhan IPM 2016 2017 2018 2019 2020 2015- 2016 2016- 2017 2017- 2018 2018 2019 2019- 2020 Cilacap 68,60 68,90 69,56 69,98 69,95 1,18 0,44 0,96 0,60 -0,04 Banyumas 70,50 70,75 71,30 71,96 71,98 0,86 0,35 0,78 0,92 0,03 Purbalingga 67,50 67,72 68,41 68,99 68,97 0,75 0,33 1,02 0,85 -0,03 Banjarnegara 65,50 65,86 66,54 67,34 67,45 1,24 0,55 1,03 1,20 0,16 Kebumen 67,40 68,29 68,8 69,60 69,81 0,75 1,32 0,75 1,16 0,03 Jawa Tengah 69,90 70,52 71,12 71,73 71,87 0,58 0,89 0,85 0,86 0,20 50 Nasional 70,18 70,81 71,39 71,92 71.94 0,91 0,90 0,82 0,74 0,03 Sumber: BPS, 2020 Lebih rinci komponen IPM Kabupaten Banyumas tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.20 Komponen IPM Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2020 dengan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sekitar Wilayah Angka Harapan Hidup Harapan Lama Sekolah (Tahun) Rata-rata lama seklolah (Tahun) Pengeluaran Disesuaikan (000) 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 Cilacap 73,52 73,73 12,49 12,50 6,93 6,97 10 .639 10. 440 Banyumas 73,55 73,72 12,82 12,85 7,42 7,52 11 .703 11. 448 Purbalingga 73,02 73,14 11,98 11,99 7,14 7,24 10 .131 9 .914 Banjarnegara 74,01 74,18 11,45 11,46 6,50 6,74 9 .547 9 .263 Kebumen 73,22 73,40 13,04 13,34 7,53 7,54 9. 066 8. 901 Jawa Tengah 74,23 74,37 12,68 12,70 7,53 7,69 11.102 10 .930 Nasional 71,34 71,47 12,95 12,98 8,34 8,48 11.299 11.013 Sumber: BPS, 2020 Dilihat dari komponen IPM Kabupaten Banyumas tahun 2020 pada komponen kesehatan, pendidikan mengalami peningkatan yang cukup baik namun pada komponen ekonomi (pengeluaran perkapita yang disusuaikan) mengalami penurunan dikarenakan pandemi COVID- 19 yang mempengaruhi pengeluaran per kapita dan paritas daya beli masyarakat. 2.2.2.2 Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Angka harapan lama sekolah (Expected Years of Schooling) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas setiap tahunnya mengalami peningkatan. Angka harapan lama sekolah pada tahun 2020 sebesar 12,85 tahun lebih tinggi dari angka harapan lama sekolah Provinsi Jawa Tengah, namun lebih rendah dari capaian nasional. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini. 51 Gambar 2.23 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kab. Banyumas Tahun 2016-2020 Sumber: BPS, 2020 2.2.2.3 Rata-rata Lama Sekolah Selain angka harapan lama sekolah, indikator pendidikan yang digunakan untuk penghitungan IPM ialah rata-rata lama sekolah (Mean Years of Schooling/MYS). Indikator ini memberikan gambaran tentang rata- rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal. Populasi yang digunakan UNDP dalam menghitung MYS dibatasi pada penduduk berusia 25 tahun ke atas. Batasan itu dimaksudkan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah sehingga kurang tepat apabila dihitung MYS-nya. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal atau rata-rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Batasan ini dimaksudkan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya, mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah hingga belum pantas ditanyakan rata-rata lama sekolahnya. dengan memberikan bobot kepada tiap jenjang pendidikan yang ditamatkan. Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 yaitu 7,52 tahun lebih rendah dibanding rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah dan nasional pada tahun yang sama yaitu 7,69 untuk Provinsi Jawa Tengah dan nasional mencapai 8.48 tahun. Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini: 2016 2017 2018 2019 2020 Nasional 12.72 12.85 12.91 12.95 12.98 Provinsi Jawa Tengah 12.45 12.57 12.63 12.68 12.7 Kabupaten Banyumas 12.58 12.63 12.64 12.82 12.85 12.0 12.2 12.4 12.6 12.8 13.0 52 Gambar 2.24 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 Sumber: BPS, 2020 Rata-rata lama sekolah memberikan gambaran kualitas sumber daya manusia, dengan asumsi bahwa semakin lama sekolah akan semakin banyak pengetahuan dan ketrampilan hidup yag dipelajari sehingga lebih bisa diterima di dunia kerja. Hal ini menjadi tantangan dan perhatian Pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, bidang tenaga kerja dan atau bidang lainnya untuk dapat memberikan pengetahuan dan ketrampilan penduduk di luar pendidikan formal, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Banyumas. 2.2.2.4 Usia Harapan Hidup Usia harapan hidup pada waktu lahir (Expectation of Life/Eo) merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Usia harapan hidup penduduk Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Banyumas 2020 usia harapan hidup di Kabupaten Banyumas adalah 73,72 tahun, dengan angka harapan hidup perempuan 75,55 tahun lebih tinggi dibanding laki-laki 71,80 tahun. Semakin tinggi usia harapan hidup mengindikasikan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Perkembangan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut: Gambar 2.25 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 Sumber: BPS, 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Kabupaten Banyumas 7.39 7.40 7.41 7.42 7.52 Provinsi Jawa Tengah 7.15 7.27 7.35 7.53 7.69 Nasional 7.95 8.10 8.17 8.75 8.48 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 2016 2017 2018 2019 2020 Kabupaten Banyumas 73.23 73.33 73.45 73.55 73.72 Provinsi Jawa Tengah 74.02 74.08 74.18 74.23 74.37 Nasional 70.90 71.06 71.20 71.34 71.47 69.00 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00 53 2.2.2.5 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purcashing Power Parity- PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non-makanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao. Rata-rata pengeluaran per kapita konstan kemudian disesuaikan dengan cara dibagi dengan paritas daya beli (Purcashing Power Parity-PPP). Pengeluaran yang telah dibagi dengan PPP ini disebut dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Semakin meningkat pendapatan seseorang diharapkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan makin meningkat pula. Tetapi hubungan ini tidak selalu benar, terutama bila tingkat kenaikan pendapatan masih lebih rendah dari tingkat kenaikan harga secara umum. Besarnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Banyumas telah terjadi peningkatan selama periode 2016-2019, namun menurun di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Hal ini mengindikasikan bahwa IPM sangat sensitif sekali terhadap perubahan ekonomi yang sangat drastis, lain halnya dengan indikator pendidikan dan kesehatan yang dampaknya akan terlihat pada beberapa tahun berikutnya yakni sekitar 3 atau 4 tahun berikutnya. Jadi peningkatan paritas daya beli tersebut seiring dengan perbaikan ekonomi Kabupaten Banyumas yang ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan perkapita. Dengan turunya Pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Banyumas tahun 2020 mempengaruhi pula penurunan pendapatan perkapita. Adapun pengeluaran per kapita disesuakan pada kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 2.26 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2020 54 2.2.2.6 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Dalam menjamin kehidupan masyarakat yang sehat diperlukan upaya peningkatan derajat kesehatan yang baik, diawali dari lingkup keluarga melalui fase kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia). Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain kecukupan asupan gizi, kesadaran dalam Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kesadaran diri dalam deteksi dini penyakit. Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan kesehatan. Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan risiko yang dihadapi ibu selama kehamilan, melahirkan, dan masa nifas yang dipengaruhi oleh status gizi ibu keadaan sosial ekonomi, keadaan yang kurang baik menjelang kehamilan kejadian bebagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal daan obstetri. Terjadinya angka kematian ibu menujukan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetri yang rendah pula. Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2020 kembali naik menjadi 41,5 (11 kasus) dari sebesar 37,6 (10 kasus) pada tahun 2019. Upaya penurunan AKI tetap menjadi perhatian untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/SDG’s. Angka kematian ibu di Kabupaten Banyumas tahun 2016 s.d. 2020 dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 2.27 Angka Kematian Ibu Kabupaten Banyumas Tahun 2016–2020 Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020 Kematian ibu juga dipengaruhi baik oleh penyebab langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung kematian ibu terbesar adalah komplikasi obstetrik (90 %) yang dikenal dengan Trias Klasik seperti perdarahan, infeksi dan preeklamsi, atau komplikasi pada saat kehamilan, kelahiran dan selama nifas yang tidak tertangani dengan baik dan tepat waktu. Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti pelayanan pemeriksaan ibu hamil (Ante Natal Care), pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga 2016 2017 2018 2019 2020 Kasus Kematian Ibu 22 14 18 10 11 AKI 77.8 54.2 67 37.6 41.5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 55 kesehatan yang kompeten serta pelayanan nifas, dengan melalui beberapa pendekatan yaitu: Pendekatan infrastruktur: pembangunan infra struktur kesehatan (Rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes.); pembangunan infrastruktur jalan akses kesehatan; pembangunan infrastruktur pemukiman (Sanitasi: jambanisasi, air bersih, penataan lingkungan kumuh: Rumah Layak Huni). Pendekatan sosial: pembinaan poyandu, pembinaan upaya kesehatan kerja, pembinaan desa siaga, pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat, pembina dan pemberdayaan kelompok masyarakat terhadap upaya kesehatan masyarakat. Pendekatan ekonomi: penyaluran hibah uang dana bergulir, program desa mandiri pangan, pembinaan UMKM, pembinaan produksi pangan rumah tangga. 2.2.2.7 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Angka kematian bayi merupakan gambaran kurangnya asupan gizi selama dalam kandungan yang menyebabkan berat badan lahir rendah, kelainan konginetal pada bayi dan kehamilan yang tidak dikehendaki. Angka kematian bayi di Kabupaten Banyumas dalam periode tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Kondisi AKB di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.21 Angka Kematian Bayi Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 No Tahun Kematian Bayi Kasus Per 1.000 kh 1 2016 239 8,4 2 2017 218 8,4 3 2018 208 7,2 4 2019 197 7,4 5 2020 187 7,06 Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020 Untuk Penanganan Angka Kematian ibu pelaksnaannya lebih pada Kesehatan ibu hamil dimana terdapat pada SPM Kesehatan yaitu Pelayanan Kesehatan ibu hamil yang didukung dengan beberapa indicator seperti: Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan, Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Cakupan pelayanan balita sesuai standar, Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Cakupan kunjungan bayi, Cakupan kunjugan ibu hamil K4, Cakupan pelayanan nifas, Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani, Cakupan pelayanan anak balita, Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, Cakupan pelayanan ibu hamil K1, Angka Kematian Neonatal, Angka Kelangsungan Hidup bayi, Angka Kematian Bayi, dan Angka kematian balita. Untuk melihat indikator capaian SPM Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sampai dengan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada table berikut: 56 Tabel 2.22 Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018 No. Indikator SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 100 100 100 100 100 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 100 100 100 100 100 3 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir - - - - 96.16 4 Cakupan pelayanan balita sesuai standar 100 100 100 100 100 5 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100 100 100 100 100 6 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 100 100 100 100 100 7 Cakupan kunjungan bayi 100 100 100 100 100 8 Cakupan kunjugan ibu hamil K4 100 100 100 100 100 9 Cakupan pelayanan nifas 100 100 100 100 100 10 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 100 100 100 100 100 11 Cakupan pelayanan anak balita 100 100 100 100 100 12 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100 100 100 100 100 13 Cakupan pelayanan ibu hamil K1 100 100 100 100 100 14 Angka Kematian Neonatal 5,2 5,84 5,46 4,14 6,42 15 Angka Kelangsungan Hidup bayi 991,6 991,6 992,8 992,6 992,9 16 Angka Kematian Bayi 8,4 8,4 7,2 7,4 7,06 17 Angka kematian balita 10,16 8,97 8,94 9,17 8,95 Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020 Capaian SPM Kesehatan pada pelayanan kesehatan ibu hamil sampai dengan tahun 2020 sudah cukup bagus dan untuk tetap meningkatkan kinerja pelayanan ini, pemerintah kabupaten banyumas tetap mendukung dalam perencanaan jangka menengah pada program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. 2.2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Selama kurun waktu lima tahun terakhir TPT Kabupaten Banyumas mengalami perkembangan fluktuatif yaitu sebesar 6% pada tahun 2020 naik dari sebelumnya 4,21% pada tahun 2019, dengan kecenderungan lebih rendah dibanding TPT Provinsi Jawa Tengah sebesar 6,48% dan nasional sebesar 7,07%. Semakin rendah TPT semakin baik, yang berarti menunjukkan jumlah pengangguran di Kabupaten Banyumas lebih rendah dibandingkan pengangguran di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. 57 Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional digambarkan sebagai berikut: Gambar 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%) Sumber : BPS, 2021 Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyumas masih menjadi permasalahan pembangunan yang akan datang. Pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi COVID-19 berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran. Untuk menekan tingkat pengangguran tersebut Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengupayakan penciptaan berbagai lapangan kerja, mendorong pengembangan UMKM, inovasi daerah, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk memperluas lapangan kerja Pemerintah Kabupaten Banyumas berupaya mengembangkan kawasan industri. Beberapa kajian dan regulasi telah disusun untuk mendukung terwujudnya kawasan industri di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas (2011-2031) yang masih berlaku hingga saat ini terdapat total luas kawasan peruntukan industri (KPI) kurang lebih 500 Ha yang berada tersebar di Kecamatan Ajibarang, Wangon, Sokaraja, dan Kemranjen. Dalam draf revisi RTRW direncanakan kawasan peruntukan industri bertambah menjadi kurang lebih 2.000 Ha, berada tersebar di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Wangon, Lumbir, Ajibarang, Jatilawang, Rawalo, dan Kalibagor. Kajian terkait pengembangan kawasan industri pada tahun 2020 Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah menyusun Studi Kelayakan dan Masterplan Kawasan Industri. Upaya lainnya untuk menekan tingkat pengangguran dilakukan antara lain melalui program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dan pengembangan UMKM, pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, dan pengembangan penelitian dan inovasi. 2016 2017 2018 2019 2020 Kabupaten Banyumas 4.03 4.62 4.19 4.21 6 Provinsi Jawa Tengah 4.63 4.57 4.51 4.49 6.48 Nasional 5.61 5.5 5.34 5.38 7.07 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 58 2.3. Aspek Pelayanan Umum Penyelenggaraan pelayanan pemerintah merujuk pada Undang- undang 23 tahun 2014 dikategorikan dalam dua hal, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk memastikan penyelenggaraan Pelayanan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara berjalan optimal maka diatru melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk melihat sejauh mana capaian penyelengaraan pelayanan oleh pemerintah bisa dilihat pada indikator kinerja dari masing-masing bidang. 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 2.3.1.1 Pendidikan Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka partisipasi kasar (APK) digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka partisipasi kasar merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Perkembangan APK Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 dapat di lihat pada tabel berikut: Tabel 2.23 Angka Partisipasi Kasar untuk PAUD/TK, SD/MI, dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 No Angka Partisipasi Kasar Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 APK PAUD/TK 75,90 76,05 77,23 77.25 77,5* 2 APK SD/MI/Paket A 111.66 111.43 108.82 108.19 106,90 3 APK SMP/MTs/Paket B 77.97 90.95 86.79 82,88 85,04 Sumber: * BPS Kabupaten Banyumas, 2020 APK PAUD/TK Angka partisipasi kasar PAUD/TK dan APK SMP/MTs/Paket B sampai dengan tahun 2020 belum mencapai 100%. Angka tersebut menunjukan bahwa belum semua anak usia PAUD mengikuti pendidikan jenjang PAUD. Belum optimalnya APK PAUD/TK perlu menjadi perhatian mengingat pentingnya pendidikan usia dini untuk mempersiapkan pendidikan anak ke jenjang pendidikan selanjutnya, membantu perkembangan emosional dan intelektual anak, dan membentuk kepribadian anak secara positif. 59 APK SD/MI APK SD/MI Kabupaten Banyumas tahun 2016-2019 mengalami penurunan dari 111,48 di tahun 2016 menjadi 106,9%. Meskipun mengalami penurunan APK SD/MI masih di atas 100 %, ini menunjukan bahwa anak usia sekolah SD/MI di Kabupaten Banyumas telah masuk dalam pendidikan jenjang SD/MI. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar capaian APK SD/MI Kabupaten Banyumas lebih tinggi dari APK Provinsi Jawa Tengah dan peringkat ketiga di wilayah Barlingmascakeb. Perkembangan APK SD/MI Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar, sebagaimana gambar berikut: Gambar 2.29 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (%) Sumber : BPS, 2020 APK SMP/MTs Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B angka partisipasi kasar belum mencapai 100%, yang mengindikasikan bahwa terdapat anak yang tidak melanjutkan pendidikannya. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia untuk memperoleh manfaat dari bonus demografi di Kabupaten Banyumas. APK SMP/MTs Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 mengalami penurunan dari 90,95% pada tahun 2016 menjadi 85,04% pada tahun
43. 2020.Capaian tahun 2020 tersebut di bawah APK Provinsi Jawa Tengah sebesar 93,21% dan paling rendah dibanding Kabupaten sekitar. Capaian APK SMP/MTs Kabupaten Banyumas, wilayah kabupaten sekitar dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut: 60 Gambar 2.30 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (%) Sumber : BPS, 2020 Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 fluktuatif. Angka partisipasi murni Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 dapat di lihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.24 Angka Partisipasi Murni untuk SD/MI, dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 No Angka Partisipasi Murni Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 APM SD/MI/Paket A (%) 98,86 98,75 98,27 98,77 98,54 2 APM SMP/MTs/Paket B (%) 83,01 81,41 80,21 80,73 81,23 Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2020 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni SD/MI Kabupaten Banyumas dari tahun 2016- 2020 mengalami penurunan dari 98,86% di tahun 2016 menjadi 98,54% di tahun 2020. APM SD/MI tahun 2020 tersebut masih di atas APM SD/MI Provinsi Jawa Tengah sebesar 97,77%, dan peringkat ke-2 dibandingkan dengan kabupaten sekitar. 61 Gambar 2.31 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (%) Sumber : BPS, 2020 APM SMP/MTs Paket B APM SMP/MTs Paket B Kabupaten Banyumas tahun 2016-2018 mengalami penurunan dari 83,01 pada tahun 2016 menjadi 81,23 pada tahun 2020. Angka ini lebih besar dari APM SMP/MTs/Paket B Provinsi Jawa Tengah dan peringkat ke-2 dibandingkan kabupaten sekitar. Gambar 2.32 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2020 Capaian APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B masih perlu perhatian dalam rangka pendidikan dasar sembilan tahun dan pembangunan sumber daya manusia. 62 Rasio Murid terhadap Guru Untuk menunjang pendidikan di Kabupaten Banyumas selain ketersediaan fasilitas pendidikan hal penting lainnya adalah peran guru. Rasio murid terhadap guru di Kabupaten Banyumas pada semua jenjang pendidikan cukup baik. Namun demikian dengan banyaknya guru yang memasuki masa pensiun pada sampai dengan tahun 2019 perlu menjadi perhatian agar jumlah guru tetap memadai untuk pendidikan di berbagai jenjang. Perkembangan kondisi rasio murid terhadap guru selama kurun waktu 2016-2020 terlihat pada tabel berikut: Tabel 2.25 Rasio Murid terhadap Guru Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2016–2020 No. Jenjang Pendidikan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
44. 1.SD/MI Murid 170.332 172,209 173.377 171.541 169.889 Guru 9.799 9,169 9.267 10.014 10.690 Rasio Guru terhadap murid 17 19 18 17 15,89
45. 2.SMP/MTs Murid 79.462 79,225 80.026 82.321 84.113 Guru 4.390 4,198 4.277 4.446 4.646 Rasio Guru terhadap murid SMP/MTs 18 19 18 19 18,10 Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2020 Rasio guru terhadap murid dihitung dengan jumlah guru secara keseluruhan baik yang PNS maupun yang non PNS. Apabila hanya dihitung dengan jumlah guru PNS maka jumlahnya sangat tidak memadai. Rasio murid terhadap guru di Kabupaten Banyumas baik pada jenjang SD maupun SMP sudah cukup bagus. Semakin kecil rasio murid terhadap guru artinya jumlah murid yang dilayani oleh seorang guru semakin kecil, sehingga diharapkan kualitas pengajaran dan perhatian guru terhadap muridnya semakin bagus. Anak Tidak Sekolah Anak Tidak Sekolah adalah anak usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas (7-18 tahun) yang: ● tidak pernah bersekolah baik di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat ● putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA) ● putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA) Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah baru mendata anak putus sekolah jenjang pendidikan SD dan SMP dan angka melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA. Angka Putus Sekolah tingkat SD dan SMP Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Untuk angka putus sekolah jenjang pendidikan SD/MI dari tahun 2016 sebesar 0,033% turun pada 63 tahun 2017 sebesar 0,026 % dan naik di tahun 2018 dan 2019 sebesar 0,040% dan menurun pada tahun 2020 sebesar 0,034% sedangkan untuk jenjang SMP/MTs angka putus sekolah mengalami penurunan, pada tahun 2016 anak putus sekolah SMP/MTs adalah berjumlah 0,166 dan menurun pada tahun 2020 sebesar 0,102%. Perkembangan Angka Putus Sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut: Tabel 2.26 Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Banyumas Angka Putus Sekolah 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah siswa SD/MI 170,183 170,332 172,044 173,278 171,189 Jumlah siswa putus sekolah SD/MI 57 45 68 70 59 Angka Putus Sekolah SD/MI 0.033 0.026 0.040 0.040 0.034 Jumlah siswa SMP/MTs 79,949 79,462 79,333 79,179 80,045 Jumlah siswa putus sekolah 133 124 164 139 82 Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0.166 0.156 0.207 0.176 0.102 Gambar 2.33 Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, 2020 Angka Melanjutkan Angka melanjutkan jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas untuk tahun 2016 dan 2017 untuk jenajang SD/MI yang melanjutkan ke jenajng SMP/MTs sebesar 100% dan untuk tahun 2018 sebesar 101,48% , tahun 2019 sebesar 106,42% dimana disebabkan jumlah murid yang melanjutkan di jenjang SMP/MTs di kabupaten Banyumas ada yang berasal dari luar Kabupaten Banyumas dan di Tahun 2020 sebesar 100% dimana penurunan tersebut dikarenakan telah diterapkan sistem zonasi sekolah dalam wilayah abupaten/Kota di Jawa Tengah. Untuk Angka melanjutkan pada jenang SMP/MTs ke jenjang SMA/MA pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan yang fluktuatif di mana tahun 2016 sebesar 94,93% dan di tahun 2020 sebesar 96,2. 64 Tabel 2.27 Capaian Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 No Angka Melanjutkan 2016 2017 2018 2019 2020 1 SD/MI ke SMP/MTs 100 100 101,48 106,4 100 2 SMP/MTs ke SMA/SMK/ MAN 94,93 92,47 96,10 96,36 96,2 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, 2020 Kondisi Bangunan Sekolah Kondisi Bangunan Sekolah jenjang SD Kondisi bangunan sekolah jenjang SD dalam kondisi baik mengalami penurunan, dari tahun 2016 sebesar 82% menjadi sebesar 71,64% pada tahun 2020, kondisi rusak ringan mengalami kenaikan dari 13,8% pada tahun 2016 menjadi sebesar 19,69% pada tahun 2020 dan kondisi rusak berat mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 4,5% menjadi sebesar 8,67% pada tahun 2020. Rincian kondisi bangunan sekolah jenjang SD dari tahu 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabet berikut : Tabel 2.28 Kondisi Bangunan Sekolah Jenjang SD di Kabupaten Banyumas Tahun 2016–2020 (%) No Kondisi Bangunan Sekolah SD 2016 2017 2018 2019 2020 1 Baik 82 88,12 77,6 77,64 71,64 2 Rusak Ringan 13,8 9,43 18,7 18,68 19,69 3 Rusak Berat 4,5 2,45 3,7 3,68 8,67 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, 2020 Kondisi Bangunan Sekolah jenjang SMP Bangunan sekolah jenjang SMP dalam kondisi baik di Kabupaten Banyumas untuk mendukung proses belajar mengajar cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 98,06% menjadi 61,99% di tahun 2020, dengan kondisi rusak ringan mengalami kenaikan dari 0,47% pada tahun 2016 menjadi sebesar 33,47% pada tahun 2020 dan kondisi rusak berat mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 1,47% menjadi sebesar 4,54% pada tahun 2020 Rincian kondisi bangunan sekolah jenjang SMP dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.29 Kondisi Bangunan Sekolah Jenjang SMP di Kabupaten Banyumas Tahun 2016–2020 No Kondisi Bangunan Sekolah SD 2016 2017 2018 2019 2020 1 Baik 98,06 98,57 97,58 97,58 61,99 2 Rusak Ringan 0,47 0,62 1,07 1,07 33,47 3 Rusak Berat 1,47 0,81 1,35 1,35 4,54 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, 2020 65 2.3.1.2 Kesehatan Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sebagai upaya peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan bidang kesehatan merupakan komponen penting untuk mendorong produktivitas masyarakat. Hal ini dikarenakan apabila kondisi kesehatan manusia terjaga, maka dapat memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan upaya kesehatan dilakukan melalui promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative. Upaya pencegahan terhadap kejadian kesakitan dilakukan dengan promotif dan preventif. Sedangkan upaya kuratif dan rehabilitatif antara lain melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan perorangan maupun rujukan, serta pemenuhan cakupan tenaga medis dan paramedis untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Rasio Puskesmas Puskesmas adalah unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota atau kabupaten yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi. Untuk Puskesmas di wilayah Kabupaten Banyumas masih menangani kasus-kasus penyakit secara umum belum menangani kasus penyakit jiwa, dimana penanganan penyakit jiwa ditangani oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas. Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Banyumas tahun 2020 sebanyak 79 unit dengan rasio sebesar 0,042, atau 1 unit Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melayani 23.711 penduduk. Standar pelayanan puskesmas per 1000 penduduk idealnya adalah 30.000 penduduk sehingga kondisi ketersediaan sarana prasarana puskesmas di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2020 sudah terpenuhi. Tabel 2.30 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020 Uraian 2017 2018 2019 2019 2020 Jumlah Penduduk 1.665.025 1.679.524 1.693.006 1.840.152 1.873.196 Jumlah Puskesmas 39 39 39 39 40 Jumlah Puskesmas Pembantu 39 39 39 39 39 Jumlah Puskesmas dan Jumlah Puskesmas Pembantu 78 78 78 78 79 Rasio Puskesmas dan Jumlah Puskesmas Pembantu per 1.000 penduduk 0,047 0,046 0,046 0,046 0,042 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020 66 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Berdasarkan jenis dan pengelolaannya, rumah sakit dibagi dalam kategori Rumah Sakit Umum (Pusat, Daerah, Swasta) dan Rumah Sakit Khusus. Sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Banyumas terdapat 23 rumah sakit. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Banyumas sebanyak 1.873.196 jiwa, rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Banyumas tahun 2020 adalah sebesar 0,0123, atau 1 rumah sakit di Kabupaten Banyumas melayani 81.443 jiwa. Tabel 2.31 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Penduduk 1.650.625 1.665.025 1.679.524 1.840.152 1.873.196 Jumlah Rumah Sakit 22 23 23 23 23 Rumah Sakit Umum 15 16 16 16 16 Rumah Sakit Khusus 7 7 7 7 7 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,0133 0,0138 0,0137 0,0125 0,0123 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat didukung ketersediaan tenaga kesehatan. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai indikator untuk mengkur ketersediaan tenaga kesehatan. Organisai kesehatan dunia (WHO) dalam laporannya pada tahun 2006 menyebutkan bahwa ambang batas rasio jumlah dokter, perawat dan bidan terhadap jumlah penduduk adalah 2,3 per 1000 penduduk. Tabel 2.32 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Penduduk 1.650.625 1.665.025 1.679.524 1.840.152 1.873.196 Jumlah Dokter 655 722 749 887 911 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk 0.40 0.43 0.45 0.48 0,49 Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2020 Pada tahun 2020 jumlah dokter umum yang ada di Kabupaten Banyumas sebanyak 887 orang. Dengan demikian rasio dokter per 1.000 penduduk di tahun 2020 sebesar 0,47 atau 1 orang dokter di Kabupaten Banyumas melayani 2.128 penduduk. Rasio dokter per 1.000 penduduk sampai dengan tahun 2020 masih jauh dari standar WHO untuk pemenuhan tenaga dokter yang ideal. Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk Rasio perawat dan bidan per 1.000 penduduk di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2020 belum memenuhi standar WHO. Jika dibandingkan dengan kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan target rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk dalam Rencana 67 Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025 hanya tenaga kefarmasian yang telah mencapai target. Berdasarkan dokumen tersebut target rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk pada tahun 2020 antara lain yaitu: perawat 1: 178, bidan 1: 70 , tenaga kefarmasian 1: 26, dan ahli gizi 1: 7. Sesuai dengan Kepmenkes No. 81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit, terutama dengan mengacu pada metode perhitungan kebutuhan tenaga berdasarkan pendekatan rasio terhadap nilai tertentu, maka ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut: perawat 158 per 100.000 penduduk, bidan 75 per 100.000 penduduk, sanitarian 30 per 100.000 penduduk, tenaga gizi 48 per 100.000 penduduk. Untuk Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2020 yang masih jauh dari peraturan diatas adalah tenaga ahli gizi dimana standarnya adalah 48 per 100.000 penduduk dan di Kabupaten Banyumas baru ada 7 ahli gizi dan untuk jumlah perawat di kabupaten banyumas sudah mencukupi dari ketentuan 1: 158 sudah mencapai 1: 178 per 100.000 penduduk Tabel berikut menyajikan jumlah dan rasio perawat, bidan, tenaga kefarmasian, dan tenaga gizi di Kabupaten banyumas tahun 2018–2019. Tabel 2.33 Jumlah dan Rasio Perawat, Bidan, Tenaga Farmasi, dan Tenaga Gizi Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Banyumas, 2019-2020 Uraian 2019 2020 Jumlah Rasio per Satuan Penduduk Rasio per 100.000 Penduduk Jumlah Rasio per Satuan Penduduk Rasio per 100.000 Penduduk Penduduk 1.840.152 1.873.196 Perawat 2623 0,0014 142,54 3340 0,0018 178,30 Bidan 993 0,0005 53,96 1313 0,0007 70,09 Farmasis 345 0,0002 18,75 497 0,0003 26,53 Ahli Gizi 106 0,0001 5,76 132 0,0001 7,05 Sumber: Data dan Informasi Kabupaten Banyumas 2019-2020 Persentase Balita Gizi Buruk Dalam rangka pembangunan sumber daya manusia, selain intervensi gizi terhadap bayi Pemerintah Daerah juga memberikan perhatian terhadap asupan gizi balita. Persentase gizi buruk di Kabupaten Banyumas dari tahun 2016–2020 relatif kecil, dan telah mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030 (17%). Persentase gizi buruk di Kabupaten Banyumas dari tahun 2016–2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini: 68 Gambar 2.34 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Banyumas Tahun 2016–2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupten Banyumas, 2020 Pravelensi Balita Gizi Kurang Gizi Kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktifitas berpikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Prevelansi balita gizi kurang Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai mana gambar berikut ini: Gambar 2.35 Prevalensi Balita Gizi Kurang (%) Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupten Banyumas, 2020 Prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Banyumas dari tahun 2016–2019 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat namun di tahun 2020 mengalami penurunan dengan angka 7,59 dimana terdapat penurunan sebesar 0,21 poin. Dengan menurunnya prevalensi balita gizi kurang akan menentukan kualitas sumber daya manusia yang akan datang. Peningkatan zat gizi dapat meningkatkan pertumbuhan dan kemampuan berpikir balita yang akan menjadi sumber daya manusia penerus bangsa. Peluang bonus demografi akan optimal dengan banyaknya usia produktif yang disertai dengan kualitas sumber daya manusia. 2016 2017 2018 2019 2020 Prevalensi Balita Gizi Buruk 0.05 0.05 0.07 0.07 0.06 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 2016 2017 2018 2019 2020 Prevalensi Balita Gizi Kurang 6.94 6.84 7.60 7.80 7.59 6.20 6.40 6.60 6.80 7.00 7.20 7.40 7.60 7.80 8.00 69 Prevalensi Balita Stunting Gizi buruk merupakan salah satu penyebab terjadinya stunting. Kasus stunting di Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 masih cukup tinggi sehingga Kabupaten Banyumas menjadi salah satu wilayah prioritas penanganan stunting di tingkat nasional dan provinsi. Pada tahun 2017-2020 kasus stunting mengalami penurunan dari 24,5 menjadi 14,21 %. upaya penurunan ini yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah implementasi gerakan hidup sehat, Intervensi Gizi Spesifik, Intervensi Gizi Sensitif dan Workshop Stunting Dan Strategi Komuniukasi Perubahan Perilaku Pencegahan Stunting bagi masyarakat. Prosentase Kasus Stunting Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.34 Persentase Kasus Stunting Tahun 2016-2020 No Tahun % Stunting Balita 0-59 bulan 1 2016 24 2 2017 24,5 3 2018 20,4 4 2019 15,96 5 2020 14,21 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020 Selain pemberian asupan gizi yang seimbang pada usia balita, perlu diperhatikan pula pemenuhan gizi pada bayi usia 0-6 bulan dengan pemberian ASI eksklusif. Perkembangan pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan ini meningkat dari tahun 2016-2019, namun turun pada tahun 2020. Peningkatan pemahaman tentang inisiasi menyusui dini dan pentingnya ASI eksklusif pada ibu melahirkan perlu terus dilakukan. Tabel 2.35 menunjukkan kondisi pemenuhan ASI Ekslusif pada bayi usia 0-6 bulan. Tabel 2.35 Cakupan Bayi Usia 0-6 Bulan Yang Mendapatkan ASI Eksklusif (%) Tahun 2016-2020 Tahun Cakupan (%) ASI 2016 50,2 2017 51,9 2018 63,3 2019 66,1 2020 61,9 Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020 Pemberian ASI Ekslusif dan asupan gizi seimbang pada balita merupakan salah satu upaya untuk membentuk SDM berkualitas. Hal tersebut sekaligus menjawab tantangan bonus demografi dalam mempersiapkan SDM sejak usia dini agar nantinya menghasilkan SDM berkualitas dan memiliki daya saing. Pola Penyakit Penyakit menular dan tidak menular dipengaruhi oleh faktor perilaku dan lingkungan yang kurang sehat antara lain pola makan yang belum memenuhi gizi seimbang, kurangnya aktivitas fisik, dan menurunnya kualitas kesehatan lingkungan. kondisi penyakit baik 70 menular maupun tidak menular. Tabel di bawah ini menggambarkan kondisi penyakit menular dalam kurun waktu 2016-2020. Tabel 2.36 Kondisi Penyakit Menular Kabupaten Banyumas Tahun 2016–2020 Tahun IR DBD per 100.000 penduduk CFR DBD (%) CDR TB (%) CR TB (%) HIV/AIDS Kasus HIV Kasus AIDS 2016 55,07 1,82 70,02 96 287 163 2017 33,35 1,49 70,1 96 231 125 2018 3,07 3,64 94,2 42,2 221 136 2019 11 5,9 104,40 87,03 327 321 2020 19,95 3,17 77,39 71,42 267 159 Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020 Penyakit menular yang menjadi sasaran prioritas program di Kabupaten Banyumas adalah: TB, HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD). Angka kesakitan DBD cederung terus mengalami penurunan dari tahun 2016-2018 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019-2020. Untuk itu upaya pencegahan penyakit menular harus ditingkatkan. Kasus HIV pada tahun 2016-2018 mengalami penurunan dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 327 dan menurun pada tahun 2020 sebesar 267. Kasus AIDS juga menurun dari tahun 2016-2017, naik pada tahun 2018-2019 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 159 kasus AIDS. , dengan demikian HIV/AIDS masih menjadi masalah yang perlu ditangani secara serius, dikarenakan masih rendahnya pemahaman remaja terhadap akibat penyalahgunaan narkoba, dan kecenderungan meningkatnya perilaku yang menyimpang. Sementara itu kasus positif COVID-19 sampai dengan 20 Januari 2021 adalah sebesar 4.193 terkonfirmasi positif, dengan 3031 orang berhasil sembuh, dan meninggal dunia 205 orang. Di samping penyebab penyakit menular yang mengakibatkan kematian tidak disampingkan penyebab dari kematian adalah penyakit tidak menular (PTM). Kondisi penyakit tidak menular di Kabupaten Banyumas ditunjukkan pada tabel berikut: Tabel 2.37 Kondisi Penyakit Tidak Menular Kabupaten Banyumas Tahun 2016–2020 (Persentase per jumlah penduduk) Tahun Jenis PTM (Prevalensi) Diabetes Milletus Hipertensi 2015 1,4 2015 2016 1,4 2016 2017 6,9 2017 2018 1,7 2018 2019 1,52 2019 2020 1,37 2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020 Beberapa faktor yang meningkatkan risiko penyakit tidak menular antara lain kemajuan teknologi, mobilisasi penduduk, perilaku dan gaya hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, diet tidak seimbang, kurang aktifitas fisik, dan konsumsi alkohol. Peningkatan PTM tidak saja menimbulkan dampak ekonomi tapi juga mengakibatkan penurunan produktifas karena kasus PTM banyak ditemukan pada usia produktif seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan kanker. 71 Perilaku hidup sehat menjadi hal yang penting untuk ditanamkan pada masyarakat sejak mulai usia dini yang dilakukan melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas guna meningkatkan jumlah desa/kelurahan agar terverifikasi sebagai ODF melalui pemberian jamban kepada kepala keluarga dengan mekanisme bantuan keuangan desa. Sampai dengan tahun 2020 telah ditetapkan 12 kecamatan ODF yaitu: Kecamatan Somagede, Lumbir, Gumelar, Wangon, Tambak, Sumpiuh, Banyumas, Cilongok, Jatilawang, Purwokerto Barat, Sokaraja, dan Kalibagor. 2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki peran strategis tidak hanya karena terdapat sub bidang yang terkait dengan pelayanan dasar namun juga perannya sebagai pendukung keberhasilan pembangunan sektor lainnya. Sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2021 yaitu Penguatan Perekonomian Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, dibutuhkan infrastruktur penggerak ekonomi yang berkualitas agar mampu mendukung produktivitas dan konektivitas wilayah. Sumber Daya Air Sistem jaringan irigasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung untuk mencapai ketahanan pangan dengan fungsi melayani ketersediaan air pada daerah irigasi. Jaringan irigasi yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas terdiri atas daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, daerah irigasi kewenangan Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Banyumas. Pembagian kewenangan dalam layanan penyediaan irigasi didasarkan pada luasan daerah irigasi dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Tabel 2.38 Luas Daerah Irigasi di Kabupaten Banyumas No Kewenangan Jumlah Daerah Irigasi Luas (Ha) 1 Pusat 2 6.578 2 Provinsi Jawa Tengah 10 5.084 3 Kabupaten Banyumas 573 23.716 Jumlah 585 35.378 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2020 Kondisi jaringan irigasi menjadi faktor penting untuk ketahanan pangan dan mendukung pencapaian hasta krida Bupati terkait produksi padi, yaitu produksi padi 500.000 ton sampai dengan tahun 2023. Sejalan dengan hasta krida tersebut adalah hasta krida untuk peningkatan anggaran irigasi, sebagai upaya meningkatkan kondisi jaringan irigasi kabupaten. Kondisi jaringan irigasi kabupaten tahun 2016-2020 diuraikan dalam tabel berikut. 72 Tabel 2.39 Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 Uraian Capaian (%) 2016 2017 2018 2019 2020 Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten 620.933 620.933 641,081 641.081 641.081 Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%) 62,80 76,02 76,74 78,31 78,62 Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi rusak (%) 37.2 23.98 23,26 21,69 21,38 Rusak ringan 22,7 15,34 14,86 13,67 13,50 Rusak Sedang 7,77 3,41 3,32 2,99 3,10 Rusak berat 6,73 5,23 5.08 5,04 4,78 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2020 Untuk meningkatkan produktivitas padi Pemerintah Kabupaten Banyumas mengikuti Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Terpadu Partisipatif (IPDMIP). Program ini dirancang untuk mewujudkan sasaran pembangunan pertanian di Indonesia, untuk mencapai swasembada beras, dimulai tahun 2017, dan akan selesai pada tahun
46. 2022.Dengan mengikuti IPDMIP Kabupaten Banyumas memperoleh dukungan anggaran untuk pembangunan irigasi sebesar Rp.13.140.654.000,00 dari total anggaran sebesar Rp.28.746.634.752,00 pada tahun 2020. Sehingga anggaran pembangunan irigasi meningkat tajam sebesar 90,4% dari anggaran pembangunan irigasi tahun 2019 (Rp. 15.097.769.939.00). Anggaran tersebut digunakan untuk rehabilitasi jaringan irigasi, perencanaan pengelolaan irigsasi dan pengutan kelembagaan irigasi, serta peningkatan kapasitas petani. Tabel 2.40 Peningkatan Anggaran Irigasi dan Hasil Produksi Padi Tahun 2016-2020 No Tahun Anggaran irgasi (x1.000.000) Produksi Tanaman Padi (ton) 1 2016 154.69,89 368.285,00 2 2017 228.48,41 363.562,00 3 2018 151.41,73 409.054,00 4 2019 150.97,76 368.957,25 5 2020 287.46,63 371.827,14 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, Dinpertan KP Kabupaten Banyumas, 2020 Program IPDMIP di Kabupaten Banyumas meliputi 7 daerah irigasi (DI) yang disepakati untuk memperoleh intervensi program (DI kesepakatan) yang meliputi DI Curug, DI Demong, DI Karangnangka, DI Jaganala, DI Kediri, DI Pandakraden, dan DI Danayuda dengan luas keseluruhan 3.105 Ha. Dalam memenuhi kebutuhan suplai air baku, baik untuk irigasi maupun rumah tangga, komersial, dan industri, sampai dengan tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Banyumas telah membangun 10 dan merevitalisasi 5 sumber air baku (situ/telaga). Selain itu di Kabupaten Banyumas terdapat 1 embung yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 1 embung yang dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Sebaran embung di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada gambar berikut: 73 Gambar 2.36 Peta Sebaran Embung di Kabupaten Banyumas Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Dinpertan KP Kabupaten Banyumas, 2020 diolah Air Minum Kewenangan kabupaten/kota dalam penyediaan air minum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah meliputi pengelolaan dan pengembangan SPAM di daerah kabupaten/kota. Penyediaan air dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria, Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum berbasis masyarakat dan disediakan mandiri olah masyarakat. adalah sebagai pelaksana penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan dasar warga negara guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Sampai dengan tahun 2020 rumah tangga akses air minum baru menjangkau 75,45% dari seluruh rumah tangga di Kabupaten Banyumas. Tabel 2.41 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Banyumas 2016-2020 No Tahun Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum Jumlah Seluruh Rumah Tangga Persentase 1 2016 308,181 445,973 69.10 2 2017 322,466 457,145 70.54 3 2018 331,36 462,173 71.70 4 2019 337,253 467,257 72.18 5 2020 347,792 467,257 74.43 Sumber: Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2020 Salah satu tantangan dalam pemenuhan akses air minum layak di Kabupaten Banyumas adalah masih terdapat wilayah rawan kekeringan, 74 terutama dikarenakan ketiadaan sumber air baku, di mana sebagian wilayah rawan kekeringan berada di luar cadangan air tanah. Gambar 2.37 Peta Kerawanan Bencana Kekeringan Sumber: Penyusunan Peta Kerawanan Bencana Kekeringan Kabupaten Banyumas Berdasarkan analisis KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dengan data yang disesuaikan, rata-rata perubahan proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak perkotaan dan perdesaan adalah 2,29% per tahun. Tanpa upaya keras tambahan Kabupaten Banyumas tidak dapat mencapat target SDGs akses menyeluruh air minum (100%) pada tahun 2030. Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) akses air minum untuk masyarakat harus memenuhi kriteria sebagai air minum aman, yaitu berasal dari sumber air yang layak, berada di dalam atau di halaman rumah, dapat diakses setiap saat dibutuhkan, dan kualitasnya memenuhi standar kesehatan. Cakupan akses air minum belum seluruhnya memenuhi kriteria aman sebagaimana TPB. Air Limbah Berdasarkan data monitoring dan evaluasi sanitasi total berbasis masyarakat Kementrian Kesehatan sampai dengan tahun 2020 rumah tangga berakses sanitasi di Kabupaten Banyumas baru mencapai 88,45%. Capaian tersebut hanya berdasakan akses jamban yang merupakan bagian kecil dari sistem pengelolaan air limbah. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di Kabupaten Banyumas masih perlu peningkatan pengelolaan lumpur tinja. Kabupaten Banyumas hanya memiliki 1 instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yang memerlukan revitalisasi. Pemerintah Kabupaten Banyumas tengah menata kembali pengelolaan air limbah, mulai dari kelembagaan hingga infrastruktur pendukungnya. Instalasi pengolahan lumpur tinja yang ada saat ini seluas 0,25 Ha dengan kapasitas tampung sebanyak 23 m3/hari. Kegiatan penyedotan tinja masih belum optimal yaitu sebanyak ± 250 KK/tahun. 75 Sedangkan untuk sarana angkut/truk tinja masih terbatas yaitu 2 unit milik Pemerintah Kabupaten Banyumas dan 4 unit yang terdaftar milik swasta. Perkembangan capaian rumah tangga berakses sanitasi berdasarkan stbm.org adalah sebagai berikut: Tabel 2.42 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 No Tahun Jumlah KK Data aktual ter-entry / Data di BPS) Kemajuan JSP % Akses JSP JSSP % Akses JSSP Sharing % Akses Sharing BABS % Akses BABS % Akses Progres 1 2016 480421/475688 253720 53.05 19157 4.01 33371 7.42 174173 35.51 64.49 2 2017 492702/475688 285090 57.76 29026 5.75 50977 10.37 127609 26.12 73.88 3 2018 491040/475688 305521 61.55 34437 6.57 62224 12.25 88858 19.63 80.37 4 2019 502023/475688 337400 66.02 32937 6.64 66584 13.27 65102 14.07 85.93 5 2020 513902/475688 348776 67.53 35006 6.92 73930 14.32 56190 11.23 88.77 Sumber: http://monev.stbm.kemkes.go.id/monev, 2020 Jalan Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 620/302/Tahun 2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan di Kabupaten Banyumas Sebagai Ruas-Ruas Jalan Kabupaten menambah panjang jalan kabupaten yang semula sepanjang 804,784 Km menjadi 1.508 Km. Penambahan tersebut berasal dari ruas jalan desa yang menghubungkan antar desa yang kemudian diserahkan kewenangannya menjadi jalan kabupaten. Namun demikian jalan tersebut memiliki jenis permukaan yang berbeda- beda. Berikut jalan kabupaten berdasarkan permukaannya dan gambar jaringan jalan kabupaten di Kabupaten Banyumas. Tabel 2.43 Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaan Tahun 2020 (Km) Total Panjang Jalan Aspal/Penetrasi/ Macadam Hotmix Perkerasan Beton Telford/ kerikil Tanah /Belum Tembus 1.508,00 707,482 558,630 31,830 197,033 13,025 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2020 76 Gambar 2.38 Peta Jaringan Jalan Kabupaten Banyumas Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2020 Pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sampai dengan tahun 2020 terus berupaya meningkatkan kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Banyumas. Peningkatan kondisi jalan dan jembatan menjadi prioritas untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat, menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Di Kabupaten Banyumas terdapat 915 jembatan dengan total panjang 7.665,57 m. Jembatan kondisi baik dapat dilihat apabila keempat komponen konstruksi dalam kondisi baik. Kondisi konstruksi jembatan di Kabupaten Banyumas sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.44 Kondisi Jembatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Konstruksi Kondisi (Ruas) Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Rusak Berat Bangunan Atas 756 15 79 40 25 Bangunan Bawah 765 17 82 37 14 Pondasi 770 73 - 41 31 Lantai 694 19 124 59 19 Kondisi Secara Umum 720 18 138 0 39 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2020 77 Tabel 2.45 Data Jembatan di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Lebar Kriteria Lebar Jembatan Kondisi (Ruas) Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Rusak Berat Jumlah Jembatan < 2.5 M (Sangat Sempit) 47 0 9 0 47 56 Jembatan 2.5 < 3.5 M (Sempit) 78 8 15 4 78 105 Jembatan 3.5 < 5 M (Sedang) 264 5 57 24 264 350 Jembatan > 5 (Lebar) 331 5 57 11 331 404 JUMLAH 720 18 138 39 720 915 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2020 Tabel 2.46 Kondisi Jalan di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 Uraian Capaian (%) 2016 2017 2018 2019 2020 Panjang Jalan Kabupaten (km) 1.508 1.508 1.508 1.508 1.508 Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik 30,28% 34,96% 35,47% 37,87% 47,52% 456,615 km 527,259 km 534,927 km 571,032 km 716,511 km Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi sedang (%) 21,42% 20,95% 23,53% 25,83% 28,76% 323,007 km 315,887 km 354,765 km 389,525 km 433,731 km Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi rusak (%) 48,30% 44,09% 41,00% 36,30% 23,72% 728,378 km 664,854 km 618,308 km 547,440 km 357,758 km Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2020 Jasa Konstruksi Dalam rangka pelaksanaan sub urusan jasa konstruksi Pemerintah Kabupaten Banyumas menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi. Dalam kurun waktu 2018-2020 telah memberikan pelatihan sertifikasi kompetensi kepada 804 tenaga terampil konstruksi, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.47 Sertifikasi/Pelatihan Tenaga Konstruksi Tahun 2018-2020 No Jenis Sertifikasi KODE UNIT KOMPETENSI 2018 2019 2020 1 Tukang Pasang Batu (Tukang Bangunan Umum) TA 005 181 480 2 Pelaksana Jembatan TS044 19 3 Pelaksana Jalan TS045 42 4 Pelaksana Saluran Irigasi TS031 25 5 Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung TS051 24 6 Supervisor K3 TL010 33 7 Bimbingan Teknis Administrasi Teknis Penyedia Jasa Jumlah 181 541 82 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2020 78 Tata Ruang Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 11 Ayat 2, pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten. Penataan tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kebupaten. Fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota di antaranya adalah:
47. 1.Acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten atau kota.
48. 2.Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.
49. 3.Acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
50. 4.Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten atau kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
51. 5.Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten atau kota.
52. 6.Acuan dalam administrasi pertanahan. Berdasarkan hal tersebut, tata ruang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak swasta maupun masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja tahunan pemerintah daerah, rencana tata ruang menjadi pedoman dalam menentukan lokus suatu rencana pembangunan. Rencana pembangunan yang dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan rencana pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, lokasi peruntukannya telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Banyumas. Beberapa contoh diantaranya adalah pengembangan obyek Wisata Baturraden yang berada pada peruntukan Kawasan Pariwisata, pembangunan Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto yang berada pada peruntukan Kawasan Permukiman Perkotaan, pembangunan dan pengembangan beberapa pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas yang seluruhnya berada pada peruntukan Kawasan Permukiman Perkotaan, pembangunan dan pengembangan beberapa Puskesmas yang seluruhnya berada pada peruntukan Kawasan Permukiman Perkotaan, rencana pembangunan perkantoran Pemda terpadu yang lokasi rencana pada peruntukan Permukiman Perkotaan, dan lain sebagainya. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Kabupaten Banyumas juga diterapkan dalam pemberian izin-izin pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan oleh pemeritah provinsi, pusat, swasta maupun masyarakat. Beberapa contohnya antara lain adalah pembangunan Kebun Raya Baturraden yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berada pada peruntukan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, pembangunan pabrik semen oleh 79 perusahaan swasta di Kecamatan Ajibarang berada pada peruntukan Kawasan Peruntukan Industri, pembangunan pusat perbelanjaan berupa Mal yang dilaksanakan oleh swasta pada peruntukan Kawasan Permukiman Perkotaan, pengembangan perumahan oleh developer yang seluruh perizinannya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas berada pada peruntukan Kawasan Permukiman Perkotaan, dan lain sebaginya. Perangkat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kabupaten Banyumas telah memiliki regulasi rencana tata ruang melalui Perda Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031, dan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto Tahun 2019-2039. Sebagai salah satu regulasi yang diacu dalam proses perizinan, Rencana Tata Ruang memiliki peranan yang sangat penting. Perda RTRW Kabupaten Banyumas saat ini masih dirasa kurang memadai dalam acuan perizinan berinvestasi, karena sifat dan skalanya yang masih makro dan belum detail menunjukan zona sesuai kondisi eksisting lapangan. Pengembangan kawasan peruntukan industri dalam Perda RTRW saat inipun belum mampu menarik banyak investor karena lahannya yang kurang diminati. Di sisi lain, laju alih fungsi lahan pertanianpun masih cukup tinggi, hal ini dikarenakan RTRW Kabupaten Banyumas yang sifatnya makro tersebut secara hukum masih memiliki celah dalam penafsiran pemanfaatan lahan pertanian maupun permukiman. Untuk mengatasi beberapa hal ditas sangat diperlukan regulasi yang sifatnya lebih rinci, dalam hal ini adalah RDTR. Penyusunan RDTR di Kabupaten Banyumas harus diperbanyak untuk memberikan kepastian hukum peruntukan tata ruang pada setiap kawasan. Revisi Perda RTRW Kabupaten Banyumas sebagai upaya penyempurnaan Perda RTRW yang sekarang berlaku, saat ini sudah dilaksanakan dan masih berproses di tingkat provinsi. Sebagai upaya mendukung pertumbuahan ekonomi melalui penanaman investasi di Kabupaten Banyumas, optimalisasi pengembangan kawasan peruntukan industri dan pengendalian alih fungsi lahan, revisi RTRW dan penetapan RDTR sebagai acuan perizinan perlu dilaksanakan percepatan, agar bisa mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Banyumas dan mendukung kawasan pengembangan prioritas nasional, khususnya Kawasan Brebes-Tegal- Pemalang. 2.3.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dukungan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan kebutuhan perumahan masih terbatas, terutama dalam penyediaan akses kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman dalam RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. 80 Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi antara lain: penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG), penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota, penyelenggaraan PSU perumahan, serta sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil. Sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Banyumas terdapat backlog rumah sebanyak 153,904 unit. Berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyumas 2020 yang disusun dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020 89,59% rumah tangga di Kabupaten Banyumas telah memiliki rumah. Meskipun tingkat kepemilikan rumah tinggi, dari aspek kelayakan masih terdapat rumah tidak layak huni dan rumah tanpa akses air minum dan sanitasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh telah dilaksanakan identifikasi permukiman kumuh yang ditetapkan menjadi Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 660/630 Tahun 2020 tentang Lokasi dan Luasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan keputusan Bupati tersebut luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Banyumas adalah 115,7 Ha. Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu tujuan SDGs/TPB yaitu Tujuan 11 Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan. Salah satu parameter kumuh adalah banyaknya rumah layak huni. Rasio rumah layak huni menjadi indikator SDGs/TPB Tujuan 11 Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan, Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar permukiman, serta merata kawasan kumuh. Jumlah RTLH di Kabupaten Banyumas berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 adalah 116.677 unit. Sampai dengan tahun 2020 sudah tertangani 90.833 unit RTLH yang belum ditangani. Tingginya penduduk miskin merupakan akar permasalahan tingginya jumlah RTLH di Kabupaten Banyumas. Penduduk miskin memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya produktivitas sehingga penghasilan juga rendah, serta kepemilikan aset. 81 Tabel 2.48 Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni dan Lingkungan Kumuh Perkotaan Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 No. Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
53. 1.Rasio rumah layak huni (%) 88,12 88,70 76,30* 78,47* 78,76
54. 2.Persentase Lingkungan Pemukiman kumuh perkotaan (%) 6,52 6,34 8,69* 7,84* 7,8 Sumber : Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2020 * : Terdapat perubahan data dasar 2.3.1.5. Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kondisi ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat yang kondusif merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Ketentraman, ketertiban umum, dan serta perlindungan masyarakat yang kondusif akan memberikan kenyamanan dan kepastian dalam berinvestasi dan berusaha. Indikator untuk mengukur ketentraman dan ketertiban, serta perlindungan masyarakat antara lain cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas). Jumlah Linmas di Kabupaten Banyumas adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.49 Jumlah Linmas di Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2020 Linmas Tahun 2017 2018 2019 2020 Laki-laki (orang) 10.276 10.296 10.320 10.320 Perempuan (orang) 147 151 149 149 Jumlah (orang) 10.423 10.447 10.469 10.469 Sumber: Data dan Informasi Kabupaten Banyumas, 2017-2020 Upaya menciptakan rasa tentram dan aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Terciptanya dan terpenuhinya rasa tentram dan aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Ketentraman, keteritban, dan keamanan adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah yang disertai dengan kesadaran masyarakat untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Berdasarkan peraturan daerah tersebut Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum bertujuan untuk: menciptakan 82 suatu situasi dan kondisi yang kondusif dan dinamis agar Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan pekerjaannya secara aman, tenteram, tertib dan teratur, mencegah dan menanggulangi adanya gangguan terhadap ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, serta menanggulangi dan meniadakan adanya gangguan yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan. Penanggulangan bencana Dalam hal wilayah kebencanaan Kabupaten Banyumas memiliki potensi bencana antara lain gunung berapi, tanah longsor, dan puting beliung. Berdasarkan analisis kajian lingkungan hidup startegis RPJMD Kabupten Banyumas tahun 2018-2023, 50,71% luas wilayah Kabupaten Banyumas berada pada jasa ekosistem perlindungan pencegahan bencana kelas rendah, dan 51,53% luas wilayah berada pada jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir bencana kelas rendah. Dari analisis tersebut diketahui kerentanan desa-desa di Kabupaten Banyumas terhadap perubahan iklim yaitu: bahwa 6 desa pada kategori tidak rentan, 85 desa kurang rentan, dan 225 agak rentan. Hal ini memberikan gambaran resiko bencana di wilayah Kabupaten Banyumas, Kondisi wilayah yang rawan bencana tersebut belum didukung dengan ketersediaan dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB). Kinerja penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas terkait Peningkatan Mitigasi bencana, meliputi: Sosialisasi kebencanaan pada masyarakat; Penayangan iklan layanan kebencanaan melalui media elektronik, radio, website; Pemasangan EWS dan rambu evakuasi; Latihan dan simulasi kebencanaan; Penyusunan dokumen rekontijensi banjir, longsor, erupsi gunung berapi; Kerjasama Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bersama Pemerintah Daerah/Kabupaten pada daerah perbatasan. Terkait dengan penanganan darurat bencana dilakukan melalui pelayanan penanganan darurat dan evakuasi serta pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Penanganan pasca bencana dilakukan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana dan pemulihan kembali dampak bencana/pasca bencana. Dalam rangka peningkatan pelayanan, Badan Penanggulangan bencana menjalin kerjasama antar pemangku kepentingan dan stakeholder dalam penanggulangan bencana, penyediaan kebutuhan peralatan yang memadai dan kompetensi sumber daya manusia penanggulangan bencana. Seluruh kinerja penanggulangan bencana sesuai dengan SPM sudah dilaksanakan 100% namun pada rasio pengurangan resiko bencana baru mencapai 30%, persentase kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana 3,7%, dan persentase SDM dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana baru mencapai 25%. Rincian kinerja bidang penanggulangan bencana Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.50 Perkembangan Indikator Kinerja Kebencanaan Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase kejadian bencana tertangani dengan cepat dan tepat (%) 100 100 100 100 100 83 Rasio pengurangan risiko bencana (%) 29 29 30 30 30 Prosentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%) 100 100 100 100 100 Informasi peta rawan bencana (%) 100 100 100 100 100 Prosentase kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana (%) 0 0 0 0 3,7 Persentase SDM dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (%) 25 25 25 25 25 Prosentase kejadian bencana tertangani dengan cepat dan tepat (%) 100 100 100 100 100 Sumber: BPBD Kabupaten Banyumas, 2020 Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan kebakaran Penangan kebakaran dilaksanakan oleh Unit Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas. Unit Pemadam Kebakaran memiliki tugas untuk pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran, dan penanggulangan kebakaran. Luas wilayah Kabupaten Banyumas menjadi tantangan dalam pelayanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan kebakaran. Unit Pemadam Kebakaran memiliki beberapa pos pelayanan di beberapa kecamatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya. Pos Pemadam Kebakaran tersebut berada di Kecamatan Kembaran, Kecamatan Kemranjen, dan Kecamatan Wangon. Kinerja Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan kebakaran di Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 telah tercapai 100 % hanya Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK). Dimana wilayah Kabupaten Banyumas yang cukup luas dan baru terdapat 4 wilayah pos pemadam kebakaran. Tabel 2.51 Perkembangan Indikator Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan kebakaran di Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 No. Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Cakupan Bencana Kebakaran (%) 53 39,83 100 100 100 2 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%) 100 100 100 100 100 3 Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (%) 39,83 39,83 39,83 53,11 53 Sumber: Satpol PP Kabupaten Banyumas, 2020 2.3.1.5. Sosial 84 Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat dan diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial diantaranya kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan mengembangkan kemampuan dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial/PSKS) untuk menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Selain itu, perlu menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial, advokasi, dan sinergi untuk mendukung penanganan permasalahan sosial. Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau sesuai Permensos Nomor 16 Tahun 2019 disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan salah satu permasalahan sosial di Kabupaten Banyumas. Secara umum jumlah PPKS menurun hanya ada kenaikan sedikit pada jumlah lanjut usia terlantar. Meskipun demikian kedepan penanganan kasus penyandang masalah sosial tetap menjadi prioritas, sebab berpotensi menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Perkembangan jumlah PMKS atau yang sekarang disebut dengan PPKS Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.52 Perkembangan Jumlah PMKS/PPKS di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 No Jumlah PMKS/PPKS Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Anak Balita Terlantar (orang) 221 244 90 72 17 2 Anak terlantar (orang) 895 1030 559 504 94 3 Anak nakal (orang) 29 57 69 18 6 4 Anak jalanan (orang) 93 61 61 65 7 5 Anak cacat (orang) 1310 1252 938 891 778 6 Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) (orang) 2686 3389 2819 2333 716 7 Wanita yang menjadi Korban Tindak Kekerasan (orang) 5 4 5 4 8 Lanjut Usia terlantar (orang) 2623 3974 2643 2667 1033 9 Penyandang Cacat (orang) 5116 5288 5670 5639 2702 10 Tuna Susila (orang) 220 238 72 74 9 11 Pengemis (orang) 140 139 131 111 22 12 Gelandangan (orang) 20 20 156 90 15 13 Korban Penyalahgunaan NAPZA (orang) 29 17 24 22 15 85 No Jumlah PMKS/PPKS Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 14 Korban Bencana Alam (orang) 148 204 103 97 9 15 Komunitas Adat Terpencil (KK) 2 1 0 0 0 16 Pemulung (orang) 389 464 287 249 136 17 Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) (orang) 4 3 0 0 0 18 Korban Trafficking (orang) 6 0 5 4 6 19 Fakir Miskin (orang) - - - - 101234 20 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (orang) - - - - 6 21 Korban Bencana Sosial (orang) - - - - 0 22 Kelompok Minoritas / Waria (orang) - - - - 0 23 Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP) (orang) - - - - 97 24 Korban Tindak Kekerasan (orang) - - - - 1 25 Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) (orang) - - - - 3 26 Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (orang) - - - - 5 Jumlah (orang) 15,952 18,402 15,650 14,859 105,293 Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 2020 Jumlah PMKS/PPKS tahun 2016-2019 sebanyak 14.859 dengan 18 komponen dan di tahun 2020 sebanyak 105.293 dengan 26 komponen sesuai dengan hasil Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) atau sekarang disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Jawa Tengah kenaikan jumlah PMKS/PPKS di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 dikarenakan adanya tambahan komponen perhitungan PMKS/PPKS. Peran masyarakat dan lembaga masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial ditunjukan dengan bertambahnya sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, yang hingga tahun 2020 meningkat menjadi 25 panti. Tabel 2.53 Sarana Sosial di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
55. 1.Panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 15 23 23 25 25 2 Rumah Singgah 1 1 1 1 1 Sumber: Dinsospermades Kabupaten Banyumas, 2019 Sinergi dalam penanganan masalah sosial antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat sebagai tanggung jawab sosial diwujudkan dalam Penanganan Cepat, Tanggap dan Tuntas dalam pendampingan Warga Miskin Penderita Sakit Kronis (Pattas Sosial Mitra Kurir Langit). Pattas Sosial Mitra Kurir Langit dilatarbelakangi permasalahan kemiskinan yang kompleks dan jumlah penduduk miskin yang tinggi di Kabupaten Banyumas. Kemiskinan kerap kali menghalangi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Sosial 86 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat inovasi penanganan permasalahan sosial berbasis kemitraan. Pattas Sosial Mitra Kurir Langit ini bertujuan untuk memberikan pendampingan secara cepat, tanggap, dan tuntas kepada warga miskin yang menderita sakit kronis. Inovasi ini melayani dari kendala maupun hambatan penyiapan administrasi kependudukan, jaminan kesehatan, biaya saat menunggu di rumah sakit, biaya transportasi ambulans, biaya rumah singgah pasien, pendampingan sosial dan psikososial, kebutuhan dasar makan minum, serta pendampingan pasca-perawatan dari rumah sakit. Inovasi pelayanan sosial tersebut menumbuhkembangkan relawan sosial dan komunitas sosial di masyarakat untuk meningkatkan kepeduliannya membantu warga miskin. Masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman warga miskin untuk mengurus administrasi kependudukan, kesehatan, transportasi, akses bantuan sosial, rumah singgah pasien, dapat dibantu oleh anggota Pattas Sosial Mitra Kurir Langit. Masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan Pattas Sosial Mitra Kurir Langit sangat terbantu dari sisi biaya pengobatan, transportasi ambulans, perawatan pada pasca rumah sakit dan kebutuhan dasar lainnya. Keberhasilan inovasi ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penerima manfaat penderita sakit kronis sebanyak 127 orang pada tahun 2018, yang awalnya hanya sebanyak 15 orang tahun 2016 dan 80 orang pada tahun 2017. Indikator sinergitas dalam inovasi ini terus meningkat dengan bertambahnya jumlah anggota pada posisi April 2019 sebanyak 139 anggota. Permasalahan sosial lainya di Kabupaten Banyumas adalah banyaknya penyandang disabilitas yang tidak memiliki keterampilan dan pekerjaan tetap menyebabkan mereka belum mandiri, sehingga kerap memilih untuk mengemis atau mengamen di jalan. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Banyumas menciptakan inovasi pelayanan publik Gerbang Penyandang Disabilitas Sukses atau Gendis. Melalui program Gendis, penyandang disabilitas diberi bekal keterampilan, dibina hingga menjadi mandiri dan memiliki jiwa wirausaha. Dimulai sejak tahun 2016, Gendis memberikan pembinaan dan bimbingan keterampilan. Pembekalan keterampilan ini merupakan upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan diskriminasi dalam peluang pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang selama ini menyebabkan pengangguran. Selain itu, dengan adanya peran dari pihak swasta, organisasi masyarakat, serta paguyuban penyandang disabilitas yang diajak sinergi dan kolaborasi, maka dapat mengeliminasi cara pandang yang tidak benar terhadap penyandang disabilitas. Gendis menjadi wadah bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk dapat mempercepat penanganan permasalahan dari penyandang disabilitas dalam usia produktif dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 87 2.3.2.1. Tenaga Kerja Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian. Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut: Penduduk Usia Kerja (PUK) Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) berdasarkan aktivitas utamanya menjadi dua kelompok yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dilihat dari komponennya, angkatan kerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja (penganggur terbuka). Pertumbuhan angkatan kerja memiliki arah yang sama dengan pertumbuhan penduduk, akan tetapi pertumbuhan penciptaan kesempatan kerja baru umumnya lebih lambat. Hal ini mengakibatkan tidak semua angkatan kerja dapat terserap oleh lapangan kerja. Ketidakseimbangan antara supply dan demand tenaga kerja sehingga terjadilah pengangguran. Jumlah penduduk usia kerja (PUK) di Kabupaten Banyumas selama periode 2016-2020, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tabel 2.54 Banyaknya Penduduk Usia Kerja Menurut Karakteristik Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas, 2016-2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Angkatan Kerja NA 823 279 863.224 868.553 877.555 Bekerja NA 785 231 827.086 832.017 824.866 Pengangguran NA 38 048 36.138 36.536 52.689 Bukan Angkatan Kerja NA 439 640 415.642 425.859 438.944 Sekolah NA 107 632 98.634 92.940 94.202 Mengurus Rumah Tangga NA 262 746 265.411 278.936 282.836 Lainnya NA 69 262 51.597 53.983 61.906 Jumlah 1.278.866 1.294.412 1.316.499 Sumber: BPS, 2016-2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja (labor supply) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. TPAK Kabupaten Banyumas pada periode 2016 hingga 2020 menunjukkan angka yang fluktuatif, sebagaimana gambar berikut: 88 Gambar 2.39 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2020 Penduduk usia kerja atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Banyumas tahun 2020 tercatat sebanyak 1.316.499 jiwa. Dari jumlah tersebut, 66,66 persen merupakan penduduk angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) sedangkan sisanya sebesar 33,34 persen merupakan penduduk bukan angkatan kerja (bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya). TPAK Kabupaten Banyumas tahun 2020 menunjukkan angka 66,66 persen yang artinya bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 67 orang termasuk penduduk yang aktif secara ekonomi. Jika dipilah menurut jenis kelamin, hasil Sakernas 2020 menunjukkan bahwa TPAK laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan yaitu 81,78 untuk laki-laki dan 51,74 untuk perempuan. Dalam urusan Tenaga Kerja, terdapat permasalahan dimana besaran pencari kerja terdaftar dan ditempatkan masih rendah dimana pada tahun 2020 sebesar 48,75% menurun jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 71,02%. Dimana tahun 2020 terdapat 10.559 pencari kerja dan di tahun 2019 terdapat sebanyak 14.972 pencari kerja. Masih rendahnya penyelesaian kasus dengan perjanjian kerjasama juga masih ada dengan capaian tahun 2020 sebesar 54,54% dan menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 75%. Hal ini dikarenakan pandemi covid-19 yang menjadikan Pemerintah Kabupaten Banyumas harus melakukan refocusing anggaran untuk menangani pandemi tersebut. Sehingga banyak program dan kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah target yang sudah ditetapkan. Kewenangan Pemerintah Kabupaten bidang tenaga kerja meliputi sub urusan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan hubungan industrial. Untuk melaksanakan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja Kabupaten Banyumas telah memiliki Balai Latihan Kerja untuk pelaksanaan pelatihan antara lain: pelatihan menjahit, las, teknisi handphone, otomotif sepeda motor, prosesing hasil pertanian/pembuatan aneka kue, menjahit garmen, tata rias pengantin, dan tata kecantikan. 2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. 2016 2017 2018 2019 2020 TPAK 62.68 65.19 67.74 67.34 66.66 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 89 Capaian pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Banyumas dapat diketahui dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. Nilai IPG Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2016-2020 selalu mengalami peningkatan. IPG Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 sebesar 88,27 lebih rendah dari Jawa Tengah sebesar 92,18 dan berada di peringkat ke-4 jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar. Hal ini menunjukan lebih kecil peran perempuan di Kabupaten Banyumas walaupun setiap tahun mengalami peningkatan. Perbandingan IPG Kabupaten Banyumas, Kabupaten lain dan Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan pada grafik di bawah ini. Gambar 2.40 Perbandingan IPG Kabupaten Banyumas, Kabupaten Lain dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 Sumber : BPS, Tahun 2020 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang tersusun dari beberapa variable yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. IDG mempunyai kegunaan untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci pada partisipasi ekonomi dan politik, serta pengambilan keputusan. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2015–2019 mengalami fluktuasi. IDG Kabupaten Banyumas di tahun 2019 sebesar 71,92 lebih rendah dari Jawa Tengah sebesar 72,18 Bila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar di Jawa Tengah, IDG Kabupaten Banyumas menempati peringkat ke-2 dari 4 kabupaten. Capaian IDG Jawa Tengah dengan Kabupaten Banyumas dapat digambarkan pada grafik dibawah ini: 90 Gambar 2.41 Capaian IDG Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten sekitar di Barlingmascake Tahun 2015–2019 Sumber : BPS, 2019 Nilai IDG yang masih rendah disebabkan beberapa permasalahan antara lain rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan eksekutif, rendahnya sumbangan perempuan dalam ekonomi rumah tangga dan sebagian perempuan sebagai pekerja domestik (ibu rumah tangga). Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas cenderung meningkat. Banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas pada tabel berikut: Tabel 2.55 Banyaknya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kecamatan Di Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2020 (kasus) No. Kecamatan Kekerasan Terhadap Perempuan Kekerasan Terhadap Anak 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 1 Lumbir - - - - - 1 1 2 Wangon - - 1 1 2 1 1 3 3 Jatilawang - - - - - 2 2 4 Rawalo - - - - 1 - - 5 5 Kebasen - - 1 - 2 - 1 1 6 Kemranjen - - - - - - 2 7 Sumpiuh 1 - - - - 2 7 3 8 Tambak - - - - 2 1 1 1 9 Somagede - - - - - 1 1 1 10 Kalibagor 1 - - 1 2 5 2 1 11 Banyumas - 3 - - 2 5 3 - 12 Patikraja - 1 1 1 - 3 2 2 13 Purwojati - - 1 - - 1 - 2 14 Ajibarang - - - - 1 2 4 1 15 Gumelar - - - - - 4 2 - 16 Pekuncen - - - 1 1 3 2 3 91 No. Kecamatan Kekerasan Terhadap Perempuan Kekerasan Terhadap Anak 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 17 Cilongok - - - 1 1 3 5 3 18 Karanglewas 1 3 2 - 2 17 1 1 19 Kedungbanteng - - - 1 - 4 - 2 20 Baturraden - 1 1 2 3 12 6 5 21 Sumbang - 2 3 - 10 1 3 22 Kembaran 2 2 3 1 - 4 2 1 23 Sokaraja 2 3 1 2 2 5 3 6 24 Purwokerto Selatan - 3 2 - 6 7 7 5 25 Purwokerto Barat 2 2 - 1 - 10 7 5 26 Purwokerto Timur 1 1 1 2 1 4 2 2 27 Purwokerto Utara 3 1 1 3 1 5 4 6 Jumlah 13 22 18 17 29 112 71 62 Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2020 Untuk penanganan korban kekerasan di Kabupaten Banyumas telah terdapat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten sebanyak 27 unit. 2.3.2.3. Pangan Kabupaten Banyumas telah menyusun regulasi ketahanan pangan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan. Tujuan penyelenggaraan Ketahanan Pangan adalah a) meningkatkan produksi pangan Daerah; b) meningkatkan keanekaragaman pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi masyarakat; c) mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; d) mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang rawan pangan dan gizi; e) meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan; f) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, higienis dan bergizi seimbang; g) meningkatkan kesejahteraan bagi petani, peternak, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan h) melindungi dan mengembangkan produksi pangan dan industri pengolahan pangan Daerah. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketahanan Pangan meliputi: perencanaan pangan, kelembagaan, ketersediaan pangan, cadangan pangan, keterjangkauan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman pangan, konsumsi pangan dan gizi, keamanan pangan, sistem informasi pangan, penelitian dan pengembangan pangan, pengawasan dan pembinaan, peran serta masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas masih banyak upaya yang harus dilakukan, terutama terkait perencanaan pangan, 92 pembentukan cadangan pangan daerah, penanganan daerah rawan pangan, serta pengembangan sistem informasi pangan dan gizi. Sesuai peraturan daerah Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah menyelenggarakan cadangan pangan pemerintah yang meliputi pengadaan, pengelolaan, penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah. Kabupaten Banyumas belum memiliki cadangan pangan pemerintah daerah. Cadangan pangan yang ada di Banyumas baru ada yang dikelola masyarakat sebanyak 30 lumbung pangan dan yang dikelola Lembaga Usaha Pangan sebanyak 11 lumbung pangan dengan kapasitas rata2 40 ton beras, sedangkan pemerintah memiliki gudang cadangan pangan pemerintah dengan kapasitas 100 ton beras namun belum beroperasi. Ketersediaan pangan mencerminkan pangan yang tersedia untuk dikonsumsi masyarakat sebagai produksi daerah dengan mempertimbangkan penggunaan untuk bibit/benih, industri, kehilangan/susut, ekspor dan stok ditambah impor dan Kabupaten. Produktivitas tanaman pangan utama untuk ketersediaan pangan adalah sebagai berikut: Tabel 2.56 Produksi Tanaman Pangan Utama Kabupaten Banyumas No Produksi (Ton) Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Tanaman Padi 384.942,84 388.194,34 370.946,91 409.053,81 368.957,25 371.827,51 2 Tanaman Jagung 19.498,04 18.422,81 25.992,20 25.397,44 34.052,33 31.784,58 3 Tanaman Kedelai 1.628,00 712,43 1.562,01 3.426,95 1.124,06 298,51 Sumber: Dinpertan KP Kabupaten Banyumas, 2020 Hasil analisis daya dukung pangan/indeks daya dukung lahan untuk pangan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 diketahui bahwa daya dukung lahan untuk pangan di Kabupaten Banyumas tahun 2019 sebesar 1,42 dengan kondisi surplus 76.304 ton. Sebagian besar daya dukung pangan di Kabupaten Banyumas dalam kondisi sedang atau bersyarat. Terdapat 5 kecamatan yang masuk dalam status terlampaui yaitu 4 kecamatan Purwokerto dan Kecamatan Banyumas yang mana kebutuhan lebih besar dari ketersediaannya. Kecamatan paling tinggi yang memiliki nilai daya dukung pangan adalah Kecamatan Tambak dengan nilai 2,71. Daya dukung pangan tersebut dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras di Kabupaten Banyumas, dengan rumus jumlah produksi beras per tahun dibagi dengan jumlah konsumsi beras per tahun. Kawasan pertanian di Kabupaten Banyumas mencakup Kawasan pertanian lahan basah kurang lebih 32.310 Ha dan Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 13.623 Ha. Kawasan lahan basah 93 terdapat di wilayah Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Patikraja, dan Kecamatan Wangon. Sementara itu kawasan lahan kering terdapat di Wilayah Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Karanglewas, dan Kecamatan Tambak. Dengan potensi tersebut diharapkan hasta krida Bupati Banyumas untuk peningkatan produksi padi akan dapat terwujud. Pemenuhan pangan tidak hanya dilihat pada aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitasnya, termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Konsumsi pangan yang beragam sangat penting karena tubuh memerlukan 45 jenis zat gizi yang dapat diperoleh dari berbagai jenis makanan dan minuman. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Sedangkan di tingkat keluarga dan individu, asupan makanan sesuai prinsip konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dapat diketahui dengan melakukan penilaian konsumsi pangan, melalui pendekatan penghitungan porsi. Dalam Undang-Undang Pangan disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai, komposisi, pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator Pola Pangan Harapan (PPH). Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Skor pola pangan harapan Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 sebagaiman gambar berikut: 94 Gambar 2.42 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2016 – 2020 Sumber: Dinas Pertanian dan KP Kab. Banyumas, 2020 2.3.2.4. Pertanahan Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanahan fokus pada penataan penguasanaan tanah milik pemerintah Kabupaten Banyumas. Namun demikian bukan berarti Pemerintah Kabupaten Banyumas tidak mendukung Program Prioritas Nasional dalam RPJMN 2014-2019 berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dukungan pemerintah Kabupaten Banyumas diwujudkan dengan menyediakan peralatan dan sumber daya. Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilatarbelakangi banyaknya sengketa atas tanah dikarenakan belum adanya kepastian hukum atas tanah. Lambannya proses pembuatan sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas kepemilikan tanah menjadi perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa PTSL. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu sertifikat tesebut dapat menjadi modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Kabupaten Banyumas mempunyai luas wilayah 132.759 Ha dengan jumlah bidang tanah kurang lebih 1.076.945 (NOP tahun 2019) 2016 2017 2018 2019 2020 Skor Pola Pangan Harapan 90.00 90.01 90.20 90.80 93.10 88.00 88.50 89.00 89.50 90.00 90.50 91.00 91.50 92.00 92.50 93.00 93.50 95 bidang. Dari jumlah tersebut bidang tanah yang terdaftar baru 426.385 bidang (40 %), dan belum terdaftar sebanyak 650.560 bidang (60%). PTSL menjadi program strategis untuk meningkatkan pendaftaran bidang tanah. Tabel 2.57 Perkembangan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Banyumas 2017 2018 2019 Peta Bidang Tanah (PBT) 24.066 61.400 83.000 Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) 21.500 50.150 59.000 Sumber: Kantor ATR/BPN Kabupaten Banyumas 2020 Tahun 2020 PTSL di Kabupaten Banyumas mentargetkan 80.000 peta bidang tanah, dan 79.000 SHAT. Jumlah peta bidang tanah tersebut terdiri dari 10.000 partisipatif dan 70.000 bidang non partisipatif. Untuk SHAT terdiri atas 8.750 bidang SHAT Partisipatif, dan SHAT Non Partisipatif 70.250 bidang, pada 58 desa dan 19 kecamatan. Dengan target tersebut Kabupaten Banyumas menjadi wilayah dengan target PTSL terbesar di Jawa Tengah. Diharapkan pada tahun 2023 semua bidang tanah sudah terdaftar atau bersertifikat, dengan target per tahun atau kurang lebih 156.685 bidang per tahun. 2.3.2.5. Lingkungan Hidup Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas ditunjukan dengan indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Pada tahun 2020 terdapat metode analisis IKLH baru yang berbeda dengan yang digunakan pada tahun 2019. Tabel berikut membandingkan target dan hasil analisis kualitas lingkungan hidup dengan 2 metode yang berbeda. Tabel 2.58 Target dan Realisasi Indek Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2020 Indikator 2019 2020 Target Realisasi metode awal Realisasi metode baru Target Realisasi metode awal Realisasi metode baru IKA 54.20 34.67 38.67 54.40 59.33 49.33 IKU 83.10 82.71 82.71 83.20 85.07 85.07 IKTL 56.50 73.52 38.52 56.50 66.81 42.32 IKLH 63.79 64.62 55.85 63.88 70.04 62.27 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, 2021 96 Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Banyumas tahun 2020 dengan metode baru adalah 62.27, hal ini berarti bahwa kualitas lingkungan hidup dalam kategori cukup baik. Selanjutnya berdasarkan kajian KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 status lingkungan Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada matriks berikut. Tabel 2.59 Status Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas NO. SUMBER DAYA ALAM/ DDTLH STATUS KETERANGAN A KAPASITAS DAYA DUKUNG & DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP A.1 Daya Dukung Air Permukaan ● Kebutuhan air (domestik, industri dan pertanian) mencapai 1.031,41 juta m3/tahun ● Potensi ketersediaan air permukaan sebesar 1.303,19 juta m3/tahun ● Daya Dukung Air Permukaan sebesar 1,26 dengan status sedang (bersyarat) ● Secara total masih mencukupi, beberapa daerah yang rendah di Kembaran, Sokaraja, Rawalo, Jatilawang dan Tambak ● Adanya ancaman kekeringan di musim kemarau pada pertanian dan masyarakat di kecamatan yang DDAir rendah ● Kecenderungan penurunan daya dukung air akan terus terjadi sampai 2023 ● Keterbatasan ketersediaan air berpengaruh pada kualitas sanitasi masyarakat serta produktivitas pertanian A.2 Daya Dukung Pangan Pokok ● Produksi beras 256.639 ton/tahun ● Kebutuhan mencapai 180.335 ton beras ● Daya Dukung Pangan Pokok 1,42 dalam status sedang (bersyarat) ● Ketersediaan pangan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kab. Banyumas dan masih memiliki cadangan ● Meskipun ada kecenderungan penurunan daya dukung pangan sampai 2023 tetapi tetap surplus ● Kawasan perkotaan Purwokerto dan Kec. Banyumas memiliki DD Pangan rendah karena rendahnya lahan pertanian A.3 Daya Dukung Lahan Terbangun ● Daya Dukung Lahan Terbangun 2,69 dengan status sedang ● Kawasan perkotaan dalam kondisi rendah ● Masih banyaknya kawasan hutan dan daerah pegunungan yang menjadi kawasan lindung ● Masih tersedia kawasan pengembangan lahan terbangun di luar perkotaan ● Kecenderungan turun pada tahun 2023 A.4 Daya Dukung Lingkungan ● Komposisi 30% DD Air + 30% DD Terbangun + 40% DD Pangan ● Daya Dukung Lingkungan 1,75 dalam kondisi sedang ● Kondisi daya dukung lingkungan mencerminkan kebutuhan dasar di Kabupaten Banyumas dapat dipenuhi dari sumber daya yang dimiliki ● Distribusi peran dan fungsi kawasan (perkotaan dan perdesaan) menunjukkan perbedaan daya dukung per kecamatan ● Berdasarkan skenario RTRW akan terjadi penurunan daya dukung lingkungan pada 2023 meskipun masih dalam kondisi sedang 97 NO. SUMBER DAYA ALAM/ DDTLH STATUS KETERANGAN B KINERJA LAYANAN ATAU JASA EKOSISTEM B.1 JE Penyedia Pangan ● 26% dalam kondisi rendah (di kawasan gunung dan perkotaan) ● 42% dalam kondisi tinggi (di kawasan DAS Serayu dan kawasan pertanian lahan basah) Ruang yang sesuai untuk menyediakan pangan dalam kondisi masih mampu menyediakan pasokan pangan untuk kebutuhan masyarakat dan memiliki cadangan B.2 JE Penyedia Air ● 25% dalam kondisi rendah sehingga sulit menampung dan menyimpan air (pada kawasan terbangun) ● 46% dalam kondisi tinggi dapat menyimpan dan menyediakan air tanah dan permukaan Kelas dalam jasa ekosistem penyedia air menunjukkan tinggi rendahnya kapasitas penyimpanan air permukaan dan air tanah. Penggunaan air bawah tanah secara berkelanjutan menjadi alternatif pemenuhan air baku B.3 JE Pengatur Iklim ● 21% dalam kondisi rendah pada kawasan perkotaan ● 61% dalam kondisi tinggi pada kawasan hutan di Gunung Slamet dan kawasan perbukitan dengan tutupan kebun campur Tinggi dan rendahnya kawasan yang berfungsi sebagai pengaturan iklim menunjukkan kualitas tutupan vegetasi lahan yang berdampak iklim mikro B.4 JE Pengaturan Tata Air dan Banjir ● 27% dalam kondisi rendah pada kawasan perkotaan dan kawasan dengan lereng tinggi ● 38% dalam kondisi tinggi pada kawasan hutan, kebun campur, dan badan air yang memiliki fungsi menampung atau menyerap air Pada kawasan yang berfungsi sebagai pengaturan tata air dan banjir kelas rendah menyebabkan air melimpah pada musim hujan (banjir) dan langka pada musim kemarau (kekeringan) B.5 JE Perlindungan Pencegahan Bencana ● 28% dalam kondisi rendah terutama pada kawasan terbangun dan ● 44% dalam kondisi tinggi pada kawasan hutan Ruang perlindungan pencegahan bencana yang rendah mengakibatkan wilayah menjadi rawan terhadap bencana alam terutama jenis bencana hidro-meteorologi B.6 JE Pemurnian Air ● 21% dalam kondisi rendah pada kawasan perkotaan/terbangun ● 68% dalam kondisi tinggi pada hutan, kawasan kebun campur dan badan air Ruang pemurnian air yang rendah menyebabkan kemampuan purifikasi air polutan secara alami menjadi rendah dan menurunkan kualitas air permukaan dan tanah B.7 JE Pengurai Limbah ● 21% dalam kondisi rendah pada kawasan padat perkotaan ● 68% dalam kondisi tinggi di kawasan hutan dan kebun campur Rendahnya kawasan dengan fungsi pengurai limbah menyebabkan kemampuan alam untuk meremediasi berbagai polutan rendah yang menyebabkan pencemaran air dan tanah B.8 JE Kualitas Udara ● 21% dalam kondisi rendah terutama di kawasan perkotaan ● 60% dalam kondisi tinggi terutama pada kawasan hutan dan kebun campur Rendahnya kawasan yang dapat menyediakan kualitas udara yang baik mengindikasikan rendahnya tutupan vegetasi lahan yang mampu mempurifikasi polusi udara B.9 JE Pendukung Biodiversity ● 23% dalam kondisi rendah pada kawasan terbangun terutama di pusat kota ● 53% dalam kondisi tinggi pada hutan, kawasan kebun campur dan pertanian Kawasan pendukung biodiversity yang rendahnya menunjukkan tingkat biodiversity yang rendah dan kemampuan yang rendah juga dalam memproduksi bahan obat-obatan alami C SUMBER DAYA ALAM C.1 Pertanian ● Ancaman pengurangan lahan sawah untuk kebutuhan pengembangan lahan terbangun dan infrastruktur Penurunan lahan sawah berdampak menurunnya produksi pangan yang pada 98 NO. SUMBER DAYA ALAM/ DDTLH STATUS KETERANGAN ● Kontribusi pertanian secara luas terhadap PDRB terus menurun dari 13,15% pada tahun 2017 menjadi 11,99% pada 2019. Kontributor terbesar ke-4 setelah industri, perdagangan dan konstruksi ● Pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian juga menurun dari 3,17 pada 2017 menjadi 0,31 pada 2019 akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah dan nasional C.2 Sumber Daya Air ● Sumber air permukaan dari Sungai Serayu, Logawa, dan sungai besar lainnya serta mata air yang berada di kawasan pegunungan. ● Peningkatan beban cemar dan sedimentasi menurunkan daya tampung air permukaan dan kualitas sumber daya air Potensi air permukaan sangat besar di Kabupaten Banyumas, tetapi tantangannya adalah pada kelestarian sumber daya air tersebut yaitu sedimentasi dan pencemaran air yang keduanya menyebabkan kualitas dan kuantitasnya tidak dapat terjaga C.3 Sumber Daya Mineral ● Potensi besar sumber daya mineral untuk bahan galian antara lain adalah andesit, basalt, tanah liat, tanah urug dan emas ● Persebaran potensi sumber daya mineral pada kawasan pegunungan dan perbukitan Pemanfaatan sumber daya mineral tanpa izin atau mengabaikan reklamasi mengakibatkan peningkatan lahan kritis yang berisiko terhadap peningkatan rawan bencana D RISIKO LINGKUNGAN HIDUP D.1 Kualitas Lingkungan Hidup ● Indeks Kualitas Air dalam kondisi kurang baik yaitu 59,33 ● Indeks Kualitas Udara dalam kondisi sangat baik yaitu 85,07 ● Indeks Kualitas Tutupan Lahan dalam kategori baik yaitu 66,81 ● Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam kondisi baik yaitu 70,04 ● Indeks kualitas air yang kurang baik menunjukkan bahwa kualitas air permukaan dan tanah yang perlu mendapat perhatian sebagai sumber air baku. ● Indeks kualitas tutupan lahan yang baik menunjukkan masih terjaganya luas hutan. ● Indeks kualitas udara yang sangat baik menunjukkan kontributor polusi udara yang rendah D.2 Persampahan ● Total timbulan sampah mencapai 850 ton per hari dari rumah tangga (40% berupa anorganik) dan 10 – 15 ton dihasilkan dari non rumah tangga ● Volume sampah yang tertangani di kawasan perkotaan telah mencapai lebih dari 90% ● Pengurangan sampah telah mencapai 21,4% ● TPA yang ada saat ini sudah tidak mampu menampung sampah, sehingga dibutuhkan TPA baru ● Peningkatan layanan sampah mengakibatkan kapasitas tampung sampah pada TPA makin terbatas. ● Perlu adanya perencanaan baru untuk TPA dengan konsep dikelola/dikurangi D.3 Risiko Bencana ● Data IRBI Banyumas memiliki indeks 207,2 dalam kategori risiko tinggi terhadap banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung api, kekeringan, serta kebakaran lahan dan hutan ● Memiliki jalur patahan yang rawan erosi dan gerakan tanah ● Rawan bencana gunung api di kawasan Gunung Slamet ● Rawan banjir di daerah dataran rendah dan rawan genangan di kawasan perkotaan ● Jenis bencana erosi dan gerakan tanah merusak infrastruktur dan bangunan permukiman serta berdampak secara ekonomi baik langsung maupun tidak langsung ● Peningkatan banjir dan kekeringan mengancam kegiatan pertanian 99 NO. SUMBER DAYA ALAM/ DDTLH STATUS KETERANGAN 5 KERENTANAN DAN KAPASITAS ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 5.1 Kerentanan Perubahan Iklim ● 225 desa (68%) dalam kondisi agak rentan terhadap kapasitas adaptasi perubahan iklim (SIDIK) ● Ancaman perubahan iklim dalam bentuk cuaca ekstrem dan pergeseran musim berdampak pada peningkatan rawan bencana banjir, longsor dan kekeringan ● Kondisi agak rentan masuk dalam kategori sedang dalam kapasitas adaptasi perubahan iklim dengan variasi bencana banjir, longsor dan kekeringan ● Pergeseran iklim dan cuaca ekstrem meningkatkan potensi bencana dan gagal panen di pertanian 5.2 Ruang Terbuka Hijau ● RTH berada di kawasan perkotaan belum mencapai 20% ● Target RTH dalam tata ruang mencapai 30% dengan komposisi 20% publik dan 10% pada lahan privat Keterbatasan ruang terbuka hijau berdampak pada kawasan resapan air, kawasan penyerap polusi udara serta terbatasnya ruang-ruang sosial bagi masyarakat di kawasan perkotaan 6 KETAHANAN DAN POTENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI 6.1 Kondisi Keanekaragaman Hayati ● Indeks keanekaragaman tinggi ada di Lumbir, Rawalo, Baturraden, Kalibagor dan Patikraja ● Indeks keanekaragaman hayati rendah di perkotaan ● Penurunan keanekaragaman hayati antara lain disebabkan oleh pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan bahan hayati dan lahan untuk pengembangan pertanian serta kegiatan pembangunan lainnya. ● Ancaman penurunan keanekaragaman hayati dapat mengganggu bahan hayati dan pangan ● Gangguan pada ekosistem di kawasan pertanian menyebabkan ancaman serangga dan tikus pada permukiman penduduk yang dapat mengancam kesehatan masyarakat 6.2 Sebaran Jasa Ekosistem Penyedia Biodiversity ● 23% dalam kondisi rendah pada kawasan terbangun terutama di pusat kota ● 53% dalam kondisi tinggi pada hutan, kawasan kebun campur dan pertanian Kawasan pendukung biodiversity yang rendahnya menunjukkan tingkat biodiversity yang rendah dan kemampuan yang rendah juga dalam memproduksi bahan obat-obatan alami Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, 2020 Berdasarkan status lingkungan tersebut disusun beberapa alternatif skenario lingkungan hidup. Untuk mempertahankan daya dukung air permukaan dapat dilakukan 1) Peningkatan kualitas air sungai agar layak dimanfaatkan sebagai sumber air baku dengan mengurangi beban cemar pada air dari kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian; dan 2) Meningkatkan penangkapan air melalui pembangunan embung dan waduk. Untuk mendukung upaya tersebut dilaksanakan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), serta program pengelolaan sumber daya air (SDA). Untuk mewujudkan peningkatan layanan sampah perlu diupayakan untuk mereduksi sampah di tingkat sumber dengan menerapkan bank sampah dan TPS 3R, mengembangkan TPST dan pembangunan TPA sebagai penampungan residu melalui program pengelolaan sampah dan program peningkatan pendidikan, pelatihan 100 dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, serta program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional. 2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil mempunyai peran penting, dikarenakan pelayanan kependudukan dan catatan sipil terkait dan menjadi akses kepada pelayanan publik lainnya. Data administrasi kependudukan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang merupakan kesatuan dari beberapa kegiatan administrasi kependudukan yaitu Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Banyumas tempat perekaman data kependudukan ada di tiap kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK. Upaya pelayanan akte kelahiran dengan sistem jemput bola ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Karena meskipun pelayanan tersebut gratis bagi sebagian masyarakat terutama yang jauh dari ibu kota Kabupaten memiliki akte kelahiran memerlukan biaya tinggi. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, untuk menekan penyebaran virus tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yang selama ini memberikan pelayanan dengan tatap muka dan online sejak tanggal 18 Maret 2020 hanya memberikan pelayanan online. Administrasi kependudukan yang dilayani secara online meliputi semua layanan administrasi kependudukan yaitu: akta kelahiran, akta kematian, KTP elektronik, kartu identitas anak (KIA), kartu keluarga, perpindahan ke luar, kedatangan, dan sinkronisasi data untuk BPJS, bank, dan sebagainya. Namun demikian tidak semua penduduk Kabupaten Banyumas dapat memanfaatkan pelayanan kependudukan secara online, sehingga belum semua penduduk yang wajib KTP dapat memiliki KTP. Pada tahun 2020 cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengalami penurunan dari 99,80% pada tahun 2029 menjadi 96,94%. Cakupan penerbitan akta kelahiran mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 87,36% menjadi 97,15% pada tahun 2020. Demikian juga dengan Persentase Kepemilikan KK bagi setiap keluarga (%) yang hampir 100 % di tahun 2020 yaitu sebesar 98,33 (mengalami kenaikan dari 98,11% pada tahun 2019). Kepemilikan KTP, Akte Kelahiran dan KK dan SDM di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.60 101 Kepemilikan KTP, Akte Kelahiran dan KK di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 No. Bidang Urusan/Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
56. 1.Jumlah penduduk yang wajib KTP 1.527.297 1.551.071 1.337.689 1.374.934 1.403.957 2 Capaian IKM Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 86,31 86,46
57. 3.Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 80,02 81,55 98,19 99,80 96,94 ,4. Cakupan penerbitan akta kelahiran 86,60 89,01 84,52 87,38 97,15
58. 5.Jumlah Keluarga (KK) 655.515 636.101 586.247 603.844 618.937
59. 6.Persentase Kepemilikan KK bagi setiap keluarga (%) 94,85 95,37 97,90 98,11 98,33 7 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (%) 84,04 86,6 89.01 84,52 93,15 Sumber : Dinpendukcapil Kabupaten Banyumas, 2020 2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Berdasarkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemberdayaan masyarakat desa meliputi program/kegiatan:
a.pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam pembangunan Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran, penyuluhan, dan Pendampingan Desa;
b.penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa; yang dilakukan dengan pengembangan paralegal, bantuan hukum, advokasi kebijakan, pengembangan akuntabilitas sosial, pengembangan keterbukaan informasi Pembangunan Desa, dan pengembangan jurnalisme warga;
c.penguatan kelembagaan Desa dinamis yang dilakukan melalui ketahanan sosial masyarakat Desa dan perdesaan, kaderisasi masyarakat Desa, advokasi kewenangan dan regulasi Desa, konsolidasi partisipasi masyarakat Desa, dan penguatan kerja sama antar Desa, kerja sama Desa dengan pihak ketiga, dan jaringan sosial;
d.penguatan budaya Desa adaptif dilakukan melalui pengembangan modal sosial budaya Desa dan perdesaan, pengembangan Desa inklusif dan desa adat, swakelola Pembangunan Desa, pemajuan kebudayaan Desa, pemberdayaan masyarakat adat, Pemberdayaan Masyarakat Desa berbasis adat dan budaya; dan peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Pembinaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten Banyumas meliputi fasilitasi kerja sama antar desa, pembinaan dan pengawasan 102 penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pembangunan kesehatan adalah posyandu. Posyandu merupakan bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehtan dasar meliputi KB, KIA, Gizi, imunisasi, penanggulangan diar dan ISPA. Jumlah posyandu di Kabupaten Banyumas tahun 2020 adalah 2530 dengan posyandu aktif sebanyak 1992 atau 78,7%. Upaya pemberdayaan masyarakat lainnya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Bumdes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pemerintah Kabupaten Banyumas mendorong pengembangan bumdes di 301 desa di Kabupaten Banyumas. Sampai dengan 2020 telah terbentuk 251 bumdes dengan klasifikasi 142 unit bumdes dasar, 91 unit bumdes tumbuh, dan 6 unit bumdes berkembang. Dari 251 Bumdes di Kabupaten Banyumas yang sudah teregistrasi di Kementrian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi sebanyak 223 Bumdes. Kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa diuraikan dalam tabel berikut: Tabel 2.61 Capaian kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 No. Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
1. 1.Jumlah Posyandu (unit) - - - - 2530 2 Jumlah Posyandu aktif (unit) - - - - 1992
2. 3.Prosentase Posyandu aktif (%) - - - - 78,7 ,4. Jumlah Bumdes (unit) 124 178 190 239 296
3. 5.Jumlah bumdes dasar (unit) 124 174 184 142 117
4. 6.Jumlah bumdes tumbuh (unit) 0 4 4 91 153 7 Jumlah bumdes berkembang (unit) 0 0 2 6 23 8 Jumlah bumdes Maju (unit) 0 0 0 0 3 9 Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk (kawasan) NA NA 2 2 3 Sumber : Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas, 2020 2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Struktur penduduk Kabupaten Banyumas tahun 2020 didominasi kelompok usia produktif sebagai sumber daya pembangunan. Kabupaten Banyumas diperkirakan akan mengalami bonus demografi sekitar tahun
5. 2030.Untuk dapat mewujudkan bonus demografi salah satu faktor penting adalah pengedalian penduduk. Dalam rangka meningkatkan pelayanan keluarga Berencana telah disiapkan petugas PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana). 103 Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menentukan rasio PLKB dengan kelurahan/desa adalah 1:2 artinya 1 PLKB melayani 2 desa. Rasio PLKB dengan desa/Kelurahan di tahun 2019 adalah 2,76 artinya 1 PLKB mendampingi 2–3 Desa/kelurahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah PLKB di Kabupaten Banyumas belum sesuai dengan target SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama kurun waktu 2016-2020 dapat di lihat pada tabel berikut: Tabel 2.62 Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 No. Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah peserta KB aktif 250.652 254.357 229.288 243.562 233.481 2 Cakupan peserta KB aktif (%) 77,92 78,59 74,93 75,47 73,67 3 Jumlah peserta KB baru 41,703 37,263 37.934 31.222 26.781 4 Unmeetneed KB 32.022 30.505 38.241 40.629 42.155 5 Persentase Drop Out (DO) KB 11,2 15,16 17,95 7,39 15,13 6 Persentase peserta KB Mandiri yang tergabung dalam UPPKS (%) 33,7 29,6 33,6 34 32,2 7. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 60,37 66,88 68,58 70,5 62,13 8. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun 1,72 1,21 9. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 0,86 0,84 6,27 2,64 1,8 10. Persentase Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 42,84 41,9 40,81 39,11 37,48 Persentase keluarga Pra Sejahtera (%) 20,68 22,26 21,42 20,68 19,94 Persentase keluarga Pra Sejahtera I (%) 18,43 19,67 19,39 18,43 17,54 11. Persentase wilayah yang terjangkau pelayanan tenaga lini lapangan KB 100 100 100 100 100 12 Rasio Akseptor KB 77,92 78,59 74,93 75,47 73,67
6. 13.Jumlah PIK 63 77 94 95 109 14. Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 1 1 1 1 15. Rasio PLKB dengan Desa/Kelurahan (orang) 2,09 2,2 4,08 4,08 3,8 16. Rasio PPKBD dengan Desa/Kelurahan (orang) 1 1 1 1 1 17. Rata-rata jumlah anak perkeluarga 2,17 2,3 2.72 2.09 2,29 Sumber: Dindukcapil Kabupaten Banyumas, 2020 2.3.2.9. Perhubungan Pembangunan bidang perhubungan ditujukan untuk mencapai sasaran meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan bidang perhubungan. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi merupakan upaya mendukung permukiman yang layak dan berkelanjutan, mendorong produktiitas daerah dan pertumbuhan ekonomi, serta pengurangan kecelakaan lalu lintas. 104 Kecelakaan lalu lintas, korban, dan nilai kerugian akibat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Banyumas tahun 2018-2020 cenderung meningkat, sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.63 Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas, Korban dan Nilai Kerugiannya di Wilayah Kabupaten Banyumas Kondisi Tahun 2018 2019 2020 Jumlah Kecelakaan 940 1,050 1,574 Korban Meninggal 220 224 217 Korban Luka Berat 1 7 1 Korban Luka Ringan 1,030 1,149 1,765 Kerugian Material (ribu rupiah) 609,790,000 685,580,000 952,820,000 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018-2020 Banyaknya titik rawan kecelakaan di Kabupaten Banyumas menjadi penyebab banyaknya kecelakaan lalu lintas. Di wilayah Kabupaten Banyumas terdapat 28 titik rawan kecelakaan, baik pada status jalan kabupaten, provinsi dan nasional. Tabel 2.64 Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Kabupaten Banyumas dan Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas NO Nama Jalan 2018 2019 2020 STATUS JALAN MD LB LR MD LB LR MD LB LR 1 Jl. Raya Ajibarang - Gumelar 3 0 10 3 0 6 1 0 14 KABUPATEN 2 Jl. Jend. Sudirman Sokaraja 1 0 8 1 0 17 3 0 13 KABUPATEN 3 Jl. Mentri Supeno, Sokaraja 2 0 8 2 0 10 2 0 14 KABUPATEN 4 Jl. Gatot Subroto Purwokerto 0 0 6 5 0 9 2 0 10 KEBUPATEN 5 Jl. Gatot Subroto Sokaraja - Banyumas 4 0 20 4 0 30 5 0 31 PROVINSI 6 Jl. Raya Patikraja - Kaliori 7 0 19 0 0 8 2 0 25 PROVINSI 7 Jl. Raya Purwokerto - Pegalongan Gunung Tugel 2 0 8 3 0 6 4 0 16 PROVINSI 8 Jl. Ajibarang - Purwokerto 8 0 39 26 0 114 6 0 45 NASIONAL 9 Jl. Raya Ajibarang - Wangon 8 0 54 5 0 11 8 0 49 NASIONAL 10 Jl. Jend.Sudirman Purwokerto 3 0 24 7 0 52 8 0 18 NASIONAL 11 Jl. Raya Sumpiuh - Buntu 11 0 25 0 2 49 6 0 15 NASIONAL 12 Jl. Raya Banyumas - Kemranjen 5 0 15 9 0 45 5 0 21 NASIONAL 13 Jl. Raya Sumpiuh - Tambak 10 0 11 1 0 8 11 0 42 NASIONAL 14 Jl. Raya Lumbir - Wangon 9 0 30 1 0 6 7 0 39 NASIONAL 15 Jl. Raya Baturaden 9 0 37 3 0 21 1 0 27 NASIONAL 16 Jl. Raya Rawalo - Jatilawang 5 0 9 13 0 38 2 0 7 NASIONAL 17 Jl. Raya Wangon - Jatilawang 10 0 22 5 0 14 4 0 21 NASIONAL 18 Jl. Raya Cilongok - Purwokerto 11 0 21 0 0 17 6 0 16 NASIONAL 19 Jl. Raya Wangon 0 0 0 11 0 51 2 0 3 NASIONAL 20 Jl. Letjend.Suprapto Sokaraja 3 0 19 1 0 0 8 0 33 NASIONAL 21 Jl. Raya Ajibarang - Bumiayu 1 0 11 3 0 6 8 0 31 NASIONAL 22 Jl. Raya Suparjo Rustam Purwokerto 6 0 10 3 0 20 1 0 16 NASIONAL 23 Jl. Patikraja - Rawalo 5 0 34 0 0 4 1 0 18 NASIONAL 24 Jl. Raya Banyumas - Banjarnegara 1 0 14 5 0 6 3 0 22 NASIONAL 25 Jl. Raya Wangon - Cilacap 5 0 10 0 0 1 3 0 28 NASIONAL 26 Jl. Patikraja - Purwokerto 2 0 15 1 1 7 4 1 14 NASIONAL 27 Jl. Yos Sudarso 2 0 6 6 0 15 0 0 9 NASIONAL 28 Jl. Gerilya Purwokerto 1 0 13 2 0 15 1 0 16 NASIONAL 105 NO Nama Jalan 2018 2019 2020 STATUS JALAN MD LB LR MD LB LR MD LB LR Jumlah 115 0 419 102 3 500 95 1 490 Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, 2021 Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang urusan perhubungan sesuai Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 dan pencapaian sasaran pembangunan perhubungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyediakan sarana dan prasarana lalu lintas yang perkembangannya dari tahun 2016-2020 ditunjukan tabel berikut: Tabel 2.65 Jumlah Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 No Sarana dan prasarana lalu lintas (unit) Kebutuhan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Terminal*) 8 3 3 3 3 3 2 Halte 100 21 28 53 56 56 3 LPJU 102.743 19.047 19.847 20.886 4 Rambu Lalu Lintas (unit) 10.276 4.290 4.766 5.166 5.700 5.899 5 Rambu (pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) (unit) 1.685 421 441 449 447 497 6 Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) (unit) 84 58 61 62 64 7 Warning Lamp (unit) 311 149 155 166 189 190 8 Marka Jalan (m2) 59.940 29.970 38.932 45.868 47.662 48.862 *) kebutuhan terminal di Kabupaten Banyumas sesuai RTRW Kabupaten Banyumas 2011-2031 Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, 2020 Jumlah sarana prasarana lalu lintas terus bertambah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, namun demikian jumlahnya masih belum memenuhi kebutuhan riil sarana prasarana lalu lintas di lapangan. Bangunan Terminal tipe C yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai SK Bupati Banyumas Nomor 480/324 Tahun 2016 yaitu terminal Ajibarang dan Terminal Wangon telah memenuhi sebagian besar standar pelayanan penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015. Tabel 2.66 Pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan pada Terminal Wangon dan Terminal Ajibarang Kabupaten Banyumas No. Jenis Pelayanan Tolok Ukur Indikator Terminal Tipe C Terminal Wangon Terminal Ajibarang Ketersediaan Kondisi Ketersediaan Kondisi 1 Keselamatan 106 No. Jenis Pelayanan Tolok Ukur Indikator Terminal Tipe C Terminal Wangon Terminal Ajibarang Ketersediaan Kondisi Ketersediaan Kondisi
a.Lajur Pejalan Kaki Tersedia lajur pejalan kaki yang meminimalkan crossing dengan kendaraan bermotor Ada Baik Ada Baik
b.Fasilitas jalan Tersedia fasilitas keselamatan jalan (rambu, marka, penerangan jalan, pagar) Ada Baik Ada Baik
c.Jalur Evakuasi Tersedia jalur evakuasi Ada Baik Ada Baik
d.Alat Pemadam Kebakaran Tersedia alat pemadam kebakaran Ada Baik Ada Baik
e.Pos, fasilitas dan petugas kesehatan Tersedia pos, fasilitas dan petugas kesehatan Ada Baik Ada Baik 2 Keamanan
a.Fasilitas Keamanan Tersedia pos keamanan Ada Baik Ada Baik
b.Media pengaduan gangguan keamanan Tersedia stiker pada tempat yang strategis dan mudah dilihat Ada Baik Ada Baik
c.Petugas Keamanan Minimal 1 (satu) petugas berseragam dan mudah terlihat Ada - Ada - 3 Kehandalan / Keteraturan - - - - 4 Kenyamanan
a.Ruang tunggu Area bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dari area terminal Ada Rusak sedang Ada Rusak sedang
b.Toilet Ada Rusak sedang Ada Rusak sedang
c.Fasilitas peribadatan/ mushola 3 orang (laki-laki atau perempuan) Ada - Ada Baik
d.Ruang terbuka hijau Tersedia ruang terbuka hijau Tersedia tempat sampah Ada Baik Ada Baik
e.Rumah makan Tersedia fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan Ada Rusak sedang Ada Rusak parah
f.Fasilitas dan Petugas Kebersihan Tersedia fasilitas dan Petugas Kebersihan Ada Baik Ada Baik
g.Tempat istirahat awak kendaraan Tempat istirahat awak kendaraan - - - -
h.Area merokok (smoking area) Tersedia smoking area Tidak ada - Tidak ada -
i.Drainase tersedia drainase yang memadai
j.Lampu penerangan ruangan tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi Ada - Ada - 5 Kemudahan / Keterjangkauan 107 No. Jenis Pelayanan Tolok Ukur Indikator Terminal Tipe C Terminal Wangon Terminal Ajibarang Ketersediaan Kondisi Ketersediaan Kondisi
a.Letak jalur pemberangkatan Letak jalur pemberangkatan kendaraan tetap & teratur Ada - Ada -
b.Letak jalur kedatangan Letak jalur pemberangkatan kendaraan tetap & teratur Ada - Ada -
c.Informasi Pelayanan Diletakkan di tempat yang strategis antara lain dekat loket, di pintu masuk dan di ruang tunggu umum, mudah dilihat dan jelas terbaca - - - - Diletakkan ditempat yang mudah didengar oleh penggunajasa dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada - - - -
d.Informasi angkutan lanjutan Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca - - - -
e.Tempat naik/turun penumpang Tinggi platform sama dengan tinggi lantai bus - - - -
f.Tempat Parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi Tersedia tempat parkir dengan luas disesuaikan dengan lahan yang tersedia Ada Baik Ada Baik 6 Kesetaraan Ruang ibu menyusui Tersedia ruang tertutup khusus beserta fasilitas menyusui dan bayi lengkap untuk ibu Ada Baik Ada Rusak sedang Sumber: DInhub Kabupaten Banyumas, 2021 Kelaikan kendaraan juga menjadi aspek penting untuk keselamatan dan keamanan transportasi. Dalam aspek kelaikan kendaraan, Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tambahan alat pengujian kendaraan bermotor guna meningkatkan layanan pengujian kendaraan yang sudah dilakukan secara elektronik dan terintegrasi dengan Sistem Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik Kementerian Perhubungan. Namun dengan Pandemi COVID-19 anggaran tersebut dialihkan untuk penanganan pandemi. Penambahan alat pengujian kendaraan bermotor akan dapat memberikan pelayanan yang memadai bagi kendaraan bermotor yang wajib diuji di wilayah Kabupaten Banyumas dan wilayah sekitar, sehingga dapat menjadi sumber PAD bagi Kabupaten Banyumas. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan ketersediaan angkutan jalan diuraikan dalam tabel berikut: 108 Tabel 2.67 Jumlah penumpang Angkutan Umum, Trayek, dan Uji KIR di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah penumpang angkutan umum (orang) Bus AKAP 2.802.568 2.688.073 1.238.867 1.124.467 1.053.037 Bus AKDP 1.393.122 1.380.106 1.300.302 1.220.502 1.105.257 Mikrobus 2.240.150 2.170.452 244.695 161.801 220.226 Angkota/Angkudes 1.185.413 1.303.104 153.513 139.556 122.810 2 Jumlah trayek angkutan umum (unit) AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) 570 570 566 582 323 AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) 70 70 70 96 39 AJDP (Antar Jemput Dalam Provinsi) 90 90 90 85 28 AJAP (Antar Jemput antar Provinsi) 16 16 16 16 17 Angkutan Kota 344 344 332 332 328 Angkutan Desa 506 506 486 888 621 Taksi 170 170 170 170 160 3 Rasio ijin trayek 0,056 0,064 0,066 0,068 0,071 4 Jumlah angkutan wisata (unit) 104 104 104 118 52 5 Jumlah Kendaraan Wajib Uji 13.486 13.199 13.019 11.626 15.585 6 Jumlah Uji KIR angkutan umum : Mobil penumpang umum 261 321 233 217 43 Mobil Bus 3.203 3.217 2.955 2.533 1.601 Mobil Barang 22.909 22.719 21.183 18.610 12.114 Mobil Gandengan 209 186 158 103 41 Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, 2020 Data jumlah penumpang angkota/angkudes mulai tahun 2018 hanya dihitung dari jumlah penumpang yang masuk/keluar melalui terminal tipe C yang menjadi kewenangan Kabupaten Banyumas, sehingga data menurun sangat signifikan. Pada tahun 2020 jumlah kendaraan wajib uji di Kabupaten Banyumas adalah 15.585 unit, yang terdiri atas mobil penumpang umum, bus, mobil barang, dan mobil gandengan. Dari jumlah tersebut yang telah melakukan uji adalah 43 unit mobil penumpang umum, 1.601 unit bus, 12.114 unit mobil barang, dan 41 mobil gandengan. Sebanyak 1.785 unit kendaraan wajib uji tidak melakukan uji kendaraan/tidak melakukan uji kendaraan di Kabupaten Banyumas. Sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Jumlah trayek angkutan umum pada tahun 2020 ikut terdampak pandemi sehingga jumlahnya mengalami penurunan. Untuk meningkatkan pelayanan transportasi dan meningkatkan konektivitas wilayah Dinas Perhubungan akan mengembangkan angkutan sungai dan angkutan massal perkotaan melalui program Buy The Service (BTS). Penyelenggaraan angkutan sungai merupakan upaya pemanfaatan potensi Sungai Serayu sebagai jalur transportasi dan hibah pemerintah untuk pengembangan angkutan sungai. Selain untuk memberikan alternatif moda transportasi, angkutan sungai menjadi dukungan bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyumas. 109 Program Buy The Service (Pembelian Layanan) untuk angkutan massal perkotaan dilakukan dengan membeli layanan angkutan massal perkotaan kepada operator dengan mekanisne lelang berbasis standar pelayanan minimal atau quality licensing bekerjasama dengan Kementrian Perhubungan. Program BTS dilatarbelakangi permasalahan kemacetan serta tidak tertatanya sistem transportasi publik yang baik sehingga menyebabkan pemborosan, permasalahan lingkungan kerugian ekonomi, hingga kecelakaan lalu lintas. Di sisi lain angkutan massal perkotaan merupakan public goods, sehingga Pemerintah menjadi penanggung risiko dalam penyediaannya. Jalur BRT yang dikembangkan meliputi: 1) Pasar Pon – Ajibarang, 2) Terminal Notog Patikraja – Baturaden, dan 3) Terminal Bulupitu - Terminal Kebondalem. Jalur Terminal Bulupitu - Terminal Kebondalem diintegrasikan dengan Trans Jateng Koridor Purwokerto-Purbalingga. Operasional BTS akan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang dipilih melalui mekanisme lelang. 2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika Kewenangan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika meliputi pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota. Petunjuk pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 yang diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Lingkup Peraturan Gubernur tersebut diantaranya adalah Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID. Kelembagaan PPID pada Pemerintah Kabupaten Banyumas diatur berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Selanjutnya Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/36 Tahun 2019 Tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan melalui website http://ppid.banyumaskab.go.id. Informasi yang tersedia meliputi: a) Informasi Harga Pasar, b) Informasi Produk Hukum, c) Informasi Layanan Pengadaan Barang secara elektronik, d) Informasi Aduan, dan e) Informasi Keuangan Daerah. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah melakukan penilaian terhadap Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 di kabupaten/kota, 110 meliputi muatan atau content dari website PPID dan visiting ke desk layanan informasi, serta jawaban kuesioner. Hasil penilaian tersebut PPID Kabupaten Banyumas menjadi salah satu pemerintah daerah di Jawa Tengah yang dinilai memiliki tata kelola informasi publik yang dengan kategori menuju informatif dengan nilai 88.62 pada Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Award 2019. Kewenangan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik meliputi unsur-unsur: tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan dan audit TIK. Infrastruktur komunikasi dan informatika di wilayah Kabupaten Banyumas secara umum disediakan oleh swasta dan BUMN, telah menjangkau sebagian besar wilayah. Untuk kepentingan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Banyumas menyelenggarakan pelayanan publik berbasis elektronik, baik dalam penyampaian berbagai informasi kepada masyarakat maupun pelayanan publik lainnya. Dengan pelayanan publik berbasis elektronik diharapkan dapat memberikan kemudahan, kecepatan serta keterbukaan pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memiliki infrastruktur pendukung sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.68 Fasilitas Infrastruktur Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2020 No Jenis Infrastruktur Jumlah 1 Website milik pemerintah daerah 357 2 Perangkat Daerah terhubung FO 27 3 Aplikasi pemerintah daerah (dalam e-office) 60 4 Pusat Data Terstandar 1 5 Smart Room 1 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, 2021 Untuk mendukung penerapan SPBE 27 perangkat daerah di Kabupaten Banyumas telah terhubung dengan fiber optic dan infrastruktur komunikasi dan informatika lain yang disediakan oleh penyedia layanan. Peran BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika telah memperluas akses terhadap ponsel dan internet. Berdasarkan publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyumas Tahun 2020, pada tahun 2020, pengguna ponsel/komputer telah mencakup 81,42% anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas, dan 57,60 % anggota rumah tangga anggota rumah tangga di Kabupaten Banyumas telah mengakses internet. 111 2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pengembangan koperasi di Kabupaten Banyumas menunjukkan peningkatan jumlah koperasi selama kurun waktu 2016-2020, dari 544 unit pada tahun 2016 meningkat menjadi 558 unit pada tahun 2020. Persentase koperasi aktif juga mengalami peningkatan, dari sebesar 77,02% pada tahun 2016 menjadi 80,65% pada tahun 2020. Namun demikian, persentase koperasi tidak sehat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 69,96 menjadi 71,56% pada tahun 2020. Banyaknya koperasi yang tidak sehat dapat mengurangi kepercayaan masyarakat untuk menjadikan koperasi sebagai sarana mewujudkan kedaulatan ekonomi. Untuk itu diperlukan usaha keras dan juga pengawasan serta pembinaan agar koperasi sehat di Kabupaten Banyumas terus meningkat jumlahnya. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas SDM bidang perkoperasian dimana koperasi yang ada diikutkan dalam pendidikan dan latihan perkoperasian serta para pembina koperasi juga dipahamkan ketika melakukan penilaian koperasi. Perkembangan koperasi di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.69 Perkembangan Capaian Kinerja Koperasi Tahun 2016–2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
1. 1.Jumlah Koperasi (unit) 544 546 546 554 558
2. 2.Persentase koperasi aktif (%) 77,02 77,29 80,22 80,51 80,65
3. 3.Koperasi Kategori Sehat (%) 30,07 30,09 29,22 28,92 28,44
4. 4.Koperasi Kategori tidak Sehat (%) 69,93 69,91 70,78 71,08 71,56 Sumber : Dinakerkop dan UKM Kabupaten Banyumas, 2020 Peran dan perkembangan koperasi berkaitan erat dengan sektor usaha mikro kecil di Kabupaten Banyumas. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil (UMK) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Dalam hal ini pemberdayaan UMK, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth). Keberadaan UMK yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job). Pertumbuhan usaha mikro kecil di Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Hal ini terlihat dari tumbuhnya unit UMK dan penyerapan tenaga kerja pada sektor UMK. Rata-rata setiap unit usaha mempekerjakan 1-3 orang pekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha mikro dan kecil memberikan kontribusi yang positif terhadap penurunan jumlah pengangguran di Kabupaten Banyumas, terutama terkait dengan penyerapan tenaga kerja, 112 penggunaan bahan baku lokal dan perekonomian daerah. Sebagian besar hasil produksi UMK masih dipasarkan di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Banyumas masih terkendala dalam hal perijinan usaha dan permodalan, ketrampilan manajemen dan penggunaan teknologi tepat guna dalam kegiatan usaha. Keterbatasan tersebut menjadikan perkembangan omset usaha dan keuntungan yang diperoleh sebagian besar UMK masih kecil, dengan realisasi peningkatan omzet baru mencapai 1,06% belum mencapai target 2020 sebesar 3% atau baru tercapai 35,33% dan target akhir RPJMD sebesar 6% atau baru tercapai 17,67%. Jumlah anggota UMKM yang memperoleh fasilitas permodalan usaha di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2019 sebanyak 9.205 orang anggota UMKM. Meningkat pada tahun 2020 sebanyak 9.674 orang anggota UMKM atau sebesar11,18% dari total UMKM tahun 2020 sebesar 86.545 UMKM. Sebagian besar UMKM memperoleh program Pemerintah melalui Kredit Usah Usaha Rakyat (KUR) dan dana bergulir dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. Karena masih banyaknya UMKM yang belum memperoleh fasilitas permodalan tersebut, maka diperlukan peran pemerintah Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan akses permodalan bagi UMKM. Dalam kegiatan usahanya usaha mikro, kecil dan menengah juga menghadapi tantangan dalam peningkatan mutu dan pemasaran produk UMK. Perkembangan UMK dan jumlah tenaga kerja terserap di Kabupaten Banyumas tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.70 Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 No. Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
5. 1.Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (unit) 66.689 66.973 85.948 86.228 86.645
6. 2.Jumlah tenaga kerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (orang) 95.955 95.955 126.986 128.188 128.952
7. 3.Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang telah memiliki ijin usaha (unit) 6.720 6.720 6.720 8.653 19.865
8. 4.Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang telah memperoleh fasilitas permodalan usaha (orang) 7.184 8.020 8.539 9.205 9.674 Sumber : Dinakerkop dan UKM Kabupaten Banyumas, 2020 Pandemi COVID-19 menghambat kegiatan usaha, namun di sisi lain juga memunculkan usaha mikro baru akibat banyaknya pemutusan hubungan kerja. Dukungan pemerintah dalam peningkatan UMK di Kabupaten Banyumas sangat diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi wilayah. 2.3.2.12. Penanaman Modal Penanaman modal di daerah menjadi bagian penting dalam upaya pengurangan pengangguran. Keberadaan penanam modal (investor) 113 dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas. Jumlah investor yang masuk ke Kabupaten Banyumas kurun waktu 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan. Nilai investasi dan tenaga kerja yang terserap mengalami perkembangan fluktuatif. Tabel 2.71 Perkembangan Penanaman Modal Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 No. Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
9. 1.Jumlah investor (PMDN/ PMA) 1.041 102 183 210 413
10. 2.Jumlah investasi (Juta Rp) 455.696,15 583.401,95 625.635,30 761.621,39 1.077.955,78
11. 3.Jumlah tenaga kerja terserap (orang) 12.683 1.079 1.406 4.688 4.568
12. 4.Rasio daya serap tenaga kerja 12,18 10,58 7,68 22,32 11,06 Sumber : DPMPPTSP Kabupaten Banyumas, 2020. Kinerja urusan penanaman modal Kabupaten Banyumas menentukan daya saing Kabupaten Banyumas. Dari data lima tahunan (2016-2020) di atas menunjukkan volatilitas pola investasi yang masuk ke Kabupaten Banyumas. Meskipun secara besaran dana mengalami perkembangan yang fluktuatif, namun dari jumlah investor mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan posisi Kabupaten Banyumas yang semakin kompetitif, atau semakin menarik bagi investor-investor besar. Investasi besar memang diperlukan untuk menyerap banyak tenaga kerja, sehingga minimal dua hal bisa tereduksi, yaitu kemiskinan dan masalah migrasi penduduk ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Proses pelayanan perizinan di DPMPPTSP Kabupaten Banyumas sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik dari 1-10 hari pada tahun 2016 menjadi 1-7 hari pada tahun 2017 dan 2019. Saat ini seluruh daerah sedang menyederhanakan proses perizinan, dengan asumsi semakin sederhana proses, maka waktu pelayanan akan semakin cepat. Pemerintah Kabupaten Banyumas selalu berupaya meningkatkan pelayanan perizinan melalui inovasi-inovasi, khususnya yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi serta penyederhanaan prosedur. 2.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga Pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata memberikan pembinaan kepada organisasi kepemudaan yang ada, dan memfasilitasi pemuda berprestasi untuk mengikuti kompetisi kepemudaan. Pembangunan di bidang olahraga menunjukkan perkembangan yang cukup dan menggembirakan. Organisasi olahraga di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2016-2020, tercatat sebanyak 202 buah. Fasilitas olahraga berupa prasarana lapangan olahraga di Kabupaten Banyumas cukup tersedia, untuk jumlah lapangan olahraga tercatat pada tahun 2016-2020 tercatat 657. 114 Perkembangan jumlah organisasi pemuda, organisasi olahraga dan jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020, dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2.72 Perkembangan Jumlah Organisasi Pemuda, Organisasi Olahraga dan Lapangan Olahraga Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 No. Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
13. 1.Jumlah organisasi pemuda (unit) 143 143 143 143 145 Organisasi kesiswaan (OSIS) (unit) 304 304 304 304 304 Organisasi Mahasiswa (BEM) (unit) 11 11 11 11 11 Organisasi KNPI (unit) 1 1 1 1 1 Organisasi kepramukaan (gudep) 2.606 2.606 2.606 2.606 2.608
14. 2.Jumlah organisasi pemuda yang telah dibina Organisasi kesiswaan (OSIS) (unit) 304 304 304 304 304 Organisasi mahasiswa (BEM) (unit) 11 11 11 11 11 Organisasi KNPI (unit) 1 1 1 1 1 Organisasi kepramukaan (gudep) 2.606 2.606 2.606 2.606 2.608
15. 3.Jumlah organisasi olahraga (organisasi) 202 202 202 202 200
16. 4.Jumlah lapangan olahraga (lapangan) 657 657 657 657 657 Sumber : Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, 2020. Selain beberapa indikator di atas, urusan kepemudaan dan olahraga masih menyimpan berbagai kinerjanya yang bisa mencerminkan kinerjanya yaitu peningkatan perolehan medali di tingkat provinsi dan nasional tahun 2020 sebesar 1,25% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 8,52%. Cakupan pembinaan atlet muda atau pelajar tahun 2020 sebesar 1,56% dan ini juga menurun jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,43%. 2.3.2.14. Statistik Urusan pemerintahan bidang statistik dilaksanakan guna menyediakan publikasi data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Penyusunan data statistik yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten adalah adalah statistik sektoral. Data statistik sektoral senantiasa dilakukan update setiap tahunnya, namun demikian data yang diproduksi belum melalui proses validasi data sebagaimana ketentuan penyelenggaraan satu data. Statistik sektoral Kabupaten Banyumas disusun dalam buku Data dan Informasi Kabupaten Banyumas dan dipublikasikan melalui website Pemerintah Kabupaten Banyumas (www.banyumaskab.go.id), guna memenuhi informasi statistik yang transparan dan murah. Ketersediaan data statitik dasar dan khusus disediakan oleh Badan Pusat Ststistik (BPS) Kabupaten Banyumas, meliputi antara lain Kabupaten Banyumas Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat diperoleh pada website http://banyumaskab.bps.go.id/. 115 Guna mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi dan meningkatkan pelayanan statistik diperlukan sistem informasi/aplikasi program interface (API) untuk mengintegrasikan sistem informasi yang ada di masing masing organisasi perangkat daerah. 2.3.2.15. Persandian Untuk keamanan data dan informasi merupakan kebutuhan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Banyumas yang mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Keamanan SPBE merupakan bagian dari arsitektur SPBE. Sejalan dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi, dimana masyarakat dapat mengakses segala jenis informasi termasuk data dan informasi dari pemerintah diperlukan pengamanan data pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE. Sampai dengan tahun 2020, 27 OPD di Kabupaten Banyumas telah menggunakan layanan keamanan informasi. Dari 56 OPD (29 dinas/badan dan 27 kecamatan) pada Pemerintah Kabupaten Banyumas baru 43% yang menggunakan layanan keamanan data dan informasi. Untuk pemenuhan standard keamaan informasi dilaksanakan audit keamanan data ISO 27001. Dinas komunikasi dan informatika sebagai pengelola data dan informasi telah mampu memenuhi standarisasi keamanan data ISO 27001. Namun untuk standarisasi pusat data/data center tahun 2019 tidak dilaksanakan audit dikarenakan data center di Kabupaten Banyumas dalam tahap pengembangan. 2.3.2.16. Kebudayaan Sebagai tonggak penunjang berdirinya kebudayaan nasional di Indonesia, kebudayaan daerah seringkali dihadapkan pada permasalahan terkait eksistensinya dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang muncul antara lain semakin melunturnya nilai-nilai serta penghargaan terhadap kebudayaan daerah itu sendiri. Salah satu faktor yang menyebabkan semakin lunturnya minat masyarakat untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal adalah minimnya usaha pelestarian kesenian dan kebudayaan daerah, serta menguatnya gempuran budaya asing yang masuk melalui saluran teknologi informasi yang semakin bebas dan cepat. Pemerintah Kabupaten Banyumas mengantisipasi permasalahan tersebut dengan melakukan beberapa program kegiatan yang mengarah kepada pembinaan, pelestarian dan juga pembangunan sarana prasarana penyelenggaraan kebudayaan lokal beserta dengan unsur yang terbentuk di dalamnya. Dalam rangka melestarikan kesenian dan kebudayaan dilakukan dengan penyelenggaran festival seni dan budaya yang rutin digelar setiap tahun. Penyelenggaran festival seni dan budaya antara lain menampilkan pagelaran kesenian buncis karawitan, calung dan macapat, serta beberapa kebudayaan lain seperti wayang kulit, lengger dan kesenian kenthongan. Penyelenggaraan festival seni dan budaya meningkat cukup signifikan, namun kualitas pelaksanaannya masih 116 perlu ditingkatkan. Tema maupun isi setiap festival perlu dipertajam, sehingga jelas perbedaan antara masing-masing festival. Pemasaran untuk setiap event tersebut juga perlu dikoordinasi dengan lebih baik lagi, sehingga benar-benar mampu menarik wisatawan seluas-luasnya. Dukungan pemerintah dalam rangka memberikan ruang untuk mengekpresikan bentuk kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan pembangunan dan penyediaan sarana penyelenggaraan seni dan budaya berupa Gedung Kesenian Sutedja. Selain itu beberapa taman juga dilengkapi dengan panggung sehingga sekaligus dapat digunakan untuk kegiatan budaya. Dalam rangka menjaga serta melestarikan beberapa benda bersejarah, Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan pelestarian terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya. Selama kurun waktu 5 tahun 2015-2019 tercatat terdapat 59 benda bersejarah, berupa benda, situs dan Kawasan cagar budaya telah mendapatkan tindakan pelestarian/konservasi. Pembinaan terhadap unsur kebudayaan dan seni juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Hingga tahun 2020 jumlah kelompok group kesenian di Kabupaten Banyumas tercatat sebanyak 2.508 kelompok. Jumlah kelompok group kesenian yang mendapat pembinaan diupayakan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 sebanyak 201 kelompok group kesenian telah mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. Peningkatan porsi pembinaan penting sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas produk kesenian, pembinaan juga penting untuk merawat komitmen dan semangat para pelaku seni. Kinerja bidang kebudayaan pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.73 Kinerja Kebudayaan Kabupaten Banyumas Tahun 2016 – 2020 No. Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
17. 1.Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali) 5 24 24 25 306
18. 2.Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit) 6 6 6 6 6
19. 3.Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 59 59 59 59 60
20. 4.Jumlah group kesenian (kelompok) 1.633 1.633 1.633 1.717 2.508
21. 5.Jumlah group kesenian yang telah dibina (kelompok) 157 157 157 200 201
22. 6.Jumlah seniman (orang) Penari 1.529 1.529 1.529 8.520 8.525 Pemain teater 900 900 900 7.400 7.405 Pelukis 112 112 112 112 112 Pemusik 5.983 5.983 5.983 6.300 6.300 Sumber : Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, 2020 2.3.2.17. Perpustakaan Sebagai salah satu pusat penyebaran ilmu pengetahuan, perpustakaan mempunyai peran dan tujuan yaitu sebagai wahana untuk mencerdaskan bangsa agar tercapai masyarakat yang terdidik dan berwawasan luas. Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2016-2020 117 telah memiliki 919 perpustakaan yang terdiri dari 1 perpustakaan daerah, 5 perpustakaan keliling, 820 perpustakaan sekolah, 53 perpustakaan desa, 4 perpustakaan rumah ibadah, 19 taman bacaan masyarakat dan 17 perpustakaan perguruan tinggi. dimana jumlah ini menurun dari tahun 2016 sebesar 1191 perpustakaan dimana jumlah yang paling besar adalah penurunan perhitungan perpustakaan sekolah dimana mulai tahun 2018 jenjang pendidikan SMA sudah bukan kewenangan Kabupaten sehingga kinerja perpustakaan jenjang SMA/SMK/MAN tidak lagi wewenang Kabupaten, dari Jumlah pengunjung perpustakaan daerah terus meningkat dari tahun 2016- 2019 namun di tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan daerah mengalami penurunan dari 1.332.667 pengunjung di tahun 2019 menjadi 587.339 pengunjung atau turun sekitar 44,07% ini dikarenakan di tahun 2020 terjadi bencana Covid 19 sehingga mulai bulan April 2020 Perpustakaan daerah dan perpustakaan lainnya di Kabupaten Banyumas di tutup dan tidak ada pengunjung Dalam upaya meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan daerah selain penambahan koleksi buku, juga dilakukan penambahan fasilitas berupa internet gratis, serta fasilitas Wi fi/Hot Spot secara gratis/free acces. Selain itu Perpustakaan daerah Kabupaten Banyumas akan menggunakan sistem otomasi dalam hal layanan pencarian katalog buku. Capaian indikator Urusan Perpustakaan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.74 Kinerja Bidang Perpustakaan Tahun 2016-2020 No. Kondisi Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1. Jumlah perpustakaan (unit) 1.191 1.191 897 897 919 Perpustakaan Daerah 1 1 1 1 1 Perpustakaan keliling 4 4 6 6 5 Perpustakaan Sekolah 1073 1073 798 798 820 Perpustakaan Desa 52 52 53 53 53 Perpustakaan Rumah ibadah 4 4 4 4 4 Taman Bacaan Masyarakat 44 44 18 18 19 Perustakaan Perguruan Tinggi 13 13 17 17 17 2. Jumlah Anggota Perpustakaan Daerah (orang) 9.181 12.795 15.403 17.396 17361 3. Jumlah peminjam buku perpustakaan Daerah pertahun (orang) 69.341 77.638 36.308 32.865 4.594 4. Jumlah Pengunjung Perpustakaan pertahun (orang) 925.127 942.182 1.009.646 1.332.677 587.339 5. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku) 55.334 59.313 53.164 56.407 61.335 Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas, 2020 118 Tabel 2.75 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Banyumas Tahun 2016 - 2020 No. Nama Pengujung Th.2016 Pengujung Th.2017 Pengujung Th.2018 Pengujung Th.2019 Pengujung Th.2020
23. 1.Perpustakaan Daerah 59.620 61.100 63.244 80.030 51.806
24. 2.Perpustakaan keliling 23.200 29.408 25.338 20.535 -
25. 3.Perpustakaan Sekolah SD 32.200 33.352 137.227 268.084 140.918
26. 4.Perpustakaan SMP 234.400 236.315 248.612 369.588 300.510
27. 5.Perpustakaan SMA 224.565 225.860 227.210 101.894 78.540
28. 6.Perpustakaan Perguruan Tinggi 342.500 347.121 296.787 481.246 14.141 7. Taman Bacaan Masyarakat 8.642 9.026 11.228 11.300 1.424 Jumlah seluruh 925.127 942.182 1.009.646 1.332.677 587.339 Sumber: Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas, 2020 2.3.2.18. Kearsipan Pengelolaan kerasipan merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan dan perlu adanya penyeragaman dan penyamaan persepsi dari masing-masing institusi dalam menyusun dan mengorganisir kearsipan, untuk menunjang tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Perbup Nomor 190 Tahun 2005 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Perbup Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Penataan Berkas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyusun pedoman penataan dan klasifikasi arsip sebagai acuan seluruh perangkat daerah dalam menyelenggarakan kearsipan. Selanjutnya pada tahun tahun 2009 diterapkan Sistem Pengelolaan Arsip secara baku sesuai dengan pedoman sebanyak organisasi perangkat daerah dan UPTD serta Arsip di Pemerintahan Desa. Dukungan sumberdaya manusia yang memadai dan kompeten di bidang pengelolaan kearsipan diharapkan penyelenggaraan kearsipan akan optimal. Untuk peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan selama periode tahun 2015-2017 telah dilaksanakan Bintek Pengelolaan Kearsipan, yang jumlah pesertanya bertambah setiap tahun. Sampai dengan tahun 2017, 850 orang telah ada mengikuti Bintek Pengelolaan Kearsipan. Sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengorganisasian data dan arsip, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah memiliki inisiatif dengan melakukan penarikan arsip dari instansi pemerintah. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir keterlambatan dan resiko hilang dari arsip-arsip yang ada. Pengelolaan arsip secara baku telah dilakukan 28 SKPD di Kabupaten Banyumas, sedangkan SKPD Kecamatan, UPT Puskesmas, Unit Pendidikan Kecamatan dan Pemerintahan Desa belum dilakukan pengelolaan arsip secara baku di karenakan sarana dan prasarana yang belum memadai. 119 Kinerja Bidang Kearsipan Kabupaten Banyumas dari tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut. Kepemilikan Depo arsip 1 buah, Tenaga arsip sampai dengan tahun 2020 berjumlah 2 orang dimana untuk pengelolaan arsip statis dan dinamis di 29 OPD di Kabupaten Banyumas, Nilai Penyelenggaraan Kearsipan sudah cukup bagus dengan nlai 86 di tahun 2020. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 115 orang. Persentase pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kabupaten Banyumas sebesar 40%. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku pada tahun 2020 sebesar 14,5%, Persentase unit kerja/OPD yang mempunyai daftar arsip sebesar 14,5% Audit Kearsipan sebanyak 8 SKPD . Rincian capaian indikator kinerja Pengelollan kearsipan tahun 2016- 2020 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.76 Kinerja Kearsipan Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 No Kinerja Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
29. 1.Depo Arsip Unit - - 1 1 1 2. Tenaga Arsiparis Tingkat Trampil Orang 2 2 2 2 2 3. Nilai Penyelenggaraan Kearsipan Nilai NA 52 67 75 86 4. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Orang 85 100 54 205 115 5. Persentase pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kabupaten Banyumas % 1,88 2,09 8,13 27,82 40 6. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku % 9,1 14,54 5,5 10,92 14,5 7. Persentase unit kerja/OPD yang mempunyai daftar arsip % 9,1 14,54 5,5 10,92 14,5 8. Fasilitasi Penataan Arsip pada SKPD SKPD 5 NA 10 30 25
30. 9.Audit Kearsipan SKPD NA NA NA 10 8 10. Penyusunan Buku Pedoman Kearsipan Buku 1 1 1 1 1
31. 11.Penyusutan Arsip SKPD NA NA 1 NA NA Sumber: Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas, 2020 2.3.3.Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan Perikanan di Kabupaten Banyumas terdiri dari perikanan tangkap yang berasal dari perairan sungai (perairan umum) dan perikanan budidaya. Luas perikanan tangkap di Kabupaten Banyumas tahun 2019 adalah seluas 1.293 ha, dan luas perikanan budidaya seluas 424,50 ha. Luas lahan perikanan yang ada, sangat berpengaruh terhadap jumlah 120 produksi dan nilai produksinya. Produksi perikanan di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2016-2020, mengalami trend peningkatan, pada tahun 2016 mencapai 10.859 ton dan di tahun 2020 mencapai 11.850,15 ton. Konsumsi ikan (kg/Kpt/th.) mengalami peningkatan selama periode tahun 2016-2020. Pada tahun 2020 konsumsi ikan mencapai 21,05 kg/Kpt/th. Potensi perikanan Kabupaten Banyumas yang bertumpu pada perikanan budidaya ini menjadikan tingkat konsumsi ikan rendah karena penduduk agak kesulitan memperoleh ikan dengan harga yang terjangkau. Banyaknya ikan yang ditebar diperairan umum selama kurun waktu 2016-2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif mulai dari 408.000 ekor tahun 2016 menjadi 275.000 turun di tahun 2020. Hal ini dikarenakan tahun 2020 terkena dampak refocusing anggaran. Perkembangan produksi perikanan di Kabupaten Banyumas, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.77 Capaian Kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 No. Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Produksi perikanan (ton) 10.859,15 11.010,09 11.121,00 11.670,24 11.850,15 2 Konsumsi Ikan (kg/Kpt/th.) 13,78 13,85 14,33 21,00 21,05 3 Penebaran Ikan di perairan umum (ekor/th.) 408.000 756.460 515.000 210.000 275.000 Sumber : Dinkannak Kabupaten Banyumas, 2020. Produksi perikanan yang dihasilkan di Kabupaten Banyumas sebagian dilakukan pengolahan melalui unit-unit usaha yang dimiliki masyarakat. Jumlah usaha pengolahan ikan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 ada sebanyak 168 unit usaha dan di tahun 2020 hanya sebanyak 139 dikarenakan pandemi covid-19 maka banyak usaha pengolahan ikan yang tidak beroperasi. Dalam upaya peningkatan produksi perikanan sekaligus mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat, dilakukan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan. 2.3.3.2. Pariwisata Potensi pariwisata di Kabupaten Banyumas cukup banyak dan beragam jenisnya, umumnya mudah dijangkau karena didukung sarana dan prasarana yang memadai. Namun demikian, masih terdapat beberapa obyek wisata yang belum tergarap secara optimal dan membutuhkan investasi untuk pengembangannya. Berbagai potensi pariwisata tersebut yaitu : Baturraden, Taman Rekreasi Nirwana Manggala, Bendung Gerak Serayu, Wana Wisata, Pancuran Pitu, Pancuran Telu, Goa Sarabadak, Telaga Sunyi, Curug Cipendok, Curug Ceheng, Pemandian Kalibacin, Museum BRI. Untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyumas disusun kajian One District One Destination (ODOD) konsep pengembangan pariwisata berbasis kawasan, dan kajian revitalisasi Kota 121 Lama Banyumas. Selain itu untuk mendukung wisata Sungai Serayu Dinas Perhubungan mengembangkan angkutan sungai yang tidak hanya memberi pilihan moda transportasi juga diharapkan akan mendukung pariwisata di kawasan yang terhubung. Pengembangan pariwisata dengan model ODOD ini merupakan Strategi yang memiliki prinsip bahwa pengembangan destinasi wisata haruslah meliputi kawasan yang merupakan kumpulan desa atau kecamatan di mana masyarakat secara bersama sama mengembangkan satu karekter atau tema produk pariwisata tertentu yang mewakili identitas bersama kawasan. Kajian ODOD dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pariwisiata perwilayah pengembangan pariwisata Kabupaten Banyumas, menyusun kriteria penentuan destinasi unggulan di setiap perwilayahan, mengidentifikasi destinasi wisata di setiap perwilayahan, menentukan destinasi unggulan dan prioritas di setiap perwilayahan, dan menyusun strategi pengembangan destinasi unggulan dan prioritas di setiap perwilayahan. Kabupaten Banyumas telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyumas (RIPPARKAB) Tahun 2018-2033 yang menetapkan Perwilayahan Kawasan Pengembangan Pariwisata meliputi Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP). Berbeda dengan RIPPARKAB hasil dari kajian ODOD adalah penentuan destinasi-destinasi unggulan prioritas. Destinasi unggulan prioritas tersebut yaitu Bukit Pangonan Indah dan Wisata Kota Lama Banyumas yang berada di Kawasan Banyumas Selatan, Taman Bale Kemambang di Kawasan Banyumas Tengah, Hutan Pinus Limpakuwus di Kawasan Banyumas Timur, Gua Alam Darmakradenan dan Pesona Desa Cikakak di Kawasan Banyumas Barat, dan Wisata Dirgantara/Watu Kumpul yang terletak di Kawasan Banyumas Utara. Strategi pengembangan destinasi wisata unggulan prioritas dengan pendekatan konektivitas yang berupa: a. Kawasan Banyumas Selatan: pengembangan 2 jalur wisata yaitu Kota Lama-Curug Song-Bukit Cikawak dan Kota Lama-Curug Gemawang-Bukit Pangonan-Wisata Sentana-Bukit Mahameru b. Kawasan Banyumas Timur: pengembangan jalur Hutan Wisata Limpakuwus-Embung Siton-Lorong Blothong c. Kawasan Banyumas Tengah: pengembangan jalur Taman Bale Kemambang-Wisata Edukasi SMKN 3-Tugu Gada Rujak Polo-Embung Bersole d. Kawasan Banyumas Barat: jalur Curug Wanasuta-Kawasan Gua Alam Darmakradenan-Pesona Desa Cikakak-Wisata Pertapan Gerduren e. Kawasan Banyumas Utara: pengembangan jalur wisata Watu Kumpul-Germanggis-Makam Syekh Makhdum Wali-Wisata Air Watu Tumpang. Strategi yang terperinci untuk pengembangan destinasi wisata unggulan dan prioritas membutuhkan kajian yang terpisah-pisah untuk setiap kawasan mengingat perbedaan permasalahan pengembangan pariwisata yang ada di setiap kawasan. Kajian Pengembangan Kota Lama Banyumas dilatarbelakangi potensi wisata sejarah dan budaya di Kawasan Kota Lama Banyumas. Sejarah dan karakter budaya Banyumas dapat dikemas menjadi daya tarik bagi wisata. Tahapan kajian pengembangan Kota Lama Banyumas meliputi inventarisasi cagar budaya beserta informasinya, penyusunan konsep restorasi dan revitalisasi cagar budaya, pembuatan infrastruktur pendukung, dan konsep pemasaran wisata Kota Lama Banyumas. 122 Wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Banyumas terdiri dari wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Dalam kurun waktu tahun 2016-2020, jumlah wisatawan yang berkunjung ke berbagai obyek wisata di Kabupaten Banyumas menunjukkan peningkatan, dengan kunjungan obyek wisata terbanyak pada obyek wisata Baturraden. Di tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan menurun drastis dikarenakan pembatasan kegiatan untuk pencegahan pandemi COVID- 19 Tempat wisata di tutup pada akhir bulan Maret 2020 dan baru dibuka kembali pada awal triwulan III tahun 2020 dengan sejumlah protokol kesehatan di antaranya pembatasan jumlah pengunjung dan pembelian tiket wisata on line. Dilihat dari lamanya waktu berkunjung, rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara hanya satu hari, tidak mengalami perubahan selama kurun waktu tahun 2016-2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai potensi pariwisata di Kabupaten Banyumas memerlukan penanganan yang lebih serius untuk dapat menambah lama tinggal wisatawan, sehingga dapat lebih lama membelanjakan uangnya di Kabupaten Banyumas. Jumlah wisatawan, lama tinggal dan hotel dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.78 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 No. Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
32. 1.Jumlah kunjungan wisatawan (orang) 2.013.992 2.111.861 2.363.002 3.580.743 1.866.157
33. 2.Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (orang) 2.013.544 2.111.367 2.362.794 3.580.485 1.866.083
34. 3.Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang) 448 494 208 258 74
35. 4.Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara (hari) 1 1 1 1 1
36. 5.Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (hari) 1 1 1 1 1
37. 6.Hotel (buah) - Hotel bintang 10 4 4 15 16 - Hotel non bintang 172 211 211 168 168
38. 7.SDM Pariwisata tersertifikasi (orang) NA 40 40 Sumber : Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, 2020 Selain beberapa indikator kinerja tersebut, indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD juga sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap kemandirian anggaran daerah. Oleh karena itu dibawah ini perlu ditampilkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. 123 Gambar 2.43 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Banyumas Tahun 2016 – 2020 Sumber: Dinporabudpar Kab. Banyumas, 2020 Infrastruktur pendukung seperti perhotelan sudah cukup memadai di Kabupaten Banyumas. Wisatawan tidak akan kesulitan dalam menemukan akomodasi karena beragamnya jenis hotel yang tersedia. Semua indikator pada tabel di atas menunjukkan perkembangan yang menjanjikan, kecuali indikator lama tinggal wisatawan (dalam negeri dan mancanegara) yang tidak meningkat dari tahun ke tahun. Ada beberapa faktor yang menjelaskan fenomena tersebut. Pertama, minimnya informasi destinasi wisata di Kabupaten Banyumas, atau meskipun ada tetapi hanya sebatas memberi informasi, belum memasarkan. Kedua, belum adanya paket-paket wisata yang terintegrasi di setiap kawasan wisata, misalnya dari apa produk atau destinasi unggulannya, estimasi durasi waktu kunjungan dan perjalananya, moda transportasi yang melayani, dan sebagainya. Ketiga, masih kurangnya alternatif produk wisata jadi yang layak jual. Sejauh ini pariwisata di Kabupaten Banyumas masih bertumpu pada wisata alam. Potensi wisata lain seperti kekayaan budaya dan heritage belum tergarap maksimal. 2.3.3.3. Pertanian Komoditi pertanian Kabupaten Banyumas meliputi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya (jagung dan kedelai), tanaman hortikultura dan perkebunan. Produksi dan produktivitas komoditi pertanian Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut: Tabel 2.79 Perkembangan Capaian Kinerja Bidang Urusan Pertanian Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
39. 1.Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar: Produktivitas padi sawah (ton/ha) 5.75 5,57 5,80 - - Produktivitas padi gogo (ton/ha) 4.97 4,38 3,57 - - 124 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Produktivitas Tanaman Padi ( ton/ha) - - - 5.71 5,81 Produktivitas jagung (ton/ha) 5.75 5,92 6,50 7,50 6,12 Produktivitas kedelai (ton/ha) 1,35 1,53 1,34 1,28 1,25
40. 2.Produksi Hortikultura: Durian (ton) 3.094,8 5.286,9 12.751,4 15.559,6 6.159,18 Pisang (ton) 28.021,3 27.447,3 27.749,5 30.781,4 31.375,6 Cabe Merah (ton) 4.632 1.568,9 1.724,9 1.376,2 2.000
41. 3.Produksi Tanaman Perkebunan : Cengkeh (ton) 304,28 310,41 484,16 495.36 523,02 Kelapa Dalam (ton) 12.727,41 13.283,89 13.905,12 14.108.96 14.330,93 Kelapa Deres (ton) 43.938,68 54.730,5 53.408,86 54.985,38 55.884,43 Cakupan bina kelompok tani (%) 54,58 74,00 38,55 76.05 80,00 Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Banyumas 2020 Komoditas peternakan utama di Kabupaten Banyumas meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing dan domba, selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami perkembangan fluktuatif dimana untuk populasi ayam ras petelur merupakan populasi yang mengalami kenaikan tertinggi kurun waktu 2020 sebesar 83.992 ekor jika dibandingkan tahun 2019. Perkembangan populasi ternak, produksi hasil ternak, angka kesakitan dan kematian ternak di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.80 Populasi Ternak, Produksi Hasil Ternak, Angka Kesakitan dan Kematian Ternak Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 No. Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
42. 1.Populasi Produksi komoditas Peternakan Utama Sapi Potong 12.805 13.460 14.350 14.461 15.253 Sapi Perah 3.172 2.366 2.279 2.287 2.427 Kerbau 1.260 1.248 1.279 1.295 1.334 Kambing 227.124 161.282 165.646 166.101 175.835 Domba 22.213 13.234 15.190 17.097 17.269 Ayam Ras Petelur 1.577.825 1.413.592 1.396.358 1.399.852 1.483.844 Ayam Ras Pedaging 10.054.844 7.868.549 8.208.000 11.741.324 11.706.950 Ayam Buras / Kampung 1.320.970 1.545.064 1.053.940 1.071.354 1.189.202 Itik 186.357 249.385 142.061 145.135 150.940
43. 2.Produksi Daging (ton) 19.255,100 19.471,48 19.994,06 22.405,297 21.786.989 Sapi 3.739,1 2.891,818 3.064,99 2.674.440 1.699.930 Kerbau 4,3 2,710 - - - Kambing 1.733,2 1.379,288 1.127,06 813.362 556.092 Domba 103,2 103,013 91,68 852.872 74.955 Babi 87,8 86,064 72,27 11.880 45.210 Ayam Buras / Kampung 1.525,7 1.189,699 1.127,62 3.141.234 700.789 Ayam Pedaging 11.754,6 13.407,404 14.144,51 14.025.377 18.189.697 Itik 307,2 411,485 365,93 64.840 130.592 Kelinci - - - 197.346 22.989 Burung Puyuh - - - 13.567 23.023 Angsa - - - - 4.390 Entog - - - 584.773 330.738 125 No. Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Merpati - - - 25.516 8.585
44. 3.Produksi Susu (liter): 5.272.222 5.594.690 3.628.600 3.710.518 3.898.029 Sapi Perah 5.192.222 5.520.183 3.572.900 3.658.567 3.862.424 Kambing 80.000 74.507 55.700 51.951 35.605
45. 4.Produksi Telur (ton) 17.764,600 16.910,415 16.126,93 17.917,31 18.095,95 Ayam Ras 15.286,8 13.725,655 13.558,52 15.265,76 16.217,61 Ayam Buras 777,3 909,100 777,68 576,28 685,22 Itik 1.700,5 2.275,5 1.790,73 1.443,78 997,45 Burung Puyuh - - - 294,99 108,13 Entog - - - 336,50 87,52
46. 5.Angka Kesakitan Ternak (Morbiditas) Ternak Besar (%) 14,52 14,50 14,07 14,06 14.06 Ternak Kecil (%) 1,43 1,41 1,41 1,41 1.40 Ternak Unggas (%) 0,53 0,51 0,5 0,5 0.49
47. 6.Angka Kematian Ternak (Mortalitas) Ternak besar (%) 2,1 2,0 1,9 1,9 1.80 Ternak Kecil (%) 4,5 4,3 4,2 4,2 4.10 Ternak Unggas (%) 0,25 0,23 0,22 0,22 0.22 Sumber : Dinkannak Kabupaten Banyumas, 2020 Di dalam urusan pemerintahan bidang Pertanian, terdapat sub urusan Kesehatan Hewan dan Masarakat Veteriner yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas. Beberapa kinerjanya adalah sebagai berikut: Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan (RPH) Pemotongan hewan ternak mempunyai risiko penyebaran dan/atau penularan penyakit hewan menular termasuk penyakit zoonotik dan/atau penyakit yang ditularkan melalui daging yang mengancam dapat kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Untuk menjamin pangan asal hewan khususnya karkas, daging, dan jeroan ternak yang aman, sehat, utuh dan halal diperlukan Rumah Potong Hewan yang memenuhi persyaratan. RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan: 1) pemotongan hewan secara benar, (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama); 2) b.pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante-mortem inspection) dan pemeriksaan karkas, dan jeroan (post-mortem inspection) untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia; dan 3) pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan ante-mortem dan pemeriksaan post- mortem guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan. Kabupaten Banyumas telah memiliki beberapa unit RPH yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Untuk RPH Kembaran dan Purwokerto Timur sudah tidak beroperasi lagi dan digabung menjadi RPH Tambaksari. RPH Banyumas tutup dan menjadi PUSKESWAN. RPH Purwokerto Barat tutup tahun 2020, sehingga RPH yang beroperasi di Banyumas hanya ada 6 RPH. Jumlah pemotongan hewan di RPH adalah sebagai berikut: 126 Tabel 2.81 Jumlah Pemotongan Hewan di RPH Tahun 2016-2020 NO RPH PEMOTONGAN (ekor) 2016 2017 2018 2019 2020 1 Cilongok 1.496 1.739 1.766 1.980 12 2 Ajibarang 2.771 2.578 2.588 2.319 709 3 Sumpiuh 1.312 1.752 1.961 1.918 7 4 Sokaraja 4.734 5.194 4.362 3.431 413 5 Wangon 4.347 4.412 4.063 1.852 268 6 Tambaksari - - 3.198 2.975 2.384 7 Banyumas 114 - - - - 8 Kembaran 90 4.561 - - - 9 Purwokerto Timur 5.434 - - - - 10 Purwokerto Barat 2.084 2.087 1.830 292 - JUMLAH 22.382 22.323 19.768 14.767 3.793 Dinkanak Kabupaten Banyumas, 2020 Jumlah pemotongan hewan ternak dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami penurunan. Untuk tahun 2020 jumlahnya sebesar 3.793 ekor dikarenakan pandemi COVID-19 yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga permintaan terhadap daging menurun. Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan melalui status kesehatan hewan nasional untuk mencapai kondisi kesehatan, produksi dan produktivitas hewan dapat meningkat secara optimal telah dibentuk Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). Puskeswan merupakan unit pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas (UPTD) pada Dinas Perikanan dan Peternakan dalam kewenangan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas. UPTD Puskeswan mempunyai tugas berupa: a) pelaksanaan penyehatan hewan; b) pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner; c) pelaksanaan epidemiologik; d) pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah; e) pemberian pelayanan jasa veteriner. Untuk kasus penyakit hewan yang ditangani UPTD Puskeswan Kabupaten Banyumas tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.82 Penanganan Penyakit Hewan Tahun Kasus Penyakit Hewan yang ditangani Sapi Kambing/Domba Jumlah 2019 5.458 2.770 8.228 2020 4.241 2.071 6.312 JUMLAH 9.699 4.841 14.540 Dinkanak Kabupaten Banyumas, 2020 Produksi Benih di Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas. tugas BPBAT meliputi: a) penyediaan benih dan calon induk 127 yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia; b) percepatan pengembangan teknologi pembudidayaan ikan; c) pembudidayaan ikan guna penyediaan benih dan calon induk; d) pemberian edukasi teknis pembudidayaan ikan Sesuai tugas tersebut BPBAT memberikan pelayan publik berupa pelayanan penjualan hasil produksi benih dan calon induk ikan air tawar, pelayanan tekhnologi perikanan, magang mahasiswa, prakerin siswa SMU, pelayanan edukasi bagi anak PAUD, TK, hingga SD dan SMP. Komoditas yang dihasilakan BPBAT adalah benih dan calon induk ikan gurami, nilem, nila, tawes, mas dan ikan koi, dengan jumlah produksi sebagai berikut: Tabel 2.83 Produksi Benih Ikan BPBAT Kabupaten Banyumas Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi Benih (ekor) 5.795.130 5.047.902 4.875.508 6.224.300 6.986.80 0 Sumber: Dinkannak Kabupaten Banyumas, 2020 2.3.3.4. Perdagangan Sektor perdagangan memiliki fungsi strategis dalam perekonomian daerah, merupakan salah satu penyumbang terbesar PDB Kabupaten Banyumas, terutama dari pengembangan perdagangan lokal dan regional, perdagangan skala kecil dan menengah. Kegiatan perdagangan di Kabupaten Banyumas telah dapat meningkatkan aktivitas roda perekonomian daerah. Di bawah ini, merupakan gambar dari kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Banyumas yang sangat berfluktuatif. Dan merupakan sektor kedua terbesar dalam kontribusinya terhadap PDRB Banyumas setelah sektor industri pengolahan. Sehingga diharapkan sektor perdagangan ini setiap tahunnya tetap memberikan kontribusi yang besar. Gambar 2.44 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Banyumas Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) (%) 15.45 15.19 15.23 15.57 15.23 15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 128 Nilai ekspor komoditas utama di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Dimana komoditas utama ekspor Kabupaten Banyumas adalah kayu olahan, minyak atsiri dan gula kelapa kristal. Gambar 2.45 Nilai Ekspor Komoditas Utama Menurut Komoditas Tahun 2016-2020 Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2020 Sarana dan prasarana perdagangan, terutama pasar modern dan pasar tradisional di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2016- 2020 menunjukkan peningkatan. Perkembangan ini memberikan implikasi pada meningkatnya kegiatan perekonomian daerah, terutama digerakan oleh meningkatnya kebutuhan barang dan jasa dalam masyarakat. Perkembangan sarana prasarana Perdagangan pada tabel di bawah ini: Tabel 2.84 Capaian Kinerja Bidang Perdagangan di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 No. Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah pasar modern (minimarket/ supermarket/ swalayan) (unit) 99 99 101 101 101 2 Jumlah pasar tradisional (unit) 26 26 25 25 26 3 Cakupan Bina Kelompok Pedagang 140 1.118 718 70 96 Sumber : Dinperindag Kabupaten Banyumas, 2020. . Jumlah pasar tradisional yang dikelola Pemerintah Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2020 sebanyak 26 unit meningkat 1 pasar yaitu pasar Proliman yang tadinya berstatus pasar desa menjadi pasar yang dikelola Pemerintah Daerah. Pasar tradisional dibangun dalam rangka menampung perdagangan eceran dan melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari, untuk itu perlu mendapatkan fasilitasi pengembangan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. Jumlah pasar modern di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan dari 99 unit tahun 2016 menjadi 101 unit pada tahun 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Kayu Olahan 5,892,207 8,319,859 8,152,290 17,607,45 22,521,04 Minyak Atsiri 17,543,13 12,513,54 14,612,56 2,392,399 2,987,905 Gula Kelapa Kristal 512,558 267,905 7,174,377 24,112,80 36,701,46 - 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 dollar AS 129 dan 2 pusat perbelanjaan yang terdapat di Purwokerto Selatan dan Purwokerto Timur. Untuk pasar modern tersebut tersebar di pusat-pusat perkembangan perekonomian dan sepanjang jalur utama perekonomian daerah. Cakupan bina kelompok pedagang mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tahun 2016 sebanyak 140 kelompok sedangkan di tahun 2020 sebesar 96 kelompok atau meningkat 26 kelompok jika dibandingkan dengan tahn 2019. 2.3.3.5. Perindustrian Berkembangnya industri memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah, terutama terkait dengan penanaman modal, penggunan bahan baku lokal, penyerapan tenaga kerja dan daya ungkit perkembangannya bagi sektor-sektor perekonomian lainnya. Pertumbuhan industri di Kabupaten Banyumas relatif cukup baik terutama industri menengah dan industri kecil dan mikro. Iklim usaha di Kabupaten Banyumas yang semakin membaik mendorong tumbuhnya industri. Pertumbuhan industri juga berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan jumlah industri di Banyumas tahun 2020 hanya terdapat pada industri kecil seperti yang terlihat pada Tabel 2.85 di bawah ini. Dengan pertumbuhan industri di tahun 2020 hanya sebesar 0,03% atau mengalami penurunan pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-
48. 19.Gambaran perkembangan industri dan tingkat penyerapan tenaga kerja terlihat pada tabel berikut: Tabel 2.85 Perkembangan Capaian Kinerja Bidang Perindustrian Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 No. Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
49. 1.Jumlah Unit Industri 42.320 42.530 43.182 43.910 43.921
a.Industri besar (unit) 6 6 6 6 6
b.Industri menengah (unit) 77 77 77 77 77
c.Industri kecil (unit) 42.237 42.447 43.099 43.827 43.839
d.Industri mikro (non formal) (unit) - - - -
1. 2.Jumlah tenaga kerja yang terserap pada unit industri
a.Industri besar (orang) 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275
b.Industri menengah (orang) 5.949 5.949 5.949 5.949 5.949
c.Industri kecil (orang) 92.500 97.065 97.065 98.080 98.251
1. 3.Pertumbuhan Industri 0,37 0,50 1,53 1,69 0,03
2. 4.Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 745 820 699 70 153 Sumber: Dinperindag Kabupaten Banyumas, 2020 2.3.3.6. Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembagian kewenangan urusan pemerintahan bidang transmigrasi ditujukan bagi kabupaten tujuan transmigrasi. Kabupaten Banyumas sebagai daerah pengirim hanya memfasilitasi pelayanan transmigrasi untuk masyarakat yang berminat mengikuti 130 transmigrasi. Tugas ini dilaksanakan oleh Bidang Pelatihan, Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, khususnya Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas. Pelayanan transmigrasi meliputi: pendaftaran dan seleksi calon transmigran, identifikasi dan legitimasi calon transmigran, publikasi calon transmigran, pemberangkatan calon transmigran, dan penyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi. 2.3.4. Fokus Layanan Pendukung 2.3.4.1. Fungsi Administrasi Pemerintahan Capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas diukur dengan indek reformasi birokrasi oleh KemenPan RB, terhadap dua komponen pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu: Komponen Pengungkit, terdiri dari: Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan tata laksana, Penataan sistem manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas pelayanan Publik. Komponen Hasil, terdiri dari: Nilai Akuntabilitas Kinerja, Survey Internal Integritas Organisasi, Survey Eksternal Persepsi Korupsi, Opini BPK, Survey Eksternal Pelayanan Publik. Nilai Indek Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas tahun 2020 menunjukan hasil baik atau “B”, dengan nilai 69,07. Namun demikian masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas dan penataan birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, antara lain: ● Penyusunan Road map reformasi birokrasi agar diselaraskan dengan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2020-2025; ● Mengoptimalkan fungsi Tim Reformasi Birokrasi melalui pertemuan secara berkala membahas kemajuan reformasi birokrasi, serta mengkomunikasikan dan memastikan penerapannya sampai ke OPD; ● Menyusun rencana aksi reformasi birokrasi yang menjawab isu-isu strategis terkait masalah reformasi birokrasi tingkat OPD; ● Mengoptimalkan implementasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dengan melakukan secara berkala untuk menilai perkembangan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas; ● Meningkatkan pengetahuan terhadap assessor PMPRB Pemerintah Kabupaten Banyumas tentanng kondisi ideal yang diharapkan pada masing-masing area perubahan; ● Mewujudkan budaya kerja positif dengan menugaskan agen perubahan dengan target-target perubahan nyata pada masing-masing unit kerja, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas keberhasilan agen perubahan; ● Meningkatkan internalisasi budaya kerja dan perubahan mindset terhadap para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; ● Melakukan identifikasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis secara keseluruhan serta 131 melakukan evaluasi atas pelaksanaan system pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala. 2.3.4.2. Fungsi Kesekretariatan DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas merupakan organisasi perangkat daerah yang menunjang/memberikan fasilitasi kepada anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah DIY berkewajiban mengatur dan mengelola urusan pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh. Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2018 mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Peran Sekretariat DPRD menjadi strategis untuk menjembatani komunikasi yang harmonis antara Eksekutif dan Legislatif dalam membuat kebijakan daerah dan penyusunan produk hukum daerah guna menunjang program-program pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017, ada tiga indikator kinerja Sekretariat DPRD, yaitu: tersedianya RKT pada setiap Alat Kelengkapan DPRD, tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD), dan terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda, dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD. Penyusunan RKT oleh Sekretariat harus melibatkan Alat Kelengkapan DPRD. Selanjutnya untuk program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) sudah tersusun dan terintegrasi. 2.3.4.3. Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, 132 pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Inspektorat Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas. Jumlah temuan pengawasan terus mengalami penurunan dari tahun 2016 sebanyak 562 menjadi 282 pada tahun 2020. Dari 282 temuan tersebut 128 temuan pengawasan telah selesai ditindaklanjuti, dan 32 temuan pengawasan dalam proses tindak lanjut, 122 jumlah temuan pengawasan belum di tindaklanjuti. Jumlah pengaduan masyarakat terkait pengawasan pada tahun 2020 sebanyak 6 kasus, dan kesemuanya telah ditindaklanjuti. Secara rinci kinerja di bidang pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.86 Kinerja Pengawasan Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 No. Bidang Urusan/Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
3. 1.Jumlah temuan pengawasan (temuan) 562 777 507 485 282
4. 2.Jumlah temuan pengawasan yang telah selesai ditindaklanjuti (temuan) 476 639 385 220 128
5. 3.Jumlah temuan pengawasan yang dalam proses tindak lanjut (temuan) 86 73 29 25 32
6. 4.Jumlah temuan pengawasan belum ditindaklanjuti (temuan) 0 65 93 240 122
7. 5.Jumlah rekomendasi 562 777 507 485 282
8. 6.Jumlah rekomendasi selesai ditindaklanjuti 476 306 385 220 128
9. 7.Jumlah rekomendasi dalam proses tindaklanjut 86 88 29 25 32
10. 8.Jumlah rekomendasi belum ditindaklanjuti 0 0 93 240 122
11. 9.Jumlah pengaduan masyarakat (kasus) 5 9 8 9 6
12. 10.Jumlah pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti (kasus) 5 9 8 9 6 11 Level kapabilitas APIP NA 2 2 3 3 12 Nilai Maturitas SPIP NA 3 3 3 3,075 Sumber : Inspektorat Kabupaten Banyumas, 2020 2.3.5.Penunjang Urusan Pemerintahan 2.3.5.1. Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini WTP yang dimaksud adalah bahwa laporan keuangan telah memberikan informasi yang bebas dari salah saji material, selain itu juga pemerintah Kabupaten Banyumas dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan 133 baik. Opini tersebut menunjukan kinerja keuangan daerah Kabupaten Banyumas terus membaik. Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Banyumas masih rendah. Pemerintah Kabupaten Banyumas kembali melakukan identifikasi potensi PAD dan menentukan target realisasinya. Dari sisi kelembagaan dibentuk Badan Pendapatan daerah Kabupaten banyumas yang ditetapkan dengan Peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, dan Peraturan Bupati banyumas Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Dengan dibentuknya BAPENDA diharapkan dapat mengoptimalkan realisasi pendapatan daerah. Capaian persentase Belanja Pendidikan (20%) dari tahun 2015- 2019 rata-rata mencapai 37%, hal ini melebihi target Kabupaten/Nasional sebesar 20%. Namun bila dilihat alokasi per tahunnya dalam kurun waktu tersebut persentase belanja pendidikan mengalami penurunan. Persentase Belanja Kesehatan (10%) dari tahun 2015-2019 juga melebihi target sebesar 10%, rata-rata belanja kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2015-2019 adalah sekitar 17%. Proporsi belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Banyumas dari tahun 2015-2019 rata-rata lebih dari 60%. Belanja tidak langsung yang terlalu besar berarti belanja pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat semakin kecil. Meskipun dalam belanja tidak langsung terdapat komponen belanja bantuan keuangan, hibah, dan bantuan sosial kepada masyarakat, proporsi belanja tidak langsung yang terlalu bisa menimbulkan persepsi bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas kurang memihak kepada masyarakatnya. Tabel 2.87 Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 No Indikator Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Bagi hasil kabupaten/kota dan desa % 6.06 16 0,8 2 Kontribusi PAD terhadap APBD % 18,16 17,64 15 19,99 20,07 3 Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah % 100 100 100 100 100 4 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung 34,86% : 65,14% 27,04% : 72,96% 59,34% : 40,66% 58,04% : 41,96 % 64,01% : 35,99% 5 Persentase belanja kesehatan (10%) % 20,09% 15,34% 20,62 16,41 16,41 6 Persentase belanja pendidikan (20%) % 37,25% 34,18% 38,43 33,02 33,02 7 Persentase ketepatan waktu penetapan APBD % 100 100 100 100 100 8 Persentase SILPA % 13,43% 11,94% 10,64% 8,08% 7,86% Sumber : Bapenda dan BKAD Kabupaten Banyumas, 2020 134 2.3.5.2. Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas melaksanakan tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan. Untuk mendukung tugas tersebut telah dikembangkan aplikasi perencanaan yang terintegrasi dengan aplikasi monitoring dan evaluasi perencanaan, penilaian SAKIP, dan penganggaran. Dengan kebijakan Pemerintah untuk penggunaan SIPD Kementrian Dalam Negeri perencanaan perlu melakukan banyak penyesuaian dengan berbagai perubahan kebijakan yang terjadi. Perkembangan kinerja selama 5 tahun sebagai data dukung bidang perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.88 Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA 1 1 1 1 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA 1 1 1 1 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERBUP 1 1 1 1 1 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 86,70 81,38 100 100 100 Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2020 Kinerja fungsi penunjang perencanaan Kabupaten Banyumas Tahun 2015–2019 telah melaksanakan amanat perencanaan dengan tersususnnya dokumen Perda RPJPD, RPJMD, Perbub RKPD dan Penjabaran Program RKPD ke dalam RKPD sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten. Banyumas. 2.3.5.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan meliputi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian aparatur sipil negara (ASN), mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN, serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Aparatur sipil negara merupakan aset bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan tingkat pendidikan lebih dari 60% ASN di Kabupaten Banyumas telah memiliki jenjang pendidikan D IV, S1, S2, dan S3. Jumlah ASN Kabupaten Banyumas menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut: Tabel 2.89 Jumlah ASN menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Jenjang pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah Proporsi (%) SD 196 7 203 1,72 SLTP 329 29 358 3,03 SLTA 1.063 452 1.515 12,83 D.I 11 13 24 0,20 135 D.II 70 46 116 0,98 D.III 303 1.009 1.312 11,11 Sarmud 3 2 5 0,04 D.IV 47 132 179 1,52 S-1 2.927 4.660 7.587 64,25 S-2 335 171 506 4,28 S-3 3 1 4 0,03 Jumlah 5.287 6.522 11.809 100,00 Sumber : BKDD Kabupaten Banyumas, 2020 Pada tahun 2020 aparatur sipil negara di Kabupaten Banyumas dengan tingkat pendidikan S1 merupakan jumlah terbanyak yaitu 7.587 orang (64,25%). Urutan kedua adalah ASN dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 1.515 orang (12,83%), dan urutan ke tiga adalah ASN dengan tingkat pendidikan D.III sebanyak 1.312 orang (11,11%). Berdasarkan golongan kepangkatan ASN Kabupaten Banyumas selalu mengalami perubahan dikarenakan karena kenaikan pangkat regular, pilihan atau penyesuaian pendidikan. Jumlah ASN menurut golongan di Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2.90 Jumlah ASN Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 Jumlah PNS Daerah menurut golongan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah PNS 14.981 13.306 12.539 12.551 11.809 Golongan I 494 403 354 333 292 Golongan II 2.608 2.567 2.240 2.186 1.999 Golongan III 6.259 5.627 5.576 6.056 5.923 Golongan IV 5.620 4.709 4.369 3.976 3.595 Sumber : BKDD Kabupaten Banyumas, 2020 Sampai tahun 2020 ASN di Kabupaten Banyumas yang paling banyak adalah golongan III sebanyak 5.923 orang (50,16%) sedangkan urutan kedua adalah golongan IV sebanyak 3.595 orang (30,44%) dan urutan ketiga adalah golongan II sebanyak 1.999 orang (16,93%) dan yang terakhir golongan I sebanyak 292 orang (2,47%). Untuk memenuhi standar kompetensi aparatur sipil negara harus terus mengembangkan kompetensinya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada negara dan masyarakat. Pendidikan dan latihan adalah upaya untuk pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, yaitu melalui diklat pengembangan kompetensi jabatan fungsional dan struktural. ASN Kabupaten Banyumas yang telah mengikuti diklat dan lulus, serta memiliki seritifikasi kompetensi tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.91 Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat No. Indikator Capaian kinerja setiap tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1. ASN yang telah mengikuti diklat 983 371 573 573 600
13. 2.ASN yang telah lulus diklat 983 371 572 572 600 Jumlah ASN 15.428 14.981 13.306 12.539 12.551 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 6,37 2,48 4,31 4,57 4,78 Sumber : BKDD Kabupaten Banyumas, 2019. 136 Untuk tahun 2020 tidak diselenggarakan diklat bagi ASN Kabupaten Banyumas dikarenakan kondisi Pandemi COVID -19. Pengelolaan data kepegawaian di Kabupaten Banyumas telah menggunakan sistim informasi manajemen data kepegawai (SIMPEG). SIMPEG juga digunakan untuk pelayanan proses kepegawaian paperless/less paper yang akan diterapkan secara bertahap. Kinerja bidang kepegawaian lainnya bisa dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.92 Disiplin ASN, Mutasi, Promosi, dan Keterisian SIMPEG Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 No Uraian Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Disiplin ASN Orang 31 23 11 15 11 2 Jumlah Mutasi Orang 5713 209 210 75 52 3 Jumlah pensiun ASN Orang 2174 573 685 829 698 4 Jumlah Promosi Jabatan Struktural Orang 1239 200 350 861 122 5 SIMPEG (Entry Update data Pegawai) Orang 13.656 13.500 12.539 12.551 11.809 Sumber : BKDD Kabupaten Banyumas Tahun 2020 2.3.5.4. Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Banyumas menunjukan kinerja yang baik. Indikator yaitu Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RKPD maupun RPJMD. Tahun 2020 disusun Rencana Induk Kelitbangan (RIK) untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan serta pemanfaatannya di Kabupaten Banyumas. Selanjutnya RIK akan diintegrasikan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Pelayanan Izin Penelitian Sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyumas, Bappedalitbang Kabupaten Banyumas melaksanakan pelayanan izin penelitian. Proses izin penelitian ini dimulai dengan proses pernohonan rekomendasi penelitian kepada Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Banyumas, untuk selanjutnya rekomendasi tersebut sebagai bahan pertimbangan Bappedalitbang dalam menerbitkan izin penelitian. Selanjutnya mulai Tahun 2019, pelayanan izin penelitian dilaksanakan oleh Mall Pelayanan Publik (MPP) di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DMPPPTSP) Kabupaten Banyumas, berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas No. 503/0010/2019 tanggal 3 Januari 2019 Perihal Pemberitahuan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik. 137 Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) Salah satu tugas dan fungsi pemerintah adalah pelayanan penelitian dan pengembangan daerah yaitu pelayanan penelitian dan pengembangan karya cipta krenova agar kreativitas dan inovasi masyarakat dapat dimanfaatkan secara ekonomi dan sosial. Lomba Krenova merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada para mitra dan inovator baik perorangan maupun kelompok yang secara nyata mendukung dalam memajukan produk inovasi untuk masyarakat luas. Lomba Krenova diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan telah dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Beppedalitbang Kabupaten Banyumas pada Tahun 2017 telah membentuk suatu Sistem dalam bidang pelayanan litbang terpadu bernama SABERINA (Satuan Bersama Pengembangan Inovasi Daerah), yaitu adalah sistem bergeraknya seluruh lembaga/organisasi dan perorangan dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan litbang secara terpadu untuk karya cipta krenova dalam mengakses pembiayaan, penelitian, pengembangan, dan pemanfaatannya. Berikut data peserta dan inventarisasi hasil kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Banyumas Lomba Krenova: Tabel 2.93 Jumlah Peserta Lomba Krenova Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019 Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Peserta Lomba Krenova (inovasi) 128 28 53 58 64 Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2020 Tabel 2.94 Kondisi Perkembangan Hasil Karya Cipta Kreativitas dan Inovasi Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2019 No. Inovasi Penjelasan Pemanfaatan Tahun Krenova 1 Pompa Hidram Dimanfaatkan masyarakat Desa Kotayasa untuk memenuhi kebutuhan airnya 2012 2 Bel Otomatis Sekolah Dimanfaatkan oleh banyak sekolah di Kabupaten Banyumas maupun diluar Kabupaten Banyumas 2013 3 All About Hydrogen Dimanfaatkan di beberapa bengkel di Purwokerto 2016 4 Alusi Diamnfaatkan dalam pembangunan perumahan di Kecamatan Patikraja 2016 5 Ezycon Diamnfaatkan dalam pembangunan perumahan di Kecamatan Patikraja 2017 6 Srayer aspalt Telah digunakan oleh sebagian besar pelaksana pembangunan jalan di Kabupaten Banyumas 2017 7 Batik Kluwung Sumunar Telah dilakukan penjualan melalui galeri batik di SMA Sokaraja 2017 8 Magic Starter Sedang dalam uji coba untuk diterapkan pada motor produksi China oleh Djoko Motor Purwokerto 2017 9 Avipodes Dimanfaatkan untuk pembuatan profil Desa, seperti di Desa Kalisari Cilongok 2017 10 Clay Tepung Melaksanakan pelatihan di berbagai organisasi 2017 11 Sulam Ngapak Sudah mencapai ekspor 2019 12 Pemanfaatan Limbah Penjualan lokal di Sekitar Lumbir 2019 138 Kayu 13 Mesin Uap/Boiler Dimanfaatkan untuk pembuatan Cincau hitam, nata de coco, dan olahan lainnya di Banyumas 2019 14 Subur/Pupuk Organik dari sampah Penjualan Lokal di sekitar Tambak 2019 15 ASR Telah terjual di bahkan sampai ke Kalimantan 2019 16 Kopi KJN Penjualan Lokal di sekitar Wangon 2019 17 EGROTEK Penjualan Lokal di sekitar Purwokerto 2019 Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2019 2.3.6. Fungsi Pemerintahan Umum Pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah adalah meliputi:
a.Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c.Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
d.Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
e.Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
g.Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal. Kinerja pada pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Banyumas pada jumlah unjuk rasa sampai dengan tahun 2020 sebanyak 24 kali menurun dari tahun 2019 berjumlah 47 kali. Prosentase Pemilih yang menyalurkan suaranya pada pemilu pada tahun 2019 sebesar 78,8% dimana seharusnya prosentase tersebut 100% dimana Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu (orang) sama Jumlahnya dengan jumlah pemilih yang menyalurkan hak suaranya pada pemilu (100%) Presentase LSM, Ormas dan Forum lainnya yang berperan aktif dalam kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan cukup tinggi sampai dengan 2020 sebesar 87,8%. Tabel 2.95 Kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 No. Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah unjuk rasa (kali) 54 47 47 47 24 2 Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu (orang) Tidak ada pemilu Tidak ada pemilu 1.350.981 1.373.769 Tidak ada Pemilu
1. 3.Jumlah pemilih Tidak Tidak 1.086.983 1.082.627 Tidak 139 No. Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 yang menyalurkan hak suaranya pada pemilu. ada pemilu ada pemilu ada Pemilu 4. Prosentase Pemilih yang menyalurkan suaranya pada pemilu Tidak ada pemilu Tidak ada pemilu 74,74 78,8 Tidak ada pemilu 5. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 2 2 2 2 2 6. Kegiatan pembinaan politik daerah 7 7 7 7 7 7. Jumlah LSM Yang Aktif 114 122 134 159 180 8. Presentase LSM, Ormas dan Forum lainnya yang berperan aktif dalam kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 84,5 82,9 84,3 86,4 87,8 2.3.7. Unsur Kewilayahan Unsur kewilayah di Kabupaten Banyumas dengan pelaksanaan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan dengan indikator kinerja Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik. Sampai dengan tahun 2020 IKM Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banyumas sebesar 81,46% meningkat dari tahun 2019 sebesar 74,14%. 2.4. Aspek Daya Saing Daerah Indikator yang digunakan untuk menganalisis daya saing daerah disesuaikan dengan ketersediaan data di Kabupaten Banyumas terdiri atas pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, pengeluaran konsumsi non pangan perkapita, angka kriminalitas, dan angka ketergantungan. 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan) Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat kesejahteraan penduduk. Untuk tahun 2019 persentase pengeluaran makanan penduduk Kabupaten Banyumas lebih besar daripada pengeluaran untuk non makanan. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk non makanan penduduk Banyumas mengalami fluktuasi sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.96 140 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017 Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan 52,04 49,75 50.19 52.31 51,08 Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2017 & 2018 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 2.4.2.1. Infrastruktur Jalan dan Irigasi Panjang jalan yang ada di Kabupaten Banyumas di luar jalan desa dan jalan lingkungan adalah 1.716,886 km, dengan prosentase kewenangan jalan terdiri atas jalan kewenangan Kabupaten Banyumas sebesar 87,83%, jalan kewenangan Nasional sebesar 10,24%, dan sisanya merupakan jalan kewenangan Provinsi sebesar 1,93%. Kondisi jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 adalah sebagai berikut: Tabel 2.97 Kondisi Infrastruktur Jalan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Kondisi Ruas Jalan Total Panjang (km) Baik Sedang Rusak km % km % km % km 679,15 45,04% 348,31 23,10% 480,54 310,87% 1.508,000 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2020 Kondisi jalan merupakan salah satu komponen penting untuk meningkatkan daya saing daerah. Untuk itu peningkatan kondisi jalan kabupaten terus diupayakan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, prioritas provinsi, dan nasional untuk memperkuat infrastruktur guna mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar. Berdasarkan Permen PUPR Nomor: 14/PRT/M/2015 kewenangan pengelolaan daerah irigasi Pemerintah Kabupaten Banyumas meliputi 573 daerah irigasi dengan luas areal 23.716 Ha, dan panjang jaringan 641.081 m meliputi jaringan irigasi primer dan sekunder. Jaringan irigasi tersebut sepanjang 502.016 m dengan kondisi baik, dan 139.065,5 m dengan kondisi rusak. Selengkapnya kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.98 Kondisi Infrastruktur Jaringan Irigasi di Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Jaringan Irigasi Kondisi Jaringan Irigasi Total Baik Rusak Panjang M % M % m Primer 285.877 74,48% 97.945 25,52% 383.822 Sekunder 218.156 84,80% 39.103 15,20% 257.259 Jumlah 504.033 78,62% 137.048 21,38% 641.081 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2019 141 Untuk mendukung Hasta Krida Bupati Banyumas terpilih pengembangan pertanian, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi, jaringan irigasi menjadi kegiatan prioritas pada tahun-tahun yang akan datang. 2.4.2.2. Infrastruktur Perhubungan Kebutuhan terminal di Kabupaten Banyumas berdasarkan arahan pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 terdiri atas 1 terminal tipe A, 2 terminal tipe B, dan 5 terminal tipe C. Infrastruktur terminal yang ada di Kabupaten Banyumas terdiri atas 1 unit Terminal Tipe A dan 2 unit Terminal Tipe C. Terminal tipe C yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/324/2016 tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Wangon dan Terminal Penumpang Ajibarang sebagai Terminal Penumpang Tipe C. Dalam RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2019-2023 ditargetkan penambahan 1 terminal Tipe C di Sokarja. Pembangunan terminal Tipe C tersebut untuk memberi pelayanan akses transportasi masyarakat yang ada di wilayah untuk melakukan aktivitasnya serta untuk mendukung pengembangan transportasi masal yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai wilayah jalur utama lintasan kereta api, yaitu lintas jalur Utara dengan jalur Selatan di wilayah Kabupaten Banyumas terdapat 1 stasiun besar yaitu Stasiun Besar Purwokerto dan beberapa dan stasiun- stasiun kecil lainnya. Tabel 2.99 Fasilitas Infrastruktur Perhubungan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020 No Jenis Infrastruktur Jumlah Lokasi 1 Perhubungan Darat Jumlah Terminal Kelas A (unit) 1 Purwokerto Jumlah Terminal Kelas B (unit) - - Jumlah Terminal Kelas C (unit) 2 Wangon, Ajibarang 2 Perkeretaapian Jumlah Stasiun 8 Purwokerto, Notog, Kebasen, Karangsari, Legok, Karanggandul, Sumpiuh, Kemranjen, dan Tambak Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, 2020. Selain infrastruktur dasar, jalan dan perhubungan keberadaan fasilitas wilayah lainnya juga memberi dukungan bagi investasi, antara lain keberadaan fasilitas keuangan dan akomodasi. Berdasarkan data BPS (update sampai dengan tahun 2016) di Kabupaten Banyumas terdapat 64 bank umum (terdiri atas kantor cabang dan kantor cabang pembantu) dan 41 BPR (terdiri atas Kantor Pusat dan Kantor Cabang), 206 hotel bintang maupun non bintang, dan 744 restoran. 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi 2.4.3.1. Angka Kriminalitas Angka kriminalitas menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk melakukan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Kestabilan keamanan diperlukan agar kegiatan usaha yang dilakukan akan 142 berkembang dan memberikan keuntungan bagi investor dan mendatangkan devisa sebagai sumber pendapatan daerah. Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, cenderung naik dari tahun 2016 sebesar 1,830 mejadi 2,454 pada tahun 2018, dan menurun di tahun 2019 sebesar 2,266 di tahun 2019 dan 1,730 di tahun 2020. Perkembangan kriminalitas selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.100 Jumlah Kriminalitas Tahun 2016–2020 No Variabel Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
2. 1.Jumlah Kriminalitas Kasus 453 448 643 930 638
3. 2.Jumlah Kriminalitas tertangani Kasus 302 347 412 417 324 3 Prosentase Kasus Kriminalitas tertangani % 66,67 77,46 64,07 44,84 50,78 4 Angka Kriminalitas Angka per 10.000 penduduk 1,830 2,084 2,454 2,266 1,730 Sumber: Polres Banyumas tahun 2020 Dengan meningkatnya angka kriminalitas ini akan mempengaruhi iklim investasi di Kabupaten Banyumas dan angka kriminalitas yang tertangani juga masih belum tercapai sehingga perlu kerja keras dalam penanganan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Banyumas. 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia 2.4.4.1. Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi. Sedangkan rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan Kabupaten Banyumas tahun tahun 2016- 2020 cenderung menurun. Pada tahun 2020 rasio ketergantungan Kabupaten Banyumas adalah 47,96 artinya bahwa setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 47 penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan penduduk ini lebih banyak disumbangkan oleh kelompok produktif (15–64 tahun) yang mencapai 67,6% dari total jumlah penduduk Kabupaten Banyumas. Tingginya jumlah penduduk produktif menjadi perhatian bagi kemajuan pembangunan. 143 Gambar 2.46 Rasio Ketergantungan Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2016 s.d 2020 2.5. Kondisi Capaian Kinerja Daerah 2.5.1. Kondisi Capaian Kinerja Hasta Krida Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan ke dalam delapan Misi yang pelaksanaannya dituangkan dalam program Hasta Krida, yaitu:
4. 1.Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik
5. 2.Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
6. 3.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
7. 4.Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan
8. 5.Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
9. 6.Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
10. 7.Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, pariwisata, dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal
11. 8.Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius. Gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja Hasta Krida Bupati selama 2 tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 disajikan dengan tabel berikut: Tabel 2.101 Gambaran Umum Capaian Kinerja Hasta Krida Bupati No. Capaian Hasta Krida 2019 2020 Target Akhir RPJMD (Sebelum) Usulan Retargeting Akhir RPJMD (Sesudah) Indikator Perubahan /Keterangan SKPD Penanggung Jawab 1 Pengembangan lapak publik untuk mendukung Mall Pelayanan Publik 103 Perizinan dari 17 Instansi 210 Perizinan dari 26 Instansi - 2021 : 214 perizinan 2022 : 214 perizinan 2023 : 214 perizinan Target akhir: 214 perizinan Indikator : Jumlah jenis perizinan pada Mal Pelayanan Publik DPMPTSP 2 Mewujudkan 92.000 paket 107.328 Paket 102.509 Paket - 2021 : 92.000 paket beasiswa per Indikator : Jumlah paket beasiswa Dindik, Bag Kesra Setda 2016 2017 2018 2019 2020 Rasio ketergantungan (%) 51.36 49.8 49.77 49.8 47.96 46 47 48 49 50 51 52 144 No. Capaian Hasta Krida 2019 2020 Target Akhir RPJMD (Sebelum) Usulan Retargeting Akhir RPJMD (Sesudah) Indikator Perubahan /Keterangan SKPD Penanggung Jawab beasiswa tahun 2022 : 92.000 paket beasiswa per tahun 2023 : 92.000 paket beasiswa per tahun Target akhir : 276.000 per 3 tahun 3 Program wajib belajar: Angka Harapan lama Sekolah Angka Rata- rata Lama Sekolah 12,82 7,42 12,85 7,52 2021 : 13,23 2022 : 13,38 2023 : 13,53 2021 : 7,60 2022 : 7,65 2023 : 7,70 2021 : 12,87 2022 : 12,89 2023 : 12,81 Target akhir : 12,81 2021 : 7,53 2022 : 7,54 2023 : 7,55 Target akhir : 7,55 Indikator : Angka Harapan Lama Sekolah Angka Rata-rata Lama Sekolah Dindik 4 Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan 144,44/39 Puskesmas 148,2/40 Puskesmas 151/41 Puskesmas 2021 : 100 % 2022 : 100 % 2023 : 100 % Target akhir:100% Indikator : Persentase jangkauan pelayanan kesehatan Dinkes 5 Program 1 Desa 3 Sarjana Belum Terlaksana Belum Terlaksana 3 sarjana/ desa 2021 : 1 sarjana per desa per tahun 2022 : 2 sarjana per desa per tahun 2023 : 3 sarjana per desa per tahun Target akhir : 3 sarjana per desa per 3 tahun Indikator : Bantuan pendidikan untuk calon sarjana per desa per tahun 2021 : Rp. 900 jt @ 6 juta (target per tahun 301 org unt 301 desa, dengan 5,4M Penetapan Perbup  Calon penerima dari basis DTKS  Mahasiswa tugas akhir  Berdasarkan usulan  Bantuan langsung ke rekening calon penerima  Penerima melaporkan ke Pemda  Bantuan untuk penunjang perkuliahan (SPP), biaya hidup dan tugas akhir 1 semester Rp. 3 juta Bag Kesra Setda 6 Peningkatan ekspor gula kelapa 30.000 Ton 10.047 Ton 12.000 Ton 30,000 Ton 2021 : 13.000 ton 2022 : 14.000 ton 2023 : Indikator : Jumlah gula kelapa terekspor Dinperindag 145 No. Capaian Hasta Krida 2019 2020 Target Akhir RPJMD (Sebelum) Usulan Retargeting Akhir RPJMD (Sesudah) Indikator Perubahan /Keterangan SKPD Penanggung Jawab 15.000 ton Target akhir : 15.000 ton 7 Peningkatan teknologi safety belt penderes, durian dll 74 unit 210 unit 240 unit 2021 : 220 unit 2022 : 230 unit 2023 : 240 unit Target akhir : 240 unit Indikator : Jumlah savety belt untuk petani Dinpertan 8 Produksi padi 500.000 Ton/Tahun 368.957,2 5 Ton 371.827,51 Ton 500,000 Ton/Th 2021 : 373.000 ton 2022 : 374.000 ton 2023 : 375.000 ton Target akhir : 375.000 ton Indikator : Produksi Padi Dinpertan 9 Mengembangka n desa wisata 8 desa wisata 15 desa wisata 14 Desa 2021 : 15 desa 2022 : 15 desa 2023 : 16 desa Target akhir : 16 desa Indikator : Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan Dinporabudpar 10 Menciptakan 3.000 enterpreneur muda 700 Orang 62 Orang 3.000 Orang 2021: 200 org/th 2022: 200 org/th 2023: 200 org/th Target akhir : 600 org/3 th Indikator : Pelatihan untuk calon enterpreneur Dinakerkop UKM 11 Investasi berbasis padat karya 583 M 1.008 M 275 M 2021 : 500 M/th 2022 : 545 M/th 2023 : 600 M/th Target akhir : 1.645 M/3 th Indikator : Jumlah investasi daerah DPMPTSP 12 Membangun kawasan industri (Kawasan peruntukan Industri) 5 Kawasan (KPI) Target : 5 Kawasan (KPI) Realisasi : 4 KPI 6 Kawasan (KPI) Perda lama 4 KPI Perda Baru 6 KPI 2021 : 5 KPI 2022 : 5 KPI 2023 : 5 KPI Target akhir : 5 KPI Indikator : Jumlah KPI yang ditetapkan Dinperkim, Dinperindag, DPU 13 Peningkatan anggaran irigasi - 0,29% Target : 6 % Realisasi : 20,10% 9 % 2021 : 7 % 2022 : 8 % 2023 : 9 % Target akhir : 9 % Indikator : Persentase Peningkatan anggaran irigasi primer/sekunder DPU, Bappedalitbang, BKAD 3,292 Milyar rupiah 2,368 Milyar rupiah - 2021 : 5 % 2022 : 6 % 2023 : 7 % Target akhir : 7% Peningkatan Anggaran irigasi tersier/ perpompaan/ air dangkal/ air dalam Dinpertan, Bappeda litbang, BKAD 14 Peningkatan jalan hotmix 570 Km 114,56 Km (kum) 166,68 Km (non kum) 52,12 Km (kum) 570 Km 2021 : 195 km (non kum) 28,32 Km (kum) 2022 : 220 km (non kum) 25 Km (kum) 2023 : 245 km (non kum) 25 Km (kum) Indikator : panjang jalan yang di hotmix DPU 146 No. Capaian Hasta Krida 2019 2020 Target Akhir RPJMD (Sebelum) Usulan Retargeting Akhir RPJMD (Sesudah) Indikator Perubahan /Keterangan SKPD Penanggung Jawab 15 Membangun pasar desa Belum Terlaksana Belum Terlaksana - 2021 : - 2022 : 1 kebijakan 2023 : 1 kebijakan Target akhir : 1 kebijakan 2021 : 2 pasar desa 2022 : 4 pasar desa 2023 : 6 pasar desa Target akhir : 6 pasar desa Indikator : jumlah kebijakan yang disusun terkait dengan pembangunan pasar desa Indikator : jumlah pembangunan pasar desa yang masuk dalam perencanaan desa Setda bag Pemerintahan Dinsospermasdes BKAD 16 Pengembangan desa wisata 8 desa wisata 15 desa wisata 14 Desa 2021 : 15 desa 2022 : 15 desa 2023 : 16 desa Target akhir : 16 desa Indikator : Jumlah Desa wisata yang dikembangkan Dinporabud par 17 Pengembangan UMKM 0,33 % 2,71 % 0,33 % 2021 : 0,242% 2022 : 0,248 2023 : 0,253% Target akhir : 0,253 % Indikator : Persentase pertumbuhan Usaha Mikro Dinakerkop UKM 18 Bantuan untuk marbot masjid Belum Terlaksana Belum Terlaksana 2021 : 465 org/th 2022 : 465 org/th 2023 : 465 org/th Target akhir : 465 org/th Indikator : Bantuan untuk marbot dan rumah ibadah lainnya Keterangan : Total masjid 331 desa (masjid jami), dan 134 rumah ibadah lainnya Target 2021 sudah bisa berjalan, masuk dalam APBD, dg (SK Bupati penerima bantuan, bansos insentif) Bag Kesra Setda 19 KBS untuk santri pesantren 100 Santri 70 Santri - 2021 : 100 % 2022 : 100 % 2023 : 100 % Target akhir: 100% Indikator : Cakupan pelayanan dasar pada pesantren (Setiap santri pada pesantren setempat dilayani kesehatan dasarnya di puskesmas setempat) 20 KBS, KBP, Tunjangan makan untuky atim piatu Belum Terlaksana 750 anak yatim piatu dari 27 kec terfasilitasi - 2021 : ● KBS untuk yatim piatu 100 % ● KBP untuk yatim piatu 100 % ● Tunjangan makan untuk yatim piatu 500 paket 2022 : ● KBS untuk yatim Indikator : ● KBS untuk yatim piatu 100 % ● KBP untuk yatim piatu 100 % ● Jumlah anak panti asuhan yang menerima paket bantuan 147 No. Capaian Hasta Krida 2019 2020 Target Akhir RPJMD (Sebelum) Usulan Retargeting Akhir RPJMD (Sesudah) Indikator Perubahan /Keterangan SKPD Penanggung Jawab piatu 100 % ● KBP untuk yatim piatu 100 % ● Tunjangan makan untuk yatim piatu 500 paket 2023 : ● KBS untuk yatim piatu 100 % ● KBP untuk yatim piatu 100 % ● Tunjangan makan untuk yatim piatu 500 paket tunjangan makan Keterangan : ● KBS yatim piatu (masuk dalam KBS secara keseluruhan) ● KBP yatim piatu (masuk dalam KBS secara keseluruhan) ● Jumlah anak panti asuhan yang menerima paket bantuan 2.5.2. Kondisi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan selama 2 tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 disajikan dengan tabel berikut: Tabel 2.102 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah No Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Satuan Intepretasi 2019 2020 A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1 Angka Harapan Lama Sekolah 12.63 12,85 Tahun Belum melampaui target 2020 (13,08 tahun), belum mencapai target akhir RPJMD (13,15 tahun) 2 Angka Rata-rata Lama Sekolah 7.4 7.52 Tahun Belum melampui target 2020 (7,55 tahun), belum mencapai target akhir RPJMD (7,70 tahun) 3 Angka Usia Harapan Hidup (UHH) 73.33 73.72 Tahun telah mencapai target 2020 (73,63 tahun) namun belum mencapai target akhir RPJMD (73,93 tahun) 4 Indeks Gini NA NA NA 5 Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) NA NA NA 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70.75 71.98 Belum mencapai target 2020 (72,55) dan belum mencapai target akhir RPJMD (74,35) 7 Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah 100 100 % Sesuai target 8 PDRB per kapita 31,87 30,21 juta rupiah Belum mencapai target 2020 (33 juta rupiah) dan belum mencapai target akhir RPJMD (38,655 juta rupiah) 148 No Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Satuan Intepretasi 2019 2020 9 Persentase Penanganan daerah rawan pangan 63 71,43 % Melampaui target 2020 (64%) belum mencapai target akhir RPJMD (100%) 10 Persentase penduduk miskin 12,53 13.26 % Belum mencapai target 2020 (11,53%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (8,56%) 11 Persentase Penguatan cadangan pangan 75 81,97 % Melampaui target 2020 (80%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (86%) 12 Persentase penurunan penduduk miskin 0.4 -0.73 % Belum mencapai target 2020 (0,98%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (4,94%) 13 Persentase Pertumbuhan PDRB (Pertumbuhan Ekonomi) 6,32 -1,65 % Belum mencapai target 2020 (6,45%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (6,65%) 14 Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan 7,99 -0,05 % Melampaui target 2020 (5,82%) dan target akhir RPJMD (5.86%) 15 Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor 8,11 -3,70 % NA 16 Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pertanian Kehutanan dan Perikanan 0,31 1,51 % Belum Mencapai Target 2020 (3,58%) dan Belum Mencapai Target Akhir RPJMD (4,03%) 17 Skor Pola Pangan Harapan 90,8 93,1 Melampaui target 2020 (91), dan melampaui target akhir RPJMD (91,6) 18 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 67,34 66,66 % Belum Mencapai Target 2020 (66,49%) dan Belum Mencapai Target Akhir RPJMD (67,71) 19 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4.62 6 % Belum mencapai target 2020 (4,23%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (3,76%) B, Aspek Daya Saing 1 Angka Kriminalitas 599 638 Kasus Sudah mencapai target 2020 (792) dan belum mencapai target akhir RPJMD (950) 2 Indeks Daya Saing Infrastruktur NA 64 % Belum mencapai target 2020 (80,01%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (82,56%) 3 Nilai Tukar Petani (NTP) 100,08 0 NA 4 Persentase Pertumbuhan Industri Kreatif NA 5,65 % Melampaui target 2020 (5%), belum mencapai target akhir RPJMD (15%) 5 Rasio Ketergantungan 49,8 41,85 % Melampaui target 2020 (49%), dan target akhir RPJMD (49%) C, Aspek Pelayanan Umum Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 Cakupan penerbitan akta kelahiran 80 97,15 % Melampaui target 2020 (97%) belum mencapai target akhir RPJMD (100%) 149 No Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Satuan Intepretasi 2019 2020 2 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 94 96,94 % Belum mencapai target 2020 (97%) belum mencapai target akhir RPJMD (100%) 3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 81,83 86,46 Belum mencapai target 2020 (87,89%) belum mencapai target akhir RPJMD (89,12%) 4 Persentase instansi pengguna data kependudukan yang melakukan perjanjian kerja sama 100 100 % Sesuai target 5 Persentase kecamatan yang update database kependudukan 100 100 % Sesuai target 6 Persentase ketersediaan database kependudukan skala kabupaten 100 100 % Sesuai target 7 Persentase pemohon akta kelahiran yang terlayani 100 100 % Sesuai target 8 Persentase pemohon akta kematian yang terlayani 100 100 % Sesuai target 9 Persentase pemohon akta perkawinan yang terlayani 100 100 % Sesuai target 10 Persentase pemohon Kartu Identitas Anak yang terlayani 100 100 % Sesuai target 11 Persentase pemohon Kartu Keluarga yang terlayani 100 100 % Sesuai target 12 Persentase pemohon KTP-Elektronik yang terlayani 100 100 % Sesuai target 13 Persentase Penerapan KTP Nasional berbasis NIK 100 100 % Sesuai target 14 Rasio bayi berakte kelahiran 86 93,15 % 15 Rasio pasangan berakte nikah 100 100 % Sesuai target Administrasi Pemerintahan 16 Cakupan fasilitasi marbot dan petugas tempat ibadah lainnya NA 0 % belum terlaksana 17 Indeks Kepuasan DPRD 80 100 % Melampaui target 2020 (81%), belum mencapai target akhir RPJMD (84%) 18 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan 74,14 81.46 % Belumi target 2020 (82,88), belum mencapai target akhir RPJMD (86) 19 Indek Reformasi Birokrasi 68.76 69.07 Melampaui target 2020 (68), belum mencapai target akhir RPJMD (75) 20 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 73,84 74,96 Telah mencapai target 2020

(74). Dan belum mencapai target akhir RPJMD (80) 21 Nilai Evaluasi LKJIP Sekretariat Daerah 73.92 86.705 Melampaui target 2020 (73,92) dan target akhir RPJMD (73,95) 22 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiapb Alat-Alat Kelengkapan DPRD NA 5 Doku- men Sesuai target 150 No Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Satuan Intepretasi 2019 2020 23 Energi dan sumber daya mineral Kearsipan 24 Nilai penyelenggaraan Kearsipan 52 86 Nilai Melampaui target 2020
(172), dan melampaui target akhir RPJMD (77) 25 Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan 100 90 Orang Belum mencapai target 2020 (185 orang). Dan belum mencapai target akhir RPJMD (1.120 orang) 26 Persentase pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kab.Banyumas NA 40 % Sesuai target 2020 (40%), belum mencapai target akhir RPJMD (90%) 27 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku NA 14.5 % Sesuai target 2020 (14,5%), belum mencapai target akhir RPJMD (36,4%) 28 Persentase unit kerja/ OPD yang mempunyai daftar arsip sesuai standar NA 14,5 % Sesuai target 2020 (14,5%), belum mencapai target akhir RPJMD (36,4%) Kebudayaan 29 Persentase jenis kesenian yang dilestarikan 11,32 66,04 % Melampaui target 2020 (50,94%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (100%) 30 Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi 72,73 0 % NA 31 Persentase Pelestarian Budaya Banyumas 32,87 72,72 % Melampaui target 2020 (47,47%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%) 32 Persentase penetapan cagar budaya dengan SK Bupati 28 36 % Belum mencapai target 2020 (44%) dan target akhir RPJMD (100%) Kehutanan Kelautan dan perikanan 33 Konsumsi Ikan 14,5 21,05 kg/kapi ta/tahu n Melampaui target 2020 (14,53%) dan target akhir RPJMD (14,83%) 34 Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan 2,74 5,7 % Melampaui target 2020 (2%), belum mencapai target akhir RPJMD (10%) 35 Persentase Peningkatan Produksi Perikanan 4,53 2,07 % Melampaui target 2020 (1,5%), belum mencapai target akhir RPJMD (7,5%) 36 Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 5,05 1,52 % Sesuai target 2020 (1,5%), belum mencapai target akhir RPJMD (7,5%) 37 Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 3,56 2,63 % Melampaui target 2020 (1,5%), belum mencapai target akhir RPJMD (7,5%) 38 Produksi olahan hasil perikanan 170,2 188,5 Ton Melampaui target 2020 (177,1 ton) belum mencapai target akhir RPJMD (903,4 Ton) 39 Produksi Perikanan Budidaya 10167 10931,4 Ton Melampaui target 2020 (10.559 Ton), belum mencapai target akhir RPJMD (53.597 Ton) 40 Produksi Perikanan Tangkap 902,85 926,55 Ton Melampaui target 2020 (898 Ton), belum mencapai target akhir RPJMD (4.560 Ton) Kepegawaian 151 No Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Satuan Intepretasi 2019 2020 41 Indeks Profesionalitas ASN 82,79 67,48 Belum mencapai target 2020 (83,4) dan target akhir RPJMD (83,7) 42 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah 189 193 jabatan Melampaui target 2020 (189 jabatan) dan target akhir RPJMD (189 jabatan) 43 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah 31 30 jabatan Belum mencapai target 2020 (31 jabatan) dan belum mencapai target akhir RPJMD (31 jabatan) 44 Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan 40 91 % Melampaui target 2020 (91%), belum mencapai target akhir RPJMD (95%) Kepemudaan dan Olah Raga 45 Persentase organisasi pemuda yang aktif NA 100 % Melampaui target 2020 (56%) dan target akhir RPJMD (71%) 46 Persentase pertumbuhan pemuda berprestasi NA -23,33 % Belum mencapai target 2020 Kesehatan 47 Angka keberhasilan pengobatan pasien TB RO 70 70,59 % Sesuai target 48 Angka Kejadian Malaria (API : kasus per 1000 penduduk) < 0.05 0 Tidak ada kejadian malaria 49 Angka Kelangsungan Hidup bayi 991,57 992,9 Melampaui target 2020 (991,8) dan target akhir RPJMD (992,1) 50 Angka kematian balita 9,2 8,95 Belum mencapai target 2020 (8,8) dan target akhir RPJMD (8,2) 51 Angka Kematian Bayi 7,4 7,06 Melampaui target 2020 (8,01) dan target akhir RPJMD (7,9) 52 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup 37,6 41.5 Melampaui target 2020 (67,5) dan target akhir RPJMD (66,5) 53 Angka Kematian Neonatal 5.84 6,42 Belum memenuhi target 2020 (5,25) dan target akhir RPJMD (4,5) 54 Angka Usia Harapan Hidup (UHH) 73.33 73.72 Tahun Melampaui target 2020 (73,63 tahun), belum mencapai target akhir RPJMD (73,93 tahun) 55 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100 100 % Sesuai target 56 Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani 100 100 % Sesuai target 57 Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi 100 100 % Sesuai target 58 Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100 100 % Sesuai target 59 Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri 10 16,62 % Melampaui target 2020 (11,5%) dan target akhir RPJMD (13%) 60 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional 100 81,3 % Belum melampui target RPJMD 61 Cakupan komplikasi kebidanan yang 100 100 % Sesuai target 152 No Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Satuan Intepretasi 2019 2020 ditangani 62 Cakupan kunjugan ibu hamil K4 100 100 % Sesuai target 63 Cakupan kunjungan bayi 100 100 % Sesuai target 64 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 100 100 % Sesuai target 65 Cakupan pelayanan anak balita 100 100 % Sesuai target 66 Cakupan pelayanan balita sesuai standar 100 100 % Sesuai target 67 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (Rumah Sakit) 100 100 % Sesuai target 68 Cakupan pelayanan ibu hamil K1 100 100 % Sesuai target 69 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100 100 % Sesuai target 70 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pada pondok pesantren NA 100 % Sesuai target 71 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100 100 % Sesuai target 72 Cakupan pelayanan nifas 100 100 % Sesuai target 73 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 100 100 % Sesuai target 74 Cakupan penduduk miskin non kuota yang mempunyai JPK NA 100 % Sesuai target 75 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100 100 % Sesuai target 76 Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA 100 73.37 % Belum memenuhi target RPJMD 77 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat NA 98,22 % Sesuai target 78 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 100 100 % Sesuai target 79 Cakupan Puskesmas 144 148 % Belum memenuhi target RPJMD 80 Cakupan Puskesmas Pembantu 11.78 11,78 % Sesuai target 81 Case Fatality Rate DBD (%) 5,9 3,2 % Sesuai target 82 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kesehatan RSUD Ajibarang 76.78 82.58 Belum memenuhi target 2020 (83) dan target akhir RPJMD (85) 83 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kesehatan RSUD Banyumas 76.78 79 Melampaui target 2020 (76), belum mencapai target akhir RPJMD (85) 84 Indeks kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan NA 83,29 Sudah melampui target e akhir RPJMD (79) 153 No Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Satuan Intepretasi 2019 2020 85 Non AFP rate per 100,000 penduduk >= 2 1.71 Sesuai target 86 Penderita diare yang ditangani 100 100 % sesuai target 87 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar NA 60,61 % Belum memenuhi target 2020 dan target akhir RPJMD (100%) 88 Persentase balita gizi kurang mendapatkan PMT 100 76.05 % Belum memenuhi target 2020 dan target akhir RPJMD (100%) 89 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100 100 % Sesuai target 90 Persentase bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) NA 6.87 % Belum mencapai target 2020 (4%) dan target akhir RPJMD (3%) 91 Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 100 99.67 % Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD (100%) 92 Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif 26.05 61.99 % Melampaui target 2020 (56%), belum mencapai target akhir RPJMD (65%) 93 Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan 68.18 80 % Melampaui target 2020 (77,27%), belum mencapai target akhir RPJMD (86,36%) 94 Persentase Desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) NA 100 % Belum mencapai target 2020 (75%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%) 95 Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa 10% untuk Bidang Kesehatan 5 59,8 % Melampaui target 2020 (15%) dan target akhir RPJMD (30%) 96 Persentase Fasyankes primer / sekunder yang memberikan pelayanan sesuai standar NA 100 % Sesuai target 97 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 100 100 % Sesuai target 98 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 100 100 % Sesuai target 99 Persentase Jaminan Kesehatan Nasional 71.21 83.14 % Belum mencapai target 2020 (100%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%) 100 Persentase kecamatan dengan Pokjanal Desa Siaga 18.5 59.26 % Melampaui target 2020 (22,5%) dan target akhir RPJMD (35%) 101 Persentase kecamatan yang melaksanakan STBM 100 100 % mudah mencapai target 2020 (100%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%) 102 Persentase Kecamatan yang memiliki kebijakan PHBS 50 100 % Melampaui target 2020 (70%), sesuai target akhir RPJMD 100%) 103 Persentase Kecamatan yang mencapai PHBS Institusi Pendidikan sehat 10 % 100 100 % Sesuai target 104 Persentase Kecamatan yang mencapai Rumah 79.6 80 % sesuai target 154 No Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Satuan Intepretasi 2019 2020 Tangga sehat 76,5% 105 Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan 80 80 % Belum mencapai target 2020 (100%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%) 106 Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) 100 50 % Belum mencapai target 2020 (100%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%) 107 Persentase kunjungan neonatus lengkap dengan MTBM 100 50 % Belum mencapai target 2020 (100%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%) 108 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar NA 99.63 % Belum mencapai target 2020 (100%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%) 109 Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar NA 100 % Sesuai target 110 Persentase orang terdeteksi dini infeksi Hepatitis B 1.82 1 % Sesuai target 111 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC 100 100 % sesuai target 112 Persentase orang usia 15 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar NA 39.86 % Belum mencapai target 2020 (100%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%) 113 Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar NA 35.91 % Belum mencapai target 2020 (100%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%) 114 Persentase penduduk miskin non kuota terintegrasi JKN 95 100 % Sudah mencapai target akhir RPJMD (95%) 115 Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar NA 91.97 % Belum mencapai target 2020 (100%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%) 116 Persentase Puskesmas dengan capaian SPM Kesehatan 100% 100 100 % sesuai target 117 Persentase Puskesmas melaksanakan kesehatan kerja 5 12 % Belum mencapai target 2020 (66%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%) 118 Persentase Puskesmas melaksanakan Kesehatan Olah Raga pada kelompok masyarakat 25 27 % Belum mencapai target 2020 (53%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%) 119 Persentase puskesmas melaksanakan STBM 100 100 % Sesuai target 120 Persentase Puskesmas Terakreditasi 95 100 % sesuai target 121 Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 65 65 % Sesuai target 2020 (65%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%) 122 Persentase puskesmas yang melaksanakan pengelolaan obat sesuai standar 85 85 % Sesuai target 2020 (85%), belum mencapai target akhir RPJMD (95%) 155 No Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Satuan Intepretasi 2019 2020 123 Persentase rumah tangga mengakses sanitasi dasar yang layak 73.33 88.45 % Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD (100%) 124 Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar 65 20 % Belum mencapai target 2020 (65%) dan target akhir RPJMD (95%) 125 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar NA 41.16 % Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD (100%) 126 Prevalensi anemia pada ibu hamil NA 13.38 % Melampaui target 2020 (20%) belum mencapai target akhir RPJMD (10%) 127 Prevalensi balita stunting 24.5 14,21 % Melampaui target 2020 (17%) belum mencapai target akhir RPJMD (14%) 128 Prevalensi Gizi Buruk 0.06 0.06 % Melampaui target 2020 (0,07%) belum mencapai target akhir RPJMD (0,05%) 129 Prevalensi gizi kurang 7.6 7,59 % Melampaui target 2020 (7,7%) dan target akhir RPJMD (7,4%) 130 Prevalensi HIV / AIDS (%) dari total populasi 0.17 0.14 % Sesuai target 131 Prevalensi kurus (wasting) pada anak balita mencapai 9,5% NA 3.9 % Melampaui target 2020 (72%) dan target akhir RPJMD (80%) 132 Prevalensi obesitas pada penduduk usia lebih dari 18 tahun 13.31 3,53 % Melampaui target 2020 (12,1%) dan target akhir RPJMD (11,8%) 133 Prevalensi tekanan darah tinggi 26.3 14.45 % Melampaui target 2020 (38,5%) dan target akhir RPJMD (37,9%) 134 Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat antimalaria yang tepat 100 100 % Sesuai Target 135 Proporsi jumlah kasus Tuberculosis yang terdeteksi dalam program DOTS 70.1 77.4 % Sesuai target 2020, belum mencapai target akhir RPJMD (85%) 136 Proporsi penduduk dengan asupan minimal < 2.100 Kkal/hari NA 74.7 % Belum mencapai target 2020 (70%) dan target akhir RPJMD (64%) 137 Prosentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan 75 88,47 % Sesuai target 2020, belum mencapai target akhir RPJMD (85%) 138 Rasio dokter per satuan penduduk 0.14 0,03 % Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD (0,2) 139 Rasio posyandu per satuan balita 20.29 21,8 Sudah mencapai target 2020 (20,5) dan target akhir RPJMD (20,7) 140 Rasio Puskesmas persatuan penduduk 0.02 0,02 Sudah mencapai target akhir RPJMD (0,02) 141 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0.01 0,012 Rasio Sudah mencapai target 2020 (0,01) dan target akhir RPJMD (0,01) 142 Rasio tenaga medis per satuan penduduk 0.35 0,05 % Sudah mencapai target akhir RPJMD (0,04) 143 Tingkat kematian akibat malaria 0 0 % Tidak ada kejadian malaria 156 No Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Satuan Intepretasi 2019 2020 144 Tingkat Kematian karena Tuberculosis (Per 100,000 penduduk) 3 4,43 Belum mencapai target akhir RPJMD (2) 145 Tingkat prevalensi Tuberculosis (per 100,000 penduduk) 168 278 belum mencapai target 2020
(164)dan target akhir RPJMD (158) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 146 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 53 100 % Sudah mencapai target 2020 (60%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (75%), namun perlu di retargeting karena kekeliruan perhitungan target di awal. 147 Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) 100 100 % Sesuai target 148 Indeks Demokrasi NA 72 Belum mencapai target 2020 (79.30), dan belum mencapai target akhir RPJMD (86) 149 Informasi peta rawan bencana NA 100 % Sesuai target 150 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan Perkada 100 100 % Sesuai target 151 Persentase kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana NA 3,7 % Belum mencapai target 2020 (37,04%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (100%) 152 Persentase kejadian bencana tertangani dengan cepat dan tepat 100 100 % Sesuai target 153 Persentase konflik sosial yang terselesaikan 100 100 % Sesuai target 154 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap 100 100 % Sesuai target 155 Persentase lembaga keagamaan aktif NA 10 % Belum mencapai target 2020 (60%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (70%) 156 Persentase Pelaksanaan SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 100 % Sesuai target 157 Persentase Pemenuhan Sarpras Kelengkapan Satpol PP NA 100 % Sesuai target 158 Persentase pemilih pemula yang memberikan hak pilih pada pemilu /pemilukada 74 78 % Melampaui target 2020 (75%), sesuai target akhir RPJMD (78%) 159 Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 100 100 % Sesuai target 160 Persentase penanganan pelanggaran PERDA 90 100 % Sesuai target 161 Persentase penegakan perda 90 100 % Sesuai target 157 No Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Satuan Intepretasi 2019 2020 162 Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP NA 100 % Sesuai target 163 Persentase penurunan angka konflik IPOLEKSOSBUDHANKA M NA 0 % Melampaui target, tidak terdapat konflik 164 Persentase penurunan konflik SARA NA 50 % Melampaui target tager 2020
(5)dan Target akhir RPJMD
(25)165 Persentase penurunan konflik sosial NA 0,19 % Belum mencapai target 2020 (5%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (25%) 166 Persentase pertumbuhan desa tangguh bencana 12 15 % Belum mencapai target 2020 (42,3%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (66,7%) 167 Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100 100 % Sesuai target 168 Presentase LSM, Ormas dan Forum lainnya yang berperan aktif dalam kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan NA 5 % Belum mencapai target 2020 (30%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (45%) 169 Rasio pengurangan resiko bencana NA 30 Belum mencapai target tahun 2020 (35) dan target akhir RPJMD (55) 170 Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik 70 78 % Melampaui target 2020 (75%) dan target akhir RPJMD (75%) 171 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) 100 100 % Sesuai target 172 Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) 100 53 % Belum mencapai target tahun 2020 dan target RPJMD (100%) serta perlu retargeting karena kekeliruan perhitungan target di awal. Keuangan 173 Kontribusi PAD terhadap APBD 15 17 % Melampaui target 2020 (15%), belum mencapai target akhir RPJMD (18%) 174 Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah 100 100 % Sesuai target 175 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung 0,37 0,36 Sesuai target 2020 (0,37) dan belum mencapai target akhir RPJMD (0,41) 176 Persentase belanja kesehatan (10%) 12 12 % Sesuai target 177 Persentase belanja pendidikan (20%) 29 29 % Sesuai target 178 Persentase ketepatan waktu penetapan APBD 100 100 % Sesuai target 179 Persentase SILPA 11.94 4,8 % Melampaui target 2020 (6,6%) tapi belum mencapai target akhir RPJMD (3,94%) Komunikasi dan Informatika 180 Indeks Sistem NA 3,09 Melampaui target 2020 (2,9) 158 No Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Satuan Intepretasi 2019 2020 Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan belum mencapai target akhir RPJMD (3,5) 181 Peringkat Tingkat Keterbukaan Informasi Publik 8 8 Belum mencapai target 2020 (peringkat 4) dan target akhir RPJMD (peringkat 2) 182 Persentase aplikasi yang dibangun dan dikembangkan 10 40 % Sesuai target 2020 (40%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%) 183 Persentase SDM yang melek IT 10 40 % sesuai target 2020 (40%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (100%) 184 Rasio Lapak aduan publik berbasis IT NA 100 % sesuai target Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 185 Persentase koperasi aktif 80,51 80,6 % Sudah melampaui target 2020 (76,5%) dan target akhir RPJMD (77,25%) 186 Persentase koperasi sehat 29,12 22,24 % Belum mencapai target 2020 (30,25%) dan target akhir RPJMD (31%) 187 Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 0,39 1,73 % Melampaui target 2020 (1,34%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (1,98%) 188 Persentase Pertumbuhan UMKM 0,34 0,484 % Melampaui target 2020 (0,47%) dan target akhir RPJMD (0,47%) 189 Persentase Pertumbuhan UMKM dan IKM 0,34 0,34 % Belum mencapai target 2020 (0,46%) dan target akhir RPJMD (0,46%) Lingkungan Hidup 190 Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota NA 0 Dokume n Belum mencapai target 2020 (1 dokumen) dan target akhir RPJMD (1 dokumen) 191 Indeks Kualitas Air (IKA) 46,94 59,33 Melampaui target 2020 (54,4) dan target akhir RPJMD (55) 192 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) NA 70,04 Melampaui target 2020 (63,88) dan target akhir RPJMD (64,15) 193 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) NA 70,04 Melampaui target 2020 (56,5) dan target akhir RPJMD (56,5) 194 Indeks Kualitas Udara (IKU) 85,72 85,07 Melampaui target 2020 (83,2) dan target akhir RPJMD (83,5) 195 Integrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota NA 0 Dokume n Belum mencapai target akhir RPJMD (1 dokumen) 196 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota 74 73,42 Melampaui target 2020 dan target akhir RPJMD (72) 197 Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah KabupatenKota lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupatenkota NA 100 % Sesuai target 198 Persentase cakupan area pelayanan persampahan NA 52 % Sesuai target 2020 (52%), belum mencapai target akhir RPJMD (58%) 199 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R NA 22 % Sesuai target 2020 (22%), belum mencapai target akhir RPJMD (27%) 159 No Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Satuan Intepretasi 2019 2020 200 Persentase jumlah sampah yang tertangani 54 97 % Sesuai target 2020 (97%), belum mencapai target akhir RPJMD (99%) 201 Timbulan sampah yang ditangani 54 97 % Sesuai target 2020 (97%), belum mencapai target akhir RPJMD (99%) Pangan 202 Indeks Ketahanan Pangan NA 79,27 Melampaui target 2020 (74,01) dan target akhir RPJMD (74,04) 203 Persentase Ketersediaan Pangan Utama 90 109,12 % Melampaui target 2020 (95%) dan target akhir RPJMD (97%) 204 Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 70 98,39 % Melampaui target 2020 (94,43%) dan target akhir RPJMD (97,43%) 205 Persentase Penguatan cadangan pangan 70 81,97 % Melampaui target 2020 (80%), belum mencapai target akhir RPJMD (86%) 206 Stabilitas harga dan pasokan pangan 95 80 % Belum mencapai target 2020 (97%) dan target akhir RPJMD (100%) 207 Tingkat ketersediaan energi 91 91,52 % Belum mencapai target 2020 (93%) dan target akhir RPJMD (96%) 208 Tingkat ketersediaan protein (%) 91 81,26 % Belum mencapai target 2020 (93%) dan target akhir RPJMD (96%) Pariwisata 209 Jumlah kunjungan wisatawan 3.580.743 1.866.157 wisatawa n Belum mencapai target 2020 (3.134.193 wisatawan) dan target akhir RPJMD (16.598.729 wisatawan) 210 Persentase pertumbuhan desa wisata NA 107 % Melampaui target 2020 (64,29%) dan target akhir RPJMD (100%) 211 Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata (Wisman dan Wisnus) NA -61,85 % Belum mencapai target 2020 (5,86%) dan target akhir RPJMD (48,48%) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 212 Persentase advice planning yang dikeluarkan sesuai tata ruang 100 100 % Sesuai target 213 Persentase bangunan gedung Pemerintah Daerah dalam kondisi baik 57,7 66,7 % Belum mencapai target 2020 (66,7%) dan target akhir RPJMD (75,7%) 214 Persentase infrastruktur SDA dalam kondisi baik 71,8 78,98 % Melampaui target 2020 (74,05%) dan target akhir RPJMD (78,8%) 215 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 75,39 79,01 % Melampaui target 2020 (73,1%) dan target akhir RPJMD (77,6%) 216 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) 71,03 45,04 % Belum mencapai target 2020 (53,06%) dan target akhir RPJMD (68,06%) 217 Persentase kenaikkan anggaran irigasi 0 90,4 % Melampaui target 2020 (6%)dan target akhir RPJMD 160 No Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Satuan Intepretasi 2019 2020 ( 9% ) 218 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang 99,979 99,982 % Sesuai target 2020 (99.982%) dan belum mencapai taget akhir RPJMD (99,985%) 219 Persentase ketersediaan sarpras pusat kantor pemerintahan terpadu 0 0 % Belum ada target di 2019 dan 2020 220 Persentase kinerja perencanaan teknis dan kinerja pembinaan jasa konstruksi NA 50.47 % Melampaui target 2020 (30,23%), belum mencapai target akhir RPJMD (67,65%) 221 Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang 0,021 0.018 % Sesuai target 2020 (0,018) dan me;ampaui target akhir RPJMD (0,015%) 222 Persentase peningkatan jalan hotmix NA 29,07 % Belum mencapai target 2020 (40%) dan target akhir RPJMD (100%) 223 Persentase wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik NA 85,8 % Belum mencapai target 2020 (86,71%) dan target akhir RPJMD (91,24%) 224 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,71 0,45 Belum mencapai target 2020 (0,53%) dan target akhir RPJMD (0,68%) 225 Rasio jaringan irigasi 37,69 38,55 Melampaui target 2020 (37,69) dan target akhir RPJMD (37,69%) 226 Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk NA 0,81971 Sesuai target 2020 (0,81971) dan belum mencapai target akhir RPJMD (0,88659) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 227 Indeks Desa Membangun 0.66 0.6988 Telah mencapai target 2020 (0,674) dan target akhir RPJMD (0,694) 228 Kelembagaan Kawasan Perdesaan (PKP) yang terbentuk 0 2 lembaga Ssuai target 2020, belum memenuhi target akhir RPJMD (10 lembaga) 229 Kelulusan sarjana per desa NA 0 Orang Belum terlaksana 230 Persentase Bumdes yg meningkat stratanya NA 9.3 % Melampaui target 2020 (7%), belum mencapai target akhir RPJMD (37%) 231 Persentase desa dengan administrasi baik NA 100 % Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD 100% 232 Persentase desa yang menghasilkan produk unggulan NA 60 % Telah Mencapai target akhir RPJMD (50%) 233 Persentase desa yang meningkat prasarananya NA 2.3 % Belum mencapai target 2020 (2,66%) dan target akhir RPJMD (13,29%) 234 Persentase desa yg telah mengembangkan/ memanfaatkan Teknologi Tepat Guna untuk usaha perdesaan NA 0 % Belum mencapai target 2020 (2,66%) dan target akhir RPJMD (3,32%) 235 Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2014 NA 100 % Sesuai target 161 No Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Satuan Intepretasi 2019 2020 236 Persentase PKK aktif 100 100 % Sesuai target Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 237 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 100 100 % Sesuai target 238 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 100 100 % Sesuai target 239 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 100 100 % Sesuai target 240 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 100 100 % Sesuai target 241 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 100 100 % Sesuai target 242 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit 100 100 % Sesuai target 243 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 100 100 % Sesuai target 244 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 87,62 88,27 NA 245 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 67,32 71,92 Sudah melampui target 2020 67,5 246 Nilai Kabupaten Layak Anak 426 528 NA 247 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 49 49 % Sesuai target 248 Preferensi kekerasan pada anak perempuan 36,89 4 % Melampaui target 2020 (33,11%) dan target akhir RPJMD (29,32%) 249 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR 18 11 Orang Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD (11 orang) 250 Rasio anak korban kekerasan 0,011 0,012 % Belum mencapai target 2020 (0,009%) dan target akhir RPJMD (0,006%) 162 No Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Satuan Intepretasi 2019 2020 251 Rasio KDRT 0,0019 0,0031 % Belum mencapai target 2020 (0,0016%) dan target akhir RPJMD (0,0013%) Penanaman Modal 252 Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 77,23 89,5 Melampaui target 2020 (87) dan belum mencapai target akhir RPJMD (90) 253 Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Mal Pelayanan Publik=MPP) NA 89,5 Melampaui target 2020 (80), dan target akhir RPJMD (83) 254 Nilai Investasi Daerah 583 1077 Milyar Rupiah Melampaui target 2020 (260 M), dan target akhir RPJMD (275 M) 255 Nilai investasi di kawasan industri NA 0 Milyar Rupiah Belum ada target di 2019 dan 2020 256 Persentase penanganan pengaduan 100 100 % Sesuai target 257 Persentase Pertumbuhan Nilai investasi Daerah 2 41,54 % Melampaui target 2020 (2%) dan target akhir RPJMD (10) 258 Prosentase pengaduan yang ditangani 40 100 % Sesuai target Pendidikan 259 Angka Kelulusan (AL) SD / MI / Paket A 100 100 % Sesuai target 260 Angka Kelulusan (AL) SMP / MTs / Paket B 99,99 100 % Sesuai target 261 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI/ Paket A ke SMP/MTs/ Paket B 104,39 100 % Sesuai target 262 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP / MTs/ Paket B ke SMA/SMK/MA/ Paket B 92,47 96,2 % Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%) 263 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD 99,71 99,71 % Sudah mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%) 264 Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/ MTs / Paket B (13-15 tahun) 99,64 99,64 % Sudah mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%) 265 Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI / Paket A 0,040 0.034 % Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%) 266 Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs / Paket B 0,176 0 % Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%) 267 Angka rata-rata Nilai UASBN SD 92,47 65,7 % Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%) 268 Angka rata-rata Nilai UN SMP 92,47 88,29 % Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%) 269 APK PAUD/RA/ Sederajat 92,47 77.5 % Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%) 270 APK SD/MI/Paket A 92,47 106.9 % Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%) 163 No Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Satuan Intepretasi 2019 2020 271 APK SMP/MTs/Paket B 92,47 85.04 % Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%) 272 APM SD/MI/paket A 92,47 98.54 % Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%) 273 APM SMP/MTs/Paket B 92,47 81.23 % Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%) 274 Jumlah penerima beasiswa SD (akademis dan non akademis) NA 86.246 pelajar sesuai target 2020 (87547), belum mencapai target akhir RPJMD (92000 pelajar) 275 Jumlah penerima beasiswa SMP NA 37.456 pelajar Belum mencapai target 276 Persentase kepala satuan pendidikan kesetaraan memiliki ijazah minimal S1/DIV 100 100 % Sesuai target 277 Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki ijazah minimal S1/DIV 100 100 % Sesuai target 278 Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki sertifikat pendidik 100 100 % Sesuai target 279 Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang 100 100 % Sesuai target 280 Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki ijazah minimal S1/DIV 100 100 % Sesuai target 281 Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki sertifikat pendidik 99 100 % Sesuai target 282 Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 100 100 % Sesuai target 283 Persentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki ijazah minimal S1/DIV 100 100 % Sesuai target 284 Persentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 100 100 % Sesuai target 285 Persentase pendidik PAUD memiliki ijazah minimal S1/DIV bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, 100 100 % Sesuai target 164 No Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Satuan Intepretasi 2019 2020 atau psikologi 286 Persentase pendidik PAUD memiliki sertifikat profesi guru PAUD 100 100 % Sesuai target 287 Persentase pendidik SD memiliki ijazah minimal S1/DIV 100 100 % Sesuai target 288 Persentase pendidik SD memiliki sertifikat pendidik 99 100 % Sesuai target 289 Persentase pendidik SMP memiliki ijazah minimal S1DIV 100 100 % Sesuai target 290 Persentase pendidik SMP memiliki sertifikat pendidik 100 100 % Sesuai target 291 Persentase peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal Berprestasi 9 10 % Sudah melampaui target 2020 (9,09%) dan target akhir RPJMD (7,14%) 292 Persentase peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD/Dikmas Berprestasi 9 6 % Belum mencapai target 2020 (8,33%) dpe target akhir RPJMD (6,83%) 293 Persentase Peningkatan Satuan Pendidikan SD Berprestasi 12 13 % Sesuai target 2020 (13%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%) 294 Persentase peningkatan Satuan Pendidikan SMP Berprestasi 17 14 % Sesuai target 2020 (14%) belum mencapai target akhir RPJMD (100%) 295 Persentase Peningkatan Siswa SD Berprestasi 9 0 % Belum mencapai target 2020 (9%) dan target akhir RPJMD (67%) 296 Persentase peningkatan Siswa SMP Berprestasi 12 3 % Belum mencapai target 2020 (12,5%), dan target akhir RPJMD (51,43%) 297 Persentase satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki tenaga penunjang lainnya 100 100 % Sesuai target 298 Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi 16 18 % Sesuai target 2020 (18%),dan belum mencapai target akhir RPJMD (25%) 299 Persentase satuan pendidikan SD memiliki tenaga penunjang lainnya 80 100 % Sesuai target 300 Persentase Satuan Pendidikan SD Terakreditasi 100 100 % Sesuai target 301 Persentase satuan pendidikan SMP memiliki tenaga penunjang lainnya 100 100 % Sesuai target 302 Persentase Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi 93,36 95,87 % Sudah melampaui target 2020 (95%) dan target akhir RPJMD (100%) 303 Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 77,64 71,64 % Belum mencapai target 2020 (86,5%) dan target akhir RPJMD (88%) 304 Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs 97,58 61,99 % Belum mencapai target 2020 (89%) dan target akhir 165 No Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Satuan Intepretasi 2019 2020 kondisi bangunan baik RPJMD (90,5%) 305 Persentase siswa PAUD yang mendapat 1 (satu) set alat mewarnai minimal berjumlah 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru tiap semester 100 100 % Sesuai target 306 Persentase siswa PAUD yang mendapat 6 enam buah buku gambar dalam kondisi baru tiap semester 100 100 % Sesuai target 307 Persentase siswa pendidikan kesetaraan mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester 100 100 % Sesuai target 308 Persentase siswa pendidikan kesetaraan yang mendapat 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per tahun 100 100 % Sesuai target 309 Persentase siswa pendidikan menengah yang mendapat 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per tahun 100 100 % Sesuai target 310 Persentase siswa pendidikan menengah yang mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester 100 100 % Sesuai target 311 Persentase siswa sekolah dasar yang mendapat 1 satu paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per tahun 100 100 % Sesuai target 312 Persentase siswa sekolah dasar yang mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester 100 100 % Sesuai target 313 Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan kesetaraan memiliki ijazah minimal SMA/sederajat 100 100 % Sesuai target 314 Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan SD memiliki ijazah minimal SMA/sederajat 100 100 % Sesuai target 315 Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan SMP memiliki ijazah minimal 100 100 % Sesuai target 166 No Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Satuan Intepretasi 2019 2020 SMA/sederajat 316 Persentase tutor pendidikan kesetaraan memiliki jasah minimal S1/DIV 100 100 % Sesuai target 317 Pesentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki sertifikat pendidik 100 100 % Sesuai target 318 Rasio Guru terhadap murid PAUD 19,3 18 Sesuai terget 2020 (18), belum mencapai target akhir RPJMD (15) 319 Rasio Guru terhadap murid SD 18,86 15,89 Sesuai target 2020 (15,89) dan belum mencapai target akhir RPJMD (19,17) 320 Rasio Guru terhadap murid SMP 19,52 18,1 Sesuai target 2020 (18,1) dan belum mencapai target akhir RPJMD (19,57) Pendidikan dan Pelatihan 321 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 0,083 0,09 % Belum mencapai target 2020 (0,064%), belum mencapai target akhir RPJMD (0,378%) Penelitian dan Pengembangan 322 Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan NA 66,67 % Melampaui target 2020 (62%), belum mencapai target akhir RPJMD (70%) Pengawasan 323 Indeks Persepsi Korupsi 3,38 3,73 Melampaui target 2020 (3,5%), belum mencapai target akhir RPJMD (3,75%) 324 Persentase tindak lanjut temuan BPK yang diselesaikan NA 94 % Melampaui target 2020 (78%), belum mencapai target akhir RPJMD (85%) 325 Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP yang diselesaikan 60 42 % Belum mencapai target 2020 (72%) dan target akhir RPJMD (78%) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 326 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19 tahun) per 1000 perempuan usia 15 - 19 tahun (ASFR 15 - 19 tahun) 0,41 1,36 % Belum mencapai target 2020 (0,28%) dan target akhir RPJMD (0,24%) 327 Angka Kelahiran Total TFR 2,31 0 Orang Target tahun 2020 (2,28) dan target akhir RPJMD (2,25) 328 Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun 75,25 73,67 % Belum mencapai target 2020 (76,39%) dan target akhir RPJMD (76,89%) 329 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 57 79,99 % Melampaui target 2020 (69%) dan target akhir RPJMD (70%) 330 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB 78,81 76,27 % Belum mencapai target 2020 (81,31%) dan target akhir RPJMD (82,81%) 331 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB 57 80,92 % Melampaui target 2020 (59%) dan target akhir RPJMD 60%) 167 No Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Satuan Intepretasi 2019 2020 332 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun 5770 6815 Orang Melampaui target 2020 (5606 orang) dan target akhir RPJMD (5550 orang) 333 Jumlah kebijakan (Perda /Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk NA 0 aturan Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD yaitu 1 aturan 334 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 0,87 1,8 % Belum mencapai target 2020 (0,85%), dan target akhir RPJMD (0,82%) 335 Persentase Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 47 74,64 % Belum mencapai target 2020 (46,8%) dan target akhir RPJMD (46,5%) 336 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 36,75 44,3 % Melampaui target 2020 (39%) dan target akhir RPJMD (42%) 337 Persentase Perangkat Daerah (Dinas / Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB 17 23 % Belum mencapai target 2020 (25%) dan target akhir RPJMD (35%) 338 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk 6 8 % Sesuai target 2020, belum mencapai target akhir RPJMD (10%) 339 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi 70 35,73 % Belum mencapai target 2020 (70%) dan target akhir RPJMD (74%) 340 Persentase wilayah yang terjangkau pelayanan tenaga lini lapangan KB 100 100 % Sesuai target 341 Rasio Akseptor KB 73 73,67 % Melampaui target 2020, belum mencapai target akhir RPJMD (74%) 342 Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 100 100 % Sesuai target 343 Rata-rata jumlah anak perkeluarga 2,8 1,4 anak Melampaui target 2020 (2,5 anak) dan target akhir RPJMD (2,3 anak) Perdagangan 344 Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal 1118 96 Kelompo k Melampaui target 2020 (54 kelompok), belum mencapai target akhir RPJMD (270 kelompok) 345 Jumlah Gula Kelapa Terekspor 6000 12.233,82 Ton Melampaui target 2020 (12.000 ton), belum mencapai target akhir RPJMD (30.000 ton) 346 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan 22.691.050 47.459.487,67 $ USD Melampaui target 2020 ($US 20 juta) dan target akhir RPJMD ($US 20 juta) 347 Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 4,44 8,11 % Sudah Melampaui Target 2020 (4,48%) dan Target akhir RPJMD (4,52%) Perencanaan 348 Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan 100 100 % Sesuai target 168 No Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Satuan Intepretasi 2019 2020 dokumen penganggaran perangkat daerah 349 Persentase kesesuaian capaian kinerja OPD terhadap RPJMD 61,51 44,03 % Belum mencapai target 2020 (70%) dan target akhir RPJMD (85%) 350 Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW NA 100 % Melampaui target 2020 (91%) dan target akhir RPJMD (95%) 351 Persentase terpenuhinya aspek kualitas perencanaan NA 91,67 % Melampaui target 2020 (91%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (95%) Perhubungan 352 Persentase ketersediaan terminal 37,5 37,5 % Belum mencapai target 2020 (50 %) dan target akhir RPJMD (62,5%) 353 Persentase pemasangan rambu-rambu 36 43 % Sesuai target 2020 (43%), belum memenuhi target akhir RPJMD (48%) 354 Prosentase ketersediaan infrastruktur lalu lintas angkutan jalan 39 52 % Sesuai target 2020 (52%), belum memenuhi target akhir RPJMD (60%) 355 Rasio ijin trayek 0,064 0,071 Sesuai target 2020 (0.071), belum memenuhi target akhir RPJMD (0.077) Perindustrian 356 Cakupan bina kelompok pengrajin 662 153 Kelompo k Melampaui target 2020 (66 kelompok), dan belum mencapai target akhir RPJMD (331 kelompok) 357 Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 0,39 1,73 % Melampaui target 2020 (1,34%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (331 kelompok) 358 Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan 5,78 7,99 % Sudah Melampaui target 2020 (5,82%) dan target akhir RPJMD (5,86%) Perpustakaan 359 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan 27.636 37.364 judul buku Melampaui target 2020 (36.390 judul buku) dan target akhir RPJMD (36.540 judul buku) 360 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 59.313 61.335 Buku Melampaui target 2020 (56.250 buku), belum mencapai target akhir RPJMD (61.344 buku) 361 Persentase jumlah perpustakaan terbina 5,55 30,64 % Melampaui target 2020 (26,38%), belum mencapai target akhir RPJMD (47,22%) 362 Persentase peningkatan budaya baca masyarakat 2,8 37,25 % Melampaui target 2020 (2,88%) dan target akhir RPJMD (2,93%) 363 Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah 4,8 3,56 % Belum mencapai target 2020 (5,93%), belum mencapai target akhir RPJMD (7,89%) 364 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk NA 0,48 Rasio Melampaui target 2020 (0,053) dan target akhir RPJMD (0,053) 365 Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan NA 609 Orang Belum mencapai target 2020 (1.083 orang) belum mencapai target akhir RPJMD (1.365 orang) Persandian 169 No Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Satuan Intepretasi 2019 2020 366 Persentase OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi 0 43 % Sesuai target 2020 (43%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%) 367 Standarisasi Keamanan Data ISO 27001 3 17 anek Sesuai target 368 Standarisasi pusat data/data center 3 17 anek Sesuai target Pertanahan 369 Persentase luas tanah milik Pemkab yang bersertifikat NA 50,33 % Melampaui target 2020 (38,51%) dan target akhir RPJMD (39,47%) Pertanian 370 Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Peternakan NA 2 % Sesuai target 2020 (2%), belum mencapai target akhir RPJMD (10%) 371 Persentase Peningkatan Produksi Peternakan 6,19 4,99 % Melampaui target 2020 (3%), belum mencapai target akhir RPJMD (15%) 372 Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian NA -1.36 % Belum mencapai target 2020 (1%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (5%) 373 Produksi Daging 19.471 23.429,99 Ton Melampaui target 2020 (22.357 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (115.241 ton) 374 Produksi olahan hasil peternakan NA 545,61 Ton Melampaui target 2020 (520.21 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (2.654,06 ton) 375 Produksi Susu 5.594.500 4.015.464 Liter Melampaui target 2020 (3.860.000 liter) dan belum mencapai target akhir RPJMD (19.897.000 liter) 376 Produksi tanaman Cabai 1570 2.000 Ton Melampaui target 2020 (1.832,5 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (9.244,05 1 ton) 377 Produksi tanaman cengkeh 310 523,02 Ton Melampaui target 2020 (489.97 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (2.950,17 ton) 378 Produksi tanaman Durian 4.862,4 6.159,18 Ton Belum mencapai target 2020 (9.879,02 ton), dan target akhir RPJMD (49.648,07 ton) 379 Produksi tanaman Jagung 13006 31.784,58 Ton Melampaui target 2020 (13.400 ton), dan belum mencapai target akhir RPJMD (67.677 ton) 380 Produksi tanaman Kedelai 1562,01 298,51 Ton Belum mencapai target 2020 (1.609,34 ton), dan belum mencapai target akhir RPJMD (8.128,00 ton) 381 Produksi tanaman kelapa dalam 13.284 14.330,93 Ton Melampaui target 2020 (14.174,53 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (71.563,81 ton) 382 Produksi tanaman kelapa deres 54.731 55.884,43 Ton Melampaui target 2020 (55.388,89 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (279.792,09 ton) 383 Produksi tanaman kopi 142 183,04 Ton Melampaui target 2020 (146,34 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (739,11 ton) 170 No Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Satuan Intepretasi 2019 2020 384 Produksi tanaman lada 58,77 90,22 Ton Melampaui target 2020 (60,55 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (305.81 ton) 385 Produksi tanaman Padi 375.000 371.827,14 Ton Belum mencapai target 2020 (425.000 ton), belum mencapai target akhir RPJMD (22.500.000 ton) 386 Produksi tanaman pala 25,97 54,45 Ton Melampaui target 2020 (41,62 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (221.60 ton) 387 Produksi tanaman Pisang 20.510,8 31.375,6 Ton Melampaui target 2020 (27.599,79 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (139.066,13 ton) 388 Produksi tanaman tembakau 14 77,26 Ton Melampaui target 2020 (14.56 ton) dan target akhir RPJMD (73.53 ton) 389 Produksi Telur 16.910,4 18.309,74 Ton Melampaui target 2020 (17.724 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (91.361 ton) 390 Produktivitas tanaman Jagung 5,92 6,12 ton / ha Belum mencapai target 2020 (6,46 ton/ha), belum mencapai atrget akhir RPJMD (6,6 ton/ha) 391 Produktivitas tanaman Kedelai 1,53 1,25 ton / ha Belum mencapai target 2020 (1,38 ton/ha), dan belum mencapai target akhir RPJMD (1,43 ton/ha) 392 Produktivitas tanaman Padi 5,57 5,81 ton / ha Belum mencapai target 2020 (5,89 ton/ha), belum mencapai atrget akhir RPJMD (6,25 ton/ha) 393 Rasio jumlah petani pengguna safety belt NA 0,25 % Sesuai target 2020 (0,25%), belum mencapai target akhir RPJMD (1%) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 394 Cakupan ketersediaan rumah layak huni NA 78,76 % Sesuai target 2020 (78,76%) dan melampaui target akhir RPJMD (77,58%) 395 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau NA 53,6 % Belum mencapai target 2020 (53,77%) dan target akhir RPJMD (59,84%) 396 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU NA 100 % Melampaui target 2020 (81,48%) dan target akhir RPJMD (96,30%) 397 Jumlah IPAL Komunal 58 72 Unit Sesuai target 2020 (72),dan belum mencapai target akhir RPJMD (87 unit) 398 Persentase areal kawasan kumuh NA 20,187 % Belum mencapai target 2020 (20,23%) dan target akhir RPJMD (20,19%) 399 Persentase drainase permukiman dalam kondisi baik NA 11,38 % Belum mencapai target 2020 (11,48%) dan target akhir RPJMD (11,63%) 400 Persentase lingkungan pemukiman kumuh kawasan perkotaan NA 7,8 % Melampaui target 2020 (8,16%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (7,84%) 401 Persentase Lingkungan Permukiman yang layak huni NA 85,2 % Melampaui target 2020 (85,17%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (88,17%) 171 No Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Satuan Intepretasi 2019 2020 402 Persentase penanganan permukiman kumuh NA 0,44 % Belum mencapai target 2020 (6,09%) dan target akhir RPJMD (9,75%) 403 Persentase permukiman yang tertata 7,98 9,32 % Belum mencapai target 2020 (9,45%) dan target akhir RPJMD (9,09%) 404 Persentase rumah sehat sesuai standar 75,37 78,76 % Melampaui target 2020 (76,81%) dan target akhir RPJMD (77,58%) 405 Persentase rumah tinggal berakses sanitasi 75,33 88,45 % Melampaui target 2020 (86%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (92%) 406 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan NA 75,45 % Melampaui target 2020 (73,37%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (77,08%) 407 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan NA 1,26 % Belum mencapai target 2020 (1,34%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (0) 408 Rasio permukiman layak huni NA 79,813 % Belum mencapai target 2020 (79,82%) dan target akhir RPJMD (80,10%) 409 Rasio rumah layak huni NA 78,76 % Melampaui target 2020(78,34%), belum mencapai target akhir RPJMD (83,95%) 410 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk NA 35,33 Belum mencapai target 2020 (39,42%) dan target akhir RPJMD (46,18%) Sosial 411 Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti NA 35,94 % Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD (100%) 412 Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti NA 18,41 % Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD (100%) 413 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota NA 100 % Sesuai target 414 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap 100 100 % Sesuai target 415 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 100 100 % Sesuai target 416 Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti NA 19,12 % Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD (100%) 417 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 0 33 % Melampaui target 2020 (21,47%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (100%) 172 No Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Capaian Satuan Intepretasi 2019 2020 418 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial NA 0 % Belum mencapai target 2020 (8,33%) dan target akhir RPJMD (41,67%) 419 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 9,44 15,66 % Belum mencapai target 2020 (39,58%) dan target akhir RPJMD (60,18%) 420 Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti NA 26,91 % Belum mencapai target 2020 (100%) dan target akhir RPJMD (100%) 421 Persentase PMKS/PPKS yang memperoleh bantuan sosial 43,19 57,26 % Melampaui target 2020 (51,51), dan target akhir RPJMD (51,67%) 422 Persentase PMKS/PPKS yang tertangani 43,49 57,36 % Melampaui target 2020 (52,15), dan target akhir RPJMD (52,33%) Statistik 423 Persentase Data Informasi dan Statistik Yang Terpublikasi dengan baik 100 100 % Sesuai target Tenaga Kerja 424 Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun NA 9,38 Sudah melampaui target 2020 (6,16%) dan target akhir RPJMD (6,16%) 425 Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan 49,58 48,75 % Belum mencapai target 2020 (57%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (63%) 426 Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama NA 54,54 % Belum mencapai target 2020 (80%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (100%) Transmigrasi 427 Persentase transmigran yang ditempatkan 100 0 % Sesuai target Untuk analisis pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan/TPB/SDGs, dalam KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 capaian tujuan pembangunan berkelanjutan/TPB/SDGs dikelompokan dalam 6 (enam) kategori, yaitu:

1.Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS);
2.Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB);
3.Indikator TPB tidak ada target dalam RPJMD daerah tetapi tercapai (TTC);
4.Indikator TPB tidak ada target dalam RPJMD dan belum tercapai (TTT);
5.Indikator TPB yang tidak/belum ada data (NA); dan
6.Indikator TPB tidak sesuai dengan karakteristik daerah (TKD). Jumlah indikator TPB di Kabupaten Banyumas adalah 222 indikator, meliputi 16 tujuan TPB. Tujuan 14 “Konservasi dan 173 pemanfataan sumber daya laut, samudera dan maritim” tidak sesuai karakteristik Kabupaten Banyumas dan juga bukan merupakan kewenangan kabupaten. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kabupaten Banyumas yang telah dilaksanakan dalam RPJMD dan mencapai target nasional telah mencapai 28% (62 indikator) dari total 222 indikator yang menjadi kewenangan kabupaten. Berikut proporsi capaiannya sebagaimana tabel dan gambar berikut: Tabel 2.103 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan No TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN INDIKATO R SS SB TTC TTT NA TKD T01 Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun 24 10 6 2 3 3 0 T02 Menghilangkan kelaparan, pencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 11 3 1 6 1 0 0 T03 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia 34 9 1 10 9 5 0 T04 Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua 15 5 4 5 0 1 0 T05 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 14 5 2 2 0 5 0 T06 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 18 5 4 1 5 2 1 T07 Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua 2 0 0 0 0 1 1 T08 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 19 4 3 3 4 5 0 T09 Membangun infrastruktur yang Tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi 13 2 0 4 0 3 4 174 No TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN INDIKATO R SS SB TTC TTT NA TKD T10 Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara 11 1 2 2 0 3 3 T11 Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, Tangguh, dan berkelanjutan 13 2 1 3 2 1 4 T12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan 5 0 0 1 0 4 0 T13 Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya 2 0 0 1 1 0 0 T14 Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan 0 0 0 0 0 0 0 T15 Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfataan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati 4 0 0 1 3 0 0 T16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan 21 12 2 1 1 5 0 T17 Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan 16 4 1 4 5 1 1 JUMLAH 222 62 27 46 34 39 14 28% 12% 21% 15% 18% 6% Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2023, 2020 Keterangan : SS = Dilaksanakan dalam RPJMD dan telah mencapai target SB = Dilaksanakan dalam RPJMD tetapi belum mencapai target TTC = Belum terdapat dalam RPJMD tetapi mencapai target TTT = belum terdapat dalam RPJMD dan belum mencapai target NA = Belum ada data 175 TKD = Tidak sesuai dengan Konteks Daerah Dari 208 indikator TPB yang menjadi wewenang dan relevan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan 89 indikator dalam RPJMD, sebanyak 62 indikator (28%) di antaranya sudah mencapai target nasional yang ditetapkan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017, sisanya yaitu 27 indikator (12%) belum mencapai target nasional yang ditetapkan. Sebanyak 80 indikator (36%) terdapat data dari OPD tetapi belum menjadi indikator dalam RPJMD, dimana 46 indikator (21%) telah tercapai sesuai target nasional. Sisanya 53 indikator (24%) tidak terdapat data dengan rincian 14 indikator tidak sesuai karakteristik Kabupaten Banyumas dan sisanya 39 indikator tidak ditemukan data dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pengkategorian capaian indikator TPB bertujuan untuk memetakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Banyumas pada periode RPJMD. Isu strategis yang perlu mendapat perhatian utama adalah target-target TPB yang memiliki indikator SB, TTT, dan NA yang menunjukkan banyaknya indikator TPB yang belum dilaksanakan dan sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, serta perlu adanya penyusunan data sebagai baseline penentuan target TPB. Target TPB yang semua indikatornya sudah mencapai target nasional (SS) juga perlu terus dijalankan untuk mempertahankan capaian indikator tersebut. Berikut grafik capaian TPB Kabupaten Banyumas. Gambar 2.47 Komposisi Capaian Indikator TPB Kabupaten Banyumas 2020 Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, 2020 Sudah dilaksanakan dan mencapai target (SS) 28% Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB) 12%Tidak ada target daerah tetapi tercapai (TTC) 21% Tidak ada target daerah dan belum tercapai (TTT) 15% Tidak ada data (NA) 18% Tidak Sesuai Konteks Daerah (TKD) 6% 176 Gambar 2.48 Rincian Capaian Indikator TPB Kabupaten Banyumas 2020 Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, 2020 Berdasarkan penilaian capaian TPB indikator pembangunan di Kabupaten Banyumas terhadap target nasional, maka terdapat 4 TPB yang memiliki indikator yang di analisis terbanyak dan juga memiliki target yang telah tercapai terbanyak yaitu: ● Tujuan 3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia dengan total indikator yang dinilai sebanyak 34 indikator dan sebanyak 18 indikator (52%) telah mencapai target dan 11 indikator (32%) belum mencapai target dan sisanya 5 indikator belum memiliki data. ● Tujuan 1 yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun dengan indikator yang dinilai sebanyak 24 indikator dan sebanyak 12 indikator (50%) telah mencapai target nasional, 9 indikator (37%) belum mencapai target dan sisanya 3 indikator belum memiliki data. ● Tujuan 16 yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan dengan total indikator yang dinilai sebanyak 21 indikator dengan capaian yang telah mencapai target sebanyak 13 indikator (61%), 3 indikator (14%) belum mencapai target dan sisanya 5 indikator belum memiliki data. Hampir seluruh tujuan telah memiliki indikator dengan capaian melebihi target nasional, meskipun proporsinya berbeda-beda. Sedangkan tujuan yang belum memiliki indikator dalam kelompok tercapai adalah tujuan 7 yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua yang belum memiliki indikator yang mencapai target nasional karena keterbatasan data yang dimiliki untuk bauran energi terbarukan. Meskipun secara kewenangan data tersebut ada di pusat melalui Kementerian ESDM tetapi indikator tersebut didorong untuk dijalankan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan produksi dan penggunaan energi terbaharukan sesuai potensi dan kewenangan masing-masing wilayah. Khusus untuk tujuan 14 melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk 24 11 34 15 14 18 2 19 13 11 13 5 2 0 4 21 16 -5 5 15 25 35 T01 T03 T05 T07 T09 T11 T13 T15 T17 Sudah dilaksanakan dan mencapai target (SS) Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB) Tidak ada target daerah tapi telah tercapai (TTC) Tidak ada target daerah dan belum tercapai (TTT) 177 pembangunan berkelanjutan tidak masuk dalam analisis karena tidak sesuai dengan kewenangan dan konteks Kabupaten Banyumas. Hasil analisis pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sampai dengan tahun 2019 disajikan dengan tabel berikut: 178 Tabel 2.104 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Banyumas NO. INDIKA- TOR INDIKATOR TARGET (PERPRES 59/2017) INDIKATOR RPJMD 2017 2018 2019 STATUS TPB OPD 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Menurun menjadi 7-8% Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan 17,05 13,5 12,53 SB BAPPEDA LITBANG 1.3.1. (a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. Meningkat menjadi 95% Jaminan Kesehatan (BPJS, Jamkesda) 100 NA 100 SS DINKES 1.3.1. (b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek 72,74 NA 100 SS DINAKER KOP UKM 1.3.1. (c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. Meningkat menjadi 17,12% Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 9,44 NA 98,36 SS DINSOS PERMAS DES 1.3.1. (d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. Menurun menjadi 2,8 juta Persentase PMKS/PPKS yang memperoleh bantuan sosial 27 Kec 27 Kec SS DINSOS PERMA DES 1.4.1. (a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya Meningkat menjadi 70% Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 100 100 100 SS DINKES 179 NO. INDIKA- TOR INDIKATOR TARGET (PERPRES 59/2017) INDIKATOR RPJMD 2017 2018 2019 STATUS TPB OPD di fasilitas kesehatan. yang memiliki kompetensi kebidanan 1.4.1. (b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. Meningkat menjadi 63%. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100 100 100 SS DINKES 1.4.1. (c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. Meningkat menjadi 65% Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 70 75,48 TTC DINKES 1.4.1. (d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. Meningkat menjadi 100% Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan 70,54 69,51 74,49 SB DINPER KIM 1.4.1. (e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Meningkat menjadi 100% Persentase rumah tinggal bersanitasi 64,5 82,88 87,79 SB DINPER KIM 1.4.1. (g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. Meningkat menjadi 94,78% Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 98,75 98,27 98,77 SS DINDIK 1.4.1. (h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. Meningkat menjadi 82,2% Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 81,41 80,21 80,73 SB DINDIK 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0- 17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. Meningkat menjadi 77,4%. Cakupan penerbitan akta kelahiran 90,0 93,0 SS DINDUK CAPIL 1.4.1. (k) Persentase rumah tangga Meningkat Persentase rumah 93,01 NA 99,74 TTT DPU 180 NO. INDIKA- TOR INDIKATOR TARGET (PERPRES 59/2017) INDIKATOR RPJMD 2017 2018 2019 STATUS TPB OPD miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. menjadi 100% tangga pengguna listrik 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Menurun Korban bencana alam dan bencana sosial (KK) 226 TTT BPBD 1.5.1. (a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. Meningkat menjadi 39 daerah 4 SB BPBD 1.5.1. (b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. Meningkat menjadi 151 ribu Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 100% SS BPBD 1.5.1. (c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial. Meningkat menjadi 81,5 ribu Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 100% SS BPBD 1.5.1. (d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) Meningkat menjadi 450 200 SB BPBD 1.5.1. (e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. Menurun menjadi 118,6 Desa tangguh bencana 207,2 TTT BPBD 1.5.2. (a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Menurun NA BPBD 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan ada Belum ada Ada Ada TTC BPBD 181 NO. INDIKA- TOR INDIKATOR TARGET (PERPRES 59/2017) INDIKATOR RPJMD 2017 2018 2019 STATUS TPB OPD daerah. 1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. Meningkat Anggaran untuk program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) NA BKAD 1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. Meningkat Persentase belanja pendidikan (20%); Persentase belanja kesehatan (10%) NA BKAD 2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). Menurun Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) 6% 6% TTC DINPER TAN KP 2.1.1. (a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pad a anak balita. Menurun menjadi 17% Prevalensi balita gizi kurang 5,6 0,07 0,07 SS DINKES 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Menurun Penanganan daerah rawan pangan 27 62 63 SB DINPER TAN KP 182 NO. INDIKA- TOR INDIKATOR TARGET (PERPRES 59/2017) INDIKATOR RPJMD 2017 2018 2019 STATUS TPB OPD Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. 2.1.2. (a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. Menurun menjadi 8,5 % Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) 6% 6% TTC DINPER TAN KP 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. Menurun 20,4 15,96 TTC DINKES 2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. Menurun menjadi 28% 20,4 15,96 TTC DINKES 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. Menurun Persentase balita gizi buruk/kurang gizi 5,6 0,07 0,07 SS DINKES 2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil. Menurun menjadi 28% 73,41 NA 16,53 TTC DINKES 2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Meningkat menjadi 50% 51,84 NA 66,05 TTC DINKES 2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/ Konsumsi ikan 90,2 90,8 TTT DINPER TAN KP 183 NO. INDIKA- TOR INDIKATOR TARGET (PERPRES 59/2017) INDIKATOR RPJMD 2017 2018 2019 STATUS TPB OPD tahun 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). Meningkat 100,30 100,33 107,00 SS DINPER TAN KP 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI). Menurun menjadi 306 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup 54,16 67,87 37,62 SS DINKES 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Meningkat menjadi 95% Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 100 100 100 SS DINKES 3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. Meningkat menjadi 85 % Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 100 100 100 SS DINKES 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. Menurun Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup 8,28 8,94 9,18 SB DINKES 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. Menurun Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup 5,03 5,81 4,14 TTC DINKES 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. Menurun menjadi 24 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 8,43 7,84 7,41 SS DINKES 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. Meningkat menjadi 95% Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100 100 100 SS DINKES 184 NO. INDIKA- TOR INDIKATOR TARGET (PERPRES 59/2017) INDIKATOR RPJMD 2017 2018 2019 STATUS TPB OPD 3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa. Menurun menjadi <0,5% Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi 0,22 0,15 TTC DINKES 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. Menurun menjadi 245 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 148,2 168 341,8 SS DINKES 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang. Menurun Angka kejadian Malaria 3 TTT DINKES 3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria. Meningkat menjadi 300 Endemis malaria Endemis Rendah Endemi s Rendah TTT DINKES 3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. Meningkat 0 0,9 1,9 TTC DINKES 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). Menurun 37 TTT DINKES 3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta. Meningkat menjadi 34 provinsi termasuk TTT DINKES 3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I). Meningkat menjadi 35. terdapat kasus filariasis TTT DINKES 3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. Menurun menjadi 5,4% 3,28 TTC DINKES 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi. Menurun menjadi 24,3% 26 17 33 TTT DINKES 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. Menurun 13,31 12,29 8,42 TTC DINKES 185 NO. INDIKA- TOR INDIKATOR TARGET (PERPRES 59/2017) INDIKATOR RPJMD 2017 2018 2019 STATUS TPB OPD 3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri. Menurun NA DINSOS PERMAS DES 3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. Meningkat menjadi 280 Belum ada Belum ada Belum ada TTT DINKES 3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba. Menurun menjadi angka 0,02% NA DINSOS PERMAS DES 3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. Menurun NA DINSOS PERMAS DES 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. Meningkat menjadi 66% 97,12 75,39 74,9 TTC DPPKB P3A 3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. Meningkat menjadi 65% Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 97,12 75,39 74,9 TTC DPPKB P3A 3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. Meningkat menjadi 23,5% Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 35,74 37,38 42,54 TTC DINKES 3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Menurun menjadi 38 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 0,32 0,0 TTC DINKES 186 NO. INDIKA- TOR INDIKATOR TARGET (PERPRES 59/2017) INDIKATOR RPJMD 2017 2018 2019 STATUS TPB OPD Rate/ASFR). perempuan usia 15– 19 tahun (ASFR 15– 19) 3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR). Menurun menjadi 2,28 Total Fertility Rate (TFR) 2,30 2,10 TTC DINKES 3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan. Menurun menjadi 9,91% 9,43 SS DINKES 3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. Meningkat Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan 100 87 TTT DINKES 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meningkat menjadi minimal 95% Persentase penduduk berdasarkan jaminan kesehatan 100 NA 100 SS DINKES 3.9.3.(a) Proporsi kematian akibat keracunan. Menurun NA DINKES 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. Menurun 3,28 TTT DINKES 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. Meningkat NA DINKES 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. Meningkat Rasio tenaga medis per satuan penduduk 0,23 0,35 0,26 SS DINKES 4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. Meningkat NA DINDIK 4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. Meningkat menjadi 84,2% 99 100 TTC DINDIK 4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs Meningkat 93 93,36 TTC DINDIK 187 NO. INDIKA- TOR INDIKATOR TARGET (PERPRES 59/2017) INDIKATOR RPJMD 2017 2018 2019 STATUS TPB OPD berakreditasi minimal B. menjadi 81% 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. Meningkat menjadi 114,09% Angka partisipasi kasar 108,82 108,12 108,19 SB DINDIK 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. Meningkat menjadi 106,94% Angka partisipasi kasar 103,5 89 80,5 SB DINDIK 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. Meningkat menjadi 8,8 tahun Angka rata-rata lama sekolah 7,45 7,72 SB DINDIK 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Meningkat menjadi 77,2% Angka partisipasi kasar 77,23 77,25 77,31 SS DINDIK 4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Meningkat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 81,45 99,32 TTC DINAKER KOP UKM 4.5.1* 4.5.1* 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di

(1)SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di
(4)Perguruan Tinggi. Meningkat APM SD/MI/ SEDERAJAT 98,75 98,27 98,77 SS DINDIK APM SMP/MTs/ SEDERAJAT 81,41 80,21 80,73 SB DINDIK APM SMA/SMK/MA/ SEDERAJAT 60,91 61,49 62,25 TTC DINDIK 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. Meningkat menjadi 96,1% Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) 99,32 99,32 100 SS DINDIK 4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. Meningkat Angka melek huruf penduduk usia 15‐24 tahun, perempuan dan laki‐laki 99,87 99,32 100 SS DINDIK 188 NO. INDIKA- TOR INDIKATOR TARGET (PERPRES 59/2017) INDIKATOR RPJMD 2017 2018 2019 STATUS TPB OPD 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). Meningkat 85,55 85,63 TTC DINDIK 4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. Meningkat 89,95 100 SS DINDIK 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. bertambah sebanyak 16 NA DPPKB P3A 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. Menurun Rasio KDRT 0,019 0,009 0,008 SS DPPKB P3A 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. Menurun menjadi kurang dari 20,48% 36,89 35,63 34,37 SB DPPKB P3A 189 NO. INDIKA- TOR INDIKATOR TARGET (PERPRES 59/2017) INDIKATOR RPJMD 2017 2018 2019 STATUS TPB OPD 5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. Menurun NA DPPKB P3A 5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. Meningkat menjadi 70% Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 100 SS DPPKB P3A 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20- 24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. Menurun Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun 5720 5663 SS DPPKB P3A 5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. Meningkat menjadi 21 tahun Rata-rata usia kawin pertama wanita NA DPPKB P3A 5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). Menurun menjadi 38 tahun Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15– 19 tahun (ASFR 15– 19) NA DPPKB P3A 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen Meningkat Proporsi kursi yang diduduki perempuan 18 18 22 SS DPPKB P3A 190 NO. INDIKA- TOR INDIKATOR TARGET (PERPRES 59/2017) INDIKATOR RPJMD 2017 2018 2019 STATUS TPB OPD tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. di DPR 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. Meningkat 49 49 TTC BKDD 5.6.1* Proporsi perempuan umur 15- 49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. Meningkat NA DPPKB P3A 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). Menurun menjadi 9,9% Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 9,43 SS DPPKB P3A 5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. Meningkat menjadi 85% Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 79,81 70 45,8 SB DPPKB P3A 5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. Meningkat Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon 67,63 75 79 TTC DINKOM INFO 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. Meningkat menjadi 100% Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan 70,54 69,51 74,49 SB DINPER KIM 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. Meningkat menjadi 118,6 m3/detik 34,67 34,67 TTT DPU 191 NO. INDIKA- TOR INDIKATOR TARGET (PERPRES 59/2017) INDIKATOR RPJMD 2017 2018 2019 STATUS TPB OPD 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. Meningkat menjadi 100% Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan 70,54 69,51 74,49 SB DINPER KIM 6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. Meningkat NA DINPER KIM 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Meningkat menjadi 100% Persentase rumah tinggal bersanitasi 82,88 87,79 SB DINPER KIM 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional) 87 TTT DINPER KIM 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). Menurun 87 TTT DINPER KIM 6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota . 11 SB DINPER KIM 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. Meningkat NA DINPER KIM 6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota Ada Ada Ada SS DINPER KIM 192 NO. INDIKA- TOR INDIKATOR TARGET (PERPRES 59/2017) INDIKATOR RPJMD 2017 2018 2019 STATUS TPB OPD (IPLT). 6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. Meningkat 76,72% TTT DINPER KIM 6.3.2.(a) Kualitas air danau. Meningkat Peningkatan Indeks Kualitas Air TKD DLH 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. Meningkat Peningkatan Indeks Kualitas Air 46,94 52 59,33 SS DLH 6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. ada Belum ada Belum ada Belum ada TTT DLH 6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). ada ada ada ada TTC BAPPEDA LITBANG 6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. 8 WS 51 SS DPU 6.5.1.(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. 10 WS (skala nasional) Dokumen RPDAST ada ada ada SS DPU 6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. ada ada ada ada SS DPU 7.2.1* Bauran energi terbarukan. 10-16% NA DLH 7.3.1* Intensitas energi primer. Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional) TKD 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita. Meningkat Pertumbuhan PDRB 6,05 5 6,32 SS BAPPEDA LITBANG 193 NO. INDIKA- TOR INDIKATOR TARGET (PERPRES 59/2017) INDIKATOR RPJMD 2017 2018 2019 STATUS TPB OPD 8.1.1.(a) PDB per kapita. Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta PDRB per Kapita 25,47 29,00 31,00 SB BAPPEDA LITBANG 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. Meningkat Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja 4,48 4,52 4,78 TTC BAPPEDA LITBANG 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. Meningkat 34,3 33,91 TTT DINAKER KOP UKM 8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal. 51% 30,81 65,7 66,09 TTC DINAKER KOP UKM 8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. Meningkat NA DINAKER KOP UKM 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. 25% NA DINAKER KOP UKM 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja. Meningkat 8.303 10.938 11.875 SS DINAKER KOP UKM 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Menurun Tingkat pengangguran terbuka 5,5 4,19 4,21 SS DINAKER KOP UKM 8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran. Menurun 28,22 TTT DINAKER KOP UKM 8.6.1* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). Meningkat 57 71,2 TTC DINAKER KOP UKM 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. Meningkat menjadi 8% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 3,38 3,3 3,33 SB DINPORA BUDPAR 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan Meningkat Kunjungan wisata 498 498 258 SB DINPORA 194 NO. INDIKA- TOR INDIKATOR TARGET (PERPRES 59/2017) INDIKATOR RPJMD 2017 2018 2019 STATUS TPB OPD mancanegara. menjadi 20 juta (skala nasional) BUDPAR 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. Meningkat Kunjungan wisata 2.111.367 2.362.00 2 2.562.6 54 SS DINPORA BUDPAR 8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata. Meningkat PAD sektor pariwisata 12,735 M TTT DINPORA BUDPAR 8.9.2* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. Meningkat 5,31 TTT DINPORA BUDPAR 8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa Meningkat NA DPMP2 TSP 8.10.1.(a) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum). Menurun (mendekat) NA DPMP2 TSP 8.10.1.(b) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. Meningkat NA DINAKER KOP UKM 9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol. 1000 Km (skala nasional) 0 TKD 9.1.1.(c) Panjang jalur kereta api. Bertambah 3.258 Km TKD 9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan. Meningkat Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis 3 TKD 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis. 24 pelabuhan (skala nasional) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis 3 TKD 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. Meningkat Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 24,48 24,35 24,66 SS DINPERIN DAG 9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 24,48 24,35 24,66 SS DINPERIN DAG 9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. Meningkat 12,82% 18,83% 19,71% TTC DINPERIN DAG 195 NO. INDIKA- TOR INDIKATOR TARGET (PERPRES 59/2017) INDIKATOR RPJMD 2017 2018 2019 STATUS TPB OPD 9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. Meningkat NA DINPERIN DAG 9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. Meningkat NA DINPERIN DAG 9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. Meningkat NA BAPPEDA LITBANG 9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. Meningkat Proporsi rumah tangga dengan akses internet 29,34 80 90 TTC DINKOM INFO 9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam Meningkat Persentase penduduk yang menggunakan Hp/telepon 67,63 75 79 TTC DINKOM INFO 9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet Meningkat Proporsi rumah tangga dengan akses internet 29,34 64 68 TTC DINKOM INFO 10.1.1* Koefisien Gini. Menurun menjadi 0,36 Indeks Gini 0,32 0,3132 0,3132 SS BAPPEDA LITBANG 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Menurun menjadi 7-8% Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan 17,05 13,5 12,53 SB BAPPEDA LITBANG 10.1.1.(b) Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan. 80 Kabupaten (skala nasional) TKD 10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal. Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional) NA DINSOS PERMAS DES 10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri. Meningkat paling sedikit 2.000 desa 15 SB DINSOS PERMAS DES 10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan Meningkat TKD 196 NO. INDIKA- TOR INDIKATOR TARGET (PERPRES 59/2017) INDIKATOR RPJMD 2017 2018 2019 STATUS TPB OPD ekonomi di daerah tertinggal. 10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. Menurun menjadi 14% Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan TKD 10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. Menurun NA DINSOS PERMAS DES 10.3.1.(a) Indeks Kebebasan Sipil. Meningkat menjadi 87 NA BAPPEDA LITBANG 10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. tidak ada Belum ada Ada Ada TTC BAPPEDA LITBANG 10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek 72,74 NA 100 TTC DINAKER KOP UKM 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. 3,7 juta rumah tangga Rasio rumah layak huni 76,3 77,24 SB DINPER KIM 11.1.1.(b) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). 12 kawasan perkotaan metropolitan (skala nasional) TKD 11.3.1.(b) Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). 5 metropolitan (skala nasional) TKD 197 NO. INDIKA- TOR INDIKATOR TARGET (PERPRES 59/2017) INDIKATOR RPJMD 2017 2018 2019 STATUS TPB OPD 11.3.2.(b) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. Ada Ada Ada Ada TTC BAPPEDA LITBANG 11.4.1.(a) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. ada TKD 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Menurun Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana 226 TTT BPBD 11.5.1. (a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Menurun menjadi 30% 207,2 TTT BPBD 11.5.1. (c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. ada ada Ada Ada SS BPBD 11.5.2. (a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Menurun NA BPBD 11.6.1. (a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani. Meningkat menjadi 80% Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan 60 92 SS DLH 11.6.1. (b) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan. Meningkat/ada TKD 11.7.1. (a) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. Meningkat/ada Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 2 2,026 TTC DLH 11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. ada Ada Ada TTC BPBD 198 NO. INDIKA- TOR INDIKATOR TARGET (PERPRES 59/2017) INDIKATOR RPJMD 2017 2018 2019 STATUS TPB OPD 12.4.2. (a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional) Jumlah limbah B3 yang dikelola NA DLH 12.5.1. (a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. 20 ton per hari (skala nasional) Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R 20 22 TTC DLH 12.6.1. (a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. Meningkat NA DLH 12.7.1. (a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. Meningkat NA DLH 12.8.1. (a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. Meningkat NA BAPPEDA LITBANG 13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. ada Ada Ada TTC BPBD 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Menurun Korban bencana dan bencana sosial (KK) 226 TTT BPBD 15.1.1. (a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. Meningkat Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara 11,60% 15,79% 15,79% TTC DLH 15.3.1. (a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. 5,5 juta ha (skala nasional) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 25 TTT DLH 199 NO. INDIKA- TOR INDIKATOR TARGET (PERPRES 59/2017) INDIKATOR RPJMD 2017 2018 2019 STATUS TPB OPD 15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata. ada belum ada belum ada belum ada TTT BAPPEDA LITBANG 15.9.1. (a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. Meningkat belum ada belum ada belum ada TTT DLH 16.1.1. (a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. Menurun 6 12 4 TTC KESBANG POL 16.1.2. (a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. Menurun NA KESBANG POL 16.1.3. (a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Menurun 677 930 TTT KESBANG POL 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Meningkat NA KESBANG POL 16.2.1. (a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. Menurun Rasio KDRT 0,019 0,009 0,008 SS DPPKB P3A 16.2.1. (b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Menurun Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan 100% 100% 100% SS DPPKB P3A 200 NO. INDIKA- TOR INDIKATOR TARGET (PERPRES 59/2017) INDIKATOR RPJMD 2017 2018 2019 STATUS TPB OPD pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 16.2.3. (a) Proporsi perempuan dan laki- laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. Menurun NA DPPKB P3A 16.5.1. (a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Meningkat menjadi 4,0 NA INSPEKTO RAT 16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. Meningkat 83 100 100 SS BKAD 16.6.1. (a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Meningkat menjadi: Kementerian/Le mbaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60% , Kota: 65% Opini BPK WTP 100 100 SS BKAD 16.6.1. (b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Meningkat menjadi: Kementerian/Le mbaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/ Kota: 50% Nilai Sangat Baik Sangat Baik Sangat baik SS BAPPEDA LITBANG 16.6.1. (c) Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan. Menjadi 80% Ada 100 SS SETDA 16.6.1. (d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Meningkat menjadi: 63,79 66,68 68,97 SS SETDA 201 NO. INDIKA- TOR INDIKATOR TARGET (PERPRES 59/2017) INDIKATOR RPJMD 2017 2018 2019 STATUS TPB OPD Indek Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Kementerian/Le mbaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/ Kota: 45% 16.6.2. (a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/ Kota: 80% 98 98 SS SETDA 16.7.1. (a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Meningkat Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR 18 18 22 SB DPPKB P3A 16.7.1. (b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). Meningkat Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 49 49 49 SS BKPSDM 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. Meningkat Rasio bayi berakta kelahiran 92 93 SS DINDUK CAPIL 16.9.1. (a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. Meningkat menjadi 77,4% Cakupan penerbitan akta kelahiran 89 92 93 SS DINDUK CAPIL 16.9.1. (b) Persentase anak yang memiliki Meningkat Rasio bayi berakta 92 93 SS DINDUK 202 NO. INDIKA- TOR INDIKATOR TARGET (PERPRES 59/2017) INDIKATOR RPJMD 2017 2018 2019 STATUS TPB OPD akta kelahiran. menjadi 85% kelahiran CAPIL 16.10.2. (c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meningkat NA DINKOM INFO 16.b.1. (a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada SB BAPPEDA LITBANG 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. Meningkat Persentase PAD terhadap pendapatan 19,24 19,85 SS BKAD 17.1.1. (a) Persentase PAD terhadap pendapatan Meningkat 19,2 19,85 19,19 TTT BKAD 17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. Meningkat 6,24 6,37 TTC BKAD 17.6.2. (b) Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% Proporsi rumah tangga dengan akses internet 29,34 80 90 TTC DINKOM INFO 203 NO. INDIKA- TOR INDIKATOR TARGET (PERPRES 59/2017) INDIKATOR RPJMD 2017 2018 2019 STATUS TPB OPD populasi 17.6.2. (c) Proporsi penduduk terlayani mobile broadband Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi. Proporsi rumah tangga dengan akses internet 29,34 80 90 TTT DINKOM INFO 17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet. Meningkat Proporsi rumah tangga dengan akses internet 29,34 80 90 TTT DINKOM INFO 17.8.1. (a) Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet. 100% TKD 17.17.1. (a) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). ada Belum ada Belum ada Belum ada TTT BAPPEDA LITBANG 17.17.1. (b) Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). ada 100 100 TTC BAPPEDA LITBANG 17.18.1. (a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. Meningkat 98,67 100 100 SS BPS 17.18.1. (b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. Meningkat 86,67 86,67 90 SB BPS 204 NO. INDIKA- TOR INDIKATOR TARGET (PERPRES 59/2017) INDIKATOR RPJMD 2017 2018 2019 STATUS TPB OPD 17.18.1. (c) Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). Meningkat NA BPS 17.18.1. (d) Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target. Meningkat 46 169 TTC BAPPEDA LITBANG 17.19.2. (b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) ada Belum ada Belum ada Belum ada TTT DINDUK CAPIL 17.19.2. (c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. Meningkat 10200 21634 41878 SS BPS 17.19.2. (d) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). Meningkat 98,67 99,73 100 SS BPS 203 Perlambatan ekonomi pada tahun 2020 pun diperburuk oleh menyebarnya virus corona yang saat ini telah menjangkiti 213 negara. Selain itu, proses pemulihan pun akan memakan waktu lebih lama dari yang dibayangkan. Revisi proyeksi yang disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi, investasi, ekspor dan impor yang kian tertekan hampir di seluruh negara di dunia. Pasalnya, banyak negara dunia yang mengalami disrupsi di dalam aktivitas perekonomian domestik akibat pembatasan sosial dan lockdown yang diterapkan untuk menekan angka persebaran COVID-19, dan investasi swasta cenderung tertahan lantaran perusahaan cenderung menunda belanja modal ditengah ketidakpastian yang tinggi. Pandemi ini pun tak membuat negara maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang atau berbagai negara maju lainnya tangguh dalam menghadapi perlambatan ekonomi. Indonesia sebagai negara berkembang harus merasakan kontraksi minus pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 terkontraksi minus 2,07 persen. Memburuknya kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Meskipun pemerintah pusat telah berusaha keras mendorong kinerja perekonomian melalui stimulus fiskal atau peran dari instrumen APBN di dalam penanganan pandemi COVID-19 dan program pemulihan ekonomi, namun akibat belitan wabah COVID-19 sejak Maret 2020 hingga Desember 2020 yang menyebabkan dilakukan banyak pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami kontraksi. Berbagai kebijakan, baik pada sisi fiskal yang dengan terus menerus melakukan upaya pemulihan melalui insentif dari sisi perpajakan, belanja negara, baik dari pusat dan daerah, serta dukungan dari pembiayaan diharapkan akan terus mendorong berbagai kegiatan sektoral dan di daerah. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, untuk memastikan sektor keuangan dapat terjaga stabilitasnya dan bisa mendukung pemulihan ekonomi. Realisasi APBN Tahun 2020 secara keseluruhan maupun program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mengalami akselerasi yang signifikan. Pemerintah Indonesia terus mendorong momentum pemulihan ekonomi ini dengan berbagai kebijakan yang ada. Penyerapan belanja APBN 2020 dan program PEN terus akan diakselerasi untuk menangani masalah kesehatan akibat COVID-19. Program untuk menjaga daya beli masyarakat akan diteruskan, juga dukungan bagi aktivitas dunia usaha. 204 Untuk memastikan agar tren pemulihan ekonomi yang menunjukkan pembalikan nyata bisa terus berjalan, perlu dukungan dari masyarakat. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak pada menurunnya aktivitas produksi dan konsumsi barang dan jasa yang terindikasi dari pelemahan ekonomi global dan menurunnya aktivitas ekonomi nasional dan Jawa Tengah sebagai dampak dari kebijakan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Terdapat beberapa dampak yang sangat signifikan mempengaruhi perekonomian Jawa Tengah diantaranya jumlah perusahaan di Jawa Tengah sebanyak 318 perusahaan seperti garmen, tekstil, meubel yang ikut terdampak; jumlah pekerja PHK sebanyak 7.880 orang dan dirumahkan 45.650 orang. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami kontraksi. Berbagai upaya dilakukan untuk pemulihan perekonomian diantaranya kebijakan New Normal (perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan) yang mulai diterapkan pada awal bulan Juni 2020 yang cukup berpengaruh terhadap perbaikan perekonomian Jawa Tengah. Hal ini ditandai dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi year on year yang awalnya terkontraksi sebesar minus 5,91 persen pada triwulan II 2020 menjadi minus 3,34 persen pada triwulan IV. Secara keseluruhan, akibat dililit wabah COVID-19 maka kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami kontraksi. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Februari 2021, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebesar minus 2,65 persen (y-on-y) atau mengalami pertumbuhan minus terendah dalam 22 tahun terakhir sejak krisis ekonomi dan politik tahun 1998. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada kondisi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Pada bulan September 2020, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 4.119,93 ribu orang (11,84 persen), bertambah sebanyak 440,53 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019 yang berjumlah 3.679,40 ribu orang (10,58 persen). Demikian pula dengan jumlah pengangguran terbuka yang juga mengalami peningkatan. Jumlah pengangguran pada Agustus 2020 sebanyak 1,21 juta orang (6,48 persen), mengalami kenaikan sekitar 396 ribu orang dibanding Agustus 2019 yang sebanyak 0,82 juta orang (4,44 persen). 3.2. Kondisi Perekonomian Daerah Multiplier efek dari pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 mempengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali Banyumas. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas pada 21 April 2021, multiplier efek dari pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 mempengaruhi kondisi 205 perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali Banyumas. Perekonomian Banyumas untuk pertama kalinya sejak tahun 2010 mengalami kontraksi sebesar -1,65 persen (y-on-y) setelah selama satu dasawarsa lamanya mampu mencatatkan pertumbuhan di atas 5 persen. Dari sisi produksi, kontraksi terjadi pada 11 lapangan usaha dengan kontraksi terdalam dialami oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar -33,15 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam tercatat pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar -6,18 persen. Struktur ekonomi Banyumas tahun 2020 dari sisi produksi masih didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 25,37 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 66,89 persen. Sebelas kategori lapangan usaha mengalami kontraksi dan hanya enam kategori yang mengalami pertumbuhan positif. Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam yaitu sebesar -31,84 persen. Segala bentuk kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 selama tahun 2020 mulai dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), Work From Home (bekerja dari rumah), School From Home (sekolah dari rumah), pelarangan mudik, dan pembatasan transportasi selama perayaan hari besar menekan kinerja seluruh lapangan usaha, utamanya Transportasi dan Pergudangan yang bergantung pada mobilitas masyarakat. Lapangan usaha lain yang juga mengalami kontraksi cukup dalam meliputi Jasa Lainnya yang menurun sebesar -5,44 persen serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang terkontraksi sebesar -7,08 persen. Sementara lapangan usaha yang mampu mencatatkan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2020 adalah Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 13,81 persen seiring meningkatnyakebutuhan pembelajaran online serta penyelesaian pekerjaan dan pertemuan secara virtual. Pertumbuhan ekonomi Banyumas pada Tahun 2020 yang tercatat - 1,65 persen merupakan andil dari lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang menyumbang kontraksi ekonomi sebesar -1,25 persen; diikuti perdagangan besar dan eceran sebesar -0,62 persen; konstruksi sebesar -0,48 persen; dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar -0,26 persen. Tekanan kontraksi ekonomi Banyumas tertahan oleh andil positif dari lapangan usaha informasi dan komunikasi yang menyumbang pertumbuhan sebesar 0,96 persen; pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,17 persen; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,08 persen. Struktur PDRB Banyumas menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku selama tahun 2020 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama, yaitu Industri Pengolahan sebesar 25,37 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,23 persen; Konstruksi sebesar 12,82 persen dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,45 persen. 206 Dari tujuh belas lapangan usaha, kategori Informasi dan Komunikasi tumbuh paling cepat dibandingkan tahun 2019 yang naik 2,07 poin menjadi 13,81 persen. Percepatan pertumbuhan ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap paket data untuk menunjang pelaksanaan Work From Home dan Study From Home serta agenda meeting dan conference yang dilakukan secara daring, disamping peningkatan akses informasi terhadap berita online yang menyangkut COVID-19. Dari sisi pengeluaran ekonomi Banyumas tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -1,65 persen, disebabkan terkontraksinya seluruh komponen PDRB dari sisi pengeluaran. Komponen PMTB terkontraksi paling dalam sebesar -6,18 persen dan komponen impor terkontraksi sebesar -4,54 persen. Namun komponen impor barang dan jasa sebagai komponen pengurang PDRB, sehingga kontraksi pada komponen ini berfungsi sebagai penahan laju kontraksi PDRB agar tidak lebih dalam. Komponen lainnya yaitu Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP), Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) dan mengalami kontraksi. Masing-masing komponen, secara berurutan mencatat kontraksi sebesar -4,26 persen, -2,16 persen dan -1,21 persen. Penundaan berbagai proyek pembangunan baik dari swasta maupun pemerintah karena pandemi COVID-19 dan pengalihan belanja pemerintah menyebabkan tertekannya pertumbuhan komponen PMTB dan komponen PKP. Pandemi COVID-19 juga sangat berdampak pada kondisi kesejahteraan masyarakat di Banyumas. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Banyumas mencapai 225.840 orang, bertambah sebanyak 14.240 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2019 yang berjumlah 211.600 orang. Demikian pula dengan jumlah pengangguran yang juga mengalami peningkatan. Jumlah pengangguran pada tahun 2020 sebanyak 52.689 orang, mengalami kenaikan sekitar 16.153 orang dibanding tahun 2019 yang sebanyak 36.536 juta orang. 3.3. Kinerja Keuangan Daerah Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolan Keuangan Daerah sampai dengan tahun 2020 disusun mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan mulai tahun 2021 disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 207 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 2 menyebutkan ruang lingkup Keuangan Daerah diantaranya meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; penerimaan daerah; pengeluaran daerah; dan kekayaan daerah. Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas secara umum yang diterapkan dalam APBD dapat ditinjau dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. 3.3.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah. 3.3.1.1. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah Kabupaten Banyumas yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama kurun waktu Tahun 2016-2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 208 Target RPJMD (2013-2018) Penetapan APBD Realisasi Target RPJMD (2013-2018) Penetapan APBD Realisasi Target RPJMD Penetapan APBD Realisasi Target RPJMD Penetapan APBD Realisasi Target RPJMD Penetapan APBD Realisasi

1.Pendapatan Asli Daerah (PAD) 386,51 450,49 541,42 511,34 520,86 619,70 630,77 586,34 648,33 636,51 636,51 686,81 715,38 729,89 668,21 1.1. Pendapatan Pajak Daerah 113,90 118,05 147,36 123,95 123,95 199,61 200,20 173,35 211,55 208,90 208,90 229,38 212,18 275,50 208,65 1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 21,69 22,45 27,31 23,91 26,48 27,69 29,81 28,27 32,45 32,17 32,17 32,64 32,17 31,98 23,71 1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 11,72 13,81 12,42 14,11 14,11 13,54 24,77 12,47 24,79 13,81 13,81 12,91 15,42 13,50 15,80 1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 239,20 296,18 354,34 349,37 356,32 378,86 375,99 372,26 379,54 381,63 381,63 411,88 455,61 408,91 420,05
2.Dana Perimbangan 1.425,02 1.602,42 1.869,10 2.042,41 2.055,69 1.868,37 1.917,84 1.917,84 1.894,41 2.003,43 2.003,43 1.940,35 2.119,77 2.046,99 1.854,29 2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya 76,64 63,10 57,70 45,61 60,65 45,04 53,76 53,76 42,91 42,25 42,25 28,66 60,93 42,14 49,47 2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) 1.277,83 1.398,54 1.398,54 1.398,54 1.525,15 1.373,97 1.373,97 1.373,97 1.373,97 1.442,33 1.442,33 1.437,04 1.528,74 1.461,11 1.306,92 2.3. Dana Alokai Khusus (DAK) 70,55 140,78 412,85 598,26 469,88 449,36 490,11 490,11 477,53 518,85 518,85 474,66 530,10 543,73 497,91
3.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 716,80 791,29 442,45 411,84 491,68 733,19 712,11 752,83 723,19 788,03 788,03 807,77 877,72 791,69 807,68 2.528,33 2.844,20 2.852,97 2.965,58 3.068,22 3.221,26 3.260,72 3.257,00 3.265,93 3.427,96 3.427,96 3.434,93 3.712,87 3.568,57 3.330,19Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3) Th. 2016 Th. 2017 Th. 2018 Th. 2019 Th. 2020 No. U r a i a n Tabel 3.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 (Rp. Milyard) Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas, BAPENDA Kab. Banyumas dan BPKAD Kab. Banyumas, 2021. 209 Pendapatan daerah Kabupaten Banyumas kurun waktu Tahun 2016-2020 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan kontribusi terbesar pada komponen Dana Perimbangan. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, realisasi pendapatan daerah cenderung fluktuatif dan di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19. Penurunan utamanya pada PAD dan sumber PAD yang mengalami penurunan yaitu untuk penerimaan Pajak Daerah seperti Pajak Hotel, Restoran, Pajak hiburan dan Pajak Parkir, dikarenakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, penerapan social distancing dan physical distancing, belum optimal penerimaan tersebut karena persoalan ketidaktransparan dalam pelaporan dari pengelola dan menurunnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak akibat terdampak pandemi COVID-19, serta kurang optimalnya kegiatan door to door dan razia pada masa pandemi. Penerimaan pajak penerangan jalan juga mengalami penurunan disebabkan adanya pelaksanaan diskon tarif tenaga listrik dan pembebasan biaya beban atau abonemen. Sumber PAD lainnya yang juga mengalami penurunan yaitu dari retribusi daerah. Penurunan ini antara lain dikarenakan adanya penerapan social distancing dan physical distancing sehingga berdampak pada menurunnya jumlah pasien pada Balai Kesehatan Masyarakat, penggunaan aula/asrama/gedung, jumlah penyewa alat berat, jumlah tamu yang menginap di villa, penurunan penerimaan dari pemanfaatan fasilitas di terminal, penurunan penjualan benih, tutupnya pelayanan kantin dan beberapa obyek wisata, pembatasan kegiatan pada pengujian kayu, serta banyaknya tenaga kerja asing yang tidak kembali atau tidak memperpanjang kontrak akibat COVID-19. Sementara itu, dari komponen Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah realisasi terhadap target RPJMD cenderung berfluktuasi. Hal ini disebabkan kedua komponen tersebut merupakan sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat yang tidak dapat dipastikan besarannya dan dalam penyusunan targetnya dalam dokumen perencanaan sebagaimana amanat peraturan perundangan diasumsikan sama dengan tahun berjalan. 210 Tabel 3.2. Proposi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 (Persen) Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas dan BAPENDA Kab. Banyumas, 2021. Target RPJMD (2013-2018) Penetapan APBD Realisasi Target RPJMD (2013-2018) Penetapan APBD Realisasi Target RPJMD Penetapan APBD Realisasi Target RPJMD Penetapan APBD Realisasi Target RPJMD Penetapan APBD Realisasi
1.Pendapatan Asli Daerah (PAD) 15,29 15,84 18,98 17,24 16,98 19,24 19,34 18,00 19,85 18,57 18,57 19,99 19,27 20,45 20,07
2.Dana Perimbangan 56,36 56,34 65,51 68,87 67,00 58,00 58,82 58,88 58,01 58,44 58,44 56,49 57,09 57,36 55,68
3.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 28,35 27,82 15,51 13,89 16,02 22,76 21,84 23,11 22,14 22,99 22,99 23,52 23,64 22,19 24,25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Th. 2018 Th. 2019 Th. 2020 Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3) No. U r a i a n Th. 2016 Th. 2017 211 Pendapatan daerah Kabupaten Banyumas kurun waktu Tahun 2016-2020 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Selama kurun waktu tersebut, Dana Perimbangan menempati porsi terbesar dengan rata- rata kontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 58,74 persen diikuti Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 21,64 persen dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 19,63 persen. Sumber pendapatan utama PAD Kabupaten Banyumas berasal dari Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Walaupun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber PAD yang paling besar namun pendapatan yang di dapat dari BLUD (RSUD Banyumas, RSUD Ajibarang) tersebut digunakan kembali untuk belanja oleh BLUD tersebut. 3.3.1.2. Belanja Daerah Komposisi Belanja Daerah sampai dengan tahun 2020 disusun mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Kinerja belanja daerah Tahun 2016-2020 terinci sebagaimana tabel berikut. 211 Target RPJMD Penetapan APBD Realisasi Target RPJMD Penetapan APBD Realisasi Target RPJMD Penetapan APBD Realisasi Target RPJMD Penetapan APBD Realisasi Target RPJMD Penetapan APBD Realisasi
1.Belanja Tidak Langsung 1.935,89 2.190,91 1.890,94 2.061,75 2.267,16 1.903,45 2.063,09 2.056,96 1.944,83 2.166,93 2.166,93 2.024,93 2.189,81 2.209,35 1.976,90 1.1. Belanja Pegawai 1.655,65 1.700,56 1.365,11 1.652,84 1.610,20 1.231,07 1.368,23 1.369,94 1.274,58 1.429,88 1.429,88 1.312,83 1.767,82 1.456,02 1.255,17 1.2. Belanja Hibah 29,00 13,64 24,84 33,80 25,57 53,34 71,54 69,05 77,23 48,40 48,40 40,86 73,50 41,35 72,04 1.3. Belanja Bantuan Sosial 6,50 13,74 13,28 5,72 11,22 11,67 20,18 16,51 14,97 17,03 17,03 13,86 18,72 24,74 6,02 1.4. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 13,56 14,39 9,69 14,79 14,80 14,77 23,00 20,16 19,31 24,11 24,11 25,04 25,24 30,75 26,16 1.5. Belanja Bantuan Keuangan 226,77 443,56 477,30 349,61 601,38 591,14 576,13 577,30 558,61 639,51 639,51 631,81 300,00 651,50 536,51 1.6. Belanja Tidak Terduga 4,41 5,00 0,72 5,00 4,00 1,47 4,00 4,00 0,13 8,00 8,00 0,53 4,53 5,00 81,01
2.Belanja Langsung 592,72 975,23 1.011,91 951,43 1.156,08 1.297,24 1.528,96 1.415,29 1.374,23 1.584,44 1.454,44 1.432,62 1.781,83 1.534,57 1.272,24 2.528,61 3.166,13 2.902,85 3.013,18 3.423,24 3.200,69 3.592,05 3.472,25 3.319,06 3.751,36 3.621,36 3.457,55 3.971,65 3.743,92 3.249,14 Th. 2020 No. U r a i a n Th. 2016 Th. 2017 Th. 2018 Jumlah Belanja Daerah (1+2) Th. 2019 Tabel 3.3. Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 (Rp. Milyard) Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas dan BPKAD Kab. Banyumas, 2021. 212 Selama kurun waktu tahun 2016-2019, belanja daerah Kabupaten Banyumas rata-rata mengalami kenaikan. Tahun 2020 belanja daerah mengalami penurunan dikarenakan menurunya pendapatan daerah sebagai dampak dari pandemi COVID 19. Apabila dilihat dari realisasi masing-masing komponen belanja daerah dapat dijelaskan bahwa komponen belanja pegawai kurun waktu 2016-2023 di bawah target RPJMD. Hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi jumlah pegawai pada tahun bersangkutan. Untuk belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga kurun waktu 2016-2023 tumbuh fluktuatif dari target RPJMD. Belanja Bantuan Keuangan fluktuatif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah. Tahun 2020 bantuan keuangan meningkat dari target RPJMD Tahun 2018-2023. Belanja bantuan keuangan tersebut diarahkan pada kegiatan yang dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat dengan pola padat karya, peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai respon upaya pengurangan dampak pandemi COVID-19. Belanja Tidak Terduga tahun 2020 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang bersumber dari refocussing belanja. Hal ini sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kenaikan Belanja Tidak Terduga diperuntukkan bagi penanganan Pandemi COVID-19 yang penggunaanya diarahkan utamanya untuk penanganan di sektor kesehatan, penyediaan jaring pengaman ekonomi, dan jaring pengaman sosial dengan sasaran masyarakat terdampak COVID-19. Demikian pula dengan belanja langsung tahun 2020 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 dikarenakan menurunnya pendapatan dan pengalihan sebagian belanja langsung menjadi belanja tidak terduga untuk penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Dengan kondisi demikian, maka pada belanja langsung tahun 2020 dilakukan adaptasi penyesuaian pola kerja sesuai dengan protokol COVID-19, refocussing dan realokasi belanja, agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas sehingga kinerja pembangunan utamanya pada pelayanan, kesehatan dan perekonomian dapat tetap baik. 3.3.1.3. Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. 213

a.Penerimaan Pembiayaan Selama pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023, penerimaan pembiayaan fluktuatif berasal dari Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya (Penarikan dana Bergulir) pada tahun 2018 dan pemanfaatan SiLPA yang didasarkan atas hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.
b.Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan selama kurun waktu 2018- 2023 utamanya terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya (Pemberian Pinjaman Daerah). Pada Tahun 2020 pengeluaran pembiayaan tidak dialokasikan dikarenakan pengalihan pendanaan untuk Belanja Tidak Terduga guna penanganan dampak pandemi COVID-19. Pembiayaan daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. 214 Target RPJMD Penetapan APBD Realisasi Target RPJMD Penetapan APBD Realisasi Target RPJMD Penetapan APBD Realisasi Target RPJMD Penetapan APBD Realisasi Target RPJMD Penetapan APBD Realisasi
1. 1.Penerimaan Pembiayaan 1.1. SILPA 68,69 340,93 461,71 50,00 376,02 389,74 382,32 254,00 382,32 360,00 230,00 290,35 301,26 200,00 242,71 1.2. Pencairan Dana Cadangan - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3. Penerimaan Pinjaman Daerah - - - 1,50 6,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya (Penarikan dana Bergulir) - - - - - - 0,00 0,00 6,12 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 18,00 340,93 461,71 51,50 382,02 389,74 382,32 254,00 388,44 360,00 230,00 290,35 301,26 205,00 242,71
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan 2.1. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - (19,00) 22,08 4,00 (24,50) 25,73 48,49 (36,25) 43,18 34,10 (34,10) 23,44 39,74 (28,15) 28,15 2.2. Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya (Pemberian Pinjaman Daerah) - - - - (2,50) - 2,50 (2,50) 1,78 2,50 (2,50) 1,58 2,74 (1,50) 1,37 2.3. Pembayaran Pokok Hutang - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4. Pengeluaran Investasi Non Pemerintah - - - - - 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.5. Pembentukan Dana Cadangan Pilkada - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 (19,00) 22,08 4,00 (27,00) 27,99 50,99 (38,75) 44,96 36,60 (36,60) 25,02 42,49 (29,65) 29,52 - 321,93 439,62 47,50 355,02 361,74 331,32 215,25 343,48 323,40 193,40 265,33 258,78 175,35 213,19 No. Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Th. 2016 Th. 2017 Th. 2018 Th. 2019 Th. 2020 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Jumlah Pembiayaan Netto Tabel 3.4. Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 (Rp. Milyard) Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas dan BPKAD Kab. Banyumas, 2021. 215 2016 2.852.968.390.191 1.650.625 1.728,42 2017 3.221.258.052.894 1.665.025 1.934,66 2018 3.265.926.651.861 1.679.124 1.945,02 2019 3.434.925.995.303 1.693.006 2.028,89 2020 3.330.186.788.242 1.806.347 1.843,60 Tahun Total Pendapatan Daerah (Rp.) Jumlah Penduduk Pendapatan Per kapita (Rp.000) 3.3.2. Analisis Kesehatan Keuangan Daerah Analisis kesehatan keuangan daerah ini diadopsi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia. Alat pengukuran ini memotret kondisi “kesehatan fiskal” antar pemerintah daerah (Pemda) dengan berdasarkan beberapa rasio sederhana, yang setiap rasionya terfokus pada empat aspek kesehatan fiskal yaitu pendapatan, pengeluaran, posisi operasi dan struktur hutang. 3.3.2.1. Analisis Pendapatan Daerah Perkapita Pendapatan Daerah Per Kapita Rasio ini menunjukkan ukuran riil dari besarnya pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang harus dilayani oleh Pemda. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu diatasi dengan mendorong upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah di masa mendatang. Pendapatan Perkapita Pemerintah Kabupaten Banyumas menunjukan kondisi yang membaik dari tahun 2016 sampai tahun 2020, meskipun pada tahun 2020 pertumbuhanya sedikit melambat dikarenakan dampak pandemi COVID-19 yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan pendapatan daerah. Gambaran pendapatan per kapita Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.5. Tabel Pendapatan Daerah Perkapita Tahun 2016-2020 Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2021 3.3.2.2. Kemandirian Keuangan Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian daerah dihitung dari rasio PAD dengan total pendapatan daerah. Semakin besar angka rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, maka kemandirian daerah semakin besar. Namun demikian, peningkatan rasio ini dapat 216 Tahun Total Pendapatan (Rp.) Pendapatan Hibah (Rp.) Dana Alokasi Khusus (Rp.) Dana Otsus/Penyesuaian/ Darurat (Rp.) Belanja Pegawai (Rp.) Ruang Fiskal (%) 2016 2.852.968.390.191 14.075.240.800 412.853.809.576 205.450.575.000 1.365.106.607.402 29,99 2017 3.221.258.052.894 175.521.251.417 449.360.479.699 53.859.923.000 1.231.069.947.011 40,71 2018 3.265.926.651.861 169.332.334.519 477.533.051.326 34.250.000.000 1.274.582.003.301 40,12 2019 3.434.925.995.303 167.439.942.427 474.659.908.721 44.828.869.000 1.312.828.039.831 41,78 2020 3.330.186.788.242 182.105.101.820 497.906.166.804 39.577.682.000 1.255.169.826.604 40,70 bermakna negatif jika sumber PAD adalah pendapatan bunga yang menunjukkan besarnya dana pemerintah daerah yang disimpan di bank dan tidak dibelanjakan. Kondisi kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas kurun waktu 2016-2020 meningkat. Tahun 2020 kemandirian keuangan meningkat dibandingkan tahun 2019, namun diikuti dengan penurunan pendapatan asli daerah yang akhirnya berdampak terhadap penurunan pendapatan daerah sebagai dampak pandemi COVID-
3. 19.Secara lebih terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.6. Tabel Rasio Kemandirian Keuangan Tahun 2016-2020 Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2021 3.3.2.3. Ruang Fiskal Indikator ini menunjukkan seberapa besar keleluasaan (diskresi) yang dimiliki Pemda dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja, sehingga perlu menjadi perhatian dalam menentukan prioritas agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Banyumas, kondisi Ruang Fiskal di Banyumas kurun waktu tahun 2016- 2020 cenderung fluktuatif. Mendasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengakibatkan meningkatnya pendanaan untuk belanja pegawai. Ruang fiskal daerah tahun 2016-2020 sebagaimana dalam tabel berikut: Tabel 3.7. Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2021 2016 2.852.968.390.191 541.418.386.912 18,98 2017 3.221.258.052.894 619.701.627.380 19,24 2018 3.265.926.651.861 648.326.914.035 19,85 2019 3.434.925.995.303 686.805.512.326 19,99 2020 3.330.186.788.242 668.211.148.299 20,07 Tahun Total Pendapatan Daerah (Rupiah) Total Pendapatan Asli Daerah (Rupiah) Kemandirian Keuangan 217 Tahun Total Pendapatan Daerah (Rp.) Penerimaan Pembiayaan (Rp.) Total Penerimanan (Rp.) Total Belanja (Rp.) Pengeluaran Pembiayaan (Rp.) Total Pengeluaran (Rp.) Kemandirian ( % ) 2016 2.852.968.390.191 461.705.862.364 3.314.674.252.555 2.902.853.581.862 22.084.000.000 2.924.937.581.862 1,13 2017 3.221.258.052.894 389.736.670.693 3.610.994.723.587 3.200.686.516.259 27.992.500.000 3.228.679.016.259 1,12 2018 3.265.926.651.861 388.439.356.857 3.654.366.008.718 3.319.060.759.043 44.959.920.000 3.364.020.679.043 1,09 2019 3.434.925.995.303 290.345.329.675 3.725.271.324.978 3.457.550.201.497 25.016.000.000 3.482.566.201.497 1,07 2020 3.330.186.788.242 242.705.123.481 3.572.891.911.723 3.249.141.935.364 29.519.500.000 3.278.661.435.364 1,09 3.3.2.4. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula. Kurun waktu tahun 2016-2020, kondisi kemampuan mendanai belanja Pemerintah Kabupaten Banyumas secara umum baik karena seluruh pengeluaran dapat dibiayai. Untuk lebih detilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.8. Tabel Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2021 3.3.2.5. Belanja Modal Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah semakin besarnya proporsi belanja modal terhadap belanja daerah keseluruhan. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru. Kondisi rasio belanja modal Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 berfluktuatif sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Belanja modal dari tahun 2016-2020 yang tertinggi yaitu untuk belanja jalan, irigasi dan jaringan. Tahun 2020 belanja modal mengalami penurunan signifikan dikarenakan adanya pengalihan alokasi penganggaran untuk penanganan dampak pandemi COVID-19. Kondisi kualitas belanja modal Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 218 2016 400.832.864.576 2.902.853.581.862 13,81 2017 472.485.470.290 3.200.686.516.259 14,76 2018 525.416.939.614 3.319.060.759.043 15,83 2019 478.797.497.271 3.457.550.201.497 13,85 2020 363.470.409.584 3.249.141.935.364 11,19 Tahun Belanja Modal (Rp.) Total Belanja (Rp.) Kualitas Belanja Modal ( % ) 2016 1.365.106.607.402 2.902.853.581.862 47,03 2017 1.231.069.947.011 3.200.686.516.259 38,46 2018 1.274.582.003.301 3.319.060.759.043 38,40 2019 1.312.828.039.831 3.457.550.201.497 37,97 2020 1.255.169.826.604 3.249.141.935.364 38,63 Tahun Belanja Pegawai (Rp.) Total Belanja (Rp.) Kualitas Belanja Pegawai ( % ) Tabel 3.9. Rasio Belanja Modal Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2021. 3.3.2.6. Belanja Pegawai Tidak Langsung Semakin membaiknya kualitas belanja daerah bisa juga dilihat dari semakin menurunnya porsi Belanja Tidak Langsung (belanja pegawai) dalam APBD, sehingga terjadi peningkatan Belanja Langsung, terutama Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa, terkait dengan layanan publik yang dapat mendorong roda perekonomian daerah. Periode tahun 2016-2020 kualitas belanja pegawai di Kabupaten Banyumas cenderung fluktuatif, dimana rata-rata sebesar 40,09 persen selama 5 tahun. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.10. Tabel Kualitas Belanja Pegawai Kabupaten Banyumas Pada Tahun 2016-2020 Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2021 3.3.2.7. Tax Ratio Rasio tersebut dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu daerah dan digunakan 219 2016 147.356.151.979 42.016.940.500.000 0,35 2017 199.612.331.442 45.585.979.730.000 0,44 2018 211.550.291.844 49.896.126.750.000 0,42 2019 229.377.285.773 53.948.860.050.000 0,43 2020 208.645.380.657 53.682.118.370.000 0,39 Tahun Y Pajak (Rp.) PDRB (Rp.) Tax Ratio (%) untuk mengetahui perkiraan besaran porsi pajak dalam perekonomian daerah. Dengan demikian, pada hakikatnya tax ratio bisa dipergunakan untuk melihat indikasi besarnya beban pajak (tax burden) yang harus ditanggung masyarakat. Karena sifatnya yang demikian itu, maka sebenarnya tax burden terkait dengan ability to pay, di mana orang yang lebih mampu seharusnya membayar pajak lebih banyak. Tax burden terkait pula dengan keadilan. Tax ratio sebesar 0,39 persen pada tahun 2020 masih belum menggambarkan kondisi kepatuhan membayar pajak. Perhitungan tax ratio sesuai kewenangan Kabupaten meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak PBB perdesaan dan perkotaan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sehingga perluasan basis pajak masih di perlukan. Indikasi penyebab rendahnya angka tax ratio daerah diantaranya belum optimalnya unit pemungut pajak dalam melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi dan tingkat kesadaran dari pembayar pajak yang masih perlu ditingkatkan. Untuk mengetahui rincian tax ratio Banyumas tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut. Tabel 3.11. Tax Ratio Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2021 3.3.2.8. Perkembangan Neraca Daerah Neraca Pemerintah Daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang) dan ekuitas pada tanggal pelaporan.
a.Aset dalam neraca menginformasikan tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial di masa mendatang. Pertumbuhan aset Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 menunjukkan flutuatif. Aset diklasifikasikan menjadi:
1. 1.Aset Lancar merupakan kas dan setara kas yang siap digunakan dan tidak terikat penggunaannya serta aset lainnya yang dapat segera diubah menjadi kas dan setara kas dalam jangka waktu 12 (dua 220 belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pertumbuhan aset lancar fluktuatif pada Tahun 2016-2020, pada Tahun 2017-2019 menurun dan pada Tahun 2020 meningkat kembali. Penurunan terjadi pada pos kas dan setara kas yang berisi sisa saldo kas yang berada pada Rekening Kas Umum Daerah dan penempatan deposito daerah serta pada pos persediaan pada SKPD yang menandakan pengadaan barang habis pakai, langsung digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan tidak banyak menghasilkan sisa persediaan.
2. 2.Investasi Jangka Panjang berupa investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Banyumas berupa penyertaan modal pada BUMD/BUMN. Pertumbuhan Investasi Jangka Panjang pada Tahun 2016-2020 mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Banyumas menambah pembiayaan penyertaan modal pada BUMD.
3. 3.Aset Tetap merupakan aset berwujud yang dimilik pemerintah daerah yang secara aktif digunakan untuk kegiatan operasi pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pertumbuhan aset tetap Tahun 2016-2020 mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah daerah berupa pengadaan dan pembangunan infrastruktur baru atau perbaikan yang menambah nilai aset tetap.
4. 4.Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan atau dibatasi penggunaannya, dkhususkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam sat tahun anggaran. Dana cadangan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dilakukan pada Tahun 2016-2017 yang digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
5. 5.Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2016- 2020 berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lainnya (barang yang diusulkan penghapusan) yang mengalami peningkatan.
b.Kewajiban pada neraca menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas nilainya cukup signifikan. Walaupun kewajiban cukup siginifikan masih dapat tertutup dengan nilai aktiva yang dibayar pada tahun berikutnya.
c.Ekuitas pada neraca menginformasikan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih anara aset dan kewajiban pemerintah daerah atau dapat dikatakan sebagai hak residual pemerintah daerah atas aktiva pemerintah setelah dikurangi semua kewajiban. Untuk mengetahui rincian Neraca Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut. 221 No. Uraian Tahun 2016 (Rp) Tahun 2017 (Rp) Tahun 2018 (Rp) Tahun 2019 (Rp) Tahun 2020 (Rp)
1. 1.Aset 1.1. Aset Lancar 497.361.930.629,86 480.266.308.100,03 421.131.968.060,98 393.503.349.043,84 450.804.921.753,17 1.1.1. Kas 398.675.479.688,40 383.054.327.899,40 291.001.753.539,23 243.492.888.706,00 295.086.103.313,00 1.1.2. Investasi Jangka Pendek - - - 1.1.3. Piutang 66.192.101.864,69 62.635.247.775,86 83.920.296.532,28 104.782.136.234,25 105.394.102.577,71 Piutang Pendapatan 122.522.035.870,22 121.786.731.317,22 159.946.912.399,35 183.419.387.107,50 187.921.289.789,50 Piutang Lain-lain - - - - - Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (56.329.934.005,53) (59.151.483.541,36) (76.026.615.867,07) (78.637.250.873,25) (82.527.187.211,79) 1.1.4. Beban Dibayar di Muka 10.000.000,00 37.024.767,00 56.972.500,00 33.450.000,00 56.021.004,17 1.1.5. Persediaan 32.484.349.076,77 34.539.707.657,77 46.152.945.489,47 45.194.874.103,59 50.268.694.858,29 1.2. Investasi Jangka Panjang 214.646.152.155,02 255.365.693.134,17 304.217.687.975,82 339.715.998.092,87 378.325.392.053,97 1.2.1. Investasi Non Permanen 6.636.842.673,70 8.790.378.320,85 4.217.375.329,50 5.486.264.507,55 6.356.763.406,65 Dana Bergulir 8.850.313.631,00 11.108.813.631,00 7.231.396.285,00 8.825.605.435,00 10.220.282.762,00 Dana Bergulir Diragukan Tertagih (2.213.470.957,30) (2.318.435.310,15) (3.014.020.955,50) (3.339.340.927,45) (3.863.519.355,35) 1.2.2. Investasi Permanen 208.009.309.481,32 246.575.314.813,32 300.000.312.646,32 334.229.733.585,32 371.968.628.647,32 1.3. Aset Tetap 4.272.597.175.495,92 4.584.300.038.851,92 5.574.971.557.300,92 5.323.888.752.221,15 5.548.937.845.924,09 1.3.1. Tanah 2.334.569.556.143,00 2.380.053.882.103,00 3.034.902.309.299,00 3.111.132.568.046,00 3.163.257.002.332,00 1.3.2. Peralatan dan Mesin 701.438.053.913,45 829.487.321.107,45 914.531.634.533,45 999.660.908.976,13 1.107.278.625.911,13 1.3.3. Gedung dan Bangunan 1.292.414.298.767,56 1.436.733.903.153,56 1.576.643.570.027,56 1.615.403.164.161,56 1.718.790.176.492,56 1.3.4. Jalan, Jaringan dan Instalasi 1.560.706.689.442,00 1.755.817.176.064,00 2.125.880.392.701,00 2.336.298.143.598,00 2.523.120.152.801,00 1.3.5. Aset Tetap Lainnya 101.790.062.138,36 103.571.579.201,36 109.033.835.397,36 102.399.853.759,86 108.539.801.887,86 1.3.6. Konstruksi dalam Pengerjaan 12.622.707.788,00 8.778.565.923,00 20.233.549.923,00 46.779.359.223,00 48.949.644.437,00 1.3.7. Akumulasi Penyusutan (1.730.944.192.696,45) (1.930.142.388.700,45) (2.206.253.734.580,45) (2.887.785.245.543,40) (3.120.997.557.937,46) 1.4. Dana Cadangan - - - - - 1.4.1. Dana Cadangan - - - - - 1.5. Aset Lainnya 143.608.723.415,00 143.845.341.931,00 119.543.839.116,00 169.544.316.154,82 118.237.419.304,79 1.5.1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran - - - - - 1.5.2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 111.200.000,00 111.200.000,00 - - - 1.3.3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 117.951.191.565,00 117.951.191.565,00 117.951.191.565,00 97.060.888.565,00 61.877.241.715,00 1.3.4. Aset Tidak Berwujud - 428.282.284,00 488.232.775,00 322.499.375,00 271.262.772,00 1.3.5. Aset Lain-lain 32.044.340.740,00 31.725.812.972,00 10.847.931.208,00 132.331.217.370,82 105.165.119.528,50 1.3.6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (6.498.008.890,00) (6.371.144.890,00) (9.743.516.432,00) (60.170.289.156,00) (49.076.204.710,71) Jumlah Aset 5.128.213.981.695,80 5.463.777.382.017,12 6.419.865.052.453,72 6.226.652.415.512,68 6.496.305.579.036,02 Tabel 3.12. Neraca Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 222 No. Uraian Tahun 2016 (Rp) Tahun 2017 (Rp) Tahun 2018 (Rp) Tahun 2019 (Rp) Tahun 2020 (Rp)
2. 2.Kewajiban 2.1. Kewajiban Jangka Pendek 39.369.582.708,34 40.163.426.452,34 47.584.450.428,00 48.022.508.588,25 55.245.963.960,00 2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 257.360.504,00 292.620.830,00 467.202.961,00 543.554.646,00 524.042.513,00 Utang Bunga - - - - - Utang Pajak - - - - - 2.2.2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 10.500.000.000,00 5.000.000.000,00 11.500.000.000,00 11.500.000.000,00 11.500.000.000,00 2.2.3. Pendapatan Diterima Dimuka 1.459.484.647,34 1.322.204.363,34 1.468.880.768,00 1.160.892.742,25 453.131.465,00 2.2.4. Utang Beban 27.152.737.557,00 33.548.601.259,00 30.516.311.240,00 34.804.861.200,00 37.127.158.668,00 2.2.5. Utang Jangka Pendek Lainnya - - 3.632.055.459,00 13.200.000,00 5.641.631.314,00 2.2. Kewajiban Jangka Panjang 11.000.000.000,00 6.500.000.000,00 - - - 2.2.1. Utang Dalam Negeri 11.000.000.000,00 6.500.000.000,00 - - 2.2.2. Utang Luar Negeri - - Jumlah Kewajiban 50.369.582.708,34 46.663.426.452,34 47.584.450.428,00 48.022.508.588,25 55.245.963.960,00
3. 3.Ekuitas Jumlah Ekuitas 5.077.844.398.987,00 5.417.113.955.564,78 6.372.280.602.025,72 6.178.629.906.924,43 6.441.059.615.076,02 5.128.213.981.695,34 5.463.777.382.017,12 6.419.865.052.453,72 6.226.652.415.512,68 6.496.305.579.036,02Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana Sumber : BPKAD Kabupaten Banyumas, 2021 223 Tahun Aktiva Lancar (Rp.) Kewajiban Lancar (Rp.) Ratio (%) 2016 497.361.930.629,86 39.369.582.708,34 12,63 2017 480.266.308.100,03 40.163.426.452,34 11,96 2018 421.131.968.060,98 47.584.450.428,00 8,85 2019 393.503.349.043,84 48.022.508.588,25 8,19 2020 450.804.921.753,17 55.245.963.960,00 8,16 Tahun Kas (Rp.) Kewajiban Lancar (Rp.) Ratio (%) 2016 398.675.479.688,40 39.369.582.708,34 10,13 2017 383.054.327.899,40 40.163.426.452,34 9,54 2018 291.001.753.539,23 47.584.450.428,00 6,12 2019 243.492.888.706,00 48.022.508.588,25 5,07 2020 295.086.103.313,00 55.245.963.960,00 5,34 3.3.2.9. Rasio Likuiditas Rasio Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Walaupun pemerintah daerah sudah menyusun anggaran kas, tetapi analisis likuiditas akan lebih bermaanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasarkan pada anggaran kas saja. Analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas menggunakan:
a.Rasio lancar (Current Ratio) membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal neraca dengan Kewajiban Lancar (utang jangka pendek). Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi utangnya. Rasio lancar (Current Ratio) Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan namun masih pada nilai positif, hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban lancarnya. Untuk mengetahui rincian Current Ratio Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 3.13. Current Ratio Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 Sumber : BPKAD Kabupaten Banyumas, 2021
b.Rasio Kas (Cash Ratio) membandingkan antara kas yang tersedia dalam pemerintah daerah ditambah investasi jangka pendek dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban yang segera harus dipenuhi dengan kas dan investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah. Rasio kas Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 fluktuatif tahun 2016-2019 mengalami penurunan dan tahun 2020 mengalami kenaikan, walaupun terjadi penurunan tetapi rasio ini masih dalam kategori aman artinya Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat memenuhi/melunasi semua kewajibannya. Untuk mengetahui rincian Cash Ratio Kabupaten Banyuma tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 3.14. Cash Ratio Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 Sumber : BPKAD Kabupaten Banyumas, 2021. 224 Tahun Aktiva Lancar (Rp.) Persediaan (Rp.) Kewajiban Lancar (Rp.) Ratio (%) 2016 497.361.930.629,86 32.484.349.076,77 39.369.582.708 11,81 2017 480.266.308.100,03 34.539.707.657,77 40.163.426.452 11,10 2018 421.131.968.060,98 46.152.945.489,47 47.584.450.428 7,88 2019 393.503.349.043,84 45.194.874.103,59 48.022.508.588 7,25 2020 450.804.921.753,17 50.268.694.858,29 55.245.963.960 7,25 Tahun Total Aktiva (Rp.) Total Kewajiban (Rp.) Ratio (%) 2016 5.128.213.981.695,80 50.369.582.708,34 101,81 2017 5.463.777.382.017,12 46.663.426.452,34 117,09 2018 6.419.865.052.453,72 47.584.450.428,00 134,92 2019 6.226.652.415.512,68 48.022.508.588,25 129,66 2020 6.496.305.579.036,02 55.245.963.960,00 117,59
c.Rasio Cepat (quick ratio) membandingkan antara aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dengan kewajiban. Rasio cepat mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar kewajibannya dengan cepat, semakin tinggi nilai rasio cepat semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan pemerintah daerah. Rasio cepat Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 menurun. Walaupun mengalami penurunan masih menunjuk-kan angka positif, hal ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas keuangan tinggi sehingga dapat memenuhi semua kewajibannya dengan cepat. Untuk mengetahui rincian Quick Ratio Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 3.15. Quick Ratio Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 Sumber : BPKAD Kabupaten Banyumas, 2021 3.3.2.10. Rasio Solvabilitas Rasio Solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu pemerintah daerah dikatakan solvable apabila pemerintah daerah tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya, sebaliknya apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil daripada jumlah hutang, berarti pemerintah daerah tersebut dalam keadaan insolvable. Rasio Solvabilitas Pemerintah Kabupaten Banyumas menunjukkan kenaikan yang signifikan pada Tahun 2016-2018, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020. Walaupun ratio tersebut mengalami kenaikan maupun penurunan kemampuan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam memenuhi seluruh kewajibannya masih sangat solvable. Untuk mengetahui rincian Rasio Solvabilitas Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 3.16. Rasio Solvabilitas Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 Sumber : BPKAD Kabupaten Banyumas, 2021 225 Tahun Total Kewajiban (Rp.) Total Ekuitas (Rp.) Ratio (%) 2016 50.369.582.708,34 5.077.844.398.987,00 0,01 2017 46.663.426.452,34 5.417.113.955.564,78 0,01 2018 47.584.450.428,00 6.372.280.602.025,72 0,01 2019 48.022.508.588,25 6.178.629.906.924,43 0,01 2020 55.245.963.960,00 6.441.059.615.076,02 0,01 3.3.2.11. Rasio Laverage Rasio Utang (leverage) sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam mebuat keputusan pemberian kredit. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage yaitu Rasio utang terhadap ekuitas (Total Debt to Equity Ratio/DER). DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang (over–laveraged) dan harus segera mencari jalan untuk mengurangi utang. Semakin besar rasio ini menunjukkan risiko pemberian utang semakin besar. Rasio DER pada Pemerintah Kabupaten Banyumas menunjukkan trend penurunan Tahun 2017-2019 dan kenaikan pada Tahun 2020, walaupun mengalami penurunan dan kenaikan rasio menunjukkan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai aktiva atau kekayaan yang tinggi untuk membayar semua kewajibannya dengan modal yang telah dimiliki. Untuk mengetahui rincian DER Jawa Tengah tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 3.17. Debt to Equity Ratio Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 Sumber : BPKAD Kabupaten Banyumas, 2021 3.4. Kerangka Pendanaan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022-2023 disusun dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun 2016-2020 dan penetapan tahun 2021. Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 utamanya dari sektor pajak disusun mendasarkan pada proyeksi penerimaan pada tahun 2021, trend realisasi pendapatan 10 tahun terakhir, asumsi pertumbuhan ekonomi 4,5 persen dan asumsi bahwa tahun 2022 masuk dalam fase recovery. Sedangkan target proyeksi PAD tahun 2023 menggunakan asumsi seperti yang digunakan pada tahun 2022 dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen serta optimis bahwa tahun 2023 kondisi sudah normal kembali. Untuk Tahun 2021-2023 PAD diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 104,70 milyar atau 14,80 persen. Guna pencapaian target PAD tahun 2022 dan 2023 akan dilakukan upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip- prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya intensifikasi pendapatan ditempuh melalui upaya :
a.Pemetaan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
b.Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak. 226
c.Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat dan SKPD/OPD Penghasil.
d.Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
e.Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan. Sedangkan upaya ekstensifikasi pendapatan daerah melalui:
a.Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
b.Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha.
c.Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah sebagai sumber pendapatan daerah.
d.Perlunya menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan. Selain itu, dengan kondisi fiskal yang semakin terbatas menuntut pemerintah untuk berinovasi dalam pembiayaan program-program pembangunan melalui kolaborasi dengan sektor swasta utamanya untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur strategis yang dibutuhkan oleh masyarakat. Komposisi Belanja Daerah sampai dengan tahun 2020 disusun mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Mulai tahun 2021, struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah pada perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, serta dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2022–2023 diarahkan untuk:
1. 1.Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
2. 2.Mengutamakan pemenuhan belanja untuk urusan wajib yang terkait pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal;
3. 3.Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta ketahanan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
4. 4.Memenuhi alokasi prosentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundangan diantaranya untuk fungsi pendidikan; fungsi kesehatan; dan infrastruktur. Struktur belanja daerah pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 125,29 milyar atau 3,30 persen, struktur Belanja Daerah terdiri dari: 227
5. 1.Belanja Operasi, untuk Tahun 2021-2023 diproyeksikan meningkat rata- rata sebesar Rp. 130,61 milyar atau 5,16 persen. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan rutin Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
a.Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/ Anggota DPRD, dan Pegawai ASN dan PPPK yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk Tahun 2021-2023 belanja pegawai diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 123,13 milyar atau 7,98 persen, kenaikan tersebut dikarenakan adanya rencana penerimaan CPNS dan PPPK untuk Kabupaten Banyumas, dan untuk acrees 2,5% yang digunakan anata lain untuk kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kenaikan tunjangan PNS dan PPPK.
b.Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, effisiensi, akutabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol COVID-19 dalam pelaksanaan New Nomal. Belanja Barang dan Jasa. Untuk Tahun 2021-2023 diproyeksikan meningkat rata- rata sebesar Rp. 1,73 milyar atau 0,19 persen, hal ini dikarena diperkirakan adanya kenaikan kebutuhan dan harga atas barang/jasa pada tahun yang akan datang, seperti kenaikan kebutuhan barang/jasa terkait pendemi COVID-19 dan biaya jasa Non PNS yang setiap tahunnya naik dengan adanya kenaikan UMR untuk Wilayah Kabupaten Banyumas.
c.Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Hibah, untuk Tahun 2021-2023 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 3,93 milyar atau 5,75 persen yang digunakan untuk hibah kepada KPU dan Bawaslu sebagai dana cadangan untuk penyelenggara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati periode 2023-2028 , Belanja hibah antara lain digunakan untuk bantuan operasional PAUD dan TK, SD, MI dan SMP, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, Ponpes, PMI, Pramuka, organisasi olahraga/KONI, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik.
d.Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hubah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas. Belanja Bantuan Sosial, untuk Tahun 2021- 2023 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 1,23 milyar atau 228 7,23 persen. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk meningkatkan status sosial masyarakat baik secara langsung kepada anggota masyarakat yang terkena dampak COVID-19 maupun melalui kelompok dan organisasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta kelompok sosial lainnya.
1. 2.Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum. Belanja Modal, untuk Tahun 2021-2023 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 6,44 milyar atau 2,10 persen, penurunan terjadi dikarena pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Banyumas yang rencananya akan menerima pinjaman PEN dari pemerintah Pusas yang peruntukannya untuk Belanja Modal untuk peningkatan fasilitas Pariwisata Baturraden dengan tujuan akan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyumas.
2. 3.Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi :
a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.
b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi : 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan. 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Belanja Tidak Terduga, untuk Tahun 2021-2023 diproyeksikan menurun rata-rata sebesar minus Rp. 17,50 milyar atau minus 43,75 persen, penurunan tersebut diharapkan bahwa Pendemi COVID-19 sudah berkurang, mereda, bahwa sudah tidak ada lagi.
1. 4.Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja Transfer, untuk Tahun 2021-2023 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 18,63 milyar atau 2,94 persen. Belanja transfer tahun dirinci atas jenis:
a.Belanja Bagi Hasil adalah pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Belanja Bagi Hasil, untuk Tahun 2021-2023 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 1,69 milyar atau 4,89 persen. Meningkatnya dana transfer diperkirakan karena adanya 229 penerimaan CPNS dan PPPK untuk Kabupaten Banyumas dan diharapkan ada penambahan dana transfer yang ditujukan untuk Pemerintah Desa/kelurahan.
b.Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja Bantuan Keuangan, untuk Tahun 2021-2023 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 16,94 milyar atau 2,83 persen, proyeksi peningkatan tersebut di proyeksikan Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi akan memberiakn bantuan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka pemulihan Ekonomi (UMKM) dan untuk pembangunan dalam rangka pemerataan pembangunan.
1. 5.Dari sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 diproyeksikan bersumber dari Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat pada tahun 2021 dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah pada tahun berkenaan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada sampai dengan tahun 2023, penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (prudential) berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlau, dan pada tahun 2023 dikeluarkan juga untuk Angsuran Pokok Pinjaman PEN Daerah dan pemberian pinjaman daerah yang akan dibayarkan pada tahun berkenaan. Untuk lebih jelasnya maka Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 sebagaimana tabel berikut. 230 Tabel 3.18. Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 No. URAIAN Tahun 2021 *) (Rp.) Tahun 2022 (Rp.) Tahun 2023 (Rp.)
2. 1.Pendapatan Asli Daerah (PAD) 660.211.444.038 773.871.785.788 869.618.580.432 1.1. Pajak Daerah 217.887.970.118 312.710.291.463 370.528.048.749 1.2. Retribusi Daerah 27.035.624.320 35.491.448.485 62.778.734.697 1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.400.000.000 13.735.000.000 14.078.375.000 1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 401.887.849.600 411.935.045.840 422.233.421.986
3. 2.Pendapatan Transfer 2.573.114.612.000 2.804.277.321.493 2.927.065.254.194 2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.319.870.101.000 2.524.044.411.310 2.633.159.320.102 2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah 253.244.511.000 280.232.910.183 293.905.934.092
4. 3.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 193.754.809.000 198.515.001.450 203.414.652.563 3.1. Pendapatan Hibah 29.503.209.000 30.777.250.000 32.512.197.000 3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentun Peraturan Perundang-Undangan 164.251.600.000 167.737.751.450 170.902.455.563 Jumlah Pendapatan Daerah 3.427.080.865.038 3.776.664.108.731 4.000.098.487.189
5. 4.Belanja Operasi 2.499.065.694.768 2.718.284.823.115 2.760.284.816.572 4.1. Belanja Pegawai 1.516.288.924.638 1.727.213.367.988 1.762.541.034.170 4.2. Belanja Barang dan Jasa 887.861.262.074 888.403.452.995 891.322.452.995 4.3. Belanja Bunga 10.900.000.000 10.900.000.000 12.090.000.000 4.4. Belanja Hibah 67.569.521.050 74.482.639.000 75.427.466.120 4.5. Belanja Bantuan Sosial 16.445.987.006 17.285.363.132 18.903.863.287
6. 5.Belanja Modal 586.424.819.264 449.934.796.369 573.537.671.597
7. 6.Belanja Tidak Terduga 40.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000
8. 7.Belanja Transfer 625.024.989.458 647.525.489.247 662.275.999.020 7.1. Belanja Bagi Hasil 33.970.901.458 34.650.319.487 37.343.325.870 7.2. Belanja Bantuan Keuangan 591.054.088.000 612.875.169.760 624.932.673.150 Jumlah Belanja Daerah 3.750.515.503.490 3.820.745.108.731 4.001.098.487.189 Surplus / (Defisit) (323.434.638.452) (44.081.000.000) (1.000.000.000) No. URAIAN Tahun 2021 *) (Rp.) Tahun 2022 (Rp.) Tahun 2023 231 (Rp.)
9. 8.Penerimaan Pembiayaan 373.780.638.452 95.581.000.000 80.100.000.000 8.1. SILPA 170.780.638.452 94.581.000.000 79.100.000.000 8.2. Penerimaan Pinjaman Daerah 200.000.000.000 - - 8.3. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 3.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
10. 9.Pengeluaran Pembiayaan 50.346.000.000 51.500.000.000 79.100.000.000 9.1. Pembentukan Dana Cadangan 20.000.000.000 25.000.000.000 15.000.000.000 9.2. Penyertaan Modal Daerah 28.846.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 9.3. Pengeluaran Angsuran Pokok Pinjaman PEN Daerah - - 37.600.000.000 9.4. Pemberian Pinjaman Daerah 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Pembiayaan Netto 323.434.638.452 44.081.000.000 1.000.000.000 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) - - - Sumber : Bappedalitbang, BAPENDA dan BPKAD Kab. Banyumas, 2021. Keterangan : *) Perubahan RKPD 2021. 232 Permasalahan pembangunan daerah juga tidak terlepas dari pengaruh global, regional, dan nasional, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi, serta berbagai kebijakan di tataran global dan nasional. Kondisi lingkungan global, regional, dan nasional yang semakin dinamis dan tidak bisa diperkirakan dalam jangka menengah akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas. 4.1. Telaah RPJPD 2005-2025 Sesuai dengan visinya, maka tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Banyumas tahun 2005 – 2025 adalah mewujudkan masyarakat Banyumas yang Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing, serta Lestari. Sebagai ukuran tercapainya tujuan pembangunan tersebut dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah sehingga dalam penyusunannya RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018- 2023 harus mempedomani RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 diperlukan untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan arah pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten banyumas Tahun 2018-2023 merupakan tahap keempat (2020-2024) dari RPJPD Kabupaten Banyumas sesuai misi-misi adalah sebagai berikut: Misi 1 : Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera
11. 1.Kependudukan  Peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan kependudukan;  Peningkatan pegaturan distribusi (insentif dan disinsentif) penduduk sesuai Perda Tata Ruang Wilayah;  Peningkatan efektivitas dan efisiensi program Keluarga Berencana.
12. 2.Pendidikan  Penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun;  Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;  Pengembangan kurikulum;  Pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi setempat dalam pembangunan kualitas SDM.
13. 3.Kesehatan  Pemberdayaan masyarakat daam pencegahan penyakit menular;  Peningkatan kualitas pelayanan Poliklinik Perdesaan;  Peningkatan pelayanan bidan dan bidan desa secara menyeluruh;  Peningkatan budaya hidup sehat masyarakat.
14. 4.Ketenagakerjaan dan Pengangguran 233  Peningkatan kualitas balai pelatihan kerja industri, jasa dan pertanian;  Pengurangan pengiriman jasa tenaga kerja ke luar negeri;  Peningkatan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja.
15. 5.Penanggulangan Kemiskinan  Melanjutkan pelaksanaan program Replikasi PNPM Mandiri Perkotaan dan Perdesaan;  Melanjutkan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET)  Melanjutkan pengembangan jaringan kemitraan penanggulangan kemiskinan.
16. 6.Pemberdayaan Perempuan  Melanjutkan peningkatan peran dan keterlibatan perempuan dalam segala kegiatan pembangunan. Misi 2 : Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri
17. 1.Ekonomi  Melanjutkan perkuatan operasional ekonomi kerakyatan;  Melanjutkan perkuatan manajemen lembaga ekonomi kerakyatan
18. 2.Perdagangan  Melanjutkan pengembangan pusat-pusat perdagangan baik lokal maupun regional;  Melanjutkan pengembangan jaringan distribusi wilayah;  Melanjutkan peningkatan pelayanan pengembang-an usaha distribusi baik lokal maupun regional.
19. 3.Pariwisata  Peningkatan pelayanan angkutan wisata ke obyek-obyek wisata;  Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan obyek dan atraksi wisata;  Pengembangan pengelolaan kawasan wisata Banyumas Selatan secara terpadu (wisata alam dan wisata budaya);  Melanjutkan pengembangan Paket Wisata Regional;  Melanjutkan peningkatan publikasi dan promosi wisata tingkat regional, nasional maupun internasional.
20. 4.Pertanian  Peningkatan produktivitas perluasan daerah irigasi teknis;  Melanjutkan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian lahan basah;  Melanjutkan pengembangan kualitas produk agropolitan;  Melanjutkan pengembangan manajemen agrowisata;  Melanjutkan pengembangan agroindustri.
21. 5.Industri  Melanjutkan pengembangan industri pengolahan produk pertanian;  Melanjutkan pengembangan kuantitas dan kualitas produk industri rumah tangga.
22. 6.Koperasi  Melanjutkan pengembangan koperasi produksi industri rumah tangga.
23. 7.Pertambangan dan Energi  Melanjutkan pelayanan mekanisasi penambangan galian golongan C;  Melanjutkan pengembangan listrik mikro hidro;  Melanjutkan pengembangan bioenergi.
24. 8.Pengarusutamaan Gender  Meningkatkan Nilai IDG yang masih rendah 234  Meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan eksekutif,  Meningkatkan sumbangan perempuan dalam ekonomi rumah tangga dan sebagian perempuan sebagai pekerja domestik (ibu rumah tangga). Misi 3 : Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing
25. 1.Kependudukan  Melanjutkan pengembangan Manajemen Sistem Informasi kependudukan;
26. 2.Kualitas SDM  Melanjutkan peningkatan pelayanan dalam peningkatan pendidikan ke luar negeri;  Melanjutkan penguasaan teknologi informatika.
27. 3.Politik, hukum dan pemerintahan  Mempertahankan situasi politik yang kondusif;  Peningkatan kualitas, fungsi dan peran Legislatif;  Peningkatan pelaksanaan good governance;
28. 4.Sarana dan Prasarana Wilayah  Peningkatan kondisi jalur prasana dan sarana transportasi ke pusat- pusat kegiatan masyarakat;  Pembangunan jaringan prasarana dan sarana irigasi;  Pengembangan pembangunan mikro hidro;  Melanjutkan peningkatan kapasitas jaringan telekomunikasi.
29. 5.Olahraga dan kebudayaan  Melanjutkan peningkatan pelayanan peranserta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olah raga;  Melanjutkan peningkatan pelayanan peranserta masyarakat dalam pengembangan budaya khas Banyumas;  Peningkatan pelayanan peranserta masyarakat dalam perlindungan benda cagar budaya. Misi 4 : Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari
30. 1.Keberlanjutan pembangunan  Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);  Penyusunan Rencana Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);  Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah tahapan berikutnya;  Penetapan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah tahapan berikutnya.
31. 2.Lingkungan hidup  Melanjutkan antisipasi bencana alam di kawasan rawan bencana;  Melanjutkan peningkatan pelayanan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup;  Melanjutkan pemberdayaan masyarakat dalam pembuatan terasering di area belum terbangun;  Melanjutkan pemberdayaan masyarakat dalam penanaman pohon di area konservasi. 235
32. 3.Penataan ruang wilayah  Melanjutkan pemberdayaan masyarakat di dalam pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang;  Melanjutkan evaluasi dan revisi perda tentang RDTR Kawasan Perkotaan secara periodik;  Melanjutkan pemberdayaan masyarakat di dalam penyusunan Neighbourhood Development. 4.2. Telaah RPJMN 2020-2024 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat dari RPJPN 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dokumen RPJMN 2020-2024 merupakan penerjemahan dari visi-misi dan janji Presiden-Wakil Presiden terpilih. Sehingga dalam penyusunannya perlu memperhatikan dokumen tersebut. Sebagai kelanjutan, percepatan, pengembangan, serta pemajuan dari visi sebelumnya maka dalam periode 5 tahun mendatang maka visi yang dirumuskan adalah “Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya mewujudkan visi Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ditempuh dengan sembilan misi sebagai berikut:
33. 1.Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
34. 2.Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
35. 3.Pembangunan yang merata dan berkeadilan
36. 4.Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
37. 5.Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
38. 6.Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
39. 7.Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
40. 8.Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.
41. 9.Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu: 236
42. 1.Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
43. 2.Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
44. 3.Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
45. 4.Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Agenda prioritas pembangunan nasional dijabarkan menjadi 7 agenda sebagai berikut:
a.Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
c.Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
d.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
e.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
f.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
g.Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020- 2024 menghadapi tantangan Perekonomian yaitu:
1. 1.Ketidakpastian Global Ke depan, risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat sepanjang 2020-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun, seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain. Selain itu, risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan risiko geopolitik di Timur Tengah.
2. 2.Pertumbuhan Ekonomi stagnan Stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring belum optimalnya transformasi struktural. Faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat (the most binding constraint) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, serta kualitas institusi yang rendah. Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang. Jika tidak diatasi saat ini, rendahnya kualitas SDM akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan sulit untuk beralih ke manufaktur berteknologi tinggi. Kendala lain yang masih harus diatasi adalah rendahnya penerimaan perpajakan dan kualitas belanja, serta infrastruktur yang masih harus ditingkatkan, terutama terkait konektivitas. 237
3. 3.Defisit Transaksi Berjalan yang Meningkat Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas. Rasio ekspor terhadap PDB terus menurun, akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan. Peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di tengah kondisi keuangan global yang ketat.
4. 4.Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digital teknologi juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui distance learning, di pemerintahan melalui e- government, inklusi keuangan melalui fin-tech, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. RPJMN 2020-2024 telah mengidentifikasi beberapa kondisi yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan nasional, termasuk berpengaruh terhadap Kabupaten Banyumas, antara lain Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan populasi penduduk sebesar 1,2 persen. Pengelolaan sumber daya pangan dan pertanian menghadapi isu semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan dan air sebagai dampak dari peningkatan aktivitas perekonomian. Kondisi ini menyebabkan peningkatan persaingan dalam pemanfaatan lahan dan air, khususnya di antara sektor pertanian, industri pengolahan, dan perumahan. Dalam rangka mencapai sasaran ekonomi makro pembangunan jangka menengah Tahun 2020-2024, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah diharapkan berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan di setiap wilayah diharapkan selaras dengan kebijakan di tingkat nasional, dengan tetap memperhatikan keunggulan dan karakteristik wilayah dalam rangka mengurangi ketimpangan antar wilayah. Pulau Jawa – Bali tetap menjadi wilayah yang memiliki porsi (share) terbesar dalam perekonomian didorong oleh pergeseran struktur ekonomi ke sektor jasa dengan tetap mempertahankan pertumbuhan di sektor industri pengolahan. Pergeseran struktur ekonomi ini diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi pulau Jawa - Bali yang lebih stabil sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. 238 Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung LH saat ini dan di masa yang akan datang. Salah satu parameter daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup yang perlu diperhatikan Kabupaten Banyumas adalah Kawasan Rawan Bencana dan Ketersediaan Air. Kerusakan tutupan hutan diperkirakan akan memicu terjadinya kelangkaan air baku khususnya pada pulau-pulau yang memiliki tutupan hutan sangat rendah seperti Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Kelangkaan air baku juga mulai terjadi pada beberapa wilayah lainnya dikarenakan dampak dari perubahan iklim global yang menerpa sebagian besar wilayah Indonesia. Saat ini ketersediaan air sudah tergolong langka hingga kritis di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dengan RPJMN 2020-2024 menunjukan keselarasan visi RPJMN dengan visi RPJMD pada visi untuk mewujudkan wilayah yang maju dan mandiri. Ada satu misi RPJMN yang tidak terkait dengan RPJMD Kabupaten Banyumas karena misi tersebut adalah kewenangan pusat bukan kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 4.1. Sasaran RPJMN 2020-2024 Tahun 2020-2024 Sasaran Tahun 2020-2024 Pertumbuhan ekonomi (%) untuk Jawa 5,9 Tingkat kemiskinan (%) 6,0 – 7,0 Tingkat Pengangguran (%) 3,6 – 4,3 Dalam rangka mencapai target tersebut dan sebagai pelaksanaan arah kebijakan dan pembangunan wilayah, sebagaimana diuraikan di dalam Bab 3 RPJMN 2020-2024, maka ditetapkan lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan wilayah Jawa-Bali dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi antara lain adalah Kabupaten Banyumas. Dalam tahun 2020- 2024, pembangunan Wilayah Jawa-Bali akan mencakup kegiatan prioritas:

(1)pengembangan sektor unggulan; (2) pengembangan kawasan strategis; (3) pengembangan kawasan perkotaan; (4) pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) penataan kelembagaan dan keuangan daerah Pembangunan program/kegiatan/proyek strategis yang akan dikembangkan di Kabupaten Banyumas sebagai keberlanjutan implementasi RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu:
1. a.Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)
2. b.Pengurangan risiko krisis kesehatan
3. c.Peningkatan Jalan Banyumas - Klampok, Kab. Purbalingga
4. d.Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. e.Pengendalian Penggunaan Dana Desa 239
6. f.Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa Tahun 2020
7. g.Desa Digital (P3PD)
8. h.Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat
9. i.Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes
10. j.BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa 4.3. Telaah Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal–Semarang-Salatiga-Demak- Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang, merupakan pedoman percepatan pembangunan kawasan dengan lampiran Rencana Induk Pembangunan Kawasan (Rencana Induk). Berdasarkan Rencana Induk terdapat 7 usulan program/kegiatan di Kawasan Barlingmascakeb yang ada di Wilayah Kabupaten Banyumas untuk mendukung pengembangan kawasan Brebes- Tegal- Pemalang. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu menyelaraskan program/kegiatan pengembangan kawasan Barlingmascakeb dan usulan program/kegiatan lintas Kawasan yang ada di Kabupaten Banyumas dengan program dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 antara lain melalui program-program sebagai berikut: Tabel 4.2. Penyelarasan Program/Kegiatan sesuai Perpres 79 Tahun 2019 dengan Program Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 No. Program/Kegiatan Perpres 79 Tahun 2019 Program Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 Pengembangan Kawasan Barlingmascakeb 1 Pembangunan Waduk Kaliurip di Kecamatan Purwojati · Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2 Pembangunan Jembatan Kali Serayu yang menghubungkan Desa Pegalongan–Desa Mandirancan Kecamatan Patikraja · Program Penyelenggaraan Jalan 3 Pembangunan Anjungan Pelayanan Jalan (APJ ) · Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 4 Pembangunan Fly over Tambaknegara · Program Penyelenggaraan Jalan 5 Pembangunan Fly over Veteran 6 Peningkatan Terminal Tipe A · Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 7 Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis) . Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Lintas Kawasan 8 Pembangunan Tol · Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)· Pejagan-Cilacap, Kab. · Program Penyelenggaraan Jalan Brebes, Kab. Cilacap · Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Kab. Banyumas 9 Bantuan Stimulan · Program Pengembangan Perumahan Perumahan Swadaya (BSPS) Jawa Tengah 10 Pengembangan · Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 240 No. Program/Kegiatan Perpres 79 Tahun 2019 Program Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 amenitas pariwisata · Program Pemasaran Pariwisata berbasis homestay/desa wisata 11 Pengembangan ekonomi · Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) berbasis koperasi dan · Program Pengembangan UMKM UMKM 13 Penanggulangan dan · Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat· pencegahan stunting · Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dan gizi buruk · Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 4.4. Telaah RPJMD Provinsi Jawa Tengah Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan wilayah penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Hal ini dilaksanakan melalui penyelarasan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 dengan visi dan misi dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. 4.5. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Proses pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas secara umum menunjukan hasil positif di berbagai segi kehidupan masyarakat. Meskipun begitu terdapat isu-isu lingkungan yang masih menjadi perhatian bersama untuk dapat diatasi secara optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pada pasal 15 disebutkan bahwa instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Prosedur penyusunan KLHS RPJMD selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mendefinisikan KLHS sebagai “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Dalam penyusunan RPJMD, KLHS menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Sesuai dengan ketentuan perundangan, Kepala 241 Daerah terpilih menyusun RPJMD yang diawali dengan penyusunan KLHS RPJMD. Penyusunan KLHS RPJMD sedikit berbeda dengan penyusunan KLHS untuk dokumen kebijakan, rencana, dan/atau program lainya. Dimana dalam proses penyusunan KLHS RPJMD tidak menunggu rumusan kebijakan dan program (KRP), namun tahap penyusunannya diawali dengan analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berkesesuaian dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Permendagri Nomor 7 tahun 2018 menjadi pedoman dalam penyusunan KLHS RPMD. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodasi isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, hukum dan tata kelola. Melalui kegiatan KLHS RPJMD Kabupaten Banyumas 2018–2023 ini diharapkan akan terwujud pembangunan di Kabupaten Banyumas yang sejahtera, dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan serta keberlangsungan lingkungan hidup. Kajian ini juga diharapkan dapat memperkuat substansi perencanaan daerah, sehingga lebih terarah, tepat sasaran, dan selaras dengan pembangunan nasional. Isu strategis pembangunan KLHS RPJMD Kabupaten Banyumas mempertimbangkan indikator TPB yang membutuhkan upaya tambahan. Selain itu juga mempertimbangkan skenario kondisi lingkungan terutama daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Hasil perumusan skenario menunjukkan indikator TPB belum tercapai sampai dengan tahun 2023 merupakan indikator yang perlu upaya tambahan setelah dipadankan dengan aspek lain terutama aspek lingkungan. Indikator yang belum tercapai perlu menjadi prioritas dalam dokumen KLHS agar dapat memenuhi target pada masa yang akan datang. Berikut adalah permasalahan dan perumusan isu strategis yang didasarkan pada indikator TPB yang belum tercapai serta yang akan terdata sampai dengan akhir 2023 serta permasalahan kondisi sumber daya dan lingkungan hidup Kabupaten Banyumas. Berikut adalah uraian permasalahan dan isu strategis yang dihasilkan dari proses KLHS RPJMD di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan telaah terhadap permasalahan dari capaian TPB yang membutuhkan upaya tambahan serta pendataan indikator yang belum terdapat data, maka dihasilkan 10 isu strategis. Selain itu dalam kegiatan uji publik untuk mendapatkan masukan dari stakeholder untuk isu strategis juga telah ditambahkan terutama dalam identifikasi permasalahan lingkungan hidup. Secara garis besar isu yang muncul dalam kegiatan uji publik adalah status lingkungan hidup Kabupaten Banyumas yang dapat menurunkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat seperti pencemaran air, rawan bencana longsor, serta ancaman terhadap kegiatan pertanian. Berikut adalah isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Banyumas berdasarkan kelompok pilar.
  1. 1.Pilar Sosial : (1) Kualitas derajat kesehatan masyarakat; (2) Kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui pendidikan; (3) Penanggulangan warga pra-sejahtera dan perlindungan sosial; (4)Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
  2. 2.Pilar Ekonomi : (5) Pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi; 242
  3. 3.Pilar Lingkungan : (6) Peningkatan kualitas sumber daya air dan sanitasi;
(7)Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (8)Penurunan risiko bencana serta peningkatan adaptasi perubahan iklim;

4.Pilar Hukum dan Tata Kelola : (9) Tata kelola pemerintah untuk peningkatan pelayanan masyarakat; (10) Keamanan dan ketertiban wilayah. Skenario rekomendasi penyempurnaan KLHS merupakan usulan rekomendasi untuk dimasukkan dalam dokumen RPJMD secara keseluruhan baik dari latar belakang RPJMD, isu strategis sebagai gambaran kondisi umum Kabupaten Banyumas, serta indikator kinerja daerah maupun indikator dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas 2018 – 2023. Secara rinci rekomendasi KLHS untuk dokumen RPJMD sebagai berikut:  Mengurangi korelasi antara KLHS dan SDGs yang merupakan bagian terintegrasi dengan penyusunan RPJMD dalam latar belakang.  Menambahkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta menambahkan data capaian indikator SDGs yang sesuai dengan kondisi daerah diutamakan untuk indikator yang tidak masuk dalam Indikator Makro, Indikator Outcome/Program dan Indikator Renstra.  Menambahkan kondisi keuangan daerah Kabupaten Banyumas yang meliputi analisis share Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi untuk melihat tingkat kemandirian daerah. Menambahkan uraian dalam isu strategis dari hasil KLHS yang meliputi isu strategis berdasarkan muatan PP 46 tahun 2016 tentang kondisi lingkungan hidup serta isu strategis terkait dengan capaian SDG’s untuk masing-masing pilar. 4.6. Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan serta antara kondisi yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan. Secara garis besar permasalahan-permasalahan pembangunan di Kabupaten Banyumas telah diselaraskan dengan permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada indikator TPB serta kondisi sumber daya dan lingkungan hidup, baik yang belum tercapai maupun yang perlu upaya untuk mencapai target akhir Kabupaten Banyumas tahun 2023. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terkait pelaksanaan capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2020 diidentifikasi beberapa indikator kinerja utama bupati tidak dapat tercapai dengan adanya kondisi terdampak pandemi COVID 19 sehingga target menjadi terlalu tinggi untuk dicapai pada akhir periode RPJMD antara lain sebagai berikut:
1.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Capaian IPM Kabupaten Banyumas tahun 2019 sebesar 70.75 meningkatmenjadi 71.98 pada tahun 2020, namun belum dapat mencapai target 2020 yaitu sebesar 72,55 serta perlu upaya keras untuk mencapai target akhir RPJMD sebesar 74,35. Target IPM menjadi terlalu tinggi karena dengan adanya pandemi COVID 19 berdampak pada 243 pencapaian komponen IPM yaitu angka harapan hidup, yang mewakili bidang kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang mewakili capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan pengeluaran per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak. Dari tiga aspek pembangunan manusia, kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan, namun dari sisi pengeluaran per kapita yang disesuaikan untuk non pangan mengalami penurunan yaitu dari 52,31% pada tahun 2019 turun menjadi 51,08% di tahun 2020. Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Kabupaten Banyumas. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu tumbuh hanya 0,02 persen dari sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,92%.
2.Persentase penduduk miskin Capaian penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas tahun 2019 sebesar 17.05% menurun menjadi 13.26% pada tahun 2020, namun belum dapat mencapai target 2020 yaitu sebesar 11,53% atau baru tercapai 80% serta perlu upaya keras untuk mencapai target akhir RPJMD sebesar 8,56% karena baru tercapai 45,09%. Target penurunan persentase penduduk miskin menjadi terlalu tinggi karena dengan adanya pandemi COVID-19 berdampak pada meningkatnya penduduk miskin dari 12,53% pada tahun 2019 menjadi 13,26% pada tahun 2020, atau meningkat sebesar 5,83%.
3.Pertumbuhan Ekonomi Dengan terjadinya Pandemi COVID-19 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 1,65% tercapai minus 25.58% dari target tahun 2020 atau minus 24.81% dari target akhir RPJM. Dengan melihat kondisi ini maka Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengoreksi target pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi sejalan dengan perubahan target pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah.
4.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyumas masih menjadi permasalahan pembangunan yang akan datang. Selama kurun waktu 2016-2019 Tingkat pengangguran terbuka fluktuatif cenderung naik dari 4,03 menjadi 4,21, dan kemudian meningkat tajam pada tahun 2020 menjadi sebesar 6 atau tercapai 40,43% dari target akhir RPJM 3,76%. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi COVID-19 berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran. Dengan adanya pandemi yang diperkirakan masih berdampak lama dan membutuhkan waktu dalam pemulihannya, maka diperlukan penyesuaian target TPT menjadi sebesar 4,5%.
5.Angka Kriminalitas Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, naik sampai tahun 2018 dan kemudian menurun sampai dengan tahun 2020. Sedangkan jumlah kriminal terus meningkat dari kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2019 dan mmulai menurun di tahun 2020, dengan persentase kasus kriminal yang tertangani fluktuatif cenderung menurun, sehingga perlu 244 upaya lebih keras untuk menekan dan menanganinya, karena stabilitas keamanan menjadi faktor yang dipertimbangkan investor dalam melakukan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Dengan Namun dikarenakan indikator yang digunakan dalam RPJM adalah angka kriminalitas sedangkan target yang digunakan merupakan jumlah kasus kriminalitas, maka perlu penyesuaian rumusan target terhadap indikator angka kriminalitas melihat kondisi umum dan capaiannya. Tabel 4.4. Permasalahan dan Penyesuaian target Indikator Daerah dalam RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 No. Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Satuan Target dan Penyesuaian target 2021 penyesuaian target 2022 penyesuaian target 2023 penyesuaian target Akhir RPJMD penyesuaian target 1 Indeks Pembanguna n Manusia (IPM) 73,1 5 72,18 73,7 5 72,38 74,3 5 72,58 74,35 72,58 2 Persentase penduduk miskin % 10,5 4 12,51 9,55 11,76 8,56 11,00 8,56 11,00 3 Pertumbuhan Ekonomi / Persentase Pertumbuhan PDRB % 6,5 4,1 6,6 4,5 6,65 5 6,65 5 4 Angka Kriminalitas Per 10.000 pnddk 823 1,656 891 1,586 950 1,516 950 1,516 5 Tingkat Penganggura n Terbuka (TPT) % 4,06 5,75 3,93 5 3,76 4,5 3,76 4,5 Sedangkan permasalahan-permasalahan yang dirumuskan berdasarkan kondisi umum wilayah Kabupaten Banyumas per bidang urusan dapat jelaskan sebagai berikut: Tabel 4.5. Permasalahan Berdasarkan Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Banyumas Per Bidang Urusan
1.Pendidikan ● Angka harapan lama sekolah belum optimal Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas setiap tahunnya mengalami peningkatan. Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2020 sebesar 12,85 tahun walaupun lebih tinggi dari angka harapan lama sekolah Provinsi Jawa Tengah, namun lebih rendah dari capaian nasional. AHLS ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Diasumsikan bahwa peluang anak akan tetap 245 bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas, sehingga Harapan Lama Sekolah sebesar 12,85 diasumsikan sampai dengan D-1. ● Angka rata-rata lama sekolah belum optimal Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 yaitu 7,52 tahun lebih rendah dibanding rata- rata lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah dan nasional pada tahun yang sama yaitu 7,69 untuk Provinsi Jawa Tengah dan nasional mencapai 8.48 tahun. Rata-rata lama sekolah memberikan gambaran kualitas sumber daya manusia, dengan asumsi bahwa semakin lama sekolah akan semakin banyak pengetahuan dan ketrampilan. ● Angka partisipasi kasar (APK) SMP belum optimal. APK SMP/MTs/Paket B Kabupaten Banyumas tahun 2016- 2020 fluktuatif cenderung meningkat, dengan capaian di tahun 2020 sebesar 85,64% atau tercapai 91,44% terhadap target 2020 dan tercapai 85,9% terhadap target akhir RPJM. Namun dibandingkan dengan capaian kabupaten lain di Barlingmascakeb dan provinsi yang diatas 90%, maka capaian kabupaten Banyumas masih sangat rendah, sehingga masih perlu perhatian dalam rangka pendidikan dasar sembilan tahun dan pembangunan sumber daya manusia. ● Angka partisipasi murni (APM) SD dan SMP belum optimal. APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 fluktuatif cenderung meningkat. Hanya pada tahun 2020 APM SD mengalami sedikit penurunan dari sebesar 98,77 di tahun 2019 menjadi sebesar 98,54 di tahun 2020 atau tercapai 99,64% dari target tahun 2020 atau 99,59% dari target akhir RPJMD, sehingga masih perlu perhatian untuk dapat tercapai APM 100% ● Masih tingginya anak putus sekolah Angka Putus Sekolah tingkat SD dan SMP Kabupaten Banyumas Banyumas tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Untuk angka putus sekolah jenjang pendidikan SD/MI dari tahun 2016 sebesar 0,033% turun pada tahun 2017 sebesar 0,026 % dan naik di tahun 2018 dan 2019 sebesar 0,040% dan menurun pada tahun 2020 sebesar 0,034% dari targe ttahun 2020 sebesar 0,00032% dan target akhir RPJM sebesar 0,00025%. Demikian pula dengan angka putus sekolah untuk jenjang SMP/MTs yang mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 0,166 menjadi sebesar 0,102% di tahun 2020, dengan target tahun 2020 sebesar 0,0025% dan target akhir RPJM sebesar 0,0020%. Pencapaian angka putus sekolah baik SD/MI maupun SMP/MTs sangat rendah lebih dari minus 1000%, karena target angka putus sekolah yang terlalu rendah disebabkan perumusan yang tidak sesuai perhitungan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target untuk perencanaan selanjutnya. 246 ● Kondisi bangunan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs masih belum optimal Belum semua bangunan sekolah baik SD/MI dan SMP / MTs dalam kondisi baik. Capaian realisasi tahun 2020 bangunan sekolah SD / MI dalam kondisi baik baru sebesar 71,64% sedang bangunan sekolah SMP / MTs kondisi baik baru 61,99%.
2.Kesehatan ● Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Angka Usia Harapan Hidup tahun 2020 sebesar 73.72 melampaui target 2020 sebesar 73,63 namun masih belum memenuhi target akhir RPJMD sebesar 73,93 dan masih lebih rendah dibandingkan dengan Propinsi Jawa Tengah sebesar 74,37, sehingga (UHH) di Kabupaten Banyumas masih harus ditingkatkan. ● Belum terpenuhinya sarana, prasarana pelayanan dan sumber daya kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peran Puskesmas, Rumah Sakit dan jaringannya sebagai institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terlibat langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sarana dan Prasarana yang ada di Puskesmas dan Rumah Sakit belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan kesehatan . Jumlah Puskesmas sebanyak 40 dan Rumah Sakit sebanyak 23 belum mampu menjangkau pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Banyumas. ● Rasio tenaga kesehatan pada tenaga ahli gizi belum memadai Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk pada te naga ahli gizi sebesar 1 : 7 per 100.000 penduduk, dimana standarnya 48 tenaga ahli gizi. ● Angka kesakitan dan kematian masih tinggi Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi sasaran prioritas pembangunan Kesehatan. Upaya Penurunan AKI tetap menjadi perhatian untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan / SDG’s, Angka Kematian ibu selama 5 tahun terakhir dari tahun 2016-2020 fluktuatif cenderung menurun sampai dengan tahun 2019 yaitu sebesar 37,62 namun kembali naik di tahun 2020 sebesar 41,50. ● Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi 247 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Banyumas dalam periode tahun 2016-2020 cendrung mengalami penurunan, yaitu dari angka 8,49 di tahun 2016 menjadi 7,06 di tahun 2020, namun masih menjadi permasalahan karena melihat jumlah kematian bayi di Kabupaten Banyumas masih termasuk tinggi yaitu sebanyak 187 kasus di tahun 2020, paling tinggi dibandingkan Kabupaten lain di Barlingmascakeb. ● Masih adanya kematian balita, Perlunya menurunkan Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup (*TPB) Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Banyumas dalam periode tahun 2017-2019 cendrung mengalami peningkatan, yaitu dari angka 8,28 di tahun 2017 menjadi 9,2 di tahun 2019, dan menurun menjadi 8,95 pada tahun 2020. Walaupun demikian upaya menurunkan angka kematian balita di Kabupaten Banyumas masih diperlukan selain juga untuk menekan angka kematian balita di tingkat Provinsi. ● Kasus balita gizi kurang, stunting, dan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Banyumas dari tahun 2016–2019 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yaitu 6,94 di tahun 2016 menjadi 7,80 di tahun 2019, kemudian menurun menjadi 3,90 di tahun 2020. Walaupun demikian upaya menurunkan kasus balita gizi kurang di Kabupaten Banyumas masih diperlukan selain untuk menekan balita gizi kurang di tingkat Provinsi. Tahun 2018, prevalensi stunting Kabupaten Banyumas masih diatas rata-rata Jawa Tengah yaitu sebesar 24,43%. Hal ini yang mendorong permasalahan stunting patut menjadi perhatian untuk segera dituntaskan. Kasus stunting di Kabupaten Banyumas ditahun 2020 tercapai sebesar 14,12% dibawah target prevalensi stunting di Jawa Tengah pada tahun 2023 yaitu dibawah 20% dan target Kabupaten Banyumas tahun 2020 sebesar 17%, namun masih belum mencapai target akhir Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 sebesar 14% dan dari 301 desa ada beberapa desa yang memiliki kasus stunting tinggi. Untuk Persentase bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) tahun 2020 tercapai sebesar 6.87% belum mencapai target 2020 sebesar 4% dan target akhir RPJMD sebesar 3%, serta dari 301 desa ada beberapa desa dengan kasus BBLR tinggi. Untuk itu perlu upaya tambahan prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita untuk mencapai tujuan TPB. ● Masih tingginya prevalensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk) Meskipun capaian prevalensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk) di Kabupaten Banyumas tahun 2020 sebesar 58 telah melampaui target akhir RPJM 158, akan tetapi sesuai data Dinkes Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Juni 248 tahun 2020, jumlah penderita tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Banyumas tertinggi keempat di Jawa Tengah yaitu sebanyak 1.334 penderita setelah Kabupaten Brebes yakni 1.840 penderita, Kabupaten Tegal sebanyak 1.500 penderita, dan Kabupaten Cilacap sebanyak 1.447 penderita. Sehingga permasalahan prevalensi tuberculosis diharapkan bisa ditekan seminimal mungkin. ● Belum optimalnya Jaminan Kesehatan Nasional Capaian Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2020 baru tercapai 83,14% dari target akhir RPJM 100%. ● Perlunya meningkatkan layanan upaya kesehatan jiwa di tingkat Puskesmas (*TPB) Layanan kesehatan jiwa di Kabupaten Banyumas masih ditangani oleh RSUD, sementara di Puskesmas belum tersedia, sehingga perlu diupayakan layanan kesehatan jiwa di Puskesmas untuk lebih menjangkau pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan TPB. ● Perlunya melakukan deteksi dini untuk penyakit tekanan darah tinggi (*TPB) Capaian prevalensi tekanan darah tinggi tahun 2020 sebesar 5,66% sudah melampaui target akhir RPJM sebesar 37,9%, namun kematian akibat tekanan darah tinggi masih cukup tinggi, sehingga perlunya upaya deteksi dini untuk penyakit darah tinggi guna tercapai tujuan TPB.
3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ● Masih kurangnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik Dari Panjang jalan kabupaten adalah 1.508 km, dalam kondisi baik baru mencapai 45,04 %, kondisi sedang 23,10 %, dan kondisi rusak 31,87%. Dengan demikian panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (kondisi baik+kondisi sedang) adalah 68,14%. Kondisi jalan baik tersebut belum mencapai target 2020 sebesar 53,06% dan belum mencapai target akhir RPJMD sebesar 68,06%. Sedangkan dari 914 jembatan dengan total panjang 7.665,57 m, baru 75,82% dalam kondisi baik. Sehingga diperlukan upaya peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Realisasi peningkatan jalan hotmix pada tahun 2020 sepanjang 166,68 km, merupakan upaya pencapaian target akhir hasta krida peningkatan jalan hotmix 570 km. Namun dengan adanya refocusing anggaran untuk penanganan dan pemulihan pandemi COVID 19 mengakibatkan pencapaian target yang belum terpenuhi menjadi terkendala, sehingga dibutuhkan penyesuaian target untuk pemenuhannya. ● Masih terdapat kerusakan pada irigasi kabupaten Panjang irigasi kabupaten tahun 2020 adalah 641.081, Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 249 adalah 78,31 %. Walaupun telah melampaui target tahun 2020 sebesar 73,1% dan target akhir RPJMD sebesar 77,6%, namun panjang jaringan irigasi kabupaten kondisi rusak masih sebesar 21,69%. ● .Belum memadainya rencana tata ruang sebagai perangkat perijinan investasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 masih belum memadai sebagai perangkat perijinan,sementara perubahan RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 masih dalam proses dan Rencana Detail Tata Ruang yang telah diperdakan baru RDTR Kawasan perkotaan Purwokerto, sedangkan kawasan strategis lainnya belum memiliki rencana detail tata ruang. Perijinan investasi perlu percepatan agar bisa mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Banyumas, juga untuk mendukung kawasan pengembangan prioritas nasional, khususnya Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. ● Tingginya alih fungsi lahan pertanian Luas lahan pertanian bukan sawah pada tahun 2019 seluas 68.798 Ha sedangkan lahan pertanian sawah pada tahun 2019 seluas 31.915Ha. Lahan pertanian bukan sawah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, sedangkan lahan pertanian sawah setiap tahun selalu mengalami penurunan. Oleh karena itu alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Banyumas masih relatif tinggi. Hal ini dapat diakibatkan karena terjadinya kecenderungan penggunaan lahan untuk kawasan terbangun yang semakin meningkat serta kebutuhan untuk kegiatan non pertanian yang semakin meluas. Kawasan terbangun umumnya digunakan untuk pembangunan perumahan/permukiman, industri serta jasa dan perdagangan. ● Belum optimalnya pengembangan kawasan peruntukan industri Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas (2011-2031) yang masih berlaku hingga saat ini terdapat total luas kawasan peruntukan industri (KPI) kurang lebih 500 Ha yang berada tersebar di Kecamatan Ajibarang, Wangon, Sokaraja, dan Kemranjen. Dalam draf revisi RTRW direncanakan kawasan peruntukan industri bertambah menjadi kurang lebih 2.000 ha, tersebar di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Wangon, Lumbir, Ajibarang, Jatilawang, Rawalo, dan Kalibagor. Kawasan peruntukan industri realisasinya baru terdapat 4 KPI, sedangkan targetnya sampai dengan 2023 sebanyak 5 KPI. Sehingga pengembangan kawasan peruntukan industri ini masih perlu untuk dikembangkan lagi demi mencapai target. ● Masih rendahnya bangunan pemerintah dalam kondisi baik Salah satu aspek pendukung pelayanan publik adalah bangunan gedung yang baik. Target indikator persentase bangunan gedung pemerintah daerah dalam kondisi baik 250 pada tahun 2020 sebesar belum tercapai 66,7%. Pencapaian tahun 2020 hanya mencapai 66,6%. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kualitas bangunan pemerintah kondisi baik agar dapat menunjang kenyamanan kebutuhan pegawai dalam bekerja. ● Belum seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (*TPB) Air minum merupakan kebutuhan dasar yang menjadi hak seluruh masyarakat. Akses terhadap layanan air minum layak dan berkelanjutan merupakan salah satu indikator SDGs/TPB Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, Target 1.4 Memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap akses pelayanan dasar, dan Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Sampai dengan tahun 2020 rumah tangga akses air minum baru menjangkau 75,45% dari seluruh rumah tangga, belum memenuhi akses menyeluruh terhadap air minum sebagai kebutuhan dasar. ● Belum seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (*TPB) Akses terhadap layanan sanitasi juga merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan merupakan indikator SDGs/TPB Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, Target 1.4 Memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap akses pelayanan dasar, dan Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta kelompok masyarakat rentan. Rumah tangga dengan akses terhadap layanan sanitasi (air limbah) sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 88,45%. ● Masih rendahnya fasilitas IPLT daerah Kabupaten Banyumas memiliki 1 IPLT yang perlu direvitalisasi fisik dan kelembagaan pengelolaannya agar dapat memberikan pelayanan yang yang optimal. Peningkatkan kualitas pengelolan IPLT merupakan indikator SDGs/TPB Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, Target 6.3 Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang 251 aman secara global. ● Perlunya mengembangkan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala perkotaan, kawasan dan komunal (*TPB) Penurunan kualitas air karena peningkatan beban cemar dan keterbatasan daya dukung lahan terutama di kawasan perkotaan memerlukan upaya penyediaan air limbah domestik komunal.
4.Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman ● Berkembangnya lingkungan permukiman kumuh perkotaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh telah dilaksanakan identifikasi permukiman kumuh yang ditetapkan menjadi Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 660/630 Tahun 2020 tentang Lokasi dan Luasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan keputusan Bupati tersebut luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Banyumas adalah 115,7 Ha. Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu tujuan SDGs/TPB yaitu Tujuan 11 Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan. Sehingga diperlukan upaya pemerintah dalam mengatasi lingkungan permukiman kumuh perkotaan. ● Masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) Salah satu parameter kumuh adalah banyaknya rumah layak huni. Rasio rumah layak huni menjadi indikator SDGs/TPB Tujuan 11 Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan, Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar permukiman, serta merata kawasan kumuh. Jumlah RTLH di Kabupaten Banyumas berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 adalah 116.677 unit. Sampai dengan tahun 2020 sudah tertangani 90.833 unit RTLH yang belum ditangani. 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ● Masih belum optimalnya Tingkat Waktu Tanggap (Responsive Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman (biasa ditandai dengan keluarnya air / penyemprotan air pertama). Tingkat waktu tanggap di Kabupaten Banyumas sesuai dengan target tahun 2020 dan target akhir RPJM 100%, dengan realisasi tahun 2020 tercapai 100%. Namun sebenarnya terdapat kekeliruan 252 target tingkat waktu tanggap dan cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten banyumas, dimana seharusnya tingkat waktu tanggap tahun 2020 baru mencapai 53% menurun dari tahun 2019 sebesar 53,11%. Angka tersebut belum mencapai target 2020 (60%) dan target akhir RPJMD (75%) dan masih dibawah standar nasional sebesar 75%, sehingga masih perlu ditingkatkan. Sedangkan Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten banyumas di tahun 2020 seharusnya sebesar 100 %, sehingga cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Banyumas telah tercapai 100%. ● Penanganan Gangguan keamanan ketertiban antara lain Penanganan kasus kriminalitas belum optimal (*TPB) Persentase kasus kriminalitas tertangani di Kabupaten Banyumas sebesar 50,78% dihitung berdasarkan jumlah kasus kriminalitas tertangani (sebesar 324 kasus) terhadap jumlah kriminalitas (638 kasus). Jika dibandingkan dengan tahun 2019 angka kriminalitas tahun 2020 lebih rendah atau menurun, namun angka tersebut menunjukan bahwa tindak kriminalitas di Kabupaten Banyumas masih cukup tinggi, karena jumlah tersebut belum dihitung per 10.000 penduduk. Perhitungan angka kriminalitas per 10.000 penduduk sebesar 1,730 menunjukkan bahwa dari 10.000 penduduk Kabupaten Banyumas ada 1,730 kasus kriminal. Hal ini termasuk relatif kecil. ● Belum optimalnya Rasio pengurangan Resiko Bencana (IRB) (*TPB) Rasio pengurangan resiko bencana di Kabupaten Banyumas sebesar 30% belum mencapai target tahun 2020 sebesar 35% dan target akhir RPJMD sebesar 50%.
6.Kesatuan Bangsa dan Politik ● Belum optimalnya pemilih yang menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu Persentase pemilih pemula yang memberikan hak pilih pada pemilu /pemilukada sebesar 78%. Angka tersebut sudah melampaui target 2020 yaitu 75% dan sudah sesuai dengan target akhir RPJMD yaitu 78%, namun perlu diupayakan 100% pemilih pemula dapat memberikan hak pilihnya pada pemilu / pemilukada.
7.Sosial ● Tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau sekarang disebut dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) memerlukan salah satu permasalahan sosial di Kabupaten Banyumas. Jumlah PMKS di Kabupaten Banyumas tahun 2020 sebanyak 105.293 PMKS/PPKS. Secara umum jumlah PMKS/PPKS menurun. Kedepan penanganan kasus PMKS/PPKS tetap menjadi prioritas, sebab berpotensi menimbulkan permasalahan baru di masyarakat 253 ● Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (*TPB) Presentase penduduk dibawah garis kemiskinan masih tinggi yaitu sebesar 13,26% pada tahun 2020, naik 0,735% dari tahun 2019 sebesar 12,52%. Angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,41% dan Nasional sebesar 9,78% ● Belum optimalnya penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti di tahun 2020 sebesar 26,91%. Angka tersebut masih jauh dari target 2020 dan target akhir RPJMD yaitu sebesar 100%. Sehingga perlu dilakukan upaya demi terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas di luar panti. ● Belum optimalnya penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial hanya mencapai 15,66%. Angka tersebut belum mencapai target 2020 yaitu sebesar 39,58% dan belum mencapai target akhir RPJMD yaitu sebesar 60,18%. Oleh karena itu diperlukan upaya agar penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial dalam penerimaan jaminan sosial dapat optimal dan mencapai target.
8.Tenaga Kerja ● Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih rendah Capaian TPAK yang masih rendah ini dibuktikan dengan data pada tahun 2020 sebesar 66,66% menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 67,34%. TPAK Kabupaten Banyumas tahun 2020 menunjukkan angka 66,66 persen yang artinya bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 67 orang termasuk penduduk yang aktif secara ekonomi. Menurunnya TPAK ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap angkatan kerja. Sehingga diperlukan usaha agar tingkat partisipasi angkatan kerja dapat meningkat kembali. ● Tingkat pengangguran terbuka yang relatif masih tinggi Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyumas masih menjadi permasalahan pembangunan yang akan datang. Selama kurun waktu 2016-2019 Tingkat pengangguran terbuka fluktuatif cenderung naik dari 4,03 menjadi 4,21, dan kemudian meningkat tajam pada tahun 2020 menjadi sebesar 6 atau tercapai 40,43% dari target akhir RPJM 3,76%. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi COVID- 19 berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran. Dengan adanya pandemi yang diperkirakan masih 254 berdampak lama dan membutuhkan waktu dalam pemulihannya, maka diperlukan penyesuaian target TPT menjadi sebesar 4,5%. ● Masih rendahnya besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan Capaian besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2020 sebesar 48,75%. Angka tersebut belum mencapai target 2020 sebesar 57% dan belum mencapai target akhir RPJMD sebesar 63%. Capaian tersebut dirasa masih rendah, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan besarab pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan. ● Masih rendahnya penyelesaian kasus dengan perjanjian kerjasama Capaian penyelesaian kasus dengan perjanjian kerjasama tahun 2020 sebesar 54,54%. Angka tersebut belum mencapai target 2020 (80%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (100%). Capaian tersebut masih jauh dari target yang diharapkan, sehingga diperlukan usaha yang lebih dalam penyelesaian kasus dengan perjanjian kerjasama ini.
9.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ● Kesetaraan gender masih kurang, ditunjukkan dengan IPG dan IDG yang masih rendah Nilai IPG Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2016- 2020 selalu mengalami peningkatan. IPG Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 sebesar 88,27 lebih rendah dari Jawa Tengah sebesar 92,18 dan berada di peringkat ke-4 jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar. Hal ini menunjukan lebih kecil peran perempuan di Kabupaten Banyumas walaupun setiap tahun mengalami peningkatan. Sedangkan IDG Kabupaten Banyumas di tahun 2019 sebesar 71,92 lebih rendah dari Jawa Tengah sebesar 72,18. Bila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar di Jawa Tengah, IDG Kabupaten Banyumas menempati peringkat ke- 2 dari 4 kabupaten. Hal tersebut menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan eksekutif, rendahnya sumbangan perempuan dalam ekonomi rumah tangga dan sebagian perempuan sebagai pekerja domestik (ibu rumah tangga). ● Masih adanya kekerasan terhadap anak dan perempuan serta perlu meningkatkan layanan komprehensif terhadap korban kekerasan (*TPB) Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 cenderung menurun, namun tidak signifikan. Pada tahun 2020 masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlaporkan sebanyak 17 kasus, dan kekerasan terhadap anak yang terlaporkan sebanyak 62 kasus. Sehingga perlu ditingkatkan layanan komprehensif terhadap korban kekerasan.
10.Pangan 255 ● Konsumsi protein perkapita penduduk Kab. Banyumas masih dibawah standar angka kecukupan gizi nasional Ditunjukkan dengan tingkat ketersediaan protein Kab. Banyumas tahun 2020 sebesar 81,26%. Angka tersebut belum mencapai target 2020 (93%) dan target akhir RPJMD (96%). Dengan tingkat ketersediaan protein yang terpenuhi diharapkan dapat meningkatkan konsumsi protein per kapita penduduk Kabupaten Banyumas yang masih berada dibawah standar angka kecukupan gizi nasional. ● Masih terdapat Daerah Rawan Pangan Ditunjukkan dengan capaian persentase penanganan daerah rawan pangan tahun 2020 sebesar 71,43%. Angka tersebut sudah melampaui target 2020 sebesar 64%, namun belum mencapai target akhir RPJMD sebesar 100%. Sehingga perlu ditingkatkan lagi upaya untuk penanganan daerah rawan pangan sampai mencapai target 100%. ● Belum adanya cadangan pangan pemerintah yang dikelola Kabupaten Berdasarkan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah menyelenggarakan cadangan pangan pemerintah yang meliputi pengadaan, pengelolaan, penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah. Kabupaten Banyumas belum memiliki cadangan pangan pemerintah daerah. Serta tidak ditemukan data terkait cadangan pangan pemerintah yang dikelola Kabupaten.
11.Pertanahan ● Masih terdapat lahan yang belum bersertifikat Penataan penguasanaan tanah milik diperlukan untuk mewujudkan tertib admnisrasi dan kepastian hukum atas tanah. Lambannya proses pembuatan sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas kepemilikan tanah menjadi perhatian pemerintah. Kabupaten Banyumas mempunyai luas wilayah 132.759 Ha dengan jumlah bidang tanah kurang lebih 1.076.945 (NOP tahun 2019) bidang. Dari jumlah tersebut bidang tanah yang terdaftar baru 426.385 bidang (40 %), dan belum terdaftar sebanyak 650.560 bidang (60%). Lahan yang belum bersertifikat masih cukup tinggi, sehingga perlu penataan penguasaan tanah milik supaya lahan yang belum bersertifikat dapat berkurang.
12.Lingkungan Hidup ● Timbulan sampah yang didaur ulang masih rendah Total timbulan sampah di Kabupaten Banyumas mencapai 850 ton per hari dari rumah tangga (40% berupa anorganik) dan 10–15 ton dihasilkan dari non rumah tangga. Volume sampah yang tertangani di kawasan perkotaan telah mencapai lebih dari 90%, dan pengurangan sampah melalui 3R baru mencapai 22%. Sehingga perlu adanya upaya untuk mengelola timbulan sampah yang didaur ulang agar dapat dikelola dengan baik. 256 ● TPA yang ada sudah tidak mampu menampung sampah Peningkatan layanan sampah mengakibatkan kapasitas tampung sampah pada TPA makin terbatas. TPA yang ada saat ini sebanyak 2 unit yaitu TPA Kaliori dan dan TPA Tipar Kidul sudah tidak mampu menampung sampah, sehingga dibutuhkan TPA baru. ● Masih kurangnya RTH publik RTH yang berada di kawasan perkotaan belum mencapai 20%. Keterbatasan ruang terbuka hijau berdampak pada kawasan resapan air, kawasan penyerap polusi udara serta terbatasnya ruang-ruang sosial bagi masyarakat di kawasan perkotaan. Sehingga perlu dilakukan pengadaan RTH yang lebih baik agar kualitas lingkungan perkotaan tetap terjaga. ● Menurunnya daya dukung air Analisis KLHS kebutuhan air (domestik, industri dan pertanian) di Kabupaten Banyumas mencapai 1.031,41 juta m3/tahun. Potensi ketersediaan air permukaan sebesar 1.303,19 juta m3/tahun. Daya Dukung Air Permukaan sebesar 1,26 dengan status sedang (bersyarat). Kecenderungan penurunan daya dukung air akan terus terjadi sampai 2023. pada kawasan pertanian di wilayah kecamatan yang DDAir rendah terdapat ancaman kekeringan di musim kemarau. Keterbatasan ketersediaan air berpengaruh pada kualitas sanitasi masyarakat serta produktivitas pertanian. ● Perlunya peningkatan kerentanan adaptasi perubahan iklim pada desa yang berada pada kategori cukup rentan. Tingkat kerentanan perubahan iklim desa/kelurahan di Kabupaten Banyumas ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem adalah sebagai berikut: 21 desa/kelurahan tidak rentan, 85 desa/kelurahan kurang rentan dan 225 agak rentan. Berdasarkan data tersebut kategori agak rentan lebih besar dibandingkan dengan kategori kerentanan terhadap perubahan iklim lainnya, sehingga kewaspadaan terhadap potensi bencana perubahan iklim perlu ditingkatkan di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. ● Perlunya penurunan Emisi GRK Berdasarkan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan kebutuhan energi dan kegiatan industri, perubahan lahan pertanian, peternakan, serta kegiatan manusia lainnya, maka di masa yang akan datang emisi GRK diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Perkiraan Emisi GRK di Tahun 2023 di Kabupaten Banyumas berdasarkan hasil proyeksi mencapai 2.857.582 Ton CO2e atau naik sebesar 27% selama 8 tahun atau rata-rata naik 3,5% per tahun. Maka diperlukan upaya demi menurunkan emisi GRK ini. ● Penurunan keanegkaragaman hayati Ditunjukkan dengan ndeks keanekaragaman yang rendah di 257 perkotaan. Penurunan keanekaragaman hayati antara lain disebabkan oleh pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan bahan hayati dan lahan untuk pengembangan pertanian serta kegiatan pembangunan lainnya. Kabupaten Banyumas belum memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
13.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ● Masih belum optimalnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Capaian IKM Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 sebesar 86,46. Angka tersebut belum mencapai target 2020 (87,89%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (89,12%). Rasio bayi berakte kelahiran di tahun 2020 baru mencapai 93,15%, cakupan penerbitan KTP pada tahun 2020 baru tercapai 96,94 % dan cakupan penerbitan Akta Kelahiran sebesar 97,15 dari target akhir RPJM sebesar 100%. Oleh karena itu perlu dilakukan pengoptimalan kembali dalam pelayanan pendaftaram penduduk dan pencatatan sipil.
14.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ● Belum optimalnya desa yang memanfaatkan teknologi tepat guna untuk usaha pedesaan Teknologi tepat guna belum sepenuhnya dmanfaatkan oleh masyarakat desa, dibuktikan dengan persentase desa yang telah mengembangkan/memanfaatkan teknologi tepat guna untuk perdesaan belum ada sama sekali, dari target 2,66% di tahun 2020 dan target akhir RPJM sebesar 3,32%. Oleh karena itu, inovasi teknologi tepat guna perlu ditingkat kan dengan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkreasi. ● Masih rendahnya kelembagaan kawasan perdesaan yan g terbentuk Capaian Pembangunan Capaian pembangunan kawasan kawasan Perdesaan di Kabupaten Banyumas tahun 2020 baru terbentuk 2 kelembagaan, memenuhi target tahun 2020 namun namun belum memenuhi atau masih perlu upaya keras untuk memenuhi target akhir RPJMD sebanyak 10 lembaga. Sehingga perlu ditingkatkan pembangunan kawasan perdesaan dengan memberikan sosialisasi, pelatihan atau pembinaan pada masyarakat kawasan perdesaan. ● Belum optimalnya Desa dengan administrasi yang baik Dari 301 desa di Kabupaten Banyumas, baru 11% yang telah melaksanakan administrasi dengan baik, belum mencapai 100% target tahun 2020 dan target akhir RPJM. ● Belum optimalnya Kelulusan Sarjana per Desa Dari target hasta krida 1 desa 3 sarjana, dengan direncanakan 258 memberikan bantuan pendidikan untuk calon sarjana per desa per tahun dengan target per tahun 301 orang untuk 301 desa, belum dapat dilaksanakan, karena baru disusun regulasinya untuk mendukung dalam pelaksanaannya. ● Perlunya meningkatkan sstatus desa maju mandiri (*TPB) Indeks Desa Membangun tahun 2020 sebesar 0,699 dengan status berkembang, telah tercapai target 2020 (0,674), namun belum mencapai target RPJMD (0,694). Sehingga perlu peningkatan status IDM menjadi maju dan mandiri, dengan dukungan partisipasi segenap masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten untuk mewujudkannya.
15.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ● Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun belum mencapai target RPJMD. Capaian tahun 2020 sebesar 73,67% sedangkan target 2020 sebesar 76,39%. Oleh karena itu perlu diadakan sosialisasi mengenai pemakaian alat kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun, mengingat rendahnya wawasan masyarakat terutama kaum perempuan mengenai alat kontrasepsi. ● Belum optimalnya tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan KB dan alat kontrasepsi metode modern atau Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (*TPB) Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi, belum mecapai target RPJMD. Realisasi Tahun 2020 sebesar 35,73% dari target tahun 2020 sebesar 70 % , target akhir RPJMD sebesar 74 %. Sehingga perlu diadakan sosialisasi mengenai pemakaian alat kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun, mengingat rendahnya wawasan masyarakat terutama kaum perempuan mengenai alat kontrasepsi.
16.Perhubungan ● Belum terpenuhinya sarana dan prasarana lalu lintas di Kabupaten Banyumas Jumlah sarana prasarana lalu lintas terus bertambah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, namun demikian jumlahnya masih belum memenuhi kebutuhan riil sarana prasarana lalu lintas di lapangan, antara lain kebutuhan Halte/ Shelter bus baru diantaranya halte dan marka untuk pemenuhan prasarana dalam rangka pengembangan angkutan umum massal dengan konsep Buy The Service (BTS). Sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas di Kabupaten Banyumas. Program BTS dilatarbelakanPermasalahan kemacetan terutama kawasan perkotaan serta tidak tertatanya sistem 259 transportasi publik yang baik menyebabkan pemborosan, permasalahan lingkungan kerugian ekonomi, hingga kecelakaan lalu lintas sehingga diperlukan angkutan massal ● Belum tercapainya ketersediaan terminal yang memadai Kebutuhan terminal di Kabupaten Banyumas berdasarkan arahan pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 terdiri atas 1 terminal tipe A, 2 terminal tipe B, dan 5 terminal tipe C. Infrastruktur terminal yang ada di Kabupaten Banyumas terdiri atas 1 unit Terminal Tipe A dan 2 unit Terminal Tipe C. Terminal tipe C yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/324/2016 tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Wangon dan Terminal Penumpang Ajibarang sebagai Terminal Penumpang Tipe C. Sehingga ketersediaan terminal yang memadai belum memenuhi kebutuhan yaitu sebanyak 8 terminal. ● Belum maksimalnya persentase kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan bermotor Jumlah Kendaraan Wajib Uji pada tahun 2020 adalah 15.585 unit terdiri atas mobil penumpang umum, bus, mobil barang, dan mobil gandengan. Dari jumlah tersebut yang telah melakukan uji adalah 43 unit mobil penumpang umum, 1.601 unit bus, 12.114 unit mobil barang, dan 41 mobil gandengan. Sebanyak 1.785 unit kendaraan wajib uji tidak melakukan uji kendaraan/tidak melakukan uji kendaraan di Kabupaten Banyumas. 260
17.Komunikasi dan Informatika ● Belum optimalnya SDM yang melek IT Persentase SDM yang melek IT tahun 2020 sebesar 30%, meningkat 20% dibandingkan tahun 2019. Namun belum mencapai target 2020 sebesar 40% dan belum mencapai target akhir RPJMD sebesar 100%. Oleh karena itu perlu adanya upaya peningkatan SDM yang melek IT, seperti dengan mengadakan pelatihan keterampilan. ● Belum tercapainya target peringkat tingkat keterbukaan informasi publik Target peringkat 4 tingkat keterbukaan informasi public di Jawa Tengah tidak tercapai, karena capaian 2020 masih sama dengan capaian 2019 yaitu sebesar 8, serta belum mencapai target akhir RPJMD yaitu peringkat 2. Berdasarkan pembahasan dalam rangka penilaian SAKIP pada perubahan RPJMD indikator terkait diubah menjadi nilai keterbukaan informasi publik. ● Masih terdapat OPD yang belum terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinkominfo Sampai dengan 2020 baru 27 perangkat daerah di Kabupaten Banyumas telah terhubung dengan fiber optic yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung penerapan SPBE. Oleh karena itu akses internet yang disediakan oleh Dinkominfo perlu ditingkatkan agar perangkat daerah yang belum terhubung dapat terhubung. Sehingga semua OPD dapat terhubung dengan fiber optic.
18.Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ● Masih banyaknya koperasi yang tidak sehat Persentase koperasi tidak sehat sebesar 71,50% dari total koperasi aktif sebesar 450 koperasi dan koperasi yang terdaftar sebesar 558. Banyaknya koperasi yang tidak sehat dapat mengurangi kepercayaan masyarakat untuk menjadikan koperasi sebagai sarana mewujudkan kedaulatan ekonomi. Untuk itu diperlukan usaha keras dan juga pengawasan serta pembinaan agar koperasi sehat di Kabupaten Banyumas terus meningkat jumlahnya. ● Masih rendahnya UMKM yang bersertifikat halal Untuk meningkatkan kualitas produk UMKM yang menjadi tuntutan masyarakat salah satunya adalah sertifikat halal yang dimiliki oleh UMKM terhadap produknya. Di tahun 2019 dan 2020 terdapat masing-masing 10 UMKM yang bersertifikat halal. Sehingga capaian kinerja baru sebesar 20% (dari total jumlah UMKM bersertfikat halal selama lima tahun sebanyak 100 UMKM) ● Akses permodalan bagi UMKM masih kurang Jumlah anggota UMKM yang memperoleh fasilitas permodalan usaha di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2019 sebanyak 9.205 orang anggota UMKM. Meningkat pada tahun 2020 sebanyak 9.674 orang anggota 261 UMKM atau sebesar11,18% dari total UMKM tahun 2020 sebesar 86.545 UMKM. Sebagian besar UMKM memperoleh program Pemerintah melalui Kredit Usah Usaha Rakyat (KUR) dan dana bergulir dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. Karena masih banyaknya UMKM yang belum memperoleh fasilitas permodalan tersebut, maka diperlukan peran pemerintah Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan akses permodalan bagi UMKM. ● Persentase pertumbuhan usaha mikro belum didukung data usaha Mikro yang aktif Capaian persentase pertumbuhan usaha mikro tahun 2020 sebesar 0,615% sudah mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD sebesar 0,47%, namun data usaha mikro yang aktif belum tersedia. Sehingga diperlukan ketersediaan data usaha mikro yang aktif. ● Masih rendahnya omzet Usaha mikro yang dibina Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Banyumas masih terkendala dalam hal perijinan usaha dan permodalan, keterampilan manajemen dan penggunaan teknologi tepat guna dalam kegiatan usaha. Keterbatasan tersebut menjadikan perkembangan omset usaha dan keuntungan yang diperoleh sebagian besar UMK masih kecil, dengan realisasi peningkatan omzet baru mencapai 1,06% belum mencapai target 2020 sebesar 3% atau baru tercapai 35,33% dan target akhir RPJM sebesar 6% atau baru tercapai 17,67%. 262
19.Penanaman Modal ● Masih rendahnya Investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas Jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Banyumas tahun 2020 sebesar 413, angka ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu 210. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 1.041 maka jumlah investor tahun 2020 sangat menurun dan dinilai cukup rendah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Banyumas harus selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan perizinan melalui inovasi-inovasi, khususnya yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi serta penyederhanaan prosedur. ● Belum optimalnya Investasi berbasis padat karya yang didukung oleh data. Realisasi investasi di Kabupaten Banyumas meningkat dari 583 Milyar pada tahun 2019 menjadi 1.008 Milyar pada tahun 2020, melampaui target tahun 2020 sebesar 26 0Milyar dan target akhir RPJM sebesar 275 Milyar, namun realisasi investasi ini belum menyediakan data investasi yang berbasis padat karya untuk mendukung misi kelima Bupati. Sehingga perlunya upaya meningkatkan investasi yang berbasis padat karya dengan didukung data. ● Masih belum adanya investasi di kawasan industri Investasi di kawasan industri belum ada realisasi di tahun 2019 dan 2020, karena target investasi di kawasan industri ada pada RPJM tahun 2022. Untuk memperluas lapangan kerja, Pemerintah Kabupaten Banyumas memang berupaya mengembangkan kawasan industri. Namun Kabupaten Banyumas belum ada penetapan kawasan industri, baru ada penetapan kawasan peruntukan industri (KPI) sebanyak 5 KPI. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas (2011-2031) yang masih berlaku hingga saat ini terdapat total luas kawasan peruntukan industri (KPI) kurang lebih 500 Ha yang berada tersebar di Kecamatan Ajibarang, Wangon, Sokaraja, dan Kemranjen. Dalam draf revisi RTRW direncanakan kawasan peruntukan industri bertambah menjadi kurang lebih 2.000 Ha, berada tersebar di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Wangon, Lumbir, Ajibarang, Jatilawang, Rawalo, dan Kalibagor.
20.Kepemudaan dan Olahraga ● Belum optimalnya prestasi olahraga di tingkat Propinsi dan Nasional Capaian perolehan medali tingkat provinsi dan Nasional tahun 2020 sebesar 1,25% dari target akhir RPJM sebesar 100%. ● Masih belum optimalnya cakupan pembinaan atlet muda atau pelajar dan cakupan pelatih yang bersertifikasi 263 Capaian cakupan pembinaan atlet muda/pelajar tahun 2020 sebesar 1,6% dari target akhir RPJM 18,75%. Sedangkan capaian cakupan pelatih yang bersertifikat level dasar pada tahun 2020 tercapai sebesar 23% dari target akhir RPJM 100%. 21. Persandian ● Belum semua perangkat daerah menggunakan layanan k eamanan informasi Dari 56 Perangkat Daerah (29 dinas/badan, 27 kecamatan) di Pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, tercapai 43% yang telah menggunakan layanan keamanan data dan informasi, mencapai target 2020, namun perlu diupayakan agar perangkat daerah yang menggunakan layanan keamanan data dan informasi dapat mencapai target akhir RPJMD sebesar 100%.
22.Statisik ● Belum tervalidasinya data informasi dan statistik daerah yang tersedia Data statistik sektoral senantiasa dilakukan update setiap tahunnya, namun demikian data yang diproduksi belum melalui proses validasi data sebagaimana ketentuan penyelenggaraan satu data. Guna mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi dan meningkatkan pelayanan statistik diperlukan sistem informasi/aplikasi program interface (API) untuk mengintegrasikan sistem informasi yang ada di masing masing organisasi perangkat daerah.
23.Kebudayaan ● Belum optimalnya revitalisasi dan inventarisasi karya budaya Capaian persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi sampai dengan 2020 sebesar 72,73% dari target akhir RPJM sebesar 100%. Sehingga masih perlu dilakukan usaha untuk dilaksanakannya revitalisasi dan inventarisasi karya budaya ● Masih rendahnya penetapan cagar budaya dan pelestarian budaya dengan SK Bupati Capaian persentase penetapan cagar budaya dengan SK Bupati pada tahun 2020 sebesar 36%, belum mencapai target 2020 yaitu 44%, dan harus ditingkatkan hingga mencapai target akhir RPJMD yaitu sebesar 100%.
24.Perpustakaan ● Masih rendahnya jumlah perpustakaan terbina Persentase jumah perpustakaan terbina tahun 2020 sebesar 30,64, belum mecapai target akhir RPJMD sebesar 47,22. Oleh karena itu perlu ditingkatkan perpustakaan yang harus terbina dari suatu seleksi yang sistematis dan terarah disesuaikan dengan tujuan, rencana, dan anggaran yang tersedia. Mengingat bahwa perpustakaan mempunyai peran dan tujuan yaitu sebagai wahana untuk mencerdaskan 264 bangsa agar tercapai masyarakat yang terdidik dan berwawasan luas. ● Menurunnya ratarata jumlah pengunjung perpustakaan daerah/ kurangnya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah ersentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah ditahun 2020 sebasar 3,56 belum mencapai target RPJMD tahun 2020 sebesar 5,93 dan target akhir RPJMD sebesar 7,89. Oleh karena itu diperlukan upaya dalam meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan daerah dengan penambahan koleksi buku, penambahan fasilitas berupa internet gratis, serta fasilitas Wi fi/Hot Spot secara gratis/free acces, dan peningkatan SDMnya. Selain itu Perpustakaan daerah Kabupaten Banyumas akan menggunakan sistem otomasi dalam hal layanan pencarian katalog buku. Hal tersebut dilakukan dengan harapan pengunjung perpustakaan akan meningkat.
25.Kearsipan ● Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku pada perangkat daerah Pengelolaan arsip secara baku di tahun 2020 baru mencapai 14,5%, belum mencapai target akhir RPJMD 86,4%. Pengelolaan arsip secara baku telah dilakukan 28 SKPD di Kabupaten Banyumas, sedangkan SKPD Kecamatan, UPT Puskesmas, Unit Pendidikan Kecamatan dan Pemerintahan Desa belum dilakukan pengelolaan arsip secara baku. Maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai demi tercapainya keoptimalan pengelolaan arsip secara baku pada perangkat daerah. ● Belum optimalnya pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kabupaten Banyumas Persentase pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kab.Banyumas ditahun 2020 sebesar 40 % masih belum memenuhi target akhir RPJMD sebesar 90%. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan melakukan peningkatan kualitas SDM dan peningkatan layanan keperpustakaan menggunakan elektronik atau online agar pengelolaan lebih mudah dan terstruktur. 265
26.Kelautan dan Perikanan ● Belum optimalnya produksi perikanan. Perikanan di Kabupaten Banyumas terdiri dari perikanan tangkap yang berasal dari perairan sungai (perairan umum) dan perikanan budidaya. Luas perikanan tangkap di Kabupaten Banyumas tahun 2019 adalah seluas 1.293 ha, dan luas perikanan budidaya seluas 424,50 ha, sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi dan nilai produksinya. Produksi perikanan di Kabupaten Banyumas dari tahun 2015-2020 mengalami tren peningkatan yaitu pada tahun 2015 sebesar 10.710 ton, meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 11.857,95 ton melebihi dari target tahun 2020 sebesar 103,19% namun masih perlu upaya keras untuk mencapai target akhir RPJMD sebesar 58.157ton atau baru tercapai sebesar 20%. Oleh karena itu dalam upaya peningkatan produksi perikanan sekaligus mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat, dilakukan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan. ● Masih belum maksimalnya produksi olahan hasil perikanan. Produksi perikanan yang dihasilkan di Kabupaten Banyumas sebagian dilakukan pengolahan melalui unit-unit usaha yang dimiliki masyarakat. Jumlah usaha pengolahan ikan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 ada sebanyak 168 unit usaha dengan produksi olahan sebanyak 170,2 ton dan meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 188,5 ton atau tercapai 106,44% dari target tahun 2020, namun masih perlu upaya keras untuk mencapai target akhir sebesar 903,4 ton atau baru tercapai sebesar 20,32%. ● Konsumsi ikan masyarakat Banyumas masih jauh dari angka Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Konsumsi ikan (kg/Kpt/th.) mengalami peningkatan selama periode tahun 2015-2019. Pada tahun 2019 konsumsi ikan mencapai 14,33 kg/Kpt/th. Namun demikian capaian ini jauh dari pola konsumsi harapan sebesar 31,40 kg/kapita/tahun. Potensi perikanan Kabupaten Banyumas yang bertumpu pada perikanan budidaya ini menjadikan tingkat konsumsi ikan rendah karena penduduk agak kesulitan memperoleh ikan dengan harga yang terjangkau. Hal tersebut terjadi karena permintaan ikan yang tinggi, sedangkan ketersediaan produksi ikan belum mampu untuk mencukupi kebutuhan konsumsi ikan masyarakat Banyumas. Oleh karena itu produksi perikanan perlu untuk ditingkatkan lagi.
27.Pariwisata ● Rata-rata lama tinggal wisatawan masih rendah Dilihat dari lamanya waktu berkunjung, rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara hanya satu hari, tidak mengalami perubahan selama kurun waktu tahun 2015-2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai potensi pariwisata di 266 Kabupaten Banyumas memerlukan penanganan yang lebih serius untuk dapat menambah lama tinggal wisatawan, sehingga dapat lebih lama membelanjakan uangnya di Kabupaten Banyumas. ● Jumlah kunjungan wisata masih rendah (*TPB). Jumlah kunjungan wisatawan menurun drastis pada tahun 2020 dikarenakan pembatasan kegiatan untuk pencegahan pandemi COVID-19 dimana tempat wisata sempat di tutup dan dibuka kembali pada awal triwulan III tahun 2020 dengan sejumlah protokol kesehatan di antaranya pembatasan jumlah pengunjung dan pemberlakuan pembelian tiket wisata on line. Diharapkan pandemi COVID- 19 di Kabupaten Banyumas dapat tertangani dengan baik, agar masyarakat tidak khawatir lagi jika ingin berkunjung ke tempat wisata. Hal tersebut tentunya dengan diimbangi peningkatan sarana prasarana tempat wisata agar pengunjung semakin tertarik untuk berkunjung. ● Kurangnya optimalisasi peningkatan promosi pariwisata Infrastruktur pendukung di Kabupaten Banyumas seperti perhotelan sudah cukup memadai dengan jumlah hotel terus meningkat dari tahun 2018 sebanyak 4 namun masih kurang optimalnya promosi pariwisata sehingga minim informasi destinasi wisata dan paket-paket wisata yang terintegraisi di Kabupaten Banyumas, masih bertumpunya wisata Banyumas pada wisata alam serta masih kurangnya alternatif produk wisata jadi yang layak jual, dan belum tergarapnya secara maksimal potensi kekayaan budaya. Oleh karena itu promosi pariwisata Banyumas perlu digencarkan lagi, misalnya dengan melalui media online seperti pembuatan video yang dipromosikan melalui media sosial tentunya dengan menggandeng anak muda yang memiliki ketertarikan akan pariwisata dan mempunyai relasi yang banyak, maka promosi pariwisata akan lebih efektif dan diharapkan pengunjung akan meningkat. ● Kurangnya SDM kepariwisataan yang bersertifikasi Capaian persentase SDM kepariwisataan yang bersertifikasi sebesar 73% dari target akhir RPJM sebesar 100%. Di tahun 2019 dan 2020 terdapat masing-masing 40 SDM yang bersertifikasi atau dengan kata lain sampai tahun 2020 terdapat 80 SDM pariwisata yang bersertfikasi. Sehingga masih diperlukan upaya dengan mengadakan pelatihan keterampilan dan uji sertifikasi terhadap SDM pada sektor pariwisata. Hal tersebut dilakukan agar SDM yang tersedia dapat meningkatkan kualitasnya sehingga kualitas kepariwisataan di Kabupaten Banyumas bisa meningkat.
28.Pertanian ● Produktivitas komoditas pertanian belum maksimal Produktivitas komoditas pertanian yang belum maksimal tersebut ditandai dengan presentase peningkatan produksi tanaman pertanian yang hanya sebesar -1.39%. Angka tersebut bahkan belum mencapai target 2020 sebesar 1% 267 dan belum mencapai target akhir RPJMD sebesar 5%. ● Penurunan luas lahan pertanian mengancam penurunan produksi pangan pokok dan daya dukung pangan Luas lahan pertanian Kabupaten Banyumas mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dari Data dan Informasi Kabupaten Banyumas 2017-2020 yang menyebutkan bahwa penggunaan luas lahan pertanian selalu meningkat tiap tahunnya. Dari data tersebut disebutkan penggunaan lahan pertanian pada tahun 2015 seluas 85.187 Ha, 2016 seluas 101.554 Ha, 2017 seluas 102.420 Ha, 2018 seluas 101.272 Ha, dan 2019 seluas 100.712. Hal ini dapat diakibatkan karena terjadinya kecenderungan penggunaan lahan untuk kawasan terbangun yang semakin meningkat serta kebutuhan untuk kegiatan non pertanian yang semakin meluas. Faktor tersebutlah yang dapat mengancam penurunan produksi pangan pokok dan daya dukung pangan Kabupaten Banyumas. ● Masih belum maksimalnya populasi ternak, antara lain populasi ternak besar (Sapi Potong, Kerbau, dan Sapi Perah) perkembangannya sangat lambat dan menurunnya populasi ayam ras potong dan ayam ras petelur Populasi ternak besar yang belum maksimal diantaranya adalah sapi potong, kerbau, dan sapi perah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat data dari Dinkannak Kabupaten Banyumas tahun 2019 yang menampilkan data populasi sapi potong pada tahun 2015 sebanyak 13.316 ekor, 2016 sebanyak 12.805 ekor, 2017 sebanyak 13.460 ekor, 2018 sebanyak 14.350 ekor, dan 2019 sebanyak 14.461 ekor. Populasi sapi perah tahun 2015 sebanyak 2.570 ekor, 2016 sebanyak 3.172 ekor, 2017 sebanyak 2.366 ekor, 2018 sebanyak 2.279 ekor, dan 2019 sebanyak 2.287 ekor. Sedangkan populasi kerbau tahun 2015 sebanyak 1.375 ekor, 2016 sebanyak 1.260 ekor, 2017 sebanyak 1.248 ekor, 2018 sebanyak 1.279 ekor, dan 2019 sebanyak 1.295. Dari data-data tersebut disimpulkan bahwa populasi ternak tiap tahunnya mengalami fluktuasi dan cenderung naik namun tidak signifikan, sehingga perkembangannya sangat lambat. Begitupula dengan populasi ayam ras potong dan ayam ras petelur. ● Masih rendahnya beberapa produksi komoditas tanaman pertanian serta kurangnya pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Perkebunan) Berdasarkan data bahwa masih rendahnya beberapa produksi komoditas tanaman pertanian masih -1.39 belum mencapai terget pada tahun 2020 (1%),belum mencapai target akhir RPJMD (5%) sehingga mempengaruhi terhadap kurangnya pengembangan pada Poduksi sedangkan berdasarkan data produktivitas tanaman pangan utama kabupaten banyumas pada tahun 2016-2020 pada produktivitas tanaman jagung 2016 sebanyak 5.75 , 2017 sebanyak 5,92 , 2018 sebanyak 6,50 ,2019 sebanyak 7,50 268 ,2020 sebanyak 6,12. Dan bahan pangan utama lokal lainnya perhektar produktivitas kedelai tahun 2016 sebanyak 1,35 , 2017 sebanyak 1,53 ,2018 sebanyak 1,34 , 2019 sebanyak 1,28 , 2020 sebanyak 1,25 sehingga dikabupaten banyumas untuk produktivitas masih rendah karna kurangnya tanaman pertanian serta kurangnya tanaman pangan. ● Masih Kurangnya Hasil Pertanian untuk mendukung Kedaulatan Pangan Kedaulatan pangan sangat didukung oleh hasil dari pertanian. Namun, Kabupaten Banyumas presentase peningkatan produksi tanaman pertanian masih sangat rendah, yaitu hanya mencapai -1.39%. Angka tersebut belum mencapai target 2020 dan masih jauh dari target akhir RPJMD sebesar 5%. Sehingga hasil pertanian masih harus ditingkatkan lagi demi mencapai kedaulatan pangan. ● Rendahnya minat kelompok tani terlatih yang menerapkan tekhnologi Berdasarkan data bahwa cakupan bina kelompok tani di kabupaten banyumas tahun 2015-2019 mengalami perkembangan rata-rata yang fluktuatif dimana ditahun 2015 mencapai angka 41,81 orang ,2016 sebanyak 54,58 orang , 2017 sebanyak 74,00 orang, 2018 sebanyak 38,55 orang dan ditahun 2019 mencapai angka sebanyak 76.05 dimana cakupan bina kelompok tani masih kurang sehingga capaian kinerja dalam bidang urusan pertanian yang menerapkan teknologi masih rendah. ● Masih belum optimal peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Capaian persentase jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti training peningkatan kapasitas tenaga penyuluh sebanyak 104 orang dari target akhir RPJM sebanyak 610 orang atau tercapai sebesar 17,05%. ● Belum optimalnya penerapan teknologi dan kemampuan SDM dalam upaya peningkatan produksi peternakan dan penurunan angka kesakitan Upaya peningkatan produksi peternakan dan penurunan angka kesakitan masih sulit untuk dilaksanakan karena penerapan teknologi dan kemampuan SDM yang belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang bersumber dari Dinkannak Kabupaten Banyumas dari tahun 2015-2019 yang terdiri dari angka kesakitan ternak besar masih diangka kisaran 14 setiap tahunnya, ternak kecil masih diangka kisaran 1,4 setiap tahunnya, dan ternak unggas diangka kisaran 0,5 setiap tahunnya. Kondisi tersebut membuktikan bahwa belum adanya penurunan angka kesakitan ternak yang signifikan. Sehingga perlu dilakukan pengoptimalan dalam penerapan teknologi dan kemampuan SDM.
29.Perdagangan ● Masih rendahnya jumlah gula kelapa terekspor Jumlah gula kelapa terekspor sebesar 12.233,82 ton tahun 269 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 10.047 ton. Gula kelapa yang terekspor tahun 2020 sudah mencapai target 2020, namun belum mencapai target akhir RPJMD sebesar 80.000 ton. Sehingga harus dilakukan upaya yang cukup keras untuk meningkatkan jumlah gula kelapa terkespor. ● Cakupan bina kelompok pedagang masih rendah Capaian bina kelompok pedagang sebesar 96 kelompok di tahun 2020, di tahun 2019 sebesar 70 kelompok dengan target 270 kelompok di tahun 2023. Capaian tersebut masih jauh dari target akhirnya, sehingga perlu dilakukan upaya dalam pembinaan kelompok pedagang dengan melakukan pendataan secara menyeluruh dan kemudian diadakan pembinaan secara merata kepada kelompok pedagang Kabupaten Banyumas..
30.Perindustrian ● Cakupan bina kelompok pengrajin masih rendah Capaian bina kelompok pengrajin tahun 2020 sebanyak 153 kelompok, di tahun 2019 sebesar 70 kelompok dengan target tahun 2023 sebesar 331 kelompok. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya dalam pembinaan kelompok pengrajin dengan melakukan pendataan secara menyeluruh dan kemudian diadakan pembinaan secara merata kepada kelompok pengrajin Kabupaten Banyumas.
31.Transmigrasi
32.Administrasi Pemerintahan ● Belum optimalnya Indek reformasi birokrasi Indek Reformasi Birokrasi tahun 2020 sebesar 69,07 telah melampau target tahun 2020 sebesar 68 namun belum mecapai target akhir RPJMD sebesar 75. Diharapkan tetap diupayakan untuk meningkatkan reformasi birokrasi di Kabupaten Banyumas. ● Masih belum optimalnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Banyumas tahun 2020 sebesar 60,2 belum mecapai target RPJMD tahun 2020 sebesar 74 dan target akhir RPJMD sebesar 80.
33.Keuangan ● Penerimaan PAD belum optimal Persentase PAD terhadap pendapatan tercapai 20,07% dari target RPJM tahun 2020 sebesar 19,27%. Namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 sebesar 668,203 Milyar belum mencapai target RPJMD tahun 2020 sebesar 715,379 Milyar, sehingga perlu dilakukan peningkatan perolehan PAD dengan menggali potensi potensi PAD. ● Penerimaan pajak untuk PAD belum optimal (*TPB) Rasio penerimaan pajak terhadap PAD pada tahun 2020 adalah sebesar 31,22%. Penerimaan pajak tahun 2020 sebesar 208,616 Milyar belum mencapai target RPJM tahun 2020 sebesar 212,181 Milyar, sehingga perlu dilakukan 270 peningkatan perolehan pajak untuk PAD dengan menggali potensi pajak daerah.  Persentase SILPA masih tinggi SILPA tahun 2020 masih tinggi sebesar 242,705 Milyar, atau 8,24% dari APBD.
34.Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ● Belum optimalnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan potensi jabatan Untuk memenuhi standar kompetensi aparatur sipil negara perlu dilakukan pengembangan kompetensi melalui diklat- diklat teknis, fungsional, dan Dikpim. Namun tahun 2019 jumlah ASN yang mengikuti diklat hanya sebanyak 600 ASN sedangkan jumlah ASN yang ada di Kabupaten Banyumas sebanyak12.551 ASN. Untuk tahun 2020 bahkan tidak diselenggarakan diklat bagi ASN Kabupaten Banyumas dikarenakan kondisi Pandemi COVID -19.
35.Pengawasan ● Tidak tersedia data Indek Persepsi Korupsi (IPAK) di tingkat Kabupaten (*TPB) Penilaian anti korupsi di Kabupaten dapat dilihat dari Nilai survey eksternal persepsi korupsi yang terdapat dalam komponen penilaian Reformasi Birokrasi, dimana pencapaian tahun 2019 sebesar 3,73 naik menjadi 3,85 di tahun 2020 dari skala tertinggi 4. ● Belum optimalnya Kapabilitas APIP Kapabilitas APIP tahun 2020 baru tercapai sebesar 2 atau 62,5% dari target tahun 2020 sebesar 3,2 dan baru tercapai 54,05% dari target akhir RPJM sebesar 3,7. ● Belum optimalnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP yang diselesaikan Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP yang terselesaikan tahun 2020 sebesar 42% atau baru tercapai 58,33% dari target 72%, menurun dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 60%, dan baru tercapai 53,85% dari target akhir RPJM sebesar 78%. Sehingga perlu dioptimalkan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP. ● Belum optimalnya tindak lanjut temuan BPK yang diselesaikan Persentase tindak lanjut temuan BPK yang terselesaikan tahun 2020 sebesar 94% melampaui target akhir RPJM sebesar 85%, namun perlu diupayakan semua temua temuan BPK ditindaklanjuti hingga 100%. 271
36.Perencanaan Pembangunan ● Belum optimalnya kualitas rencana pembangunan daerah Aspek kualitas dokumen perencanaan masih perlu disesuaikan dengan aspek penilaian penghargaan pembangunan daerah, dimana aspek inovasi masih perlu peningkatan dan menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan.
37.Penelitian dan Pengembangan ● Kurangnya penelitian dan pengembangan yang ditindak- lanjuti sebagai bahan kebijakan pembangunan daerah. Penelitian serta Pengembangan untuk inovasi masih belum menjadi bahan kebijakan pembangunan daerah. ● Masih kurangnya pemanfaatan hasil Kelitbangan Hasil Kelitbangan berupa kajian dan hasil karya cipta kreativitas dan Inovasi daerah. Capaian 7 buah hasil kreativitas dan inovasi (krenova)yang dimanfaatkan tahun 2019 dari 58 peserta krenova masih perlu dioptimalkan. Walaupun ada peningkatan peserta krenova pada tahun 2020 menjadi 64 peserta. Demikian pula terhadap pemanfaatan hasil kajian atau penelitian.
36.Kecamatan ● Masih kurang optimalnya IKM Kecamatan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan masih rendah, rata-rata IKM kecamatab di tahun 2020 sebesar 81,46 masih perlu peningkatan pelayanan kepada mayarakat *) hasil anaisis KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 4.7. Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan. Karakteristik isu strategis adalah bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Bagi daerah yang telah mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, dapat melakukan upaya-upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman lingkungan eksternal, sehingga kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif, 272 Pemerintah Daerah mampu meraih peluang-peluang penting, serta mampu mengantisipasi ancaman yang tidak dikenali. Sumber informasi bagi perumusan isu strategis bisa diperoleh dari lingkungan eksternal (masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain), kebijakan skala regional, nasional, dan internasional yang berkorelasi atau mempengaruhi tujuan dan sasaran pembangunan. Informasi tersebut merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Penentuan data atau informasi menjadi isu strategis sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1.Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan;
2.Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3.Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4.Memiliki daya ungkit yang sigiifikan terhadap pembangunan daerah;
5.Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6.Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Penentuan isu strategis pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan dan keselarasan dengan isu-isu global, nasional, maupun regional, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, isu strategis RPJMN, isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta isu strategis RPJPD Kabupaten Banyumas. Isu Global, Nasional dan Regional Semakin terbukanya negara-negara di dunia menyebabkan perubahan-perubahan yang terjadi di suatu kawasan regional maupun global akan mempengaruhi domestik negara-negara tersebut. Hal ini didukung oleh semakin lancar dan efisiennya fasilitas transportasi dan informasi yang memperlancar hubungan antar Negara. Dengan demikian, perubahan di suatu kawasan dapat dengan mudah mempengaruhi perubahan kondisi suatunegara, baik secara langsung maupun tidak langsung. - Globalisasi Globalisasi merupakan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Proses Globalisasi terjadi akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dipengaruhi juga oleh perdagangan internasional. Karena berkaitan erat dengan faktor ekonomi dan sosial budaya, tentunya globalisasi juga memiliki dampak di bidang ekonomi dan sosial budaya, yaitu meluasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan di seluruh dunia, sehingga tidak jelas lagi batas yang membedakan pengetahuan dan budaya yang satu dengan yang lain dan tidak ada batas untuk mendapatkan akses terhadap suatu pengetahuan dan budaya dari negara lain.  Globalisasi ekonomi. Globalisasi perekonomian ini erat kaitannya dengan perdagangan bebas yang berusaha menghilangkan hambatan- hambatan perdagangan internasional. Hambatan-hambatan tersebut biasanya terjadi karena tarif ekspor atau impor yang terlalu tinggi 273 sehingga membuat harga barang tidak kompetitif. Bisa juga hambatannya berupa politik dagang yang diberlakukan suatu negara untuk melindungi produksi dalam negeri. Contoh globalisasi ekonomi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara adalah globalisasi Informasi. Ada empat sektor di Indonesia yang mengalami dampak globalisasi ekonomi, yaitu sektor ekspor, impor, investasi, dan tenaga kerja. Sisi positifnya, Indonesia dapat mengalami pertambahan frekuensi perdagangan dan investasi pada sektor yang dapat diperdagangkan, serta industri nasional yang lebih kompetitif. Dari sisi negatifnya, hal ini dapat merusak kenyamanan publik. Globalisasi membuat sektor ekonomi tradisional mulai ditinggalkan dan berubah menjadi sektor ekonomi modern. Masyarakat sudah mulai merasa bahwa pasar-pasar tradisional mulai tertinggal sehingga membawa dampak pada kebijakan pelaku ekonomi yang mengikuti globalisasi.  Globalisasi sosial budaya. Dampak positif dari globalisasi sosial budaya yaitu modernisasi. Modernisasi merupakan perubahan dan perkembangan sesuatu yang belum maju menjadi maju. Modernisasi ini tidak hanya berlaku pada teknologi, tapi juga berlaku pada pola pikir masyarakat yang dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan.  Globalisasi secara fisik ditandai dengan perkembangan kota-kota yang menjadi bagian dari jaringan kota dunia. Hal ini dapat dilihat dari infrastruktur telekomunikasi, jaringan transportasi, perusahaan- perusahaan berskala internasional serta cabang-cabangnya. Dampak positif dari globalisasi adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah, pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan serta kesenjangan sosial. - Industrialisasi Dan Revolusi Industri 4.0 Industrialisasi merupakan proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang berkaitan satu sama lain dengan industri pengolahan, bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai sektor utama. Dengan adanya perkembangan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya. Industrialisasi telah menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi modern dan pesatnya peningkatan pendapatan masyarakat. Beberapa dampak positif industrialisasi:
1.Peningkatan pendapatan nasional Industrialisasi memungkinkan negara-negara mengoptimalkan sumber daya mereka yang mulai berkurang dan meningkatkan kuantitas dan kualitas akan barang-barang yang diproduksi suatu perusahaan, sehingga membuat kontribusi lebih besar pada produk nasional bruto atau Gross National Product (GNP).
2.Standar hidup yang lebih tinggi Dalam masyarakat industri, tenaga kerja lebih berharga, sehingga ketika produktivitas lebih tinggi maka pendapatan individu meningkat.
3.Stabilitas ekonomi 274 Negara yang bergantung pada produksi dan ekspor bahan mentah saja tidak dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat. Permintaan yang terbatas dan fluktuatif akan produk pertanian dan bahan mentah didukung ketidakpastian alam akan menghambat kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi yang terhambat mengarah pada ekonomi yang tidak stabil atau tidak aman.
4.Peningkatan neraca pembayaran Industrialisasi mengubah pola perdagangan luar negeri di dalam suatu negara. Peningkatan ekspor barang-barang manufaktur lebih menguntungkan dalam valuta asing. Pada saat yang sama memproses bahan mentah di dalam negeri akan membatasi impor barang sehingga menghemat devisa. Dampak orientasi ekspor dan substitusi impor dari industrialisasi membantu meningkatkan neraca pembayaran.
5.Menstimulasi kemajuan sektor lain Industrialisasi mendorong kemajuan sektor-sektor ekonomi lainnya. Perkembangan pada satu industri berdampak pada pengembangan dan perluasan industri terkait.
6.Peningkatan peluang kerja Industrialisasi memberikan peningkatan kesempatan kerja di industri skala kecil dan besar. Industri menyerap pekerja yang menganggur dan pengangguran dari sektor pertanian sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.
7.Spesialisasi pekerja lebih besar Industrialisasi membuka jalan pada tenaga kerja khusus atau tenaga kerja ahli untuk lebih dikenal. Pembagian kerja ini meningkatkan produk nilai marjinal tenaga kerja. Tenaga kerja khusus lebih menguntungkan. Pendapatan sektor pekerja di industri rata-rata akan lebih tinggi daripada pekerja di sektor pertanian. Sedangkan dampak negatif industrialisasi antara lain:
1.Urbanisasi Orang-orang dari pedesaan akan migrasi ke kota karena mencari pekerjaan di pabrik, kibatnya, populasi penduduk di kota meningkat.
2.Pencemaran lingkungan Proses industrial dapat menyebabkan masalah kesehatan pada manusia hingga punahnya spesies baik tanaman maupun hewan akibat eksploitasi.
3.Kesenjangan pendapatan Pemisahan modal dan tenaga kerja menciptakan perbedaan pendapatan antara buruh dan orag-orang yang mengendalikan sumber daya modal. - Revolusi Industri 4.0 Industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia, menjadi inovasi baru, serta membuka lahan bisnis yang sangat besar karena menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, dan profesi baru. 275 - Sustainable Development Goals (SDGs) Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. - Pandemi COVID-19 Pandemi COVID-19 merupakan keadaan darurat dan luar biasa yang diakibatkan oleh Virus Corona. Peningkatan kasus COVID-19 tengah terjadi di sejumlah negara karena semakin meluasnya penularan virus corona varian baru, Delta. Faktor utama yang menyebabkan angka kasus-kasus COVID-19 di sejumlah negara meningkat, yaitu faktor pertama, meningkatnya pergerakan, aktivitas, dan interaksi penduduk. Jika kita mengambil parameter transportasi publik dan tempat kerja (perkantoran dan pabrik), secara konsisten terlihat bahwa peningkatan jumlah kasus selalu didahului oleh peningkatan aktivitas dan pergerakan manusia. Kedua, faktor varian baru virus corona. Munculnya varian-varian baru dengan daya tular tinggi dan kemampuan menembus sistem imun (immune evasiveness) memberi kontribusi signifikan dalam gelombang penularan terbaru yang jauh lebih tinggi daripada gelombang-gelombang sebelumnya. Pandemi COVID-19 yang melanda secara global di seluruh dunia sejak akhir Desember 2019 memberikan guncangan cukup besar terhadap perekonomian dunia. Akibatnya ekonomi global mengalami kontraksi yang cukup parah di tahun 2020. Perekonomian negara maju diperkirakan akan menyusut, yang disebabkan terjadinya gangguan permintaan dan penawaran, perdagangan, serta keuangan dalam negeri. Sementara ekonomi negara berkembang mengalami kontraksi sepanjang 2020, dan berakibat pada penurunan pendapatan per kapita yang akan membawa jutaan orang menjadi miskin. Tekanan pandemi COVID-19 ini terutama paling terasa di negara-negara yang memiliki ketergantungan besar terhadap perdagangan global, pariwisata, ekspor komoditas dan pembiayaan eksternal. Sementara pertumbuhan ekonomi di Asia Timur dan Pasifik mengalami kontraksi sepanjang 2020. Ekonomi regional Asia Timur dan Pasifik telah dipengaruhi pandemi melalui faktor domestik maupun eksternal. Kebijakan lockdown yang mahal secara ekonomis, tetapi dibutuhkan mengakibatkan kontraksi tajam dalam kegiatan ekonomi. Kebijakan shutdown domestik, pengurangan aktivitas pariwisata, gangguan terhadap perdagangan dan manufaktur, hingga spillover dari pasar keuangan terjadi di negara-negara wilayah Asia Timur dan Pasifik ini. Kondisi perekonomian Indonesia termasuk Jawa Tengah, di tahun 2020 juga mengalami pelambatan. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen, dan ekonomi Jawa Tengah terkontraksi sebesar 2,65 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh perekonomian global yang melambat, berimbas terhadap harga-harga komoditas, serta konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut berakibat pada bertambahnya penduduk miskin Indonesia pada tahun 2020. Dampak lainnya akibat terjadinya kontraksi ekonomi secara global dari sisi penyelenggaraan pemerintahan adalah menurunnya kapasitas fiskal karena pendapatan negara dan daerah juga menurun. 276 Pandemi COVID-19 ini merupakan goncangan yang sulit diantisipasi. Tidak ada yang memperkirakan pandemi terjadi dan bahkan belangsung dalam waktu yang lama, bahkan sampai hari ini belum dapat diperkirakan kapan pandemi akan berakhir. Kondisi ini memberikan dampak yang besar di semua sektor utamanya sektor sosial, kesehatan, dan ekonomi. Sejauh mana dampak yang besar tersebut bisa diredam tergantung pada kombinasi efektivitas dua respon kebijakan yaitu respon kebijakan kesehatan, dan respon kebijakan mitigasi dampak sosial ekonomi. Kondisi pandemi yang belum dapat diprediksikan kapan akan berakhir mendorong pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah harus terus intensif melakukan program kegiatan penanganan COVID-19, terutama penyiapan jaring pengaman sosial dan jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat. Termasuk juga mendorong kebijakan untuk meningkatkan kapasitas fiskal negara dan daerah, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah sampai dengan tingkat pemerintah kabupaten/kota. Isu Strategis Pembangunan Daerah Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, terutama kondisi terkini yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 dan perubahan kebijakan nasional, maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Banyumas saat ini sampai dengan tahun 2023 yaitu sebagai berikut.
1.Kualitas Sumberdaya Manusia Isu strategis nasional yaitu sumber daya manusia baik di bidang pendidikan dan kesehatan, sejalan dengan isu strategis daerah yaitu kualitas sumberdaya manusia. Pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 sebesar 71,96 menjadi 71,98 di tahun 2020. Upaya peningkatan pembangunan sumber daya manusia antara lain didorong oleh peningkatan derajat pendidikan masyarakat; derajat kesehatan masyarakat; pengendalian pertumbuhan penduduk; kualitas hidup perempuan, anak serta pemuda. Isu strategis yang berkaitan sumber daya manusia adalah tantangan bonus demografi dimana usia produktif lebih besar dibandingkan usia non produktif. Tantangan ke depan adalah bagaimana memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, dengan memanfaatkan penduduk usia produktif sebagai tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing. Paska terjadinya bonus demografi yang diproyeksikan terjadi di Jawa Tengah sampai dengan sepuluh tahun ke depan adalah terjadinya penuaan penduduk (population aging) dimana jumlah penduduk usia lanjut akan meningkat proporsinya. Lanjut usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan. Potensi dan kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat. Komitmen Peningkatan derajat pendidikan masyarakat adalah upaya untuk mendukung pencapaian tujuan dalam sasaran Global SDGs/TPB Tujuan 4 Menjamin Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Mempromosikan Belajar Sepanjang Hayat serta tujuan SDGs/TPB 277 pertama tanpa kemiskinan target keempat yaitu memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap akses pelayanan dasar, dalam hal ini adalah pendidikan serta pencapaian Tujuan 5 Mencapai Keseteraan Gender Dan Memperdayakan Kaum Perempuan. Peningkatan derajat pendidikan masyarakat ditunjukkan dengan indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah yang menunjukkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pendidikan formal diukur dengan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) baik PAUD, SD/MI maupun SMP/Mts serta indikator Harapan Lama Sekolah yang menunjukkan kualitas sistem pendidikan di berbagai jenjang baik formal maupun non formal/kesetaraan dan mengurangi Angka Putus Sekolah (APS). Secara umum Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Banyumas masih belum optimal di semua jenjang pendidikan dimana kondisinya belum mencapai 100%. Sedangkan isu strategis nasional karakter bangsa dimana masih rendahnya budaya literasi masyarakat sejalan dengan isu daerah terkait dengan derajat pendidikan masyarakat yang didorong oleh peningkatan budaya baca masyarakat dengan indikator Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat, dimana pada masa pandemi COVID 19 aktivitas membaca lebih mengarah pada pemanfaatan teknologi melalui internet, maka berdampak pada kunjungan ke perpustakaan menjadi sangat menurun. Untuk itu digitasi perpustakaan menjadi sangat diperlukan. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah untuk mendukung pencapaian Tujuan Global SDGs/TPB ke-3 Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH) didorong dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang dapat diukur dengan penurunan angka kesakitan dan kematian masyarakat. Angka kesakitan dan kematian masyarakat dapat diturunkan antara lain dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar kesehatan meliputi keterjangkauan layanan maupun kualitas layanan kesehatan masyarakat. Terjadinya pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan pelayanan kesehatan sehingga mengancam status kesehatan masyarakat. Penularan dan penyebaran virus COVID-19 tidak hanya menjadi ancaman bagi kelompok lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak, namun juga menjadi ancaman bagi kelompok usia produktif. Faktor penyebabnya adalah meningkatnya risiko penyakit tidak menular penyerta yang bersifat kronis yang menyerang orang usia produktif Sampai dengan Tahun 2020, beberapa layanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas belum memenuhi kondisi yang ideal, diantaranya adalah jumlah/rasio dokter spesialis dan tenaga medis, rasio rumah sakit per satuan penduduk, serta rasio poliklinik per satuan penduduk, angka kematian ibu, Prevelansi gizi buruk, prevalansi stunting. Pembelajaran dari pandemi COVID-19 adalah bagaimana mendorong penguatan pembangunan sektor kesehatan dengan penguatan sistem kesehatan daerah dalam rangka penguatan ketahanan 278 kesehatan (health security) melalui pengendalian penyakit, penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan, serta digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pandemi ini diproyeksikan masih akan berlangsung di tahun 2021, maka pengendalian penyebaran COVID-19 terus diupayakan dengan tetap menjaga perilaku 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara bertahap serta meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan. Pengendalian pertumbuhan penduduk yang diukur dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk didalamnya adalah kualitas hidup perempuan yang diukur dengan Indek Pembangunan Gender (IPG), kualitas hidup anak yang dapat dilihat dari bagaimana Kabupaten memberikan ruang yang layak untuk anak dengan Nilai Kabupaten Layak Anak.
2.Ketersediaan Infrastruktur Keterbatasan infrastruktur merupakan isu nasional yang juga menjadi isu daerah ketersediaan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur juga merupakan upaya untuk mendorong pencapaian Tujuan SDG’s/TPB ke-9 yaitu Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi serta Tujuan SDG’s/TPB ke-11 Menjadikan Kota dan Permukiman Yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan. Beberapa infrastruktur dasar selain yang menjadi pendorong bagi pencapaian tujuan DGS’s/TPB dan mendorong pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seperti jaringan jalan, irigasi; Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman seperti air bersih, sanitasi, dan permukiman; Infrastruktur Perhubungan yang mendukung konektivitas dan pelayanan transportasi. Kondisi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik di wilayah Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 sebesar 45,04 %. Untuk jaringan irigasi dalam kondisi baik di wilayah Kabupaten Banyumas sampai dengan Tahun 2020 baru mencapai 79,01%. Guna mencukupi kebutuhan air untuk areal pertanian seluas 23.716 Ha terdapat jaringan irigasi sepanjang 641,081 km. Kondisi lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Banyumas sampai dengan Tahun 2020 masih diangka 7,8%, masih lebih tinggi dari target universal access sebesar 0%. Sedangkan untuk kondisi rumah layak huni meskipun terus meningkat tetapi baru mencapai 85,2 % pada tahun 2020. Sedangkan dari sisi pelayanan air bersih dan sanitasi adalah upaya untuk mendorong pencapaian Tujuan SDGs/TPB ke-6 Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua. Cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih pada tahun 2019 baru mencapai 87,79% dan cakupan rumah tangga bersanitasi baru mencapai 88,45% pada tahun
2020.Cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi tersebut masih lebih 279 rendah dari target universal access sebesar 100% cakupan akses air bersih dan 100% cakupan akses sanitasi pada tahun 2020. Untuk mengatasi permasalahan infrastruktur tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus berupaya melalui program dan kegiatan untuk meningkatkan jumlah maupun kualitas berbagai sarana dan prasarana baik berupa jaringan jalan, jaringan irigasi, air bersih, sanitasi, pemukiman serta transportasi sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan eknonomi yang lebih mantap. Namun demikian akibat adanya kebijakan pengalihan anggaran pemerintah untuk penanganan COVID-19 berakibat pada terhentinya beberapa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyumas. Termasuk juga tertundanya pembangunan infrastruktur strategis di Banyumas yang mendukung pada proyek strategis nasional. Tertundanya pembangunan infrastruktur ini juga berdampak pada berkurangnya lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja di sektor ini.
3.Pengembangan Potensi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pengembangan potensi daerah merupakan upaya untuk mendorong pencapaian Tujuan SDG’s/TPB ke-Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Insklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua serta pencapaian tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara. Perekonomian Kabupaten Banyumas sangat terdampak pandemi COVID-19 di tahun 2020, termasuk pada sektor unggulan Kabupaten Banyumas (industri pengolahan, perdagangan dan jasa). Terjadinya pandemi COVID-19 juga berdampak pada sektor tenaga kerja, dimana kesempatan berusaha atau bekerja masyarakat menjadi berkurang karena banyak usaha yang tidak beroperasi sehingga pemanfaatan tenaga kerja berkurang baik jumlah atau waktunya. Penurunan aktivitas usaha sektor perekonomian di masa pandemi COVID-19 juga ditunjukkan dengan menurunnya aset, omset, penurunan pendapatan para pelaku usaha terutama di bidang pertanian akibat penurunan daya beli masyarakat, penurunan penjualan produk pertanian dan produk olahan pertanian, penurunan pasokan, ketidakpastian harga, pembatasan mobilitas pelaku usaha dan petani, pembatasan distribusi sarana produksi pertanlan dan produksi hasil pertanian; pembatasatas kunjungan di sektor pariwisata, pembatasan transportasi dan tertundanya pembangunan infrastruktur. Isu penting dalam peningkatan daya saing dan kesempatan berusaha diantaranya adalah meningkatkan peluang wirausaha, usaha kerakyatan dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi terutama pada sektor-sektor perekonomian yang cukup bertahan di masa pandemi COVID-19 seperti sektor koperasi, Usaha Mikro, dan Industri Kecil dengan mendorong peningkatan usahanya melalui online atau jasa antar. Permasalahan pengembangan potensi daerah adalah belum teridentifikasinya seluruh potensi Kabupaten Banyumas yang ada agar 280 dapat dikembangkan secara optimal, terarah, terencana dan berkelanjutan agar potensi tersebut dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah, sumber pendapatan daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat. Pengembangan usaha mikro merupakan salah satu potensi daerah yaitu dalam hal pembiayaan modal usaha, sumber daya manusia dan kurang memiliki kemampuan manajerial serta promosi produk yang kurang menarik. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas berupaya menumbuhkembangkan melalui program dan kegiatan yang mendorong dan meningkatkan koperasi dan usaha mikro kecil serta pengembangan aktifitas ekonomi kreatif dan pariwisata
4.Kemiskinan dan Pengangguran Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu nasional dan daerah saat ini. Sejalan dengan amanat SDG’s, kemiskinan di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (zero poverty). Kabupaten Banyumas mempunyai komitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam rangka mendukung sasaran Tujuan pertama dalam sasaran Global SDGs/TPB dimana Pada Tahun 2030, mengurangi setidak-tidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasioanal. Persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas, meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan namun masih lebih tinggi dari rata-rata nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2020 Persentase penduduk miskin justru mengalami kenaikan. Meningkatnya angka kemiskinan pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang memberi dampak multisektoral. Pada tahun 2019 angka kemiskinan Kabupaten Banyumas sebesar 12,53%. Sedangkan tahun 2020 terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas sebesar 5,83% sehingga angka kemiskinan menjadi 13,26%. Hal ini menunjukan adanya tingkat kenaikan angka kemiskinan tahun 2020 terhadap tahun 2019 sebesar 5,83%. Dengan kejadian luar biasa pandemi COVID-19 pemerintah dan pemerintah daerah mengubah target indikator persentase penduduk miskin tahun 2020 dari 11,53% menjadi 12,53%. Dengan jumlah penduduk yang besar maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas juga tinggi. Dalam lingkup regional wilayah Barlingmascakeb prosentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas tahun 2020 menempati peringkat ke-2 terendah dari 5 kabupaten. Namun dari sisi jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi. Jumlah penduduk miskin bertambah 14.190 jiwa dari 211.650 pada tahun 2019 menjadi 225.840 pada tahun 2020. Isu kemiskinan penduduk Kabupaten Banyumas terkait akses pelayanan dasar antara lain akses rumah layak, pangan, pendidikan dan kesehatan dan juga kesempatan berusaha dan bekerja, aspek ketrampilan dan produktivitas kelompok serta belum terintegrasinya sasaran program dan kegiatan serta lokasi intervensi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Hal lain yang mendorong penurunan angka kemiskinan dan pengangguran adalah peningkatan akses ekonomi. 281 Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas. Komitmen Kabupaten Banyumas untuk menurunkan pengangguran adalah dalam rangka mendukung sasaran Tujuan kedelapan dalam sasaran Global SDGs/TPB yaitu mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses pada layanan keuangan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir TPT Kabupaten Banyumas mengalami perkembangan fluktuatif, dengan kecenderungan lebih rendah dibanding TPT Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Semakin rendah TPT semakin baik, hal ini berarti jumlah pengangguran di Kabupaten Banyumas lebih rendah dibandingkan pengangguran di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyumas masih menjadi permasalahan pembangunan yang akan datang. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banyumas tahun 2019 sebesar 4,17% sedangkan tahun 2020 adalah sebesar 6%. Kenaikan tingkat pengangguran ini juga dikarenakan dampak COVID-19 yang mengakibatkan adanya pengurangan tenaga kerja ataupun Pemutusan Hubungan Kerja di banyak perusahaan serta pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi COVID-19. Tantangan pengurangan pengangguran adalah bagaimana meningkatkan penanaman modal atau investasi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang didukung dengan kebijakan penanaman modal yang sehat dan kompetitif dan saling menguntungkan, mendorong pengembangan UMKM, inovasi daerah, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
5.Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan Kedaulatan pangan di Kabupaten Banyumas dipersepsikan dengan Ketahan Pangan. Dimana upayanya adalah meningkatkan ketersediaan pangan dengan inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan serta agrobisnis. Komitmen Peningkatan Pertanian untuk mendukung Kedaulatan Pangan adalah upaya untuk mendukung pencapaian tujuan dalam sasaran Global SDGs/TPB Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Banyumas dalam hal ini adalah ketersediaan pangan hasil produksi padi dan palawija utamanya adalah mencukupi kapasitas produksi padi dengan target kapasitas sebesar 500.000 ton per tahun. Sedangkan untuk mencapai target tersebut masih banyak kendala yang harus diatasi antara lain karena sempitnya kepemilikan lahan, menurunnya kesuburan tanah, ketersediaan air irigasi, serangan OPT, iklim yang tidak menentu dan kurang menguntungkannya budidaya padi dibandingkan dengan budidaya hortikultura. Produksi tanaman padi Kabupaten Banyumas belum bisa mencapai kapasitas yang ditargetkan dapat dilihat dari pencapaian produksi tahun 2020 372.180,14 ton walaupun naik dibanding produksi tahun 2019 sebesar 368.957,25. Namun angka tahun 2020 masih dibawah tahun 282 2018 sebesar 390.000 ton. Sementara produksi tanaman kedelai terus menurun terlihat di tahun 2020 turun drastis yaitu sebesar 270.78 ton dibandingkan tahun 2019 sebesar 1562,01 ton dan tahun 2018 sebesar 1578 ton. Pemakaian pupuk kimia yang belum terkendali menyebabkan lahan pertanian menjadi rusak dan berkurang kesuburan pada lahan pertanian. Hal ini menjadi salah satu yang menyebabkan produksi dan produktivitas hasil pertanian cenderung menurun. Permasalahan lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana terus meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan strategis, dengan dukungan kebijakan dan ketersediaan sarana produksi terutama pupuk dan benih unggul serta alat mesin pertanian yang lengkap serta masalah alih fungsi lahan pertanian. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan perawatan infrastruktur sebagai faktor yang mendukung akses dan distribusi sarana produksi pertanian serta pemasaran.
6.Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan merupakan isu yang mendapat perhatian cukup serius dalam proses pembangunan, baik di tingkat regional maupun nasional yaitu isu terkait lingkungan hidup dan bencana meliputi penurunan kualitas lingkungan hidup, kerusakan tutupan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, kelangkaan air, dan kelangkaan energi, bahkan isu tingkat global, terutama untuk pencapaian Tujuan SDG’s/TPB ke-6 Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua, dalam hal ini terkait dengan pencapaian Indeks Kualitas Air, kemudian terkait dengan penanganan sampah mendorong pencapaian Tujuan SDG’s/TPB ke-11 Menjadikan Kota dan Permukiman Yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan dan tujuan SDG’s/TPB ke-12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi Yang Berkelanjutan, serta upaya mengurangi permasalahan dampak emisi gas rumah kaca untuk mendorong pencapaian Tujuan ke-13 Mengatasi Langkah Segera Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya serta Tujuan 14 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan dan Tujuan 15 Pelestarikan dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan. Apalagi dengan banyaknya kejadian bencana alam yang melanda hampir di seluruh wilayah Indonesia yang disebabkan karena permasalahan sumber daya alam dan lingkungan yang tidak dikelola dengan baik serta akibat dampak perubahan iklim serta ditingkatkan juga dalam peningkatan penanganan bencana dimana Kabupaten Banyumas adalah termasuk daerah rawan bencana. Belum adanya regulasi terkait sumber mata air di Kabupaten Banyumas menyebabkan pengelolaan sumber daya alam menjadi belum maksimal, salah satunya dalam mengelola kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik 20% dari luas wilayah perkotaan dan 10% RTH Privat di Perkotaan, Radius 200 meter dari mata air harus dilindungi dan perbukitan sebagai daerah konservasi. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banyumas tahun 2019 adalah 64,62 sedangkan tahun 2020 adalah 74. Nilai IKLH tersebut menggambarkan kualitas lingkungan Kabupaten Banyumas tahun 2020 cukup baik. Jika dilihat dari tiap komponen IKLH, yang terdiri dari Indeks Kualitas Air = 59,33, Indeks Kualitas Udara = 85,07 283 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan = 70,04, kualitas air di Kabupaten Banyumas rendah. Hal ini sejalan dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang menunjukan daya dukung air di Kabupaten Banyumas telah banyak menurun sehingga diperkirakan wilayah Kabupaten Banyumas akan mengalami defisit air pada tahun 2030 jika tidak melakukan upaya konservasi dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air. Sementara dari sisi kualitas sungai-sungai yang melintas di kawasan perkotaan di Kabupaten Banyumas memiliki kandungan minyak dan lemak, colifecal dan coliform melebihi ambang batas, yang diduga kontribusi pencemarannya dari buangan sampah dan masukan limbah rumah tangga serta kotoran makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Sungai Serayu yang melintas di wilayah Kabupaten Banyumas terdapat indikasi pencemaran dari kegiatan pertanian terutama pestisida yang diindikasikan dengan klorin bebas yang melebih ambang batas baku mutu. Permasalahan lingkungan lain yang masih perlu perhatian adalah pengelolaan sampah. Pelayanan penanganan sampah masih terpusat pada kawasan perkotaan. Untuk itu perlu ditingkatkan peran dan kesadaran mayarakat dalam pengelolaan sampah melalui pengelolaan berbasis masyarakat
7.Tata Kelola Pemerintahan Isu strategis nasional karakter bangsa yaitu masih rendahnya inovasi, dan kreativitas sejalan dengan isu strategis daerah. Dimana tekanan di berbagai sektor ini termasuk di sektor ekonomi membuat semua pihak untuk berpikir secara kreatif dan inovatif agar dapat lepas dari keterpurukan. Banyak cara diupayakan secara inovatif agar perekonomian tetap berjalan namun protokol kesehatan juga tetap bisa diterapkan. Hal penting yang perlu direspon saat pandemi adalah inovasi yang dapat membantu Indonesia keluar dari kondisi ketidakpastian. Dalam menciptakan kondisi ekosistem yang kondusif agar inovasi dapat berjalan dengan baik diperlukan peran pemerintah. Pemerintah, lanjutnya, berperan dalam menciptakan regulasi yang dapat mendukung perkembangan inovasi. Inovasi dilaksanakan di berbagai sektor, inovasi ini salah satunya untuk menjembatani bagaimana sektor kehidupan tetap berjalan tetapi aman terhadap resiko penyebaran virus corona. Prinsip yang utama untuk dijadikan dasar inovasi adalah “contactless” atau tidak adanya kontak langsung. Segala macam bisnis dijalankan dengan tanpa kontak atau minimal mengurangi adanya kontak sebagai contoh dengan e- comerse. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), pertumbuhan e-commerce di Indonesia meningkat tajam, 91 persen selama pandemi. Sementara, penetrasi pengguna internet juga melonjak 73,7 persen. Pemerintah Kabupaten Banyumas masih perlu banyak melaksanakan inovasi dalam hal pelayanan publik untuk mendukung Misi ke 1 Bupati Banyumas yaitu Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik. Beberapa contoh Inovasi dalam Pelayanan masyarakat yang telah diaplikasikan antara lain pelayanan di Puskesmas terkait dengan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak untuk mengurangi kematian ibu dan anak, upaya pelayanan Sosial oleh Dinas Kesehatan 284 yang Cepat, Tanggap dan Tuntas dalam pendampingan Warga Miskin Penderita Sakit Kronis, pelayanan dan fasilitasi terhadap Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Dinsospermasdes, pelayanan Pendidikan dengan berbagai inovasi yang diterapkan di sekolah SD dan SMP, serta upaya pelayanan perijinan satu atap melalui Mal Pelayanan Publik ditambah dengan pelayanan Perizinan dengan Perjanjian dan Pengiriman melalui Kantor Pos serta dan kendaraan keliling yang dilaksanakan oleh DPMPTSP dan tentunya masih diperlukan inovasi pelayanan publik lainnya yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam upayanya mendukung tata kelola pemerintahan yang baik terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, upaya pemerintah juga adalah dengan memberikan keamanan dan ketertiban di masyarakat, meningkatkan kapasitas ASN, dan menjaga kerukunan beragama, berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan isu strategis nasional terkait Politik, Hukum, Pertahanan Dan Keamanan. Terkait dengan isu tata kelola pemerintahan telah menjadi bahasan dalam SDG’s / TPB khususnya pada tujuan ke-16 yaitu meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan serta Tujuan 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, Meningkatnya birokrasi yang kapabel, Meningkatnya pelayanan publik yang prima antara lain Pelayanan Pemerintah daerah dalam memberikan akses informasi publik dan pelayanan aduan masyarakat menjadi indikator dalam pencapaiannya. Peningkatan birokrasi yang bersih dan akuntabel Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Nilai AKIP Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 adalah 74.96 atau BB sementara Indek Reformasi Birokrasi tahun 2020 adalah 69,07 atau B. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah perlu adanya road map Reformasi Birokrasi, Peningkatan profesionalisme aparatur, pengembangan kompetensi SDM aparatur; keterbukaan dan transparansi informasi; pelayanan publik yang mudah, cepat dan murah berbasis inovasi dan IT serta komitmen bersama mulai dari level pimpinan tertinggi sampai dengan staf yang paling rendah serta partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Selain itu juga diperlukan kapasitas fiskal yang besar terutama untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan infrastruktur daerah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya. Salah satu isu strategis tata kelola pemerintahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah berkaitan dengan pemekaran wilayah sebagaimana diamanatkan dalam RPJP Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025. Pemekaran wilayah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata 285 kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing Daerah, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah, peningkatan peran dan daya saing pemuda serta peningkatan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat antara lain terkait kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Hal ini sesuai dengan isu strategis Nasional Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai arah kebijakan pembangunan pada RPJP Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 khususnya periode RPJMD ketiga yang mengamanatkan untuk dilakukan pengusulan pembentukan Kota Purwokerto, Pemerintah Kabupaten Banyumas akan melakukan beberapa upaya agar dapat memenuhi persyaratan baik secara admninitrasi maupun secara teknis untuk pengusulan pembentukan Kota Purwokerto. Keterkaitan dan keselarasan isu strategis daerah dengan isu strategis Provinsi, Nasional maupun dengan isu strategis dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDG’s dapat dijelaskan dalam tabel berikut: 286 Tabel 4.6. Keterkaitan Isu-Isu Pembangunan Global, Nasional, dan Daerah Isu Global (SDG’s) Isu Nasional/ Agenda Nasional (Rpjmn) Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018- 2023 Isu Strategis RPJPD 2005- 2025 Isu Strategis KLHS RPJMD 2018- 2023 Isu Strategis TPB/SDG’S dalam KLHS Perubahan RPJMD 2018- 2023 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023 PILAR EKONOMI
8.Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan
3.Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha 2.Ekonomi 8.Pengangguran Pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi
3.Pengembangan Potensi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat 10.Kesenjangan Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan 6.Kesenjangan wilayah 2.Pangan dan Gizi 5.Kedaulatan pangan dan energi 6.Ketahanan pangan 5. Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan 287 Isu Global (SDG’s) Isu Nasional/ Agenda Nasional (Rpjmn) Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018- 2023 Isu Strategis RPJPD 2005- 2025 Isu Strategis KLHS RPJMD 2018- 2023 Isu Strategis TPB/SDG’S dalam KLHS Perubahan RPJMD 2018- 2023 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023 PILAR SOSIAL 1.Kemiskinan 1.Penanggulangan Kemiskinan
1.Kemiskinan Penanggulangan warga pra-sejahtera dan perlindungan sosial 4.Kemiskinan dan Pengangguran Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing 2.Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia
5.Kualitas SDM 1.Kualitas Sumberdaya Manusia 3.Kesehatan 4. Kesehatan Kualitas derajat kesehatan masyarakat 4.Pendidikan 3. Pendidikan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui pendidikan 5.Gender 7.Kesetaraan gender dan jaminan sosial Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 288 Isu Global (SDG’s) Isu Nasional/ Agenda Nasional (Rpjmn) Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018- 2023 Isu Strategis RPJPD 2005- 2025 Isu Strategis KLHS RPJMD 2018- 2023 Isu Strategis TPB/SDG’S dalam KLHS Perubahan RPJMD 2018- 2023 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023 PILAR LINGKUNGAN 9.Infrastruktur Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3.Sarana dan prasarana 2.Akses terhadap infrastruktur permukiman (air minum dan sanitasi), perumahan, dan energi 2.Ketersediaan Infrastruktur 11.Kota dan Permukiman 6.Pertanahan dan penataan ruang 6.Air bersih dan sanitasi Peningkatan kualitas sumber daya air dan sanitasi
12.Produksi dan konsumsi berkelanjutan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim
4.Beberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam 7.Sumber daya air dan lingkungan hidup 14.Penurunan daya dukung lingkungan Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
6.Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
14.Sumberdaya kelautan 13.Penurunan lahan pertanian mengancam produksi pangan pokok dan daya dukung pangan 289 Isu Global (SDG’s) Isu Nasional/ Agenda Nasional (Rpjmn) Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018- 2023 Isu Strategis RPJPD 2005- 2025 Isu Strategis KLHS RPJMD 2018- 2023 Isu Strategis TPB/SDG’S dalam KLHS Perubahan RPJMD 2018- 2023 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023 15.Ekosistem daratan
7.Energi 13.Perubahan iklim 12.Resiko bencana dan keretanan terhadap perubahan iklim Penurunan risiko bencana serta peningkatan adaptasi perubahan iklim PILAR HUKUM & TATA KELOLA 16.Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
5.Ketertiban dan keamanan Keamanan dan ketertiban masyarakat Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan
1.Sosial budaya dan kehidupan beragama 290 Isu Global (SDG’s) Isu Nasional/ Agenda Nasional (Rpjmn) Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018- 2023 Isu Strategis RPJPD 2005- 2025 Isu Strategis KLHS RPJMD 2018- 2023 Isu Strategis TPB/SDG’S dalam KLHS Perubahan RPJMD 2018- 2023 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023 17.Kemitraan global 7. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah 4.Tata pemerintahan , politik dan hukum 10.Tata kelola pemerintahan Tata kelola pemerintah untuk peningkatan pelayanan masyarakat
7.Tata Kelola Pemerintahan 11.Rendahnya persentase PAD terhadap pendapatan
8.Ilmu pengetahuan dan teknologi
9.Akses penduduk terhadap teknologi dan informasi 291
1.Maju Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia. Masyarakat Banyumas yang maju adalah sumber daya manusia yang berkualitas, menguasai teknologi, dan memanfaatkan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Daerah yang maju adalah yang mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan tetap memperhatian keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, karena kemajuan yang dicapai tidak disertai dengan kemunduran atau penurunan kualitas lingkungan.
2.Adil-Makmur Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah upaya agar seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas mampu mengakses seluruh kebutuhan dasarnya, serta memiliki lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemakmuran antara lain ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran yang adil berarti kemakmuran berkelanjutan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya masyarakat Kabupaten Banyumas saat ini tetapi juga generasi yang akan datang.
3.Mandiri Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai 292 tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat. 5.2. Misi Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan Misi yang pelaksanaannya dituangkan dalam program Hasta Krida, yaitu:
1.Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik Misi ini dilaksanakan melalui Hasta Krida pertama yaitu Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik Jawa Tengah dengan pengembangan lapak publik untuk mendukung Mall pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif, sehingga adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.
2.Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan Misi ini mengarah pada peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga menjadikan tercipta masyarakat Banyumas yang berkualitas, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan, serta pembangunan kepemudaan sehingga pembangunan dapat dirasakan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu pelaksanaanya melalui Hasta Krida kedua yaitu mewujudkan 92 paket beasiswa, 1 desa 3 sarjana, program wajib belajar, serta peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan.
3.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan Misi ini mengarah pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Untuk mendukung Misi ini dilaksanakan melalui Hasta Krida ketiga yaitu pengembangan agribisnis unggulan untuk mewujudkan peningkatan ekspor gula kelapa 30.000 ton, dan penerapan safety belt penderes, durian.
4.Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan 293 Misi ini mengarah pada perwujudan Kabupaten Banyumas sebagai penopang ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah dengan menghasilkan padi sebagai sumber pangan utama, melalui Hasta Krida keempat yaitu Banyumas sebagai pelopor kedaulatan pangan untuk mewujudkan produksi padi 500.000 ton/tahun.
5.Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan Misi ini mengarah pada peningkatan iklim investasi dan dunia usaha sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas, didukung dengan pembangunan kawasan industri dan pengembangan kawasan strategis. Selain itu peningkatan investasi juga diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dipertahankan untuk menunjang kehidupan masyarakat. Misi ini dilaksanakan dengan Hasta Krida kelima yaitu memperluas minimal 20.000 kesempatan kerja untuk mewujudkan pengembangan desa wisata, menciptakan 3.000 enterpreneur muda, investasi berbasis padat karya, dan membangun kawasan industri.
6.Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan Misi ini mengarah pada peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang terutama jalan, drainase, irigasi, sanitasi, air bersih, perhubungan, maupun penataan kawasan permukiman. Salah satu pelaksanaan Misi ini adalah dengan Hasta Krida keenam yaitu pembangunan infrastruktur merata dan memadai untuk mewujudkan peningkatan anggaran irigasi, peningkatan jalan hotmix 570 km, dan membangun pasar desa.
7.Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, pariwisata, dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal Misi ini mengarah pada pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan industri kecil menengah dan Usaha mikro kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyumas dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Misi ini dilaksanakan dengan Hasta Krida ketujuh yaitu menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata perdesaan, industri kreatif untuk mewujudkan pengembangan desa wisata, dan pengembangan UMKM.
8.Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius. Misi ini mengarah pada aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, serta peningkatan peran dan daya saing pemuda, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang baik, dan hidup dalam suasana yang rukun dan damai dalam 294 bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi ini didukung dengan pelaksanaan Hasta Krida kedelapan yaitu gerakan memakmurkan pesantren dan masjid dengan mewujudkan bantuan untuk Marbot masjid, KBS untuk santri pesantren, serta KBS, KBP dan tunjangan makan untuk yatim piatu. 5.3. Tujuan dan Sasaran Dalam rangka mengarahkan pencapaian visi Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, maka berdasarkan misi yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah disertai dengan indikator kinerjanya. Penyesuaian Indikator dan Target Indikator Kinerja Utama Daerah dalam RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dapat dijelaskan dalam Tabel 5.1. Selanjutnya penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2021-2023 diuraikan dalam Tabel 5.2. 295 Tabel 5.1. Penyesuaian Indikator dan Target Indikator Kinerja Utama Daerah dalam RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 No. Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Satuan Kinerja Tahun 2019 Kinerja Tahun 2020 Target Akhir RPJMD Capaian RPJM Target Kinerja Penyesuai- an Target Akhir RPJMD Keterangan Target Reali- sasi Target Reali- sasi Tahun 2020 (%) Target akhir RPJMD (%) 2021 Penyesuai -an target 2021 2022 Penyesua ian target 2022 2023 Penyesuai- an target 2023 1 Indek Reformasi Birokrasi 66,00 68,76 68 69,07 75 90.79 83,72 70 73 75 tetap 2 PDRB per kapita juta rupia h 31,115 31,87 0 33,00 0 30,000 38,655 96,58 82,45 34,8 85 32,332 36,7 70 33,725 38,6 55 35,513 35,513 Penyesuaian target 3 Indeks Ketahanan Pangan 74,00 73,99 74.01 79,27 74,04 107,11 107,06 74,0 2 74,0 3 74,0 4 Tetap 4 Persentase Pertumbuhan Nilai investasi Daerah % 2 21,74 2 41,54 2 2.077 415,4 2 2 2 Tetap 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 63,79 64,62 63.88 70,04 64,15 109,64 109,18 63,9 7 64,0 6 64,1 5 Tetap 6 Pertumbuhan Ekonomi / Persentase Pertumbuhan PDRB % 6,4 6,32 6,45 -1,65 6,65 -25,58 -24,81 6,5 4,1 6,6 4,5 6,65 5 5 Penyesuaian target 7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,95 71,96 72,55 71,98 74,35 99,21 96,81 73,1 5 72,18 73,7 5 72,38 74,3 5 72,58 72,58 Penyesuaian target 8 Persentase penduduk miskin % 12,51 12,53 11,53 13,26 8,56 85 45,09 10,5 4 12,51 9,55 11,76 8,56 11,00 11,00 Penyesuaian target 9 Angka Kriminalitas Per 10.00 0 pnddk 731 (kasus) 894 (kasus) 792 620 950 121,72 134,74 823 1,656 891 1,586 950 1,516 1,516 Penyesuaian formulasi dan target 10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,36 4,17 4,23 6 3,76 58.16 40,43 4,06 5,75 3,93 5 3,76 4,5 4,5 Penyesuaian target 296 No. Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Satuan Kinerja Tahun 2019 Kinerja Tahun 2020 Target Akhir RPJMD Capaian RPJM Target Kinerja Penyesuai- an Target Akhir RPJMD Keterangan Target Reali- sasi Target Reali- sasi Tahun 2020 (%) Target akhir RPJMD (%) 2021 Penyesuai -an target 2021 2022 Penyesua ian target 2022 2023 Penyesuai- an target 2023 11 Indeks Daya Saing Infrastruktur % 80,01 65,48 80,01 78 82,56 97,49 94,48 82,25 - 82,41 - 82,56 - - Penyesuaian indikator, formulasi dan target Persentase Kinerja Infrastruktur % - - - - - - - - 73,75 - 83,46 - 88,01 88,01 pengganti 12 Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata (Wisman dan Wisnus) % 2 51,53 5,86 -61,85 6,35 -1055.46 -127.58 5,48 - 5,48 - 6,35 - - Penyesuaian indikator, formulasi dan target Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD % - - - - - - - - 4 - 5 - 7 7 pengganti 13 Indeks Gini 0,308 0,310 0,307 NA 0,304 NA NA 0,306 0,305 0,304 Tidak tersedia data 14 Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) 0,3416 0,560 0,3376 NA 0,3256 NA NA 0,3336 0,3296 0,3256 15 Nilai Tukar Petani (NTP) 100,83 104,05 101.3 3 NA 102,86 NA NA 101,84 102,35 102,86 16 Indeks Demokrasi 77,83 72,00 79,30 72 86 NA NA 80,31 84,54 86 17 Persentase penurunan konflik sosial % 5 0,7 5 0,19 25 3,8 0,76 5 5 5 Menjadi indikator sasaran daerah / indikator OPD 18 Persentase Pertumbuhan Industri Kreatif % - - 5 5,65 15 113 37,67 5 10 15 19 Persentase Pelestarian Budaya Banyumas % 32,87 32,87 47,47 72,72 100 153,19 72,72 68,68 85,29 100 297 Tabel 5.2. Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 Dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 No. Misi No. Tujuan No. Indikator Tujuan No. Sasaran No. Indikator Sasaran Satuan 2021 2022 2023 Kondis i Akhir 1 Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik 1 Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik 1 Indek Reformasi Birokrasi - - - 70,00 73,00 75,00 75,00 1 Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel 1 Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah % 100 100 100 100 2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 76,00 78,00 80,00 80,00 3 Nilai Survey Eksternal Persepsi Korupsi 3,86 3,87 3,88 3,88 4 Nilai Maturitas SPIP level 2 2 3 3 2 Meningkatnya birokrasi yang kapabel 5 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3,10 3,20 3,30 3,30 6 Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 95 96 97 97 3 Meningkatnya pelayanan publik yang prima 7 Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) . 81 82 83 83 2 Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan 2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - - - 72,18 72,38 72,58 72,58 4 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat 8 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 7,53 7,54 7,55 7,55 9 Harapan Lama Sekolah Tahun 12,87 12,89 12,91 12,91 5 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 10 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 73,73 73,83 73,93 73,93 298 No. Misi No. Tujuan No. Indikator Tujuan No. Sasaran No. Indikator Sasaran Satuan 2021 2022 2023 Kondis i Akhir 6 Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk 11 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) % 0,84 0,83 0,82 0,82 7 Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak 12 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 87,65 87,66 87,67 87,67 13 Nilai Kabupaten Layak Anak 600 625 650 650 3 Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan 3 Persentase penduduk miskin - - - % 12,51 11,76 11,00 11,00 8 Meningkatnya perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin 14 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya % 100 100 100 100 15 Persentase Lingkungan Permukiman yang layak huni % 86,17 87,17 88,17 88,17 16 Persentase penanganan korban bencana % 100 100 100 100 3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan 4 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian 4 Pertumbuhan Ekonomi - - - % 4,1 4,5 5,0 5,0 9 Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan dan perdagangan 17 Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor % 4,49 4,51 4,52 4,52 18 Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan % 5,83 5,85 5,86 5,86 299 No. Misi No. Tujuan No. Indikator Tujuan No. Sasaran No. Indikator Sasaran Satuan 2021 2022 2023 Kondis i Akhir 10 Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani 19 Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pertanian Kehutanan dan Perikanan % 2,26 3,11 3,91 3,91 5 PDRB per Kapita - - - juta rupiah 32,33 2 33,72 5 35,51 3 35,513 4 Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan 5 Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis 6 Indeks Ketahanan Pangan - - - 74,02 74,03 74,04 74,04 11 Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agrobisnis untuk ketersediaan pangan utama 20 Persentase Ketersediaan Pangan Utama % 96 96 97 97 5 Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan 6 Perwujudan kawasan peruntukan industri dan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja 7 Persentase Pertumbuhan Nilai investasi Daerah - - - % 2 2 2 10 12 Meningkatnya investasi daerah 21 Nilai investasi daerah Milyar Rupiah 500 545 600 600 8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) - - - % 5,75 5,00 4,50 4,50 13 Meningkatnya kesempatan berusaha 22 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 66,66 66,67 66,68 66,68 300 No. Misi No. Tujuan No. Indikator Tujuan No. Sasaran No. Indikator Sasaran Satuan 2021 2022 2023 Kondis i Akhir 9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - - - 63,97 64,06 64,15 64,15 14 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup 23 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 63,97 64,06 64,15 64,15 24 Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah % 24 26 27 27 15 Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan 25 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang % 99,98 3 99,98 4 99,98 5 99,985 16 Meningkatnya penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim 26 Indeks Resiko Bencana 185 180 175 175 6 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit 7 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat 10 Persentase Kinerja Infrastruktur - - - % 73,75 83,46 88,01 88,01 17 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dan memadai 27 Persentase Kinerja Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman % 84,40 86,29 88,20 88,20 28 Persentase Kinerja Infrastruktur Perhubungan % 66,67 91,67 100 100 301 No. Misi No. Tujuan No. Indikator Tujuan No. Sasaran No. Indikator Sasaran Satuan 2021 2022 2023 Kondis i Akhir pembangunan 29 Persentase Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang % 70,19 72,43 75,84 75,84 7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal 8 Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif 11 Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD - - - % 4 5 7 7 18 Meningkatnya Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal 30 Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata % 5,48 5,48 6,35 6,35 31 Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif % 5 10 15 15 19 Meningkatnya pertumbuhan pelaku ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro 32 Persentase Koperasi Sehat % 28,88 30 31,11 31,11 33 Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro % 0,244 0,249 0,254 0,254 8 Mewujudkan tatanan masyarakat 9 Meningkatkan aktualisasi nilai- nilai budaya, 12 Angka Kriminalitas - - - per 10,000 penduduk 1,656 1,586 1,516 1,516 302 No. Misi No. Tujuan No. Indikator Tujuan No. Sasaran No. Indikator Sasaran Satuan 2021 2022 2023 Kondis i Akhir yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat 20 Meningkatnya kerukunan dan peran masyarakat dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram 34 Persentase kriminalitas yang tertangani % 5 5 5 25 21 Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah 35 Persentase Pelestarian Budaya Banyumas % 68,68 85,29 100 100 22 Meningkatnya peran dan daya saing pemuda 36 Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga % 2,59 2,94 3,27 3,27 303 Tabel 5.3. Penyelarasan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 Dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 terhadap Target SDG’s / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Misi / Indikator Tujuan/Indikator Sasaran Kabupaten Sumber Data Satuan Target Keterangan Indikator Goals SDGs/ Kode Indikator Indikator Nasional Indikator Provinsi 2021 2022 2023
1.Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik Target 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah BKD % 100 100 100 Indikator Sasaran Bupati 16.6.1 (a) Prosentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah laporan keuangan daerah dengan opini WTP Hasil evaluasi SAKIP pada komponen Nilai Pelaporan Kinerja Setda Indek 7,15 7,15 7,15 Indikator Sasaran Bupati 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) Nilai SAKIP
2.Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan Target 1.2. Pada Tahun 2030 mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi Persentase penduduk miskin BPS % 12,76 12,26 11,76 Indikator Tujuan Bupati 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Tingkat Kemiskinan
2.Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan Target 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dimanapun Indeks Pembangunan Gender (IPG) BPS % 87,65 87,66 87,67 Indikator Sasaran Bupati 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. Rasio kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan responisf gender dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD 304 Misi / Indikator Tujuan/Indikator Sasaran Kabupaten Sumber Data Satuan Target Keterangan Indikator Goals SDGs/ Kode Indikator Indikator Nasional Indikator Provinsi 2021 2022 2023
2.Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan Target 10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional Persentase penduduk miskin BPS % 12,76 12,26 11,76 Indikator Tujuan Bupati 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur
3.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan Target 17.1. Penguatan mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional untuk negara-negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya PDRB per kapita BPS juta rupiah 34.885 36.770 38.655 Indikator Tujuan Bupati 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadapPDB menurut sumbernya Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDM menurut sumbernya Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor BPS % 4,49 4,51 4,52 Indikator Sasaran Bupati 17.1.1 (a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB Rasio penerimaan pajak terhadap PDB
3.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara-negara kurang berkembang Pertumbuhan Ekonomi / Persentase Pertumbuhan PDRB BPS % 4,1 4,5 5,0 Indikator Tujuan Bupati 8.1.1* Laju pertumbuhan PDRB perkapita Laju pertumbuhan PDRB PDRB per kapita BPS juta rupiah 34,885 36,77 38,655 Indikator Tujuan Bupati 8.1.1. (a) PDRB per kapita PDRB per kapita
4.Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan Target 2.1. Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan rentan, termasuk bayi, untuk memperoleh makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang 305 Misi / Indikator Tujuan/Indikator Sasaran Kabupaten Sumber Data Satuan Target Keterangan Indikator Goals SDGs/ Kode Indikator Indikator Nasional Indikator Provinsi 2021 2022 2023 tahun Persentase Ketersediaan Pangan Utama Dinpert an dan KP % 96 96 97 Indikator Sasaran Bupati 2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishmen) Ketersediaan pangan utama beras (ton)
5.Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan Target 8.3. Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses pada layanan keuangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dinakek op UKM % 66,66 66,67 66,68 Indikator Sasaran Bupati 8.3.1. (a) Presentase Tenaga kerja formal. Presentase Tenaga kerja formal Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Dinakek op UKM % 0,244 0,249 0,254 Indikator Sasaran Bupati 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) BPS % 6,00 5,00 4,50 Indikator Tujuan Bupati 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur 306 Rumusan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut ini. 307 Tabel 6.1 Rumusan Strategi dan Keterkaitannya dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2021 RPJMD 2018-2023 Perubahan RPJM 2018-2023 Misi / Tujuan Sasaran Strategi Misi / Tujuan Sasaran Strategi Misi 1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat Misi 1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat 1 Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik 1 Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Sipil Negara  Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN melalui berbagai diklat dan pelatihan.  Melakukan penataan ASN sesuai dengan kompet ensi. 1 Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik 1 Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel  Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah  Optimalisasi pencapaian reformasi birokrasi dalam Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Akuntabilitas, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  Melakukan penataan ASN sesuai dengan kompetensiMeningkatk an kapasitas ASN dan melakukan penataan ASN sesuai kompetensi 308 RPJMD 2018-2023 Perubahan RPJM 2018-2023 Misi / Tujuan Sasaran Strategi Misi / Tujuan Sasaran Strategi  Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan dengan menyediakan SDM terlatih dan sarana prasarana kearsipan yang memadai agar mendorong pengelolaan arsip secara baku, tertib perizinan penggunaan arsip serta perlindungan dan penyelamatan arsip  Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan sesuai rencana induk dengan meningkatkan implementasi kajian strategis dan inovasi daerah  Meningkatkan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD  Meningkatkan Pengelolaan PAD  Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah (TPB 16) 309 RPJMD 2018-2023 Perubahan RPJM 2018-2023 Misi / Tujuan Sasaran Strategi Misi / Tujuan Sasaran Strategi 2 Meningkatnya Integritas pemerintahan Daerah  Meningkatkan sistem pengendalian kebijakan daerah, pengawasan, dan pencegahan KKN di lingkungan pemerintah  Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengoptimalkan kapabilitas APIP dan mendorong OPD menerapkan SPIP 3 Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan  Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada sub komponen: Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang- undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Akuntabilitas, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2 Meningkatnya birokrasi yang kapabel  Optimalisasi pengelolaan e- Goverment dengan meningkatkan pengelolaan data statistik sektoral, layanan informasi publik serta keamanan data dan sistem informasi (TPB 16)  Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan upaya pemekaran wilayah  Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan pelibatan aktif masyarakat dan tenaga ahli dalam proses perencanaan dan penganggaran.  Meningkatkan kualitas, sinergitas dan keterpaduan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah menggunakan e- planning dan e-budgeting. 310 RPJMD 2018-2023 Perubahan RPJM 2018-2023 Misi / Tujuan Sasaran Strategi Misi / Tujuan Sasaran Strategi  Meningkatkan kualitas SDM pengelola kearsipan, dan mendorong seluruh perangkat daerah dalam pengelolaan arsip secara baku dengan menyediakan SDM terlatih dan sarana dan prasarana kearsipan yang memadai.  Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam hal perencanaan, pertanggungjawaban maupun pelaporan.  Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. 4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis elektronik terpadu  Meningkatkan penerapan standar pelayanan, dan meningkatkan kompetensi petugas dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan perijinan. 3 Meningkatnya pelayanan publik yang prima  Peningkatan kualitas pelayanan perijinan, serta penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi  Mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kecamatan secara terpadu, dan dengan penerapan standar pelayanan  Meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil (TPB 1) 311 RPJMD 2018-2023 Perubahan RPJM 2018-2023 Misi / Tujuan Sasaran Strategi Misi / Tujuan Sasaran Strategi ∙ Mengembangan sistem jaringan komunikasi dan informatika  Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan jangkauan pelayanan publik untuk mendukung kesiapan pemekaran wilayah (TPB 16) ∙ Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pemanfaatan aplikasi government  Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat serta penataan desa Misi 2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan Misi 2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan 1 Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat 1 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat  Mendorong partisipasi seluruh anak usia sekolah untuk bersekolah dengan penyediaan beasiswa bagi siswa kurang mampu dan optimalisasi pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah. 1 Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat 1 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat  Meningkatkan akses pendidikan (TPB 4)  Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan agar sesuai standar nasional.  Meningkatkan kualitas pendidikan (TPB4)  Meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar dengan mendorong akreditasi sekolah  Meningkatkan promosi minat baca dan peningkatan layanan perpustakaan dengan pemenuhan standar nasional 312 RPJMD 2018-2023 Perubahan RPJM 2018-2023 Misi / Tujuan Sasaran Strategi Misi / Tujuan Sasaran Strategi  Meningkatkan kualitas pendidikan dengan melakukan rehabilitasi dan pembangunan sarana pendidikan sesuai kebutuhan, terutama ruang kelas, perpustakaan, laboratorium.  Memberikan bantuan pendidikan untuk penyelesaian program sarjana  Meningkatkan promosi minat baca dan peningkatan layanan perpustakaan dengan pemenuhan standar nasional. 2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat  Meningkatkan status gizi masyarakat serta upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular 2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat  Menurunkan angka kematian dan kesakitan dengan meningkatkan status gizi masyarakat dan perbaikan kualitas faskes (TPB 3)  Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas, meningkatkan kompetensi petugas kesehatan, dan penyediaan sarana prasarana yang memadai.  Meningkatkan Ratio Dokter melalui perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK yang baik serta mengembangkan mutu dan kompetensi SDMK serta pemberian ijin praktek tenaga kesehatan (TPB 3)  Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat.  Memenuhi sediaan farmasi dan alat kesehatan serta terawasinya kualitas makanan dan minuman 313 RPJMD 2018-2023 Perubahan RPJM 2018-2023 Misi / Tujuan Sasaran Strategi Misi / Tujuan Sasaran Strategi  Meningkatkan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan untuk meningkatkan rasio desa siaga aktif mandiri dan posyandu mandiri 2 Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan 1 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Meningkatkan pemenuhan hak perempuan dan anak dengan mendorong partisipasi seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan anggaran responsif gender dan anak. 4 Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak  Meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, perlindungan perempuan serta kualitas keluarga (TPB 5)  Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan standar  Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak (TPB 5) 4 Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk  Mengoptimalkan kualitas pelayanan dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana. 3 Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk  Mengoptimalkan kualitas pelayanan dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana (TPB 3) 2 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat dan desa  Meningkatkan perlindungan bagi penduduk miskin, dan mendorong penumbuhan usaha ekonomi produktif penduduk miskin. 2 Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan 1 Meningkatnya perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin  Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman layak huni dengan Pencegahan timbulnya perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu (TPB 11) 314 RPJMD 2018-2023 Perubahan RPJM 2018-2023 Misi / Tujuan Sasaran Strategi Misi / Tujuan Sasaran Strategi  Meningkatkan pengembangan kewirausahaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan pemberian jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial non produktif  Pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan serta rehabilitasi sosial (TPB 1) 3 Meningkatnya penanganan bencana  Meningkatkan ketersediaan logistik dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pencegahan, penanganan bencana, dan pemulihan pasca bencana.  Meningkatkan penanganan korban bencana dengan penyediaan logistik dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pencegahan, penanganan bencana, dan pemulihan pasca bencana (TPB 11) Misi 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan Misi 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan 1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian 1 Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani  Meningkatkan penyediaan sarana produksi, pengendalian OPT, dan penerapan teknologi budidaya pertanian, 1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian 2 Menurunnya ketimpangan pendapatan  Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan  Meningkatkan penyediaan sarana produksi budidaya, optimalisasi pembenihan ikan, serta meningkatkan keterampilan pembudidaya ikan dalam penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) komoditas unggulan perikanan 315 RPJMD 2018-2023 Perubahan RPJM 2018-2023 Misi / Tujuan Sasaran Strategi Misi / Tujuan Sasaran Strategi  Meningkatkan penyediaan sarana produksi, pengendalian OPT, penerapan teknologi budidaya pertanian komoditas unggulan pertanian  Mengembangkan usaha agribisnis hasil pertanian dan hasil peternakan agar memiliki nilai tambah ekonomi.  Meningkatkan pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani, dan pembinaan terhadap petani penderes agar menerapkan standar keselamatan.  Meningkatkan jumlah pelaku ekspor gula kelapa  Meningkatkan kualitas dan jumlah produk gula kelapa sesuai standar ekspor  Meningkatkan keselamatan petani penderes dengan safety belt 2 Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan dan jasa  Meningkatkan produktivitas industri kecil sehingga mampu memiliki daya saing baik dari sisi harga maupun kualitas produk 1 Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan dan perdagangan  Meningkatkan produktivitas industri kecil sehingga mampu memiliki daya saing baik harga maupun kualitas produk  Mengembangkan usaha perdagangan dengan meningkatkan kelayakan pasar tradisional dan meningkatkan kerjasama  Mengembangkan usaha perdagangan dengan meningkatkan kelayakan pasar tradisional dan meningkatkan kerjasama 316 RPJMD 2018-2023 Perubahan RPJM 2018-2023 Misi / Tujuan Sasaran Strategi Misi / Tujuan Sasaran Strategi perdagangan. perdagangan  Meningkatkan pengendalian inflasi dengan mengoptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Misi 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan Misi 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan 1 Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis 1 Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agrobisnis untuk ketersediaan pangan utama  Meningkatkan produksi padi dengan penyediaan saprodi, penggunaan teknologi pertanian, dan pembinaan kelompok tani secara berkelanjutan. 1 Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis 1 Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agrobisnis untuk ketersediaan pangan utama  Mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan meningkatkan sumber daya ekonomi, diversifikasi dan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan (TPB 2)  Mendorong sinergi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan dalam penyediaan bahan pangan.  Meningkatkan kualitas SDM dan sarpras pendukung produksi pertanian dan peternakan  Mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga/pelaku usaha distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga pangan pokok.  Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengawasan perikanan serta nilai tambah olahan hasil perikanan (TPB 14)  Meningkatkan penganekaragaman pangan dengan memanfaatkan lahan untuk penyediaan bahan pangan lokal.  Mengembangkan usaha agribisnis hasil pertanian, peternakan dan perikanan agar memiliki nilai tambah 317 RPJMD 2018-2023 Perubahan RPJM 2018-2023 Misi / Tujuan Sasaran Strategi Misi / Tujuan Sasaran Strategi  Meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan irigasi serta penerapan teknologi tepat guna sektor pertanian ekonomi dengan mengoptimalkan diversifikasi usaha, meningkatkan produksi dan olahan hasil, akses petani terhadap teknologi, modal, dan pasar  Memfasilitasi penyediaan lumbung pangan dan jalan usaha tani  Membatasi alih fungsi lahan kawasan strategis pada sentra unggulan berbasis potensi pertanian Misi 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan Misi 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan 1 Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja 1 Pembangunan kawasan industri dengan meningkatkan investasi padat karya  Mengembangkan kawasan peruntukan industri Meningkatkan minat investasi dengan mendorong pemenuhan infrastruktur penunjang investasi, khususnya kawasan industri 1 Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja 1 Meningkatnya investasi daerah  Meningkatkan minat investasi melalui promosi, pengendalian pelaksanaan, dan pengembangan iklim investasi dengan pemenuhan infrastruktur penunjang investasi dan mendorong pengembangan kawasan peruntukan industri  Peningkatan kualitas pelayanan perijinan, serta penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi.  Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK), dan menjalin kemitraan dengan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK). 2 Meningkatnya kesempatan berusaha  Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK), dan menjalin kemitraan dengan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) (TPB 10) 318 RPJMD 2018-2023 Perubahan RPJM 2018-2023 Misi / Tujuan Sasaran Strategi Misi / Tujuan Sasaran Strategi 2 Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan  Meningkatkan penyediaan rencana tata ruang berupa RDTR dan RTBL serta mengintensifkan pengendalian dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana peruntukannya. 3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup  Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (TPB 12)  Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kawasan peruntukan industry dan kawasan industri  Meningkatkan penanganan sampah perkotaan dan pedesaan terpadu (TPB 11)  Mengendalikan dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup 4 Meningkatnya penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim  Meningkatkan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dengan penumbuhan desa tangguh bencana (TPB 13)  Mengembangkan kawasan ruang terbuka hijau  Mengurangi resiko bencana (TPB 13) 5 Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan  Meningkatkan penyediaan rencana tata ruang berupa RDTR dan RTBL serta mengintensifkan pengendalian dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana peruntukannya  Penertiban lahan yang belum bersertifikat antisipasi alih fungsi lahan (TPB 15) Misi 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan Misi 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan 319 RPJMD 2018-2023 Perubahan RPJM 2018-2023 Misi / Tujuan Sasaran Strategi Misi / Tujuan Sasaran Strategi 1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat 1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur  ∙ Mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan kegiatan ekonomi masyarakat 1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat 1 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dan memadai  Mengembangkan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan, meningkatkan kualitas jalan, jembatan dan irigasi serta bangunan pelengkap jalan dan jembatan (TPB 9)  Mengembangkan sistem jaringan air limbah dan drainase  Meningkatkan penyediaan infrastruktur air minum aman dan berkelanjutan (TPB 1)  Meningkatkan penanganan sampah perkotaan dan pedesaan terpadu  Meningkatkan kualitas serta penataan kawasan dan bangunan pemerintah  Mengembangkan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan  Meningkatkan penyediaan infrastruktur sanitasi (TPB 1)  Mengembangkan dan meningkatkan sarana transportasi wilayah dengan membangun terminal penumpang  Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman (TPB 11)  Meningkatkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air  Meningkatkan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan  Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan serta penataan saluran drainase, revitalisasi jaringan irigasi dan embung.  Membangun pusat kantor pemerintahan 320 RPJMD 2018-2023 Perubahan RPJM 2018-2023 Misi / Tujuan Sasaran Strategi Misi / Tujuan Sasaran Strategi  Meningkatkan penataan lingkungan permukiman kumuh, dan penyediaan sarana sanitasi dan air minum.  Meningkatkan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu  Meningkatkan pemenuhan prasarana dan sarana, SDM dan manajemen transportasi umum yang terintegrasi.  Meningkatkan dukungan pembiayaan infrastruktur jalan dan irigasi dari dana di luar APBD kabupaten  Melakukan penyusunan regulasi untuk pembiyaan infrastruktur melalui anggaran desa Misi 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal Misi 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal 1 Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif. 1 Meningkatnya Industri Pariwisata yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal  Mengembangkan destinasi wisata yang memiliki keunikan/kekhasan, memberdayakan pelaku jasa wisata profesional dalam pengembangan paket wisata, dan memberdayakan kelompok sadar wisata. 1 Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif. 1 Meningkatnya Industri Pariwisata yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal  Meningkatkan daya tarik wisata dengan mendorong pemasaran serta pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif (TPB 8)  Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata. 321 RPJMD 2018-2023 Perubahan RPJM 2018-2023 Misi / Tujuan Sasaran Strategi Misi / Tujuan Sasaran Strategi  Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka mendorong pengembangan industri kreatif pada usaha yang pertumbuhannya masih rendah  Menumbuhkembangkan usaha kreatif pemula (start up), dan mendorong pemasaran produk ekonomi kreatif di tingkat nasional maupun global  Meningkatkan kuantitas dan kapabilitas kelompok sadar wisata desa  Mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat. 2 Meningkatnya kesempatan kerja, pertumbuhan UMKM dan IKM melalui pemanfaatan IPTEK  Mengembangkan ketrampilan pelaku UMKM, IKM, koperasi dan pengembangan pasar desa dan usaha ekonomi perdesaan berbasis potensi sumberdaya lokal 2 Meningkatnya pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro  Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan pemanfaatan serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektualnya  Meningkatkan promosi, jumlah pelatihan, akses permodalan, dan akses pemasaran untuk wirausaha muda.  Memantapkan kelembagaan koperasi meningkatkan pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan dan perlindungan serta pengawasan Koperasi 322 RPJMD 2018-2023 Perubahan RPJM 2018-2023 Misi / Tujuan Sasaran Strategi Misi / Tujuan Sasaran Strategi  Meningkatkan sinergi dan kerjasama antara lembaga perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan industri dan UMKM  Meningkatkan kualitas Usaha kerakyatan dengan pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro (TPB 8)  Melakukan penyusunan rencana induk kelitbangan (RIK) Misi 8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius Misi 8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius 1 Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat 1 Meningkatnya kerukunan masyarakat dan peran pemuda dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara  Mewujudkan Gerakan Memakmurkan Pesantren, Masjid serta tempat-tempat ibadah lainnya dengan memberikan bantuan untuk marbot masjid dan penjaga tempat ibadah lainnya serta layanan kesehatan untuk santri pesantren 1 Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat 1 Meningkatnya kerukunan dan peran masyarakat dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram  Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat, serta memantapkan nilai- nilai kebangsaan dan bela negara (TPB 16)  Meningkatkan pemberian bantuan layanan kesehatan dan pendidikan, tunjangan makan untuk anak yatim/yatim piatu dan berkebutuhan khusus/Difabel  Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat  Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat.  Peningkatan kualitas fasilitasi pelayanan keagamaan dengan memakmurkan Pesantren, Masjid serta tempat-tempat ibadah lainnya serta meningkatkan peran forum komunikasi,dialog, dan diskusi antar umat beragam  Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat 323 RPJMD 2018-2023 Perubahan RPJM 2018-2023 Misi / Tujuan Sasaran Strategi Misi / Tujuan Sasaran Strategi  Meningkatkan penegakan Perda/ Perbup dengan mengoptimalkan pelaksanaan patroli dan operasi yustisi dengan melibatkan lembaga terkait.  Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan penegakan Perda/ Perbup dan mengoptimalkan pelayanan keamanan masyarakat  Meningkatkan pembinaan organisasi pemuda dan pengembangan prestasi dan karakter pemuda. 2 Meningkatnya peran dan daya saing pemuda  Meningkatkan daya saing keolahragaan, kepramukaan dan kepemudaan  Meningkatkan prestasi olahraga dengan meningkatkan kompetensi pelatih dan pembinaan atlet, serta membudayakan olahraga pada masyarakat 2 Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah  Melestarikan seni dan budaya dengan memfasilitasi aktualitasi nilai adat dan tradisi masyarakat, serta memfasilitasi pementasan seni budaya. 3 Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah  Meningkatkan pelestarian budaya dengan fasilitasi, pelestarian dan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya  Meningkatkan pelestarian/revitalisasi benda dan bangunan cagar budaya. 324 6.2. Strategi dan Arah Pengembangan Wilayah 6.2.1 Arah Pengembangan Wilayah Arah pengembangan wilayah di Kabupaten Banyumas ditujukan untuk mewujudkan ruang Kabupaten Banyumas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional yang berbasis pertanian, pariwisata, serta perdagangan dan jasa didukung pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Secara regional Provinsi Jawa Tengan, Kabupaten Banyumas telah ditetapkan sebagai bagian dari kawasan strategis provinsi dengan sudut kepentingan ekonomi Barlingmascakeb yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen. Dalam kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, Barlingmascakeb merupakan bagian dari pengembangan poros selatan- selatan dan poros pengembangan utara-selatan. Poros selatan-selatan bertujuan untuk dapat meningkatkan ekonomi dan pembangunan wilayah selatan Provinsi Jawa Tengah, sedangkan poros utara-selatan dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keserasian pembangunan wilayah antara pantura dan pansela. Kabupaten Banyumas merupakan bagian Kawasan Barlingmascakeb yang akan dikembangkan untuk mendukung dan memberikan nilai tambah dalam percepatan pembangunan ekonomi kawasan prioritas pengembangan Brebes-Tegal-Pemalang. Berdasarkan Perpres Nomor 79 tahun 2019 di Kabupaten Banyumas terdapat 7 Program/Proyek dalam strategis dan program lintas kawasan yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas. Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

a.pengembangan kegiatan pertanian sebagai sektor pertumbuhan ekonomi;
b.pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dan berbasis kerakyatan;
c.pengembangan fungsi kegiatan perdagangan dan jasa berskala lokal dan regional;
d.pengembangan pusat kegiatan yang terintegrasi dan terpadu;
e.pengembangan sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya sebagai pendukung potensi wilayah;
f.pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung;
g.pengembangan kawasan budidaya melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
h.peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
i.meningkatkan akses dan peluang investasi kawasan budidaya dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah. 6.2.2 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Berdasarkan rencana pengembangan struktur ruang, secara hirarki sistem perkotaan Kabupaten Banyumas terdiri atas pusat kegiatan dan fungsi pelayanan. Pusat kegiatan meliputi: 325
a.Pusat Kegiatan Wilayah atau PKW di Perkotaan Purwokerto. PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. PKW di Perkotaan Purwokerto dengan fungsi pelayanan utama berupa perdagangan berskala regional, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perbankan meliputi:
1. 1.Kecamatan Purwokerto Utara;
2. 2.Kecamatan Purwokerto Timur;
3. 3.Kecamatan Purwokerto Selatan;
4. 4.Kecamatan Purwokerto Barat;
5. 5.sebagian Kecamatan Sumbang;
6. 6.sebagian Kecamatan Baturaden;
7. 7.sebagian Kecamatan Kedungbanteng;
8. 8.sebagian Kecamatan Kembaran;
9. 9.sebagian Kecamatan Karanglewas;
10. 10.sebagian Kecamatan Sokaraja; dan
11. 11.sebagian Kecamatan Patikraja.
b.Pusat Kegiatan Lokal atau PKL PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL di Kabupaten Banyumas meliputi:
1. 1.Perkotaan Banyumas. PKL Perkotaan Banyumas dengan fungsi pelayanan utama berupa pemerintahan dan kesehatan di Kecamatan Banyumas.
2. 2.Perkotaan Ajibarang. PKL Perkotaan Ajibarang dengan fungsi pelayanan utama berupa kesehatan, transportasi, industri, dan perdagangan skala kabupaten di Kecamatan Ajibarang.
3. 3.Perkotaan Sokaraja. PKL Perkotaan Sokaraja dengan fungsi pelayanan utama berupa pendidikan, kesehatan, perdagangan skala kabupaten, dan industri di Kecamatan Sokaraja.
4. 4.Perkotaan Wangon. PKL Perkotaan Wangon dengan fungsi pelayanan utama berupa perdagangan skala kabupaten, transportasi, dan industri di Kecamatan Wangon
c.Pusat Pelayanan Kawasan atau PPK. PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK di Kabupaten Banyumas meliputi:
1. 1.perkotaan Jatilawang;
2. 2.perkotaan Sumpiuh;
3. 3.perkotaan Patikraja;
4. 4.perkotaan Baturaden;
5. 5.perkotaan Cilongok;
6. 6.perkotaan Lumbir;
7. 7.perkotaan Gumelar;
8. 8.perkotaan Pekuncen;
9. 9.perkotaan Purwojati;
10. 10.perkotaan Rawalo;
11. 11.perkotaan Kemranjen;
12. 12.perkotaan Tambak;
13. 13.perkotaan Sumbang;
14. 14.perkotaan Kembaran;
15. 15.perkotaan Karanglewas; 326
16. 16.perkotaan Kebasen;
17. 17.perkotaan Somagede;
18. 18.perkotaan Kedungbanteng; dan
19. 19.perkotaan Kalibagor. Pusat pusat kegiatan ini merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumasl. Untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan jaringan prasarana wilayah meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan ptasarana energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya yang terdiri dari sistem persampahan, sistem jaringan air limbah, sistem jaringan drainase, jalur dan ruang evakuasi bencana alam dan bencana geologi, dan sistem pelayanan fasilitas umum dan sosial. Strategi pengembangan struktur ruang Kabupaten Banyumas dilakukan antara lain melalui:
a.mendorong pengembangan pusat kegiatan di kawasan perkotaan berskala regional;
b.mendorong pengembangan pusat pelayanan berskala kecamatan atau beberapa desa;
d.mendorong pengembangan pusat pelayanan berskala antar desa;
e.meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang;
f.mengembangkan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan;
g.mengembangkan dan meningkatkan sarana transportasi wilayah meliputi terminal penumpang dan terminal barang;
h.mengembangkan jaringan energi dan sumber daya energi alternatif;
i.meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah;
j.meningkatkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
k.meningkatkan penanganan sampah perkotaan dan pedesaan terpadu;
l.mengembangkan jaringan transportasi sungai sebagai pendukung sarana wisata;
m.mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi kereta api;
n.mengembangkan sistem jaringan air limbah dan drainase; dan
o.mengembangkan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana alam. 6.2.3 Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung Kawasan lindung berfungsi utama melindungi kelestarian sumber daya alam, sumber daya buatan, serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Di dalam kawasan ini tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan fungsi lindungnya. Kawasan lindung di Kabupaten Banyumas, baik dalam konteks internal wilayah maupun regional, harus membentuk suatu kesatuan yang secara sinergis memberikan perlindungan dari daerah hulu hingga hilir tanpa dibatasi oleh batasan-batasan administratif. 327 Fokus perwujudan kawasan lindung diarahkan pada kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi serta kawasan lindung lainnya. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:
a.menetapkan kawasan lindung sesuai fungsinya;
b.mengembalikan fungsi hutan lindung yang mengalami kerusakan;
c.membatasi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung;
d.mempertahankan dan melestarikan kawasan resapan air;
e.mengendalikan secara ketat pemanfaatan sumber air baku;
f.melestarikan habitat dan ekosistem khusus pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
g.membatasi kegiatan pariwisata pada radius pengamanan kawasan pada kawasan perlindungan setempat;
h.mengembangkan kawasan ruang terbuka hijau;
i.meningkatkan fungsi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagai tempat wisata, dan obyek penelitian;
j.mengembangkan tanaman konservasi di kawasan rawan bencana tanah longsor; dan
k.mengembangkan sistem peringatan dini, jalur, dan ruang evakuasi bencana. Gambar 6.1. Kawasan Lindung Kabupaten Banyumas Sumber: RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 328 6.2.4 Kebijakan Pengelolaan Kawasan Budidaya Alokasi pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan budidaya dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek. Untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang yang optimal maka alokasi pemanfaatan ruang memperhatikan asas kelestarian, kesesuaian dan kemanfaatan. Asas kelestarian dimaksudkan agar pemanfaatan ruang tidak mengurangi nilai manfaat dimasa yang datang dengan memberikan perlindungan terhadap kualitas ruang. Asas kesesuaian bertujuan untuk memanfaatkan ruang sesuai dengan potensi yang dikandungnya sedangkan asas kemanfaatan ditujukan agar nilai manfaat ruang dapat memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara optimal. Fokus perwujudan kawasan budidaya diarahkan pada kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya. Pengembangan kawasan budidaya melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutandilakukan melalui strategi sebagai berikut:
a.menetapkan kawasan budidaya sesuai fungsinya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
b.mengendalikan dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup;
c.mengembangkan kawasan budidaya melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan dan fungsi sosial;
d.mengembangkan sektor kehutanan dan pengolahan hasil hutan;
e.mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan;
f.mengendalikan secara ketat pengelolaan lingkungan kawasan peruntukan pertambangan;
g.mengembangkan kawasan peruntukan industri pada jalur ansportasi regional dan nasional;
h.mengembangkan dan memberdayakan industri berbasis bahan baku lokal dari hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan hasil tambang;
i.mengembangkan kawasan peruntukan permukiman terpadu;
j.menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
k.mengembangkan kawasan pertanian;
l.mengembangkan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi sawah beririgasi teknis;
m.mengembangkan kawasan agropolitan dan sistem agribisnis pertanian;
n.mengembangkan sektor peternakan dan perkebunan;
o.mengembangkan dan meningkatkan daya tarik wisata;
p.mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata;
q.mengendalikan pengembangan lahan terbangun pada kawasan pariwisata;
r.mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat;
s.mengembangkan fungsi kawasan perdagangan dan jasa berskala regional, lokal, dan lingkungan; 329
t.mendorong fungsi kawasan perdagangan dan jasa berskala nasional;
u.mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kawasan perdagangan dan jasa; dan
v.mengembangkan dan meningkatkan peran dan fungsi kawasan pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, serta industri. 6.2.5 Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kawasan strategis merupakan kawasan yang secara spesifik berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan penataan ruang. Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan. Penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah administratif didasarkan pada pengaruh kawasan yang dipandang penting bagi aspek kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Pengaruh aspek kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan kawasan strategis nasional. Sedangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan ditujukan untuk penetapan kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, yang diukur berdasarkan pendekatan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan yang bersangkutan. Pendekatan penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan dan visi misi Kabupaten Banyumas meliputi Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi, Kawasan Strategis Bidang Sosial dan Budaya, Kawasan Strategis Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi, dan Kawasan Strategis Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup. Kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah di wilayah Kabupaten Banyumas terdiri atas:
a.kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan Agropolitan MANGGAMAS dan Kawasan Strategis Pariwisata Lereng Gunung Slamet dan Sekitarnya; dan
b.kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Gunung Slamet. Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis Kabupaten Banyumas terdiri atas:
a.Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:  kawasan Perkotaan Purwokerto;  kawasan agropolitan;  kawasan minapolitan; dan  kawasan perbatasan.
b.Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, 330 meliputi:  kawasan Kota Lama Banyumas;  kawasan Masjid Saka Tunggal di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon;  kawasan Desa Tradisional di Desa Plana, Kecamatan Somagede; dan  kawasan Budaya Tradisional Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang.
c.Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Kawasan Pariwisata Baturraden.
d.Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Gunung Slamet. Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan strategis Kabupaten Banyumas sesuai dengan penetapannya dilakukan melalui:
a.menetapkan kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya;
b.mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat;
c.mengembangkan hasil produksi pada kawasan sentra ekonomi unggulan dan sarana prasarana pendukung perekonomian;
d.membatasi alih fungsi lahan kawasan strategis pada sentra unggulan berbasis potensi pertanian;
e.menetapkan, mengembangkan, dan mempertahankan luasan lahan pada kawasan minapolitan;
f.melindungi dan melestarikan kawasan dalam mempertahankan karakteristik nilai sosial dan budaya kawasan;
g.memanfaatkan kawasan bagi kegiatan dengan nilai ekonomi dan meningkatkan identitas sosial budaya kawasan;
h.mengendalikan kegiatan sesuai tujuan pemanfaatan kawasan dalam wilayah kerja pertambangan panas bumi dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan;
i.memanfaatkan kawasan bagi penelitian dan pendidikan yang berbasis lingkungan hidup;
j.mempertahankan keanekaragaman hayati pada kawasan suaka alam dan hutan lindung; dan
k.mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan Gunung Slamet yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan. 331 Gambar 6.2. Kawasan Strategis Kabupaten Banyumas Sumber: RTRW Kabupaten banyumas Tahun 2011-2031 6.3. Arah Kebijakan Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas ditetapkan dengan tema/fokus pembangunan tahunan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada masing-masing tema/fokus disusun prioritas pembangunan yang akan ditangani. 332 Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023 Arah Kebijakan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Perubahan Tahun 2021 Tahun 2022 Perubahan Tahun 2022 Tahun 2023 Perubahan Tahun 2023 Tema: Peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperluas pelayanan dasar, memantapkan kondusifitas wilayah serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan Tema: Pengembangan Usaha Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumberdaya Lokal, dan Penguatan Kemandirian Pangan Tema : Penguatan Perekonomian Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tema: Peningkatan Daya Saing Potensi Daerah untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Masyarakat Tema: Penguatan Daya Saing Menuju Daerah yang Maju dan Mandiri Tema: Peningkatan Perekonomian Daerah didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Tema: Perwujudan Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Adil-Makmur Tema: Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia untuk Mewujudkan Kabupaten Banyumas yang Maju, Adil dan Mandiri Prioritas
1. 1.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
2. 2.Penurunan kemiskinan dan pengangguran
3. 3.Peningkatkan keterjangkauan jaminan kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial
4. 4.Peningkatan keterjangkauan dan mutu pendidikan serta penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Prioritas
5. 1.Peningkatan kualitas sumber daya manusia
6. 2.Peningkatan ketersedian dan kualitas infrastruktur
7. 3.Pengurangan disparitas pendapatan masyarakat
8. 4.Pengembangan program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
9. 5.Peningkatan produktivitas Prioritas
10. 1.Peningkatan kualitas sumber daya manusia
11. 2.Peningkatan kualitas infrastruktur dan pemenuhan infrastruktur dasar
12. 3.Pengembangan dan pemerataan kegiatan ekonomi masyarakat
13. 4.Pengembangan model program- program penanggulangan kemiskinan Prioritas
14. 1.Peningkatan kualitas sumber daya manusia
15. 2.Peningkatan kualitas infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi
16. 3.Pengembangan Potensi Daerah dan pemerataan kegiatan ekonomi masyarakat
17. 4.Penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran untuk Prioritas
18. 1.Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
19. 2.Pemantapan infrastruktur untuk mendukung investasi.
20. 3.Pengembangan teknologi untuk kegiatan ekonomi masyarakat
21. 4.Optimalisasi model program- program penanggulanga n kemiskinan Prioritas
22. 1.Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan ketahanan bencana (TPB 2, 8, 12 dan 13)
23. 2.Percepatan penanggulangan kemiskinan (TPB 1 dan 10)
24. 3.Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia (TPB 3, 4 dan 5) Prioritas
25. 1.Penguatan kualitas sumber daya manusia menuju smart people dengan pemanfaatan teknologi informasi
26. 2.Pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah
27. 3.Pemanfaatan tekhnologi dalam pengembangan produk unggulan daerah, sehingga mampu Prioritas
28. 1.Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi serta ketahanan bencana (TPB 2, 8, 12 dan 13)
29. 2.Pemantapan Percepatan penanggulanga n kemiskinan (TPB 1 dan 10)
30. 3.Pemantapan kualitas infrastruktur untuk memperkuat daya saing daerah (TPB 6, 9 dan 11) 333 Arah Kebijakan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Perubahan Tahun 2021 Tahun 2022 Perubahan Tahun 2022 Tahun 2023 Perubahan Tahun 2023 Dasar 9 tahun
31. 5.Penyediaan infrastruktur untuk mendukung pemerataan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi
32. 6.Pengurangan ketimpangan akibat disparitas pendapatan masyarakat
33. 7.Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha
34. 8.Peningkatan peran koperasi, industri kecil menengah dan usaha mikro kecil menengah
35. 9.Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan
36. 10.Pengembangan pariwisata
37. 11.Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
38. 12.Pengurangan resiko bencana dan peningkatan kelembagaan penanggulangan bencana pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan
39. 6.Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
40. 7.Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
41. 5.Pemantapan produktivitas pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan
42. 6.Pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup
43. 7.Pemantapan tata kelola pemerintahan Mengurangi Kesenjangan
44. 5.Pengelolaan lingkungan hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana
45. 6.Pemantapan tata kelola pemerintahan
46. 5.Diversifikasi produk pertanian dan nilai tambah hasil pertanian
47. 6.Pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatika n kualitas lingkungan hidup
48. 7.Pengembangan smart goverment dalam peningkatan kualitas pelayanan publik
49. 4.Peningkatan kualitas infrastruktur untuk memperkuat daya saing daerah (TPB 6, 9 dan 11)
50. 5.Pengembangan smart goverment dalam peningkatan kualitas pelayanan publik (TPB 16) meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat
51. 4.Penerapan model program penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya lokal
52. 5.Optimalisasi produk pertanian untuk kesejahteraan masyarakat
53. 6.Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mendukung pembangunan berkelanjutan
54. 7.Penguatan smart goverment dalam perbaikan kualitas pelayanan publik
55. 4.Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia (TPB 3,4 dan 5)
56. 5.Perwujudan smart goverment dalam peningkatan kualitas pelayanan publik (TPB 16)
57. 6.Peningkatan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal (TPB 8)
58. 7.Peningkatan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme 334 Arah Kebijakan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Perubahan Tahun 2021 Tahun 2022 Perubahan Tahun 2022 Tahun 2023 Perubahan Tahun 2023 dan religius 335 6.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banyumas disusun dengan mendasarkan pada program unggulan Bupati - Wakil Bupati Banyumas Periode 2018-2023. Secara ringkas daftar program prioritas pembangunan daerah yang akan mendukung masing-masing misi tercantum pada tabel berikut ini. Tabel 6.3 Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati dan Program Pembangunan Daerah Misi Penjabaran Hasta Krida Rincian Penjabaran Hasta Krida Program Unggulan Bupati- Wakil Bupati Banyumas 2019-2020 Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Banyumas 2021-2023
59. 1.Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik
60. 1.Banyumas Barometer Pelayanan Publik Jawa Tengah ● Pengembangan Lapak Publik Untuk mendukung Mall Pelayanan Publik ⮚ Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah ⮚ Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ⮚ Program Penanganan Aduan dan Peningkatan Layanan Perizinan ⮚ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik ⮚ Program Pelayanan Penanaman Modal
61. 2.Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
62. 2.Pendidikan dan Kesehatan ● Mewujudkan 92 Paket Beasiswa ● Program Wajib Belajar ● Program 1 Desa 1 Sarjana ● Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan ⮚ Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Dasar dan Sederajat, ⮚ Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat ⮚ Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan ⮚ Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD ⮚ Program Pengelolaan Pendidikan ⮚ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
63. 3.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
64. 3.Pengembangan Agrobisnis Unggulan ● Peningkatan ekspor gula kelapa 30.000 ton ● Penerapan teknologi safety belt penderes, durian dll ⮚ Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri ⮚ Program Pengembangan Produksi Tanaman Perkebunan ⮚ Program Pengembangan Ekspor
65. 4.Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan
66. 4.Banyumas Pelopor Kedaulatan Pangan ● Produksi padi 500.000 ton/tahun ⮚ Program Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura ⮚ Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
67. 5.Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
68. 5.Memperluas minimal 20.000 kesempatan kerja ● Menciptakan 3.000 enterprener muda ● Investasi berbasis padat karya ● Membangun kawasan industri ⮚ Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah ⮚ Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi ⮚ Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi ⮚ Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, ⮚ Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal ⮚ Program Promosi Penanaman Modal ⮚ Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja ⮚ Program Penempatan Tenaga 336 Misi Penjabaran Hasta Krida Rincian Penjabaran Hasta Krida Program Unggulan Bupati- Wakil Bupati Banyumas 2019-2020 Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Banyumas 2021-2023 Sarana dan Prasarana Daerah ⮚ Program Peningkatan Investasi di Kawasan Industri ⮚ Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja ⮚ Program Peningkatan Kesempatan kerja. Kerja
69. 6.Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
70. 6.Pembangunan Infrastruktur merata dan memadai ● Peningkatan anggaran irigasi ● Peningkatan jalan hotmix 570 km ⮚ Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya ⮚ Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan ⮚ Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) ⮚ Program Penyelenggaraan Jalan
71. 7.Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal
72. 7.Menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata perdesaan, industri kreatif ● Pengembangan desa wisata ● Pengembangan UMKM ● Membangun pasar desa ⮚ Program Pengembangan Destinasi Pariwisata ⮚ Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan ⮚ Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi ⮚ Pengembangan Industri Kecil dan Menengah ⮚ Program Pengembangan Sistem Inovasi dan Kreativitas ⮚ Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata ⮚ Program Pengembangan Umkm ⮚ Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ⮚ Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ⮚ Program Administrasi Pemerintahan Desa
73. 8.Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.
74. 8.Gerakan memakmurkan pesantren dan masjid ● Bantuan untuk marbot masjid ● KBS untuk santri pesantren ● KBS, KBP dan tunjangan makan untuk yatim piatu ⮚ Program Sosial Keagamaan ⮚ Program Pembinaan Keagamaan ⮚ Program Pelayanan, Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi ⮚ Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sedangkan program pembangunan daerah Kabupaten Banyumas secara keseluruhan yang mendukung visi Bupati - Wakil Bupati Banyumas Periode 2018-2023, masing-masing misi tercantum pada tabel berikut ini. 337 Tabel 6.4 Program Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 Pendukung Visi-Misi Bupati No. Tujuan No. Indikator Tujuan No. Sasaran No. Indikator Sasaran Satuan 2021 2022 2023 Kondisi Akhir No. Program SKPD 1 Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik 1 Indek Reformasi Birokrasi - - - 70.00 73.00 75.00 75.00 1 Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel 1 Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah % 100 100 100 100 1 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BKAD BAPENDA 2 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD 3 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BKAD 4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA 2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 76.00 78.00 80.00 80.00 5 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SETWAN BAPPEDA LITBANG BKPSDM DINARPUSDA SETDA 6 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD SETWAN 7 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH BKPSDM 338 No. Tujuan No. Indikator Tujuan No. Sasaran No. Indikator Sasaran Satuan 2021 2022 2023 Kondisi Akhir No. Program SKPD 8 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA LITBANG 9 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA 10 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BAPPEDA LITBANG 11 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP DINARPUSDA 12 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BKPSDM 13 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA 14 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA LITBANG 15 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP DINARPUSDA 16 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN DINARPUSDA 339 No. Tujuan No. Indikator Tujuan No. Sasaran No. Indikator Sasaran Satuan 2021 2022 2023 Kondisi Akhir No. Program SKPD ARSIP 3 Nilai Survey Eksternal Persepsi Korupsi 3.86 3.87 3.88 3.88 17 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA INSPEKTORAT 18 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT 4 Nilai Maturitas SPIP level 2 2 3 3 19 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA 20 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA LITBANG 21 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI INSPEKTORAT 2 Meningkatnya birokrasi yang kapabel 5 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3.10 3.20 3.30 3.30 22 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA DINKOMINFO 23 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DINKOMINFO 24 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINKOMINFO 340 No. Tujuan No. Indikator Tujuan No. Sasaran No. Indikator Sasaran Satuan 2021 2022 2023 Kondisi Akhir No. Program SKPD 6 Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 95 96 97 97 25 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINKOMINFO 26 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DINKOMINFO 3 Meningkatnya pelayanan publik yang prima 7 Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) . 81 82 83 83 27 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN 28 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN 29 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN 30 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA DINSOSPERM ASDES 31 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN DINDUKCAPIL 32 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINDUKCAPIL 341 No. Tujuan No. Indikator Tujuan No. Sasaran No. Indikator Sasaran Satuan 2021 2022 2023 Kondisi Akhir No. Program SKPD 33 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK DINDUKCAPIL 34 PROGRAM PENCATATAN SIPIL DINDUKCAPIL 35 PROGRAM PENATAAN DESA. DINSOSPERM ASDES 36 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN 37 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DINSOSPERM ASDES 38 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL DPMPTSP 39 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN 40 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DINSOSPERM ASDES 2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - - - 72.18 72.38 72.58 72.58 4 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat 8 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 7.53 7.54 7.55 7.55 41 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DINDIK 42 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINDIK 342 No. Tujuan No. Indikator Tujuan No. Sasaran No. Indikator Sasaran Satuan 2021 2022 2023 Kondisi Akhir No. Program SKPD 9 Harapan Lama Sekolah Tahun 12.87 12.89 12.91 12.91 43 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO DINARPUSDA 44 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DINARPUSDA 45 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DINDIK 5 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 10 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 73.73 73.83 73.93 73.93 46 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT RSUD AJIBARANG DINKES RSUD BANYUMAS 47 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DINKES RSUD BANYUMAS RSUD AJIBARANG 48 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA RSUD AJIBARANG DINKES RSUD BANYUMAS 49 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN DINKES 343 No. Tujuan No. Indikator Tujuan No. Sasaran No. Indikator Sasaran Satuan 2021 2022 2023 Kondisi Akhir No. Program SKPD 50 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN DINKES 6 Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk 11 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) % 0.84 0.83 0.82 0.82 51 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DPPKBP3A 52 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DPPKBP3A 53 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) DPPKBP3A 54 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) DPPKBP3A 7 Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak 12 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 87.65 87.66 87.67 87.67 55 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA. DPPKBP3A 56 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DPPKBP3A 57 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DPPKBP3A 58 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK DPPKBP3A 344 No. Tujuan No. Indikator Tujuan No. Sasaran No. Indikator Sasaran Satuan 2021 2022 2023 Kondisi Akhir No. Program SKPD 13 Nilai Kabupaten Layak Anak 600 625 650 650 59 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DPPKBP3A 60 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) DPPKBP3A 3 Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan 3 Persentase penduduk miskin - - - % 12.51 11.76 11.00 11.76 8 Meningkatnya perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin 14 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya % 51.57 51.62 51.66 51.66 61 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DINSOSPERM ASDES 62 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DINSOSPERM ASDES 63 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DINSOSPERM ASDES 64 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINSOSPERM ASDES 65 PROGRAM PENANGANAN BENCANA DINSOSPERM ASDES 66 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN DINSOSPERM ASDES 15 Persentase Lingkungan Permukiman yang layak huni % 86.17 87.17 88.17 88.17 67 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN DINPERKIM 68 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN DINPERKIM 345 No. Tujuan No. Indikator Tujuan No. Sasaran No. Indikator Sasaran Satuan 2021 2022 2023 Kondisi Akhir No. Program SKPD PERMUKIMAN KUMUH 16 Persentase penanganan korban bencana % 100 100 100 100 69 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DINPERKIM 4 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian 4 Pertumbuhan Ekonomi - - - % 4.1 4.5 5.0 5.0 9 Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan dan perdagangan 17 Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor % 4.49 4.51 4.52 4.52 70 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DINPERINDAG 71 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINPERINDAG 72 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN DINPERINDAG 73 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DINPERINDAG 74 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DINPERINDAG 75 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR DINPERINDAG 76 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI DINPERINDAG 346 No. Tujuan No. Indikator Tujuan No. Sasaran No. Indikator Sasaran Satuan 2021 2022 2023 Kondisi Akhir No. Program SKPD 18 Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan % 5.83 5.85 5.86 5.86 77 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DINPERINDAG 78 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL DINPERINDAG 79 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA DINPERINDAG 10 Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani 19 Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pertanian Kehutanan dan Perikanan % 2.26 3.11 3.91 3.91 80 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINKANNAK 81 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DINKANNAK 82 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA DINKANNAK 83 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DINKANNAK 84 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN DINPERTAN KP 85 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN DINKANNAK 347 No. Tujuan No. Indikator Tujuan No. Sasaran No. Indikator Sasaran Satuan 2021 2022 2023 Kondisi Akhir No. Program SKPD MASYARAKAT VETERINER 86 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN DINKANNAK 87 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN DINKANNAK DINPERTAN KP 88 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN DINKANNAK DINPERTAN KP 89 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN DINPERTAN KP 90 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN DINKANNAK 5 PDRB per Kapita - - - juta rupiah 32.33 2 33.72 5 35.51 3 35.513 5 Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis 6 Indeks Ketahanan Pangan - - - 74.02 74.03 74.04 74.04 11 Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agrobisnis untuk ketersediaan pangan utama 20 Persentase Ketersediaan Pangan Utama % 96 96 97 97 91 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINPERTAN KP 92 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DINPERTAN KP 93 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DINPERTAN KP 94 PROGRAM PENGELOLAAN DINPERTAN KP 348 No. Tujuan No. Indikator Tujuan No. Sasaran No. Indikator Sasaran Satuan 2021 2022 2023 Kondisi Akhir No. Program SKPD SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 95 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DINPERTAN KP 6 Perwujudan kawasan peruntukan industri dan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja 7 Persentase Pertumbuhan Nilai investasi Daerah - - - % 2 2 2 10 12 Meningkatnya investasi daerah 21 Nilai investasi daerah Milyar Rupia h 500 545 600 600 96 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DPMPTSP 97 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL DPMPTSP 98 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DPMPTSP 99 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL DPMPTSP 100 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DPMPTSP 8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) - - - % 5,75 5.00 4.50 4.50 13 Meningkatnya kesempatan berusaha 22 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 66.66 66.67 66.68 66.68 101 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DINAKERKOP UKM 349 No. Tujuan No. Indikator Tujuan No. Sasaran No. Indikator Sasaran Satuan 2021 2022 2023 Kondisi Akhir No. Program SKPD KABUPATEN/KOTA 102 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA DINAKERKOP UKM 103 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DINAKERKOP UKM 104 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DINAKERKOP UKM 105 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DINAKERKOP UKM 106 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DINAKERKOP UKM 9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - - - 63.97 64.06 64.15 64.15 14 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup 23 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 63.97 64.06 64.15 64.15 107 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP DLH 108 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) DLH 109 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DLH 350 No. Tujuan No. Indikator Tujuan No. Sasaran No. Indikator Sasaran Satuan 2021 2022 2023 Kondisi Akhir No. Program SKPD 110 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT DLH 111 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DLH 112 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) DLH 113 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP DLH 114 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) DLH 24 Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah % 24 26 27 27 115 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DLH 351 No. Tujuan No. Indikator Tujuan No. Sasaran No. Indikator Sasaran Satuan 2021 2022 2023 Kondisi Akhir No. Program SKPD 15 Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan 25 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang % 99.98 3 99.98 4 99.98 5 99.985 116 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DINPERKIM 117 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH DINPERKIM 16 Meningkatnya penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim 26 Indeks Resiko Bencana 185 180 175 175 118 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BPBD 119 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA BPBD 7 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat 10 Persentase Kinerja Infrastruktur - - - % 73.75 83.46 88.01 88.01 17 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dan memadai 27 Persentase Kinerja Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman % 84.40 86.29 88.20 88.20 120 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINPERKIM 121 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) DINPERKIM 122 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN. DINPERKIM 123 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE DINPERKIM 352 No. Tujuan No. Indikator Tujuan No. Sasaran No. Indikator Sasaran Satuan 2021 2022 2023 Kondisi Akhir No. Program SKPD 28 Persentase Kinerja Infrastruktur Perhubungan % 66.67 91.67 100 100 124 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINHUB 125 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) DINHUB 126 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN DINHUB 29 Persentase Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang % 70.19 72.43 75.84 75.84 127 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DPU 128 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DPU 129 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL DLH 130 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DPU 131 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) DPU 353 No. Tujuan No. Indikator Tujuan No. Sasaran No. Indikator Sasaran Satuan 2021 2022 2023 Kondisi Akhir No. Program SKPD 132 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINPERKIM 133 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE DPU 134 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DINPERKIM 135 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DPU 136 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DPU 8 Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif 11 Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD - - - % 4 5 7 7 18 Meningkatnya Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal 30 Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata % 5.48 5.48 6.35 6.35 137 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA DINPORABUD PAR 138 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DINPORABUD PAR 139 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA DINPORABUD PAR 31 Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif % 5 10 15 15 140 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DINPORABUD PAR 354 No. Tujuan No. Indikator Tujuan No. Sasaran No. Indikator Sasaran Satuan 2021 2022 2023 Kondisi Akhir No. Program SKPD 19 Meningkatnya pertumbuhan pelaku ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro 32 Persentase Koperasi Sehat % 28.88 30 31.11 31.11 141 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN DINAKERKOP UKM 142 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DINAKERKOP UKM 143 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI DINAKERKOP UKM 144 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI DINAKERKOP UKM 145 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM DINAKERKOP UKM 33 Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro % 0.244 0.249 0.254 0.254 146 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) DINAKERKOP UKM 147 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM DINAKERKOP UKM 9 Meningkatkan 12 Angka - - - per 1,656 1,586 1,516 1,516 355 No. Tujuan No. Indikator Tujuan No. Sasaran No. Indikator Sasaran Satuan 2021 2022 2023 Kondisi Akhir No. Program SKPD aktualisasi nilai- nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat Kriminalitas 10.000 pendu duk 20 Meningkatnya kerukunan dan peran masyarakat dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram 34 Persentase kriminalitas yang tertangani % 5 5 5 25 148 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK KESBANGPOL 149 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SATPOL PP KESBANGPOL 150 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN SATPOL PP 151 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN KESBANGPOL 152 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SATPOL PP 356 No. Tujuan No. Indikator Tujuan No. Sasaran No. Indikator Sasaran Satuan 2021 2022 2023 Kondisi Akhir No. Program SKPD 153 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KESBANGPOL 154 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KESBANGPOL 155 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA KESBANGPOL 21 Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah 35 Persentase Pelestarian Budaya Banyumas % 68.68 85.29 100 100 156 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DINPORABUD PAR 157 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH DINPORABUD PAR 158 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN DINPORABUD PAR 159 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DINPORABUD PAR 160 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL DINPORABUD PAR 357 No. Tujuan No. Indikator Tujuan No. Sasaran No. Indikator Sasaran Satuan 2021 2022 2023 Kondisi Akhir No. Program SKPD 22 Meningkatnya peran dan daya saing pemuda 36 Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga % 2.59 2.94 3.27 3.27 161 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN DINPORABUD PAR 162 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINPORABUD PAR 163 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN DINPORABUD PAR 164 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN DINPORABUD PAR 358 Penganggaran program perangkat daerah memperhatikan kerangka pendanaan pembangunan, dengan perincian sebagai berikut. Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 KAPASITAS RIIL / BELANJA Tahun 2021 (Rp.) Tahun 2022 (Rp.) Tahun 2023 (Rp.) Kapasitas Riil Keuangan 3.521.866.285.183 3.780.741.188.731 3.820.175.730.388 Jumlah Belanja Daerah 3.521.866.285.183 3.780.741.188.731 3.820.175.730.388 Belanja Operasi 2.625.051.619.039 2.565.718.382.458 2.600.608.604.011 Belanja Pegawai 1.611.074.344.783 1.717.001.013.892 1.751.341.034.170 Belanja Barang dan Jasa 887.861.262.074 748.208.428.553 749.046.240.427 Belanja Bunga 10.900.000.000 11.270.000.000 10.090.000.000 Belanja Hibah 67.569.521.050 74.482.639.728 75.227.466.125 Belanja Bantuan Sosial 16.445.987.006 14.756.300.284 14.903.863.286 Belanja Modal 586.424.819.264 562.497.317.025 564.291.127.345 Belanja Tidak Terduga 40.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 Belanja Transfer 625.024.989.458 647.525.489.247 650.275.999.032 Belanja Bagi Hasil 33.970.901.458 34.650.319.487 35.343.325.876 Belanja Bantuan Keuangan 591.054.088.000 612.875.169.760 614.932.673.155 Sumber : Bappedalitbang, BAPENDA dan BPKAD Kab. Banyumas, 2020 Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2018-2023 terbagi menjadi 2 periode sebagai bentuk implementasi adanya regulasi Permendagri Nomor 90 Tahun 359 2019, yaitu tahun 2019 dan 2020, serta tahun 2021, 2022 dan 2023. Untuk tahun 2019-2020, rencana program prioritas pembangunan daerah dijabarkan dalam 4 urusan dan 37 urusan bidang/sub bidang, dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan dan 7 (tujuh) fungsi penunjang urusan pemerintahan Sedangkan untuk tahun 2021-2023 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum. I. Periode Tahun 2019-2020 A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
a.Pendidikan Program prioritas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Untuk mencapai indikator program yaitu: APK PAUD/RA/ Sederajat; Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi; Persentase siswa PAUD yang mendapat 1 (satu) set alatmewarnai minimal berjumlah 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru tiap semester; PAUD yang mendapat 6 enam buah buku gambar dalam kondisi baru tiap semester; Persentase siswa pendidikan kesetaraan yang mendapat 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per tahun; Rasio Guru terhadap murid PAUD. Program diarahkan pada: Orientasi dan Koordinasi Penyelenggaraan PAUD Terpadu Holistik Integratif; Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini SKB Kalibagor; Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini SKB Purwokerto; Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini SKB Ajibarang; Operasional Tim Manajemen BOP Kabupaten; Bantuan Biaya Operasional PAUD (BOP); Pembinaan Pendidikan Keluarga/Pokja Pendidikan Keluarga; Peningkatan Sarana Prasarana PAUD; Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat, PAUD Bertprestasi dan Gebyar PAUD; FasilitasBunda PAUD; Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan (life skill) SKB Purwokerto; Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan (life skill) SKB Ajibarang; Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan (life skill) SKB Kalibagor; Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan; Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kesetaraan SKB Kalibagor; Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kesetaraan SKB Purwokerto; Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kesetaraan SKB Ajibarang; Operasional SKB Purwokerto; Operasional SKB Kalibagor; Operasional SKB Ajibarang; Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat (DikMas) SKB Ajibarang; Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat (DikMas) SKB Purwokerto; Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat (DikMas) SKB Kalibagor; Akreditasi Lembaga PAUD dan 360 Dikmas/PokjaAkreditasi Lembaga PAUD dan Dikmas; Bintek Pengembangan APE PAUD dan Pembelajaran PAUD Terpadu; Implementasi Pengarus utamaan Gender; Workshop Pengelolaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana PAUD dan Dikmas; Peningkatan Mutu Pendidikan Dikmas dan Kursus; Operasional TK Negeri Pembina 1 Purwokerto; Operasional TK Negeri Pembina 2 Purwokerto; Operasional TK Negeri Pembina Kober; Operasional TK Negeri Pembina Purwojati; Pengadaan Sarana Prasarana SKB (DAK); Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK); Bintek Penanganan ABK PAUD; Fasilitasi dan Visitas Sarpras PAUD dan Dikmas; Fasilitasi Program da PAUD dan Bindikel; Pembinaan Mutu Kelembagaan Dikmas dan Kursus; Fasilitas Dikmas dan Kursus; Fasilitasi Program da PAUD dan Bindikel; Fasilitasi Gugus PAUD dan PKG PAUD; Pendampingan Pelaksanaan DAK Bidang PAUD dan Dikmas; Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan; Bintek Akreditasi dan Standarisasi Lembaga Dikmas dan Kursus; Operasional Tim Manajemen BOP Kesetaraan.
2. 2.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Dasar dan Sederajat Untuk mencapai indikator program yaitu: Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI / Paket A; Angka rata-rata Nilai UASBN SD; APK SD/MI/Paket A; Persentase Peningkatan Satuan Pendidikan SD Berprestasi; Persentase Peningkatan Siswa SD Berprestasi; Persentase Satuan Pendidikan SD Terakreditasi; Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik. Program diarahkan pada: Operasional Tim Managemen BOS SD; Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif SD; Pembangunan Prasarana SD; Rehabilitasi Prasarana SD; Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB; Penyelengaraan Lomba-Lomba Siswa dan Sekolah SD/SDLB; Penyelenggaraan Kurikulum 2013 SD; Penyelenggaraan Akreditasi SD; Fasilitasi Program Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Sehat SD; Pembangunan Ruang Kantor, Ruang Belajar, dan Ruang Penunjang Lain SD; Pembangunan/Rehabilitasi Talud/Pagar Keliling SD; Pengadaan Sarana Pendidikan SD; BOS SD; Pengadaan Sarana Prasarana SD (DAK); Operasional Penyaluran Beasiswa SD.
3. 3.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat Untuk mencapai indikator program yaitu : Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/ MTs/Paket B (13-15 tahun) ; Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B; Angka rata-rata Nilai UN SMP 59; APK SMP/MTs/Paket B; APM SMP/MTs/Paket B; Persentase peningkatan Satuan Pendidikan SMP Berprestasi; Persentase peningkatan Siswa SMP Berprestasi; Persentase Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi; Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik; Persentase siswa pendidikan menengah yang mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester. 361 Program diarahkan pada: Pengadaan Sarana dan Prasarana SMP (DAK); Operasional SMPN (71 SMPN); Penyusunan Perencanaan, DED, dan Pengawasan Jenjang SMP; Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif SMP; Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana SMP; Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional SMP/MTs; Penyelenggaraan Lomba-lomba Siswa dan Sekolah SMP; Implementasi Kurikulum 2013 SMP/MTs; Rehabilitasi Ruang Kantor, Ruang Belajar, dan Ruang Penunjang Lain SMP; BOS SMP; OPERASIONAL/PELAKSANAAN AKREDITASI SMP/MTs; Gebyar Pendidikan Inklusi SMP; Manajemen/Pengelolaan Sekolah (SMP Negeri/Swasta); Pembinaan Kesiswaan SMP; Operasional Penyaluran Beasiswa SMP; Peningkatan Manajemen Sekolah SMP; Operasional Tim Manajemen BOS SMP.
4. 4.Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah; Persentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah; Persentase peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal Berprestasi; Persentase satuan pendidikan SD memiliki tenaga penunjang lainnya; Persentase tutor pendidikan kesetaraan memiliki ijasah minimal S1/DIV. Program diarahkan pada: Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Wiyata Bakti; Pelaksanaan Sertifikasi, Penilaian Angka Kredit dan Pembinaan Ketenagaan; Penyelenggaraan Lomba Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal; Penilaian Kinerja dan Penyiapan Calon Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan; Peningkatan Kompetensi Pamong Belajar dan Penilik.
5. 5.Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Untuk mencapai indikator program yaitu: Tingkat capaian nilai LKJiP 83 Angka. Program diarahkan pada: Penanganan Anak Putus Sekolah; Bangub Pendidikan; Gebyar Pendidikan Inklusi (Anak Berkebutuhan Khusus); Manajemen Pendataan Pendidikan; Pengelolaan dan Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru; Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan; Pengadaan Tanah Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas; Bintek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Satuan Pendidikan.
6. 6.Program Peningkatan Koordinasi Pendidikan Kecamatan Untuk mencapai indikator program yaitu: Tingkat capaian koordinasi Koordinator Pendidikan Kecamatan; Program diarahkan pada. Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan (27 kecamatan). 362
b.Kesehatan Program prioritas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Untuk mencapai indikator program yaitu: Angka Kematian Bayi; Angka Kematian Neonatal; Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani; Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan; Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil. Program diarahkan pada: Jaminan Persalinan (DAK); Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak; Penguatan Puskesmas PONED (DAK Penugasan).
2. 2.Program Upaya Kesehatan Masyarakat Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Puskesmas dengan capaian SPM Kesehatan. Program diarahkan pada: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) BKMIA, BKMM, BKPM (DAK); Bantuan Operasional Kesehatan pada 41 Puskesmas (DAK); Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan (DAK).
3. 3.Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan; Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar; Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar. Program diarahkan pada: Pengadaaan obat, perbekalan kesehatan dan reagen; Bantuan Operasional Kesehatan Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Distribusi Obat dan E-Logistik); Peningkatan Sarana Prasarana kefarmasian, obat dan perbekalan kesehatan serta operasional DAK Kefarmasian (DAK Farmasi); Operasional Unit Perbekalan Kesehatan dan Kefarmasian (UPKF); Pembinaan pengawasan obat, makanan dan minuman dan bahan berbahaya.
4. 4.Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk mencapai indikator program yaitu: Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri; Persentase kecamatan dengan Pokjanal Desa Siaga; Persentase Kecamatan yang memiliki kebijakan PHBS; Persentase Kecamatan yang mencapai PHBS Institusi Pendidikan sehat. Program diarahkan pada: Pengembangan Media Promosi Kesehatan; Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan kemitraan Bidang Kesehatan. 363
5. 5.Program Perbaikan Gizi Masyarakat Untuk mencapai indikator program yaitu: Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan; Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin; Prevalensi balita stunting; Prevalensi gizi kurang . Program diarahkan pada: Peningkatan Status Gizi Masyarakat; Stunting (DAK); BOK Stunting (DAK).
6. 6.Program Pengembangan Hygiene Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kecamatan yang melaksanakan STBM; Persentase Puskesmas melaksanakan Kesehatan Olah Raga pada kelompok masyarakat; Persentase puskesmas melaksanakan STBM . Program diarahkan pada: Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
7. 7.Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Untuk mencapai indikator program yaitu: Angka keberhasilan pengobatan pasien TB RO; Angka Kejadian Malaria (API : kasus per 1000 penduduk) < 0.05; Angka ( notifikasi semua kasus TBC yang diobati (Case Notification Rate/ CNR) per seratus ribu penduduk; Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi; Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI); Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD; Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA; Cakupan pengobatan semua kasus TBC (% Case Detection Rate / CDR) yang diobati; Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar; Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar; Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC; Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; Persentase pasien TBC yang mengetahui status HIV; Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ; Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; Prevalensi tekanan darah tinggi; Proporsi jumlah kasus Tuberculosis yang terdeteksi dalam program DOTS; Tingkat Kematian karena Tuberculosis (Per 100.000 penduduk); Tingkat prevalensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk). Program diarahkan pada: Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2); Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML); Peningkatan Imunisasi; Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah; Penanggulangan Penyakit Tidak Menular; Pengendalian Penyakit (DAK).
8. 8.Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 364 Untuk mencapai indikator program yaitu: Rasio dokter persatuan penduduk; Rasio tenaga medis persatuan penduduk. Program diarahkan pada: Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kesehatan; Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan; Penyelenggaraan pembinaan dan Pengawasan Sarana Pelayanan Kesehatan; Pengadaan Tanah Puskesmas.
9. 9.Program Pelayanan Kesehatan Untuk mencapai indikator program yaitu: Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin; Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; Cakupan penduduk miskin non kuota yang mempunyai JPK; Indeks kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan; Persentase Fasyankes primer/sekunder yang memberikan pelayanan sesuai standar; Persentase penduduk miskin non kuota terintegrasi JKN; Persentase Puskesmas Terakreditasi . Program diarahkan pada: Pengembangan Jamkesda; Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESDA); Pelayanan Kesehatan Rujukan; Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional; Akreditasi Puskesmas; Peningkatan Mutu FKTP dan Akreditasi Labkesmas; Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan puskesmas Kecamatan; Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM); Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan Balai Kesehatan Penyakit Paru-paru Masyarakat (BKPM); Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak (BKMIA); Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan Labkesmas; Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan puskesmas Kecamatan; Penambahan Operasional Labkesmas; Penambahan Operasional Puskesmas Purwojati; Penambahan Operasional Puskesmas Purwokerto Barat; Penambahan Operasional BKMIA; Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan puskesmas Kecamatan; Penambahan Operasional Puskesmas; Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan puskesmas Kecamatan; Penambahan Operasional Puskesmas Kecamatan.
10. 10.Program peningkatan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya Untuk mencapai indikator program yaitu: Cakupan Puskesmas; Cakupan Puskesmas Pembantu; Rasio Puskesmas persatuan penduduk. Program diarahkan pada: Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas; Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya (DAK Kesehatan Dasar); Pembangunan/ Rehabilitasi Puskesmas, Pustu dan rumah dinas; Pengadaan sarana dan prasarana Balai Kesehatan, Klinik dan Laboratorium kesehatan.
11. 11.Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata 365 Untuk mencapai indikator program yaitu: Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (Rumah Sakit). Program diarahkan pada: Peningkatan Sarana Prasarana Balai Kesehatan Paru Masyarakat; Pengadaan peralatan kesehatan, sarana dan prasarana rumah sakit di seluruh Instalasi (DAK Rujukan); Pengadaan peralatan kesehatan di seluruh Instalasi dari Dana APBD; Pengadaan Peralatan Kesehatan, sarana dan prasarana rumah sakit di seluruh instalasi dari dana APBD (ProvinsiRehabilitasi Gedung Thalasemia; Pengadaan tanah untuk pengembangan Rumah Sakit; Pembangunan Rumah Sakit Khusus Mata/Indra; Pembangunan Gedung rawat Jalan Tahap 2 dari APBD; Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit; Pengadaan Alat Kesehatan Jantung dan Paru dari Dana DBHCHT.
12. 12.Program Manajemen dan Kebijakan kesehatan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan; Persentase SIK Fasyankes yang terintegrasi . Program diarahkan pada: Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan.
13. 13.Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Untuk mencapai indikator program yaitu: Nilai Evaluasi SAKIP; Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan; Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Bagian Administrasi; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Diklat, Litbang dan Peningkatan Mutu; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pelayanan Penunjang; Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Medis . Program diarahkan pada: Pelayanan Kesehatan dan pendukung Pelayanan Kesehatan.
c.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan Untuk mencapai indikator program yaitu: Presentase panjang jalan ditingkatkan kondisinya; Presentase panjang jalan yang terbangun. Program diarahkan pada: Pembangunan dan peningkatan jalan 7 Wilayah; Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan/Jembatan; Bantuan Keuangan Penanganan Infrastruktur Jalan/Jembatan (Bantuan Gubernur); Perencanaan Teknis Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan/Jembatan; Pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan jalan.
2. 2.Program Pembangunan turap/talud/brojong 366 Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Panjang bangunan pengaman di daerah kritis di badan sungai. Program diarahkan pada Perkuatan Tebing SDA dan Irigasi.
3. 3.Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Untuk mencapai indikator program yaitu: Presentase panjang jalan yang dipelihara. Program diarahkan pada: Pemeliharaan Rutin Jalan; Pemeliharaan Berkala Jalan; Pemeliharaan Rutin Jalan 7 Wilayah; Perencanaan Teknis Bidang Pemeliharaan Jalan/ Jembatan; Pemberdayaan Forum Masyarakat Peduli Jalan; Inspeksi Jalan; Sosialisasi Sempadan Jalan.
4. 4.Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase ketersediaan air irigas untuk pertanian rakyat pada sistemirigasi yang sudah ada; Persentase luas irigasi kabupaten yang dilakukan rehabilitasi. Program diarahkan pada: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi; Dana Alokasi Khusus Bidang SDA dan Irigasi; Bantuan Keuangan Penanganan Infrastruktur SDA dan Irigasi (Bantuan Gubernur); Pembangunan dan Pengembangan Irigasi; Pengadaan tanah untuk pembangunan irigasi; Operasi dan Pemeliharaan Irigasi; Pemeliharaan ringan jaringan irigasi 7 Wilayah; Pemberdayaan GP3A; Perencanaan Teknis Bidang SDA dan Irigasi; Pengelolaan IPDMIP Kabupaten Banyumas.
5. 5.Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase jumlah embung dalam kondisi baik. Program diarahkan pada: Pembangunan embung/situ; Rehabilitasi embung/situ/mata air; Pengadaan tanah untuk pembangunan embung/situ.
6. 6.Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase jumlah kelompok masyarakat peduli sungai yang aktif. Program diarahkan pada: Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Infrastruktur SDA dan Irigasi; Inspeksi SDA dan Irigasi; Pembinaan Masyarakat Peduli Sungai.
7. 7.Program Pembinaan Jasa Konstruksi Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina/Persentase jumlah Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina. Program diarahkan pada Pembinaan Jasa Konstruksi.
8. 8.Program Pembangunan dan Penggantian Jembatan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase penambahan jumlah jembatan. 367 Program diarahkan pada: Pembangunan dan Penggantian Jembatan Kabupaten; Pengadaan tanah untuk pembangunan Jembatan; Pembangunan bangunan pengaman jembatan Kabupaten.
9. 9.Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Jembatan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase jembatan kabupaten yang dipelihara. Program diarahkan pada: Rehabilitasi Jembatan; Pengadaan bahan konstruksi Jembatan; Pemeliharaan Rutin Jembatan 7 Wilayah.
10. 10.Program Pembangunan Bangunan pelengkap jalan/jembatan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase penambahan panjang trotoar dan drainase. Program diarahkan pada: Pembangunan Trotoar/ Saluran Drainase/Gorong-Gorong Jalan; Pembangunan Bangunan pelengkap jalan/jembatan; Pemeliharaan Trotoar/Drainase/ Gorong-gorong Jalan; Pemeliharaan Bangunan pelengkap jalan/jembatan.
11. 11.Program Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase bangunan gedung Pemerintah Daerah yang tertangani. Program diarahkan pada: Pembangunan Gedung Milik Pemkab Banyumas; Pemeliharaan Gedung Milik Pemkab Banyumas; Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Sarpras Kantor Kecamatan; Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Sarpras Kantor Kelurahan; Perencanaan Teknis Bidang Tata Bangunan.
12. 12.Program Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase bangunan pemerintah yang ber-IMB. Program diarahkan pada: Inventarisasi Bangunan; Pelayanan Operasional Rekomtek Bangunan; Inspeksi Gedung Pemerintah.
13. 13.Program Peningkatan Perencanaan Teknis Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina/Persentase Jumlah Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina. Program diarahkan pada: Perencanaan Teknis DPU; Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang; Perencanaan Teknis dan Operasional Bidang Penataan Ruang; Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. 14.Program Pengembangan dan Pengelolaan Drainase Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase panjang drainase yang dibangun. 368 Program diarahkan pada Pemeliharaan Drainase; Pembangunan Drainase.
d.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Pengembangan Perumahan Untuk mencapai indikator program yaitu: Rasio rumah layak huni; Cakupan ketersediaan rumahlayakhuni; Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau; Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU. Program diarahkan pada: Fasilitasi Peningkatan Kualitas Perumahan; Perencanaan Teknis dan Operasional Bidang Pengembangan Perumahan; Fasilitasi Penyediaan/Pembangunan Perumahan dan PSU Perumahan; Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Perumahan; DAK Bidang Perumahan dan Permukiman; Pendamping DAK Bidang Perumahan dan Permukiman.
2. 2.Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan Untuk mencapai indikator program yaitu: Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan; Persentase rumah tinggal beraksessanitasi; Persentase drainase permukiman dalam kondisi baik. Program diarahkan pada: 1. Pendamping Operasional Program PAMSIMAS; 2. Perencanaan Teknis dan Operasional Bidang Penyehatan Lingkungan; 3.Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Air Bersih; 4.Pembangunan/ Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi Air Limbah; 5. Pembangunan dan Pengelolaan IPLT; 6. Pendamping Operasional Program Sarpras Air Limbah; 7. Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan Kawasan Permukiman; 8. DAK Bidang Sanitasi; 9. Pendamping DAK Bidang Sanitasi; 10.DAK Bidang Air Minum; 11. Pendamping DAK Bidang Air Minum; 12. Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan; 13. Program Hibah sAIIG.
3. 3.Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Asosiasi Pengelola Sarana Air Minum dan Sarana Air Limbah yang aktif . Program diarahkan pada: Pembinaan dan Fasilitasi BP SPAM; Pembinaan dan Fasilitasi BP SPALD.
4. 4.Program Pengembangan Kawasan Permukiman Untuk mencapai indikator program yaitu: Rasio permukiman layak huni; Persentase lingkungan pemukiman kumuh Kawasan perkotaan; Persentase penanganan permukiman kumuh; Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan; Persentase areal Kawasan kumuh; Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk. 369 Program diarahkan pada: Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum; Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan; Perencanaan Teknis, Pendataan dan Operasional Bidang Pengembangan Permukiman; Pendamping Operasional KOTAKU; Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kawasan Permukiman; Pembangunan/ Peningkatan/Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman.
e.Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase wilayah kecamatan/desa yang kondisi nyaman; Persentase konflik sosial yang terselesaikan. Program diarahkan pada: Operasional Crisis Centre (Tim terpadu); Pembekalan dan Pemantapan Fungsi Jaring Deteksi Dini dan Pengawasan Orang Asing; Silaturahmi Muspida dengan Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama; Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba.
2. 2.Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan Untuk mencapai indikator program yaitu: Presentase LSM, Ormas dan Forum lainnya yang berperan aktif dalam kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan; Persentase lembaga keagamaan aktif. Program diarahkan pada: Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat; Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa; Orientasi ketahanan bangsa, nilai-nilai nasionalisme dan Bela Negara; Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan; Fasilitasi Ormas dan LSM; Fasilitasi FKUB; Pembinaan Aliran Kepercayaan dan Umat Beragama.
3. 3.Program Pendidikan Politik Masyarakat Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase pemilih pemula yang memberikan hak pilih pada pemilu /pemilukada. Program diarahkan pada: Fasilitasi Komunikasi dan Konsultasi Partai Politik; Sarasehan Demokrasi.
4. 4.Program Peningkatan Kesadaran Kepatuhan Hukum Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase penanganan pelanggaran PERDA; Jumlah warga negara yang memperoleh layanana kibat dari penegakan hukum PERDA dan Perkada. Program diarahkan pada: Penyuluhan peraturan-peraturan daerah yang mengandung sanksi hukum; Pengawasan perijinan; Pemantauan dan pengawasan cukai illegal; Penegakan Produk 370 Hukum Daerah; Penyelidikan dan penyidikan pelanggaran produk hukum daerah.
5. 5.Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Persentase Pelaksanaan SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum; Persentase Pemenuhan Sarpras Kelengkapan Satpol PP; Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP . Program diarahkan pada: Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat; Pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala missal; Pengamanan terpadu; Patroli ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum; Penjagaan dan pengamanan aset milik Pemerintah Daerah; Penegakan Disiplin PNS.
6. 6.Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Untuk mencapai indikator program yaitu: Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas). Program diarahkan pada: Pemberdayaan anggota linmas dalam penanggulangan bencana dan ketertiban masyarakat; Operasional dan Pembinaan SATLINMAS; Penyelenggaraan PHBN dan Hari Jadi Kabupaten Banyumas.
7. 7.Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Untuk mencapai indikator program yaitu: Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten; Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK); Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Program diarahkan pada: Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran; Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran; Operasional UPT Pemadam Kebakaran; Pembangunan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran.
8. 8.Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kejadian bencana tertangani dengan cepat dan tepat; Rasio pengurangan resiko bencana; Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap . Program diarahkan pada: Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam; Posko siaga dan penanganan darurat bencana; Bimbingan teknis penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana; Pengembangan desa tangguh bencana; Pengembangan Forum Resiko Bencana; Bintek SAR dan latihan 371 gabungan penyelamat, evakuasi dan penanganan darurat; Sosialisasi dan fasilitasi simulasi penanganan darurat bagi pelajar; Dana Siap Pakai (DSP) pada Tahap Tanggap Darurat Bencana; Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana; Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana; Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam; Penyusunan Perencanaan Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; Rencana kontigensi bencana longsor; Pembangunan Sarana dan Prasarana Antisipasi Bencana.
9. 9.Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kecamatan yang telah memiliki petarawan bencana; Informasi petarawan bencana. Program diarahkan pada: Pembuatan Peta Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Banyumas.
f.Sosial Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Pelayanan Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase PMKS non potensial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya; Persentase PMKS potensial yang telah berusaha/bekerja; Persentase PMKS yang berubah sikap perilakunya; Persentase PMKS yang mendapat perlindungan; Persentase anak yatim dan berkebutuhan khusus/difabel yang terpenuhi kebutuhan dasarnya; Persentase penyandang disabilitas yang meningkat fungsi fisiknya; Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial; Persentase PMKS yang tertangani; Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar; Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial; Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya; Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat; Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap; Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial; Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti; Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti; Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti; Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti; Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota. 372 Program diarahkan pada: Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana; Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa; Penyusunan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; Penertiban dan pengiriman hasil razia PGOT dan PSK ke panti rehab social; Pengiriman anak nakal, remaja rawan narkoba dan anak terlantar ke panti rehab social; Fasilitasi orang terlantar (PGOT) dan Fasilitasi penguburan jenazah terlantar; Fasilitasi perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migrant; Fasilitasi kegiatan operasional dan sarana Tagana; Penanganan Pasca Bencana dan Penyelesaian Permasalahan Sosial Lainnya; Pelatihan satuan tugas kaji bencanan/gladi lapang penanggulangan bencana dan sosialisasi dampak sosial dan penanganan bencana; Sosialisasi Pendampingan Sosial dan Pendampingan Psikososial Korban Bencana Alam; Pencegahan dan Penanganan Bencana Sosial; Pembinaan dan pelatihan advokasi anak nakal dan pelatihan keterampilan bagi remaja sekolah dari keluarga tidak mampu; Sosialisasi prosedur pengangkatan anak dan proses pelayanan adopsi; Pembinaan dan pelatihan lansia potensial bermasalah sosial ekonomi; Fasilitasi Operasional dan Sarana Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Banyumas; Fasilitasi Permakanan dan Minuman bagi Lansia Non Potensial dan Balita Terlantar; Pemenuhan sarana dan prasarana perawatan para penyandang disabilitas dan trauma; Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma potensial; Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; Pembinaan dan Bimbingan Keterampilan bagi Anak dan Remaja di Panti Asuhan; Pemenuhan sarana dan prasarana panti sosia; Pemberdayaan eks penyandang penyakit social; Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang; Keserasian Sosial; Failitasi Pelayanan Publik Bidang Sosial.
2. 2.Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase lembaga masyarakat yang aktif berperan dalam pembangunan; Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana pelayanan kesejahteraan sosial. Program diarahkan pada: Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha; Pembinaan Karang Taruna, PSM dan Saka Bina Sosial; Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK); Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan PSKS; Penyusunan Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; Fasilitasi Perijinan Pengumpulan Sumbangan Sosial; Peningkatan Kepasitas (Capacity Building) Petugas dan Pedamping Sosial. Pemberdayaan Fakir Miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Pemberdayaan PMKS lainnya.
3. 3.Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil 373 Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Fakir Miskin (FM) yang telah berusaha bekerja; Persentase Lanjut Usia Miskin/ terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Program diarahkan pada: Assesment Psikososial dan Advokasi serta Bimbingan Sosial Bagi Fakir Miskin; Operasional dan monitoring Program Keluarga Harapan (PKH); Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan monitoring dan evaluasi serta bimbingan lanjut bagi penanganan fakir miskin; Fasilitasi manajemen bagi fakir miskin dan sosialisasi peningkatan kebutuhan dasar yang layak; Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat daerah kumuh; Fasilitasi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; Pemberdayaan Masyarakat pada komunitas adat terpencil.
4. 4.Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase masyarakat dan generasi muda yang sadar akan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial; Nilai kondisi TMP terhadap standar nasional. Program diarahkan pada: Pembinaan nilai-nilai kesetia kawanan sosial bagi generasi muda; Perbaikan dan perawatan Taman Makam Pahlawan; Sarasehan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, pembinaan bagi keluarga pahlawan perintis dan veteran dan pembinaan usaha ekonomi produktif (UEP) bagi veteran. B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (17 Urusan Bidang)
a.Tenaga Kerja Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan. Program diarahkan pada: Pelatihan Otomotif; Pelatihan Elektronik Atau Handphone; Pelatihan Prosesing Hasil Pertanian; Pelatihan Menjahit; Pelatihan Las; Pelatihan Tata Rias Pengantin; Pelatihan Kejuruan Menjahit Garmen; Operasional UPT BLK; Pelatihan Ulat Sutra; Pelatihan Calon Tenaga Kerja Indonesia.
2. 2.Program Peningkatan Kesempatan Kerja Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase lowongan kerja yang terpenuhi. Program diarahkan pada: Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan; Kerjasama Pendidikan Dan Pelatihan; Penyebarluasan Informasi Bursa 374 Tenaga Kerja; Pendataan Jumlah Penganggur; Identifikasi Lowongan Kerja; Fasilitasi AKAD/AKL; Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja.
3. 3.Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase perusahaan penempatan pekerja migrant indonesia (P3MI) yang procedural. Program diarahkan Pada: Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja; Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan; Fasilitasi AKAN dan penyelesaian CTKI/TKI.
4. 4.Program Perlindungan Dan Pengembangan Hubungan Industrial Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase perusahaan yang melaksanakan ketentuan UMK; Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun; Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama. Program diarahkan Pada: Monitoring UMK dan THR, usulan dan sosialisasi UMK; Pembinaan Struktur Skala Upah dan Fasilitas Kesejahteraan Tenaga Kerja; Pencegahan, Fasilitas dan Penyuluhan Tata cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Pembinaan Sarana Industrial dan Outsourching dan May Day; Pelatihan Penguatan Organisasi Buruh.
5. 5.Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Untuk mencapai indikator program yaitu: Presentase koperasiaktif. Program diarahkan pada: Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian; Pembinaan dan pengawasan koperasi; Penilaian Kesehatan koperasi.
6. 6.Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase peningkatan omzet UMKM yang dibina. Program diarahkan pada: Fasilitasi Pendampingan Pinjaman dana bergulir; Perencanaan UMKM dan Pengembangan OVOP Kabupaten Banyumas; Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah; Pemberdayaan, Perlindungan dan Pengawasan Usaha Kecil dan Menengah; Fasilitasi pengembangan inkubatorteknologi dan bisnis; Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan; Sosialisasi HALAL kepada Usaha Mikro Kecil Menengah.
b.Transmigrasi
1. 1.Program Pengembangan dan PenempatanTransmigrasi 375 Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase transmigran yang ditempatkan. Program diarahkan pada: Peningkatan kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sector dalam rangka pengembangan Kawasan transmigrasi; Pendaftaran, seleksi, pembekalan dan pemberangkatan calon transmigran umum.
c.Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak Untuk mencapai indikator program yaitu: Jumlah kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar (Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan) 32 kelompok; Rasioanak korban kekerasan; Preferensi kekerasan pada anak perempuan. Program diarahkan pada: Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas perlindungan khusus anak; Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
2. 2.Program Penguatan Pengarusutamaan Gender Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kelembagaan PUG yang aktif; Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan; Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG. Program diarahkan pada: Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan Gender (KKG); Advokasi dan Evaluasi PUG; Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak.
3. 3.Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Untuk mencapai indikator program yaitu: Rasio perempuan korban kekerasan; Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani sesuai standar; Persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah; Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR 24 0rang; Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu; Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga Kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit; Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu; Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus 376 kekerasan terhadap perempuan dan anak; Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum ; Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; Cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan; Rasio KDRT. Program diarahkan pada: Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A); Penyelengaraan Gerakan Sayang Ibu dan PP ASI; Pelaksanaaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah; Pembinaan Organisasi Perempuan.
d.Pangan Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Penguatan Cadangan Pangan Untuk mencapai indikator program yaitu: Stabilitas harga dan pasokan pangan; Tingkat ketersediaan energi; Tingkat ketersediaan protein; Persentase Penanganan daerah rawan pangan. Program diarahkan Pada: Penanganan daerah Rawan Pangan; Pendukunga TNI (TMMD) untuk Pertanian; Pengembangan Desa Mandiri dan Lumbung Pangan; Pengembangan cadangan pangan Daerah.
2. 2.Program Peningkatan Pola Pangan Harapan Untuk mencapai indikator program yaitu: Konsumsi protein; Konsumsi Energi; Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan. Program diarahkan pada: Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan dan Diversifikasi Pangan; Penyusunan Pola Pangan Harapan; Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.
e.Pertanahan Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase luas tanah milik Pemkab yang bersertifikat. Program diarahkan pada: Fasilitasi Administrasi Pertanahan; Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum.
f.Lingkungan Hidup Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase jumlah sampah yang tertangani; Persentase cakupan area pelayanan 377 persampahan; Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R; Timbulan sampah yang ditangani. Program diarahkan pada: Perencanaan Teknis Bidang Kebersihan dan Persampahan; Penyusunan Laporan Periodik Sampah; Pembangunan Gedung UPT KP, TPS dan TPST di Kabupaten Banyumas; Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan dan Persampahan; Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan; Fasilitasi Program Kota Adipura; Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana UP TPST.
2. 2.Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase RTH publik; Persentase RTH layak anak Program diarahkan pada: Pembangunan/Pengembangan RTH di Kabupaten Banyumas; Perencanaan Teknis Pertamanan; Pemeliharaan Taman se-Kabupaten Banyumas.
3. 3.Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan; Persentase kegiatan monitoring/pengawasan kegiatan pelakuusaha dan/atau kegiatan. Program diarahkan pada: Pembinaan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Kepada Masyarakat; Fasilitasi kegiatan dalam rangka memperingati Hari-hari Lingkungan Hidup; Pembinaan dan Evaluasi Sekolah Adiwiyata; Pemantauan Kualitas Lingkungan; Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Lingkungan Hidup.
4. 4.Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase pembangunan sumur resapan dan pengadaan alat biopori; Persentase luas wilayah yang ditetapkan status kerusakan biomassa. Program diarahkan pada: Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air; Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem; Penyusunan informasi kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa; Pemetaan Sumber Mata Air; Pemetaan Lahan Kritis.
5. 5.Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase dokumen lingkungan yang diterbitkan; Persentase sengketa lingkungan hidup yang ditangani; Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kota lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten kota. 378 Program diarahkan pada: Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan; Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); Fasilitasi/Sosialisasi pengelolaan Lingkungan Hidup; Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH); Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); Inventarisasi Gas RumahKaca (GRK); Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD); Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan.
6. 6.Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Purwokerto Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase sejumlah sampah di wilayah Purwokerto yang ditangani. Program diarahkanpada: Operasional UPKP Wilayah Purwokerto.
7. 7.Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Banyumas Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase sejumlah sampah di wilayah Banyumas yang ditangani. Program diarahkan pada: Operasional UPKP Wilayah Banyumas.
8. 8.Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Ajibarang Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase sejumlah sampah di wilayah Ajibarang yang ditangani. Program diarahkan pada: Operasional UPKP Wilayah Ajibarang.
9. 9.Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Wangon Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase sejumlah sampah di wilayah Wangon yang ditangani. Program diarah kanpada: Operasional UPKP Wilayah Wangon.
10. 10.Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Sumpiuh Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase sejumlah sampah di wilayah Sumpiuh yang ditangani. Program diarahkan pada: Operasional UPKP Wilayah Sumpiuh.
11. 11.Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Kembaran Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase sejumlah sampah di wilayah Kembaran yang ditangani. Program diarahkan pada: Operasional UPKP Wilayah Kembaran.
12. 12.Program Peningkatan Pelayanan Kinerja TPA/TPST Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase realisasi fisik program; Persentase realisasi keuangan program; Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota. Program diarahkan pada: Operasional PemeliharaanKebersihan/ Persampahan UPT TPST. 379
13. 13.Program Peningkatan Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase realisasi fisik program; Persentase realisasi keuangan program. Program diarahkanpada: Operasional UPT Laboratorium Lingkungan Hidup.
g.Administrasi Kependudukan dan PencatatanSipil Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Pengelolaan Informasi Adminduk Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kecamatan yang update database kependudukan; Persentase ketersediaan data base kependudukan skala kabupaten. Program diarahkan pada: Operasional SIAK Secara Terpadu; Pembinaan, Pengendalian, Pengolahan dan Penyajian Data Penduduk.
2. 2.Program Penataan Administrasi Peristiwa Kependudukan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase pemohon Kartu Keluarga yang terlayani; Persentase pemohon KTP- Elektronik yang terlayani; Persentase pemohon Kartu Identitas Anak yang terlayani; Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk; Persentase Penerapan KTP Nasional berbasis NIK; Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Program diarahkan pada: Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan; Peningkatan Pelayanan Peristiwa Kependudukan; Pengadaan Ribbon Printer; Pengadaan Blanko Kartu Identitas Anak; Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK); Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. 3.Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase instansi pengguna data kependudukan yang melakukan perjanjian kerjasama. Program diarahkan pada: Penataan arsip dan dokumen pencatatan sipil; Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
4. 4.Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase pemohon akta kelahiran yang terlayani; Persentase pemohon akta kematian yang terlayani; Persentase pemohon akta perkawinan yang terlayani; Rasio bayi berakte kelahiran; Rasio pasangan berakte nikah; Cakupan penerbitan akta kelahiran. 380 Program diarahkan pada: Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil; Pelayanan Perkawinan Pencatatan Sipil.
h.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase desa yang terpelihara kelestarian adatnya; Persentase desa yang menghasilkan produk unggulan; Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat LPM; Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK; Persentase LPM aktif; Persentase LPM berprestasi; Persentase PKK aktif . Program diarahkan pada: Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan; Pembinaan Kelembagaan Posyandu; Fasilitas PKK; Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat melalui kearifan lokal; Fasilitasi Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Banyumas.
2. 2.Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase aparatur desa yang meningkat kapasitasnya dalam membentuk kawasan perdesaan . Program diarahkan pada: Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan.
3. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Untuk mencapai indikator program yaitu: Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017); Kelembagaan Kawasan Perdesaan (PKP) yang terbentuk 2 lembaga; Persentase kader pemberdayaan masyarakat desa yang meningkat kapasitasnya; Raperda kawasan perdesaan yang tersusun; Kelulusan sarjana per desa. Program diarahkan pada: Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan Desa; Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pendampingan Masyarakat Desa; Fasilitasi perencanaan pembangunan parsitipatif dan pembangunan kawasan pedesaan; Fasilitasi dan Pelatihan pembentukan BKD/ BKAD pengelola dan pengembang potensi desa pendukung pembentukan kawasan perdesaan.
4. 4.Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase desa yang membentuk Bumdes; Persentase Bumdes yang meningkat stratanya; Persentase Pasar Desa yang terbangun; Persentase petani tembakau/cengkih yang dapat meningkatkan kuantitas/kualitas produksi. Program diarahkan pada: Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Pedesaan; 381 Pembinaan Lingkungan Sosial (Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Pada Pelaku Usaha Ekonomi Produktif).
5. 5.Program Peningkatan Partisispasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase desa yang meningkat prasarananya; Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Program diarahkan pada: Fasilitas TMMD dan Bhakti TNI; Pendampingan Bantuan Keuangan Gubernur Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan.
6. 6.Program Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Alam Desa Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase desa yang telah mengembangkan potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat desa; Persentase desa yang telah mengembangkan/memanfaatkan Teknologi Tepat Guna untuk usaha perdesaan; Persentase kecamatan yang telah membentuk posyantek antar desa; Persentase desa yang telah membentuk Posyantek desa. Program diarahkan pada: Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Pedesaan; Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat; Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
7. 7.Program Pembinaan Aparatur dan Administrasi Desa Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase aparatur desa yang terbina; Persentase desa dengan administrasi baik. Program diarahkan pada: Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemdes; Pembinaan Administrasi Desa; Pembinaan Pengelolaan Aset Desa dan Penyelesaian Aset Desa; Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
i.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Peningkatan Daya Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase wilayah yang terjangkau pelayanan tenaga lini lapangan KB; Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan; Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB; Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk; Rata- rata jumlah anak perkeluarga; Rasio Ketergantungan. Program diarahkan pada: Fasilitasi kelompok masyarakat peduli KB; Pengadaan Sarana, Pengolahan dan Pelaporan data/Informasi Program KKBPK; Pelayanan KIE Program KKBPK; 382 Pembinaan bagi petugas dan Kader tentang Program KKBPK; Bantuan Operasional KB.
2. 2.Program Pelayanan Keluarga Berencana Untuk mencapai indikator program yaitu : Rasio Akseptor KB; Angka Kelahiran Total TFR; Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun 5606 orang; Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi; Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB; Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB; Persentase Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 4; Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB ; Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun ; Angka kelahiran remaja (perempuanusia 15-19 tahun) per 1000 perempuanusia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun). Program diarahkan pada: Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR); Peningkatan kapasitas dan kelembagaan KRR; Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB; Pelatihan Tenaga Pedamping Kelompok kegiatan KKBPK di Kecamatan; Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Di masyarakat; Pengadaan Sarana mobilitastim KB Keliling (DAK).
j.Perhubungan Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase berfungsinya fasilitas kelengkapan jalan dengan baik. Program diarahkan pada: Operasional Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perlengkapan Jalan; Pemeliharaan Halte Bus; Rehabilitasi/Perbaikan Terminal Tipe C; Operasi dan Pemeliharaan/Perbaikan LPJU; Pendataan LPJU; Retrovit dan Meterisasi LPJU; Pengadaan Mobil Tangga.
2. 2.Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Untuk mencapai indikator program yaitu: Rasio ijin trayek. Program diarahkan pada: Perencanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas; Fasilitasi Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; Operasional Perizinan Angkutan; Fasilitasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran; Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ KabupatenBanyumas; Pembinaan Jasa Usaha Angkutan Umum; Penyusunan Masterplan Angkutan Umum Di Kabupaten Banyumas; Penyusunan Dokumen Evaluasi Trayek dan Kebutuhan Angkutan Perkotaan Dan Pedesaan Di Kabupaten Banyumas; Operasional Bus Sekolah.
3. 3.Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 383 Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan; Persentase ketersediaan terminal; Persentase pemasangan rambu-rambu; Presentase berfungsinya APJ yang terpasang dengan baik. Program diarahkan pada: Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan; Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas; Pengadaan dan Penggelaran Marka Jalan; Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan; Pengadaan Alat Pengaman Pengguna Jalan; Pengadaan Fasilitas Pendukun LLAJ; Pembangunan Halte Bus; Pembangunan Rest Area; Pembangunan Terminal Type C; Pengembangan LPJU; Pembangunan Shelter/Halte Bus Aglomerasi Koridor Purwokerto– Purbalingga; Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Terminal Purwokerto; Bantuan Keuangan Pembangunan Terminal Tipe C (Bantuan Gubernur); Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK).
4. 4.Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas; Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot dan angkutdes) yang mempunya istandar keselamatan sesuai UU LLAJ. Program diarahkan pada: Pengadaan ATCS; Pengadaan Trafficlight; Kajian Manajemen dan RekayasaLalu Lintas Perlintasan Sebidang KA; Trafficlight Responsive ATCS; Pengadaan Sarana Derek; Pembinaan Keselamatan LLAJ; Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan; Operasional Pengawasan, Pengamanan, Pengaturan, Penertiban dan Pengendalian LL (P5LL); Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor; Operasional dan Pemeliharaan/Perawatan ATCS; Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Keselamatan Lalu Lintas; Pembinaan Usaha Perbengkelan dan Kendaraan Tak Bermotor; Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan; Penertiban Parkir.
5. 5.Program Peningkatan Kelaikan Pengeoperasian Kendaraan Motor Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan bermotor. Program diarahkan pada: Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor; Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor; Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor; Pengadaan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor (DAK).
6. 6.Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan. Program diarahkan pada: Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Terminal Bus Purwokerto; Operasioanal Terminal Tipe C; Operasioanal Perparkiran; Operasional Terminal 384 Angkutan Pedesaan dan Perkotaan Di Bulupitu; Operasional UPTD Sarana dan Prasarana.
k.Komunikasi dan Informatika (6 Program) Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Pengembangan E-Government Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Perangkat Daerah yang mengelola system informasi secara baik. Program diarahkan pada: Fasilitasi Pengembangan Aplikasi; Pengembangan Ekosistem E-Government; Penyelenggaraan Tata Kelola E-Government; Pengembangan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
2. 2.Program Pengelolaan Infrastruktur Komunikasi Dan Informatika Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase OPD yang terhubung Fiber Optic. Program diarahkan pada: Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data; Pemeliharaan Jaringan Internet dan Intranet, Web Hosting dan Updating Data Website; Pengembangan Data Center, NOC dan Data Recovery Center.
3. 3.Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase KIM yang aktif di Kabupaten Banyumas. Program diarahkan pada: Pemberdayaan SDM Masyarakat Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi; Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat dan Diseminasi Informasi; Kegiatan Non Fisik dalam rangka TMMD.
4. 4.Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Perangkat Daerah yang memberikan aksesin formasi publik; Rasio Lapak aduan public berbasis IT. Program diarahkan pada: Pengelolaan Opini dan Aduan; Penyebarluasan Informasi Layanan Publik; Penyelenggaraan PPID; Updating Monitoring Website; Informasi Layanan Cukai; Operasional Videotron; Penerbitan Tabloid Pemda; Pembuatan Konten Media Informasi; Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.
l.Penanaman Modal Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Untuk mencapai indikator program yaitu: Jumlah Investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas. 385 Program diarahkan pada: Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan investasi pemerintah dan dunia usaha; Penyelenggaraan Promosi Investasi; Fasilitasi Penanaman Modal; Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penanaman Modal.
2. 2.Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan (SP). Program diarahkan pada: Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Ekonomi; Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Pembangunan; Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Kesra dan Lingkungan Hidup.
3. 3.Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasaranan Daerah Untuk mencapai indikator program yaitu: Jumlah sektor potensi investasi yang tergali potensi peluang investasi . Program diarahkan pada: Penyusunan Buku Profil/Peluang Investasi Daerah; Penyediaan Gerai Investasi; Kajian Rencana Umum Penanaman Modal.
4. 4.Program Penanganan Aduan dan Peningkatan Layanan Perizinan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase penanganan pengaduan. Program diarah kanpada: Sosialisasi Penanaman Modal; Penyelesaian Aduan Perizinan; Peningkatan Pelayanan Perizinan.
m.Kepemudaan dan Olah Raga Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Peningkatan peran serta kepemudaan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase organisasi pemuda yang aktif. Program diarah kanpada: Pembinaan Organisasi Kepemudaan; Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan; Fasilitasi Pemuda; Penyusunan Peraturan Kepemudaan.
2. 2.Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase pertumbuhan wirausaha muda. Program diarahkan pada: Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda.
3. 3.Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase sarana prasarana kepemudaan yang tersedia . 386 Program diarahkan pada: Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemuda; Pembangunan Gedung Pemuda (APBN).
4. 4.Program Pengembangan Kebijakan dan Managemen Olahraga Untuk mencapai indikator program yaitu: Cakupan pelatih bersertifikasi level dasar; Cakupan pelatih bersertifikasi level. Program diarahkan pada: Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan; Penyusunan Peraturan Keolahragaan.
5. 5.Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Untuk mencapai indikator program yaitu: Cakupan pembinaan atlet muda/pelajar; Persentase cabang olahraga yang berprestasi tingkat provinsi dan nasional; Persenta sepeningkatan perolehan medalitingkat Provinsi dan Nasional Program diarahkan pada: Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga; Pemassalan Olah raga bagi Mahasiswa dan Masyarakat; Pengembangan Olahraga Rekreasi.
6. 6.Program Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase jumlah venue olahraga yang sesuai standart. Program diarahkan pada: Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga; Operasional GOR Satria; Pembangunan Lapangan Indoor Tenis (APBN).
n.Statistik Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase keterisian Daftar Informasi Publik; Persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah. Program diarahkan pada: Penyusunan Data dan Informasi Kabupaten Banyumas; Penyelenggaraan Statitistik Sektoral Kabupaten Banyumas; Pengembangan Sistem Interoperabilitas.
o.Persandian Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Peningkatan Keamanan Informasi Untuk mencapai indikator program yaitu: Standarisasi Keamanan Data ISO 27001 17 anek. Program diarahkan pada: Penanganan Keamanan Informasi Audit TIK; Pemeliharaan Peralatan Sandi Dan Telekomunikasi; Pembangunan Dan Pemeliharaan Repeater Telekomunikasi; Optimalisasi Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi. 387
p.Kebudayaan Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Pengembangan Nilai Budaya Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi. Program diarahkan pada: Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah.
2. 2.Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase penetapan cagar budaya dengan SK Bupati. Program diarahkan pada: Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala dan Museum; Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesenian; Penyusunan Peraturan Kebudayaan; Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (DAK).
3. 3.Program Pengelolaan Keragaman Budaya Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase jenis kesenian yang dilestarikan; Persentase jenis kesenian yang dipentaskan. Program diarahkan pada: Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah; Penyelenggaraan Festival Kesenian Daerah; Pembuatan Karya Cetak dan Karya Rekam Budaya Daerah; Gelar Budaya; Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya.
q.Perpustakaan Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Untuk mencapai indikator program yaitu: Indek Kepuasan Masyarakat IKM Layanan Perpustakaan; Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah; Persentase sejumlah perpustakaan terbina. Program diarahkan pada: Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan; Penyediaan, Pengolahan, Pemeliharaan sarana dan prasarana pustaka; Layanan Perpustakaan Keliling; Pengembangan Budaya Literasi dan Minat Baca.
r.Kearsipan Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Untuk mencapai target indikator pada: Persentase pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kabupaten Banyumas; Persentase unit kerja/OPD yang mempunyai daftar arsip sesuai standar. 388 Program diarahkan pada: Pembinaan Kearsipan di Unit Kerja/OPD; Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Kearsipan; Pembenahan Kearsipan. C. Urusan Pemerintahan Pilihan (6 Urusan Bidang)
a.Kelautan dan Perikanan Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Pengembangan Budidaya Perikanan Untuk mencapai indikator program yaitu: Produksi Perikanan Budidaya; Persentase Kelompok Budidaya bersertifikat; Peningkatan jumlah kelompok yang naik kelas. Program diarahkan pada: Pengembangan Perikanan Budidaya; Pengembangan Sarpras dan kawasan Perikanan; Penyidikan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ikan; Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Pokok Unit Pembenihan (UPTD Kabupaten); Pengadaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan.
2. 2.Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kelompok pengolah dan pemasaran Poklahsar hasil perikanan yang terbina ; Persentase Kelompok Usaha Perikanan bersertifikat; Peningkatan angka konsumsi ikan; Produksi olahan hasil perikanan. Program diarahkan pada: Pengembangan Minabisnis Perikanan; Peningkatan Daya Saing Hasil Produksi Perikanan; Peningkatan Gemar ikan.
3. 3.Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar Untuk mencapai indikator program yaitu: Produksi Perikanan Tangkap 898 Ton; Jumlah Perairan Umum yang terRestocking ikan 20 lokasi. Program diarahkan pada Pengembangan Perikanan Perairan Umum.
4. 4.Program Penyediaan Benih Ikan Air Tawar Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase peningkatan produksi benih ikan; Produksi calon induk gurame. Program diarahkan pada: Operasional UPT Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar.
b.Pariwisata 389 Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase peningkatan promosi pariwisata. Program diarahkan pada: Pelaksanaan Promosi Pariwisata; Penyelenggaraan Festival Pariwisata.
2. 2.Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase tingkat layanan destinasi wisata. Program diarahkan pada: Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata; Pengamanan Gabungan Obyek-Obyek Wisata; Pengembangan Daya Tarik Wisata (DAK); Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan (DAK); Dukungan Operasional Non Rutin Fasilitas Pariwisata (DAK); Operasional UPT Purwomas; Operasional UPT Lokawisata Baturraden.
3. 3.Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase peningkatan SDM kepariwisataan yang bersertifikasi. Program diarahkan pada: Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata; Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata; Pengembangan Ekonomi Kreatif.
c.Pertanian Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kelompok tani terlatih yang menerapkan tekhnologi. Program diarahkan pada: Pengembangan Mekanisasi Pertanian; Pengembangan Infrastruktur Bidang Pertanian; DAK Pertanian.
2. 2.Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Pertanian Untuk mencapai indikator program yaitu: Jumlah Produksi Hasil olahan produk pertanian. Program diarahkan pada Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian.
3. 3.Program Perlindungan Tanaman Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase penurunan serangan OPT. Program diarahkan pada: Perlindungan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
4. 4.Program Pengembangan Produksi Dan Produktivitas Tanaman Perkebunan 390 Untuk mencapai indikator program yaitu: Produksi tanaman kelapa deres 55.388.89 Ton; Produksi tanaman kelapa dalam 14.174.53 Ton; Produksi tanaman kopi 1434 Ton; Produksi tanaman pala 462 Ton; Produksi tanaman lada 655 Ton; Produksi tanaman cengkeh 4897 Ton; Produksi tanaman tembakau Ton; Rasio jumlah petani pengguna safety belt. Program diarahkan pada Pengembangan Perkebunan Tanaman Tahunan; Pengembangan Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah; Peningkatan Sarana Produksi Perkebunan; Peningkatan Kualitas Bahan Baku Komoditas Tembakau.
5. 5.Program Pengembangan Produksi Dan Produktivitas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Untuk mencapai indikator program yaitu: Produksi tanaman Durian 9.879.020 Ton; Produksi tanaman Pisang 27.599.790 Ton; Produksi tanaman Cabai 1.832.500 Ton; Produksi tanaman Padi 425.000 Ton; Produksi tanaman Jagung 13.400 Ton; Produksi tanaman Kedelai 1.609.340 Ton;Produktivitas tanaman Padi 89 Ton/ha; Produktivitas tanaman Jagung 46 Ton/ha; Produktivitas tanaman Kedelai 38 Ton/ha. Program diarahkan pada Pengembangan Pertanian Hortikultura; Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan.
6. 6.Program Penyediaan Benih Pertanian Untuk mencapai indikator program yaitu: Jumlah komoditas pertanian yang dibuat perbenihan 3 jenis. Program diarahkan pada: Operasional UPT Balai Benih Pertanian.
7. 7.Program PemberdayaanPetani dan Penyuluh Pertanian Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase penyuluh pertanian terlatih. Program diarahkan pada: Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian; Penyusunan program penyuluhan pertanian dan perikanan; Pengembangan balai penyuluhan kecamatan; Pengembangan kemampuan petani dan lembaga petani; Pengembangan kelembagaan petani IPDMIP.
8. 8.Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase penurunan Angka kesakitan Ternak Besar; Persentase penurunan Angka kesakitan ternak Kambing dan Domba; Persentase penurunan Angka kesakitan ternak ayam; Persentase penurunan Angka kematian ternak Ternak Besar; Persentase penurunan Angka kematian ternak Kambing dan Domba; Persentase penurunan Angka kematian ternak ayam. Program diarahkan pada: Penyidikan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak dan Kesehatan Veteriner; Pembangunan/Rehabilitasi Sarana prasarana PUSKESWAN; Pembangunan Rehabilitasi sarana prasrana RPH. 391
9. 9.Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Untuk mencapai indikator program yaitu: Populasi Sapi Potong 15.224 Ekor; Populasi Sapi Perah 2.418 Ekor; Populasi Kambing 175.734 Ekor; Populasi Domba 16.115 Ekor; Populasi Ayam Buras 1.118.125 Ekor; Populasi ayam Pedaging 8.707.867 Ekor; Populasi Ayam Petelur 14.813.940 Ekor; Populasi Itik 150.713 Ekor. Program diarahkan pada: Pembinaan dan Pengembangan Peternakan; Pembangunan Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak; Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Produksi Peternakan.
10. 10.Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kelompok ternak terlatih yang menerapkan teknologi. Program diarahkan pada: Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna.
11. 11.Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Peternakan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kelompok pengolah dan pemasaran (Poklahsar) hasil peternakan yang terlatih; Persentase kelompok usaha peternakan berijin; Produksi olahan hasil peternakan 520.210 Ton. Program diarahkan pada: Pengembangan Agribisnis Peternakan; Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.
12. 12.Program Pengembangan Bibit Ternak dan HPT Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kenaikan ketersediaan bibit hijauan pakan ternak yang unggul; Persentase kenaikan ketersediaan bibit sapi perah. Program diarahkan pada: Operasional UPT Perbibitan Ternak dan HPT.
13. 13.Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan Untuk mencapai indikator program yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Pelayanan Kesehatan Hewan. Program diarahkan pada: Operasional UPT Puskeswan.
14. 14.Program Penyediaan Daging Ternak ASUH Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase pengawasan pemotongan ternak di RPH. Program diarahkan pada Operasional UPT Rumah Potong Hewan.
d.Perdagangan Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 392
1. 1.Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Industri Kecil dan Menengah yang diikutkan dalam pameran; Persentase usaha perdagangan yang dibina dan diawasi. Program diarahkan pada: Promosi Dagang dan Industri; Pasar Murah; Sosialisasi Perijinan di Sektor Perdagangan; Monitoring Harga; Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; Pengawasan dan Pengendalian Pendaftaran Perijinan di Bidang Usaha Dagang; Fasilitasi Pameran Tingkat Lokal Maupun Nasional (DBHCHT); Pembinaan dan Pengembangan Ekspor dan Impor (DBHCHT).
2. 2.Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase PKL yang tertata dan terbina sesuai tempat yang diijinkan. Program diarahkan pada: Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki lima dan Asongan.
3. 3.Program Peningkatan Pelayanan Kemetrologian Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang. Program diarahkan pada: Pelayanan Tera / Tera Ulang; Pengadaan sarana dalam mendukung pembentukan Unit Metrologi Legal (DAK); Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
4. 4.Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase pasar yang sudah direvitalisasi; Persentase penerimaan PAD dariretribusi pelayanan pasar. Program diarahkan pada: Revitalisasi Pasar Tradisonal; Pengelolaan dan Pemeliharaan Pasar Trasdisional yang dikelola pemerintah Daerah; Intensifikasi Pemungutan PAD; Revitalisasi Pasar (DAK).
5. 5.Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase realisasi keuangan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I; Persentase realisasi fisik UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I. Program diarahkan pada: Operasional UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I.
6. 6.Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase realisasi keuangan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II; Persentase realisasi fisik UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II. Program diarahkan pada: Operasional UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II. 393
7. 7.Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase realisasi keuangan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat; Persentase realisasi fisik UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat. Program diarahkan pada: Operasional UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat.
8. 8.Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase realisasi keuangan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur; Persentase realisasi fisik UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur. Program diarahkan pada: Operasional UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur.
e.Perindustrian Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program PengembanganIndustri Kecil dan Menengah Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Industri Kecil dan Menengah yang dibina. Program diarahkan pada: Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri; Peningkatan Keterampilan Pelaku Usaha Ekonomi Produktif (DBHCHT); Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Kecil dan Menengah dengan Swasta; Pembinaan Pengendalian Usaha Industri.
2. 2.Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Industri Kecil dan Menengah yang menguasai teknologi industri. Program diarahkan pada: Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri.
3. 3.Program Penataan Struktur Industri Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Industri Kecil dan Menengah yang mempunyai daya saing. Program diarahkan pada: Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri; Fasilitasi Industri Ramah Lingkungan bagi IKM Batik di Kabupaten Banyumas (DBHCHT). D. Penunjang Urusan Pemerintahan (7 urusan sub bidang)
a.Administrasi Pemerintahan Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran (Setda) Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase realisasi fisik program; Persentase realisasi keuangan program. 394
2. 2.Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Untuk mencapai indikator program yaitu: Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah.
3. 3.Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase rancangan produk hukum daerah yang diselesaikan sesuai SOP. Program diarahkan pada: Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah; Kajian Peraturan Perundangan Daerah.
4. 4.Program Informasi dan Layanan Hukum Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase produk hukum daerah yang disampaikan kepada masyarakat; Persentase kasus-kasus hukum yang ditangani Program diarahkan pada: Publikasi produk hukum daerah, pengadaan literatur hukum dan Pengelolaan JDIH; Penyuluhan hukum dan HAM; Penanganan perkara-perkara hokum; Forum Koordinasi Rencana Aksi Nasional HAM; Fasilitasi pelayanan bantuan hukum non litigasi; Pembinaan keluarga sadar hukum.
5. 5.Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Perangkat Daerah Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dilaksanakan secara efektif; Persentase perangkat daerah yang mempunyai pelayanan public berkualitas; Persentase Kinerja Setda yang berkinerja baik; Hasil evaluasi SAKIP pada komponen Nilai Pelaporan Kinerja. Program diarahkan pada: Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah; Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; Peningkatan Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi; Pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Setda.
6. 6.Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Kebijakan Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui media spanduk sambutan Bupati dan media relasilainnya. Program diarahkan pada: Analisis Media dan Informasi; Pengelolaan Data Kehumasan; Kemitraan Dengan Media Massa dan Penyelenggaraan Press Room.
7. 7.Program Pelayanan Keprotokolan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase terlaksananya penyelenggaraan acara kedinasan dan pelayanan tamu Bupati/WaBupati/Sekretaris Daerah yang sesuai dengan SOP. Program diarahkan pada Pelayanan Keprotokolan.
8. 8.Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah 395 Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase pelaporan kinerja pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu Persentase jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunannya . Program diarahkan pada: Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah; Pengendalian infrastruktur.
9. 9.Program Perumusan Kebijakan Dan Pembinaan Bidang Perekonomian Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase pengembangan usaha daerah dan BUMD yang sehat dan profitable; Persentase kebijakan daerah di bidang perekonomian yang sesuai ketentuan yang berlaku . Program diarahkan pada: Penyelenggaraan posko terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru; Fasilitasi dan Koordinasi di bidang pertanian, pangan, kehutanan, perikanan, lingkungan hidup serta pengendalian pupuk bersubsidi; Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan di Bidang perhubungan, pariwisata, perindustrian perdagangan Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM; Fasilitasi tim pengendali inflasi daerah (TPID) dan TPKAD Kabupaten Banyumas; Pembinaan BUMD dan lembaga keuangan mikro dan KUR; Fasilitasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).
10. 10.Program Pembinaan Keagamaan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase jumlah kegiatan keagamaan yang terfasilitasi; Cakupan fasilitasi marbot dan petugas tempat ibadah lainnya. Program diarahkan pada: Amaliyah Ramadhan; Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan; Fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji; Fasilitasi STQ, MTQ, MHQ dan pengembangan tilawatil Quran.
11. 11.Program Kesra Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase jumlah fasilitasi dan layanan kebijakan daerah di bidang kesra yang sesuai ketentuan yang berlaku; Persentase perumusan kebijakan di bidang ocialkan kepemudaan dan olah raga serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang difasilitasi; Persentase Perumusan kebijakan di bidang social kesehatan keluarga berencana penanganan bencana alam dan kecelakaankerja yang difasilitasi . Program diarahkan pada: Fasilitasi dan perumusan kebijakan bidang sosial, kesehatan, keluarga berencana, kejadian bencana alam dan kecelakaan kerja; Fasilitasi dan Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olah Raga, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Penyelenggaraan PHBN serta Hari Jadi Kabupaten Banyumas.
12. 12.Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 396 Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase jumlah paket tender pengadaan barang/jasa yang berhasil; Persentase Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik; Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengadaan barang jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyumas. Program diarahkan pada: Layanan pengadaan barang dan jasa; Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; Layanan pengadaan secara elektronik.
13. 13.Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kajian kerjasama dan pengembangan potensi daerah yang ditindak lanjuti; Penyampaian LKPJ LPPD yang tepat waktu; Persentase penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Persentase jumlah titik topo nimi yang diusulkan pembakuan nama ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Persentase jumlah fasilitasi kegiatan otonomi daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program diarahkan pada: Fasilitasi Pemerintahan Umum; Penyusunan LKPJ BupatiBanyumas Dan LPPD KabupatenBanyumas; Fasilitasi Penamaan Rupa Bumi; Fasilitasi Dan Perumusan Kebijakan Kerjasama Daerah; Peningkatan Kapasitas Kecamatan Dan Kelurahan; Fasilitasi Otonomi Daerah.
14. 14.Program Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuaidengan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014. Program diarahkan pada: Fasilitasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintaahan Desa; Fasilitasi Kebijakan Penataan Desa. Penegasan Batas Desa dan Penetapan Status Desa.
15. 15.Program Layanan Pimpinan dan Kehumasan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase berita positif kegiatan DPRD di media informasi. Program diarahkan pada: Profil, Dokumentasi dan Publikasi kegiatan DPRD; Fasilitasi Kerja Pimpinan DPRD.
16. 16.Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD dan Sekretariat Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase materi bintek yang di aplikasikan dalam tusi anggota dewan. Program diarahkan pada: Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD dan Kesekretariatan.
17. 17.Program Fasilitasi Persidangan dan Fungsi Penyusunan Produk Hukum 397 Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda. Program diarahkan pada: Perencanaan Produk Hukum; Fasilitasi Rapat-rapat Paripurna dan Badan Musyawarah; Dokumentasi Produk Hukum; Penyusunan Konsep Produk hukum.
18. 18.Program Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Untuk mencapai indikator program yaitu: Capaian penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu; Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah; Persentase rapat-rapat Dewan yang tepat waktu; Persentase pengaduan yang di tindak lanjuti. Program diarahkan pada: Fasilitasi Komisi dan Badan Kehormatan; Fasilitasi Tenaga Ahli, Hearing dan Reses DPRD; Penyusunan dan Evaluasi Penganggaran.
19. 19.Program Peningkatan Peran Kecamatan Dan Kelurahan (di 27 Kecamatan) Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik; Persentase pembayaran PBB di kecamatan; Persentase Linmas terbina; Pembangunan sarana prasarana yang terbangun; Desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik; Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif. Program diarahkan pada: Fasilitasi Penyelengaraan Pelayanan Kecamatan (27 kecamatan); Fasilitasi Intensifikasi PBB (27 kecamatan); Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Tim Penganggulangan Kemiskinan Kecamatan (27 kecamatan); Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman Dan Ketertiban Kecamatan (27 kecamatan); Penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Kelurahan (30 Kelurahan); Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (30 Kelurahan); Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes (23 Kecamatan); Pembangunan Sarana dan Prasarana (30 Kelurahan).
b.Perencanaan Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Umum Pembangunan Daerah Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase ketersediaan analisis teknokratik bidang perencanaan umum pembangunan daerah. Program diarahkan pada: Analisis dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. 2.Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Prasarana Wilayah 398 Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW; Persentase ketersediaan analisis teknokratik bidang infra struktur dan prasarana wilayah. Program diarahkan pada: Analisis Perencanaan Raperda RTR Di Kab Banyumas; Analisis Perencanaan Kebijakan Prasarana Dan Pengembangan Wilayah; Perencanaan Dan Pengelolaan Program IPDMIP Kabupaten Banyumas; Pendukung Program Pembangunan AMPL Kabupaten Banyumas; Analisis Perencanaan Kebijakan Permukiman Wilayah; Analisis Perencanaan Dan Pengelolaan Pamsimas (Panitia Kemitraan); Perencanaan teknis penataan ruang.
3. 3.Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase ketersediaan analisis teknokratik bidang ekonomi. Program diarahkan pada: Analisis Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dan Pengembangan Dunia Usaha/Lembaga; Analisis Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian. Perikanan. dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas; Pengembangan FEDEP.
4. 4.Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase ketersediaan analisis teknokratik bidang pemerintahan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial. Program diarahkan pada: Analisis Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial; Analisis Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Dan Pemberdayaan; Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banyumas (TKPKD).
5. 5.Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi Perencanaan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase ketersediaan system informasi profil daerah yang lengkap. Program diarahkan pada: Penyusunan Profil Daerah/SIPD; Pengembangan Kebijakan Sistem Perencanaan. Monitoring dan Evaluasi.
6. 6.Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kesesuaian capaian kinerja OPD terhadap RPJMD. Program diarahkan pada: Monitoring. Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. 399
c.Keuangan (9 Program) Program akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Peningkatan Pendapatan Daerah Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase realisasi jumlah pendapatan daerah yang meliputi PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah; bagi hasil kabupaten/kota dan desa. Program diarahkan pada: intensifikasi pajak daaerah; optimalisasi sumber-sumber pendapatan non pajak; penyelesaian piutang pajak daerah; penatausahaan pendapatan; pemeriksaan dan pelaporan pajak daerah.
2. 2.Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Wajib Pajak yang memiliki NPWPD ; Persentase obyek pajak yang mendapatkan Surat Keterangan Pajak Daerah Program diarahkan pada: Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Subjek Pajak; Optimalisasi Pelayanan Wajib Pajak; Penilaian Penetapan Keberatan Dan Pengurangan Pajak Daerah.
3. 3.Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk mencapai indikator program yaitu: Realisasi anggaran kas OPD sesuai target; Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu; Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung. Program diarahkan pada: Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kas Daerah; Optimalisasi Pelayanan Belanja Langsung; Optimalisasi Pelayanan Belanja Tidak Langsung; Pembinaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah.
4. 4.Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase perangkat daerah yang administrasi asetnya baik. Program diarahkan pada: Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan Pengendalian Aset; Administrasi Barang Daerah; Peningkatan Kapasitas Pengelola Barang.
5. 5.Program Peningkatan Kualitas Dokumen Penganggaran Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase ketepatan waktu penetapan APBD; Persentase DPA OPD yang sesuai ketentuan yang berlaku; Persentase belanja pendidikan; Persentase belanja kesehatan Program diarahkan Pada: Pendampingan Bantuan Hibah, Sosial Dan Bantuan Keuangan; Penyusunan Perubahan KUA/PPAS/APBD dan KUA/PPAS /APBD; Penyusunan Standar Satuan Harga dan ASB; Monitoring Pelaksanaan APBD; Optimalisasi Penerimaan dan Belanja Transfer. 400
6. 6.Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase laporan keuangan OPD tepat waktu. Program diarahkan pada: Pengembangan Sistem dan Penyusunan Peraturan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyelanggaraan Akutansi; Pembinaan Keuangan BLUD; Pengadaan dan Pemeliharaan Jaringan Dan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
7. 7.Program Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Keuangan Daerah Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase tingkat kepatuhan pembayaran tagihan LPJU imbal jasa PD BPR BKK; Persentase tingkat kepatuhan penyampaian LPJ keuangan. Program diarahkan pada: Penyediaan Jasa Listrik dan Jasa Transaksi Keuangan Daerah; Fasilitasi MPTP-TGR; Fasilitasi Pengelolaan Keuangan.
d.Kepegawaian Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase ASN yang berkinerja baik; Persentase ASN yang memperoleh hukuman disiplin tingkat berat. Program diarahkan pada: Pembinaan dan Penyelesaian masalah PNS; Penghargaan ASN; Penilaian Kinerja ASN; Bintek penyelesaian permasalahan Kepegawaian.
2. 2.Program Peningkatan Tata Kelola Informasi ASN Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai informasi; Persentase data ASN yang akurat. Program diarahkan pada: Pemrosesan Pensiun dan Penataan PNSD; Pengadaan Pegawai; Pengelolaan arsip CPNS Dan PNS; Akurasi Data Pegawai.
3. 3.Program Penataan Jabatan, Kepangkatan dan Pengembangan Karir ASN Untuk mencapai indikator program yaitu: Persenta sejumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan. Program diarahkan pada: Pemetaan PNS Potensial Untuk menduduki JPTP dan jabatan administras; Perumusan Konsep Pola Karir PNS; Pemprosesan jabatan tinggi pratama dan jabatan administrasi; Pemrosesan kenaikan pangkat. 401
e.Pendidikan dan Pelatihan Program yang dilaksanakan adalah:
1. 1.Program Pengembangan Kompetensi ASN Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal. Program diarahkan pada: Penyelenggaraan Diklat Aparatur Sipil Negara; Pengembangan dan Peningkatan Mutu Diklat; Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
f.Penelitian dan Pengembangan Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Pengembangan Sistem Inovasi, Kreativitas dan Litbang Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Program diarahkan pada: Penguatan Sistem Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Kabupaten Banyumas (SABERINA); Dokumentasi dan Publikasi Hasil-hasil Penelitian;
2. 2.Program Kajian Strategis Daerah Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase realisasi pelaksanaan kajian strategis daerah. Program diarahkan pada Pendukung Penelitian. Pengembangan dan Penerapan IPTEK.
g.Pengawasan Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase LHP terbit tepat waktu; Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP yang diselesaikan; Kapabilitas APIP; Persentase tindak lanjut temuan BPK yang diselesaikan . Program diarahkan pada: peningkatan sumberdaya apip; pelaksanaan pengawasan internal; tindak lanjut hasil temuanpengawasan; saber pungli; survei penilaian integritas.
h.Program Semua SKPD Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran (di 28 SKPD dan 27 Kecamatan) Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase realisasi keuangan program; Persentase realisasi fisik program. 402 Program diarahkan pada: penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah; penyediaan bahan logistic kantor perangkat daerah; penyediaan tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan perangkat daerah; rapat-rapat, koordinasi, konsultasi dan perjalanan dinas perangkat daerah; pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah; pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah; pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas perangkat daerah; pemeliharaan rutin/ berkala dinas/operasional kendaraan perangkat daerah; pengendalian dan penatausahaan keuangan daerah perangkat daerah.
2. 2.Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah (di 28 SKPD dan 27 Kecamatan) Untuk mencapai indikator program yaitu: Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah; Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah. Program diarahkan pada Penyusunan Perencanaan. Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Perangkat Daerah; Pemutakhiran data dan Pelayanan Informasi Perencanaan Perangkat Daerah. II. Periode Tahun 2021-2023 A. Urusan Wajib Berkaitan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
a.Pendidikan Dari 2 Program yang akan dilaksanakan, untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan nonformal/kesetaraan melalui Program Prioritas sebagai berikut:
1. 1.Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase formasi pendidik dan tenaga kendidikan yang terpenuhi. Fokus kegiatan yaitu Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
2. 2.Program Pengelolaan Pendidikan Untuk mencapai indikator program yaitu: APK SD; APK SMP; APK PAUD. Fokus kegiatan yaitu pemenuhan sarana prasarana dan utilitas sekolah baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; maupun Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. 403
b.Kesehatan Dari 4 program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan; Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan; Persentase Sistem informasi kesehatan yang terintegrasi; Persentase Rumah sakit yang berijin; Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di RSUD Banyumas; Indeks Kepuasan Pelayanan BLUD (RSUD Banyumas); Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di RSUD Ajibarang; Indeks Kepuasan Pelayanan BLUD (RSUD Ajibarang). Fokus yaitu: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Pengadaan sarana pelayanan; Pengadaan alat kesehatan; Insentif tenaga kesehatan ASN dan Non ASN dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19; Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, fokus pada Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi; Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
2. 2.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase tenaga kesehatan yang berijin; Persentase Rasio kebutuhan tenaga kesehatan yang terpenuhi; Persentase peningkatan SDM tenaga kesehatan; Persentase Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan yang sesuai Standar; Fokus pada 3 kegiatan yaitu: Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota; Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota; Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. 3.Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Untuk mencapai indikator program yaitu : Persentase toko obat, apotek, Alkes dan Optikal yang berijin; Persentase sertifikasi produksi Sarana Produksi Alat Kesehatan; Persentase sertifikasi Produksi Industri Rumah Tangga; Persentase sertifikasi Laik Hygine Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan; Persentase stiker pembinaan makanan dan sentra makanan; Persentase pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan post market. 404 Fokus pada : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga; Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM); Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan; Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.
4. 4.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase kecamatan dengan Pokjanal Desa Siaga; Persentase Kecamatan yang memiliki kebijakan PHBS; dan Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang sesuai Standar. Fokus pada Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; serta Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
c.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dari 6 program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Penyelenggaraan Jalan Untuk mencapai indikator program yaitu Tingkat kemantapan jalan kab/kota. Fokus pada Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.
2. 2.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Untuk mencapai indikator program yaitu : Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kab/kota; Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi. Fokus pada : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, melalui Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya; Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi permukaan untuk menambah Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi. 405
3. 3.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase panjang drainase perkotaan kondisi baik. Fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.
4. 4.Program Penataan Bangunan Gedung Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase bangunan gedung Pemerintah Daerah yang dikelola. Fokus pada Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota.
5. 5.Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase luas kawasan yang dilakukan penataan. Fokus pada penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.
6. 6.Program Pengembangan Jasa Konstruksi Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase realisasi penyedia jasa konstruksi yang dibina. Fokus pada penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil); Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.
d.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dari 8 program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota. Fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.
2. 2.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase rumah tinggal berakses sanitasi. Fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah 406 Kabupaten/Kota, melalui Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat.
3. 3.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase panjang drainase lingkungan kondisi baik. Fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.
4. 4.Program Pengembangan Permukiman Untuk mencapai indikator program yaitu Rasio Permukiman Layak Huni. Fokus pada Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis.
5. 5.Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Untuk mencapai indikator program yaitu Presentase Dokumen penyelenggaraan penataan ruang yang diterbitkan. Fokus pada Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
6. 6.Program Pengembangan Perumahan Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani. Fokus pada Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.
7. 7.Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Untuk mencapai indikator program yaitu Cakupan ketersediaan rumah layak huni. Fokus pada Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, dengan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh.
8. 8.Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU. Fokus pada Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, yaitu Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan serta Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
e.Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 407 Dari 3 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Penanggulangan Bencana Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase mitigasi bencana yang dilaksanakan; Persentase jumlah korban bencana alam yang selamat; Persentase masyarakat yang mendapatkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Fokus pada Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana, Penyediaan Logistik Penanggulangan Bencana, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
2. 2.Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan Persentase penanganan pelanggaran PERDA. Fokus pada patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan pembinaan dan bintek bagi anggota Satpol PP dan Linmas.
3. 3.Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Untuk mencapai indikator program yaitu: Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK). Fokus pada Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota; Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran; Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.
f.Sosial Dari 5 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Pemberdayaan Sosial Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase lembaga masyarakat (PSKS) yang aktif. Fokus pada Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT); Fasilitasi penerbitan ijin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang bagi dunia usaha/lembaga; pembinaan TKSK, masyarakat/keluarga, LKS/PSKS serta petugas/pendamping sosial.
2. 2.Program Rehabilitasi Sosial Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase PMKS terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. 408 Fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlantar diluar panti; pemberian pelayanan, bimbingan, fasilitasi dibidang pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya.
3. 3.Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase PMKS yang menerima perlindungan Sosial. Fokus pada pemantauan Anak-Anak Terlantar; fasliltasi pendataan, bantuan pengembangan ekonomi, dan bantuan sosial bagi Fakir Miskin.
4. 4.Program Penanganan Bencana Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat. Fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan evakuasi dan pelayanan psikososial bagi korban bencana; pembinaan untuk kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana.
5. 5.Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Untuk mencapai indikator program yaitu Nilai kondisi makam pahlawan terhadap standar nasional. Fokus pada Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten. B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
a.Tenaga Kerja Dari 4 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Perencanaan Tenaga Kerja Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase perencanaan tenaga kerja yang tersedia. Fokus pada Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).
2. 2.Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi cluster; Persentase LPK yang mendapatkan perijinan; 3.Presentase produktivitas pada perusahaan kecil. Fokus pada Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi; Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil; Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. 409
3. 3.Program Penempatan Tenaga Kerja Untuk mencapai indikator program yaitu Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota. Fokus pada Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota; Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS); Pengelolaan Informasi Pasar Kerja; Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan); Penerbitan Perpanjangan IMTA.
4. 4.Program Hubungan Industrial Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP, PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan). Fokus pada Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan; dan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten.
b.Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Dari 6 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG; dan Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD. Fokus pada Pembinaan Organisasi Perempuan dalam rangka Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi; Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan.
2. 2.Program Perlindungan Perempuan Untuk mencapai indikator program yaitu Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. Fokus pada pencegahan dan koordinasi dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan; Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan; pendampingan dan pelaporan korban kekerasan terhadap perempuan; Advokasi Kebijakan, Pendampingan, Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan; Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan, fasilitasi Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan.
3. 3.Program Peningkatan Kualitas Keluarga 410 Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase keluarga yang mendapat pengarahan terkait peningkatan kualitas keluarga. Fokus pada pengarahan terkait peningkatan kualitas keluarga.
4. 4.Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan. Fokus pada Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten.
5. 5.Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar yang aktif (Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan). Fokus pada Sosialisasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Gugus Tugas KLA Pembinaan dan Fasilitasi Kabupaten Layak Anak dan Hari Anak Nasional.
6. 6.Program Perlindungan Khusus Anak Untuk mencapai indikator program yaitu: Rasio anak korban kekerasan yang tertangani. Fokus pada kegiatan Pencegahan dan pendampingan kasus Kekerasan Terhadap Anak; dan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.
c.Pangan Dari 4 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Untuk mencapai indikator program yaitu Tingkat ketersediaan energi. Fokus pada Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
2. 2.Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Untuk mencapai indikator program yaitu Konsumsi protein dan Stabilitas harga dan pasokan pangan. Fokus pada Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi; Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. 411
3. 3.Program Penanganan Kerawanan Pangan Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase peningkatan jumlah desa rawan pangan yang ditangani. Fokus pada Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
4. 4.Program Pengawasan Keamanan Pangan Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan. Fokus pada Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.
d.Pertanahan Dari 1 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Penatagunaan Tanah Untuk mencapai indikator program yaitu Presentase Luas Petak Tanah yang tertata (bersertifikat). Fokus kegiatan melalui Pensertifikatan Tanah Milik Pemkab.
e.Lingkungan Hidup Dari 8 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Perencanaan Lingkungan Hidup Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup. Fokus pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota.
2. 2.Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase kegiatan pengendalian, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Fokus pada Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
3. 3.Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase RTH publik. Fokus pada Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota. 412
4. 4.Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase ijin pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan. Fokus pada Penyimpanan Sementara Limbah B3; Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
5. 5.Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemda. Fokus pada Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ata yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. 6.Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase jumlah SDM yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup. Fokus pada Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
7. 7.Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase sengketa dan pengaduan lingkungan hidup yang ditangani. Fokus pada Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.
8. 8.Program Pengelolaan Persampahan Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase sampah yang terkurangi melalui 3R. Fokus pada Pengelolaan Sampah.
f.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dari 4 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Pendaftaran Penduduk Untuk mencapai indikator program yaitu : Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk, maka fokus pada peningkatan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 413
2. 2.Program Pencatatan Sipil Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase pelayanan pencatatan sipil sesuai SOP, maka fokus kegiatan pada peningkatan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan pencatatan sipil.
3. 3.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Untuk mencapai indikator program yaitu ketersediaan data dan informasi kependudukan, maka fokus kegiatan pada Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
4. 4.Program Pengelolaan Profil Kependudukan Untuk mencapai indikator program yaitu ketersediaan Profil Kependudukan, maka fokus kegiatan pada peningkatan kualitas penyusunan Profil Kependudukan.
g.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dari 4 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Penataan Desa Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase desa dengan penataan baik. Fokus pada Penyelenggaraan Penataan Desa melalui Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa.
2. 2.Program Peningkatan Kerjasama Desa Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase desa yang membentuk kerjasama antar desa. Fokus pada Fasilitasi Kerja sama antar Desa melalui Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa.
3. 3.Program Administrasi Pemerintahan Desa Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase desa dengan administrasi baik. Fokus pada Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa serta Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
4. 4.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif. Fokus pada Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ 414 Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
h.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dari 3 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Pengendalian Penduduk Untuk mencapai indikator program yaitu Rata-rata jumlah anak per keluarga 2. Fokus pada Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pezmerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk; Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
2. 2.Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Untuk mencapai indikator program yaitu Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan; Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Presentase Kampung KB yang terfasilitasi. Fokus pada Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dengan meningkatkan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal yang menjangkau semua desa/kelurahan di Kabupaten Banyumas, dengan mengoptimalkan peran Balai penyuluhan KB; Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan mengoptimalkan penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) melalui penyuluhan; Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
3. 3.Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Untuk mencapai indikator program yaitu: Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan. Fokus pada Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Pencanangan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Lomba Kesatuan Gerak PKK Pemberian Nutrisi Ibu Hamil Resiko Tinggi, sert Lomba Generasi Berencana dan Harganas serta Pendukung DAK Fisik Penugasan.
i.Perhubungan Upaya memenuhi sarana dan prasarana lalu lintas di Kabupaten Banyumas adalah dengan program prioritas sebagai berikut: 415
1. 1.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase ketersediaan kelengkapan jalan dengan target dan Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan dengan target; dan Persentase kendaraan bermotor yang melakukan pengujian kendaraan. Fokus pada Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dan Masterplan Angkutan Perkotaan; Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.
2. 2.Program Pengelolaan Pelayaran Untuk mencapai indikator program yaitu Presentanse keterjangkauan angkutan sungai. Fokus pada Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Sungai.
j.Komunikasi dan Informatika Untuk meningkatkan tingkat keterbukaan informasi publik di Kabupaten Banyumas maka program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Informasi Dan Komunikasi Publik Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik. Fokus pada Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan melakukan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, mengoptimalkan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, meningkatkan Pengelolaan Media Komunikasi Publik serta Pelayanan Informasi Publik, melaksanakan penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.
2. 2.Program Aplikasi Informatika Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara on line dan terintegrasi; Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda. Fokus pada pengelolaan Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan mengoptimalkan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah, mengoptimalkan Pelayanan Virtual Meeting/Streaming dan penyempurnaan Smart Room; Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, Pengembangan jaringan Fiber Optik dan pengadaan sarana pendukungnya; membangun, mengembangkan serta memelihara Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, 416 serta mengoptimalkan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.
k.Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Dari 7 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk mencapai indikator program yaitu Presentase fasilitasi penerbitan rekomendasi izin koperasi usaha simpan pinjam. Fokus pada Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
2. 2.Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang dilakukan. Fokus pada Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
3. 3.Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) yang dinilai kesehatannya. Fokus pada Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
4. 4.Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan. Fokus pada Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
5. 5.Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha. Fokus pada Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
6. 6.Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha. 417 Fokus pada Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentinga.
7. 7.Program Pengembangan UMKM Untuk mencapai indikator program yaitu Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan. Fokus pada Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.
l.Penanaman Modal Dari 5 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase pemberian fasilitasi/ insentif penanaman modal. Fokus pada Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota; Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
2. 2.Program Promosi Penanaman Modal Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase peningkatan jumlah investor yang berminat menanamkan modal. Fokus pada Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
3. 3.Program Pelayanan Penanaman Modal Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan (SP). Fokus pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
4. 4.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase investor yang wajib Laporan Penanaman Modal (LKPM). Fokus pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
5. 5.Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Untuk mencapai indikator program yaitu persentase penyajian data pada sistem informasi penanaman modal. Fokus pada Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
m.Kepemudaan dan Olah Raga 418 Dari 3 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase wirausahawan muda. Fokus pada Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota; Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
2. 2.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase peningkatan Pelatih Olahraga yang bersertifikasi. Fokus pada Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi; Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.
3. 3.Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase kepramukaan aktif. Fokus pada Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.
n.Statistik Dari 1 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah. Fokus pada Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
o.Persandian Dari 1 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Untuk mencapai indikator program yaitu Tingkat keamanan informasi pemerintah. 419 Fokus pada Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
p.Kebudayaan Dari 5 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Pengembangan Kebudayaan Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi. Fokus pada Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
2. 2.Program Pengembangan Kesenian Tradisional Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase pembinaan kesenian tradional. Fokus pada Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
3. 3.Program Pembinaan Sejarah Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase pembinaan sejarah lokal. Fokus pada Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
4. 4.Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase penetapan cagar budaya dengan SK Bupati dan Persentase cagar budaya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Fokus pada Penetapan Cagar Budaya dan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.
5. 5.Program Pengelolaan Permuseuman Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase koleksi museum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Fokus pada Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota.
q.Perpustakaan Dari 2 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Pembinaan Perpustakaan Untuk mencapai indikator program yaitu danIndek Kepuasan Masyarakat IKM Layanan Perpustakaan; dan Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan. 420 Fokus pada Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; dan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
2. 2.Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Naskah Kuno milik masyarakat yang dialihmediakan. Fokus pada Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota; dan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
r.Kearsipan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Pengelolaan Arsip Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik; dan Persentase unit kerja/OPD yang mempunyai daftar arsip sesuai standar. Fokus pada Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota; Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota.
2. 2.Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Untuk mencapai indikator program yaitu Prosentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan. Fokus pada Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun; Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota; Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan; Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota; Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang.
3. 3.Program Perizinan Penggunaan Arsip Untuk mencapai indikator program yaitu Prosentase arsip tertutup yang diizinkan untuk digunakan. Fokus pada Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota. C. Urusan Pemerintahan Pilihan (6 Urusan Bidang)
a.Kelautan dan Perikanan Dari 4 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut: 421
1. 1.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Untuk mencapai indikator program yaitu Produksi Perikanan Tangkap. Fokus pada Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota.
2. 2.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Untuk mencapai indikator program yaitu Produksi Perikanan Budidaya. Fokus pada Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil; Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; 4.Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
3. 3.Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Perairan Umum Yang Ter Re-Stocking Ikan. Fokus pada Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota.
4. 4.Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Untuk mencapai indikator program yaitu Produksi olahan hasil perikanan; Peningkatan angka konsumsi ikan. Fokus pada Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil; Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil; Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
b.Pariwisata Dari 4 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase tingkat layanan destinasi wisata. Fokus pada Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota; dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
2. 2.Program Pemasaran Pariwisata 422 Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Pemasaran pariwisata. Fokus pada Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota.
3. 3.Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase SDM kepariwisataan yang bersertifikasi; dan Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi. Fokus pada Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar; dan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.
c.Pertanian Dari 4 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase peningkatan jumlah sarana pertanian; dan Peningkatan Populasi Ternak. Fokus pada Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian; dan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota.
2. 2.Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase peningkatan jumlah prasarana pertanian; dan Persentase kawasan ternak yang dikelola. Fokus pada Pembangunan Prasarana Pertanian.
3. 3.Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Untuk mencapai indikator program yaitu Dokumen Peta sebaran penyakit hewan 1 dokumen. Fokus pada Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota; Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner; Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan.
4. 4.Program Perizinan Usaha Pertanian 423 Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase usaha peternakan yang berizin. Fokus pada Penerbitan Izin Usaha Pertanian yan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan.
d.Perdagangan Dari 6 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan. Fokus pada Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan.
2. 2.Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase penerimaan PAD dari retribusi pelayanan pasar; dan Persentase PKL yang tertata dan terbina sesuai tempat yang diijinkan. Fokus pada Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; dan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.
3. 3.Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Untuk mencapai indikator program yaitu Koefisien variasi harga barang. Fokus pada Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.
4. 4.Program Pengembangan Ekspor Untuk mencapai indikator program yaitu Nilai Ekspor Bersih Perdagangan. Fokus pada Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
5. 5.Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang. Fokus pada Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.
6. 6.Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase pelaku usaha yang dipromosikan. 424 Fokus pada Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
e.Perindustrian Dari 3 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembagunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK. Fokus pada Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
2. 2.Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Menengah, Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Fokus pada Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.
3. 3.Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase data informasi industri yang tersedia. Fokus pada Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.
f.Transmigrasi Dari Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase transmigran yang ditempatkan. Fokus pada pengiriman dan penempatan peserta transmigran. D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
a.Sekretariat Daerah Dari 2 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Perekonomian Dan Pembangunan 425 Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase pengembangan usaha daerah dan BUMD yang sehat dan profitable; Persentase jumlah paket tender pengadaan barang/jasa yang berhasil; Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam; Persentase pelaporan kinerja pelaksanaan pembangunan tepat waktu. Fokus pada Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian; Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam; Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.
2. 2.Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Untuk mencapai indikator program yaitu Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD); Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang disusun; Persentase kerjasama Daerah dan pengembangan potensi daerah yang tersusun; Persentase kasus kasus hukum yang ditangan. Fokus pada Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan; Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; Fasilitasi Kerjasama Daerah; Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.
b.Sekretariat DPRD Dari Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah; Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD; Persentase Capaian hasil Hearing dan RESES; Persentase Capaian penetapan dokumen penganggaran tepat waktu; Persentase Persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda. Fokus pada Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD; Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; Peningkatan Kapasitas DPRD; Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat; Pembahasan Kebijakan Anggaran; Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD; Fasilitasi Tugas DPRD. E. Unsur Kewilayahan
2. 1.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik. Fokus pada Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
3. 2.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 426 Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Fokus pada Koordinas Pemberdayaan Desa.
4. 3.Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Untuk mencapai indikator program yaitu Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Foku pada Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
5. 4.Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES. Fokus pada Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. F. Unsur Pemerintahan Umum
a.Kesatuan Bangsa dan Politik Dari 5 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Untuk mencapai indikator program yaitu Prosentase masyarakat yang terlatih / terbina pada penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Fokus pada penyelenggaraan kegiatan talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan; serta kegiatan orientasi ketahanan bangsa, nilai-nilai nasionalisme, wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
2. 2.Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Ormas yang terlibat dalam kegiatan wawasan kebangsaan. Fokus pada Pelibatan ormas dalam kegiatan wawasan kebangsaan.
3. 3.Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Untuk mencapai indikator program yaitu Prosentase peserta pembinaan yang memahami materi Penguatan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama. Fokus pada pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial; Test Urin pencegahan penggunaan narkoba; fasilitasi 427 kegiatan FKUB dan kegiatan pembinaan aliran kepercayaan dan umat beragama.
4. 4.Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Untuk mencapai indikator program yaitu Prosentase Penanganan Potensi Konflik Ipoleksosbud hankam dengan baik. Fokus pada Fasilitasi forkompinda, Fasilitasi kegiatan Operasional Crisis Centre, deteksi dini dan analisis kejadian yang ada di masyarakat.
5. 5.Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Parpol yang aktif dala Pendidikan Politik. Fokus pada Fasilitasi Partai Politik dalam kegiatan sarasehan demokrasi serta kegiatan komunikasi dan konsultasi partai politik. G. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
a.Perencanaan Dari 2 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD. Fokus pada Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan capaian kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah secara rutin dan berkala; Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan sesuai prioritas pembangunan; Melaksanakan dan menyusun Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. 2.Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Fokus pada Koordinasi dan sinkronisasi program prioritas daerah dan pusat baik di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).
b.Keuangan 428 Dari 2 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu. Fokus pada Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah; Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah serta pelaksanaan kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. 2.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase perangkat daerah yang mengelola administrasi barang milik daerah dengan baik. Fokus pada Pengelolaan Barang Milik Daerah.
c.Kepegawaian Dari Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Kepegawaian Daerah Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan. Fokus pada Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN; Mutasi dan Promosi ASN; Pengembangan Kompetensi ASN; Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
d.Pendidikan dan Pelatihan Dari Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk mencapai indikator program yaitu Prosentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan kebutuhan. Fokus pada penyelenggaraan diklat teknis bagi jabatan administrasi; serta penyelenggaraan diklat manajerial dan fungsional.
e.Penelitian dan Pengembangan Dari Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut: 429
1. 1.Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase implementasi kelitbangan. Fokus pada publikasi inovasi daerah, penyelenggaraan lomba Krenova; dan penyusunan kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Bidang Sosial dan Kependudukan dan Bidang Ekonomi Pembangunan.
f.Pengawasan Dari Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:
1. 1.Program Penyelenggaraan Pengawasan Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK RI yang diselesaikan, dan Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) APIP yang diselesaikan. Fokus pada Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu. 430 Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2020 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. URUSAN BIDANG PENDIDIKAN 267.742.000.000 276.790.000.000 1.409.271.000.000 DINDIK 1 1 Pendidikan 267.742.000.000 276.790.000.000 1.409.271.000.000 DINDIK 1 1 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 4.825.000.000 5.200.000.000 28.535.000.000 DINDIK Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 DINDIK Persentase realisasi keuangan program % 83 96 100 100 100 DINDIK 1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 11.161.212.000 14.485.000.000 60.036.212.000 DINDIK Rasio Guru terhadap murid PAUD NA NA 19.3 18.0 15.0 DINDIK APK PAUD/RA/ Sederajat % 77.23 77.25 77.5 77.75 78.50 DINDIK Persentase siswa PAUD yang mendapat 1 (satu) set alat mewarnai minimal berjumlah 12 (dua belas) warna dalam % NA NA 100 100 100 DINDIK 431 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. kondisi baru tiap semester Persentase siswa pendidikan kesetaraan mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester % NA NA 100 100 100 DINDIK Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi % 12.30 15.00 16.00 18.00 25.00 DINDIK Persentase siswa PAUD yang mendapat 6 enam buah buku gambar dalam kondisi baru tiap semester % NA NA 100 100 100 DINDIK Persentase siswa pendidikan kesetaraan yang mendapat 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per tahun % NA NA 100 100 100 DINDIK 1 1 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat 187.894.286.000 138.502.000.000 758.612.286.000 DINDIK 432 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Sekolah Dasar dan Sederajat Angka Kelulusan (AL) SD / MI / Paket A % 100 100 100 100 100 DINDIK Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD % 99.71 99.75 99.80 99.85 99.70 DINDIK Persentase siswa sekolah dasar yang mendapat 1 satu paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per tahun % NA NA 100 100 100 DINDIK Persentase siswa sekolah dasar yang mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester % NA NA 100 100 100 DINDIK Persentase Peningkatan Satuan Pendidikan SD Berprestasi % 10 17 14 13 100 DINDIK Persentase Peningkatan Siswa SD Berprestasi % 10 11 10 9 67 DINDIK Persentase Satuan Pendidikan SD Terakreditasi % 98.30 99.00 100 100 100 DINDIK 433 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Angka rata-rata Nilai UASBN SD 65.00 68.27 70.00 72.00 78.00 DINDIK Rasio Guru terhadap murid SD 19.17 19.17 19.17 19.17 19.17 DINDIK Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI / Paket A % 0.000 4 0.000 4 0.00035 0.00032 0.00025 DINDIK APK SD/MI/Paket A % 108.8 2 103.5 9 103.59 103.00 101.00 DINDIK APM SD/MI/paket A % 98.75 98.80 98.85 98.90 98.95 DINDIK Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik % 84.84 85.55 86.00 86.50 88.00 DINDIK Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI/ Paket A ke SMP/MTs/ Paket B % 104.3 9 104.4 8 100 100 100 DINDIK 1 1 17 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat 21.696.752.000 71.750.675.000 318.147.427.000 DINDIK Persentase siswa pendidikan menengah yang mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku % NA NA 100 100 100 DINDIK 434 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester Persentase peningkatan Siswa SMP Berprestasi % 10.00 16.67 14.29 12.50 51.43 DINDIK Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/ MTs / Paket B (13- 15 tahun) % 95.26 95.27 95.28 95.29 95.32 DINDIK Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik % 87.61 88.05 88.5 89.00 90.50 DINDIK APM SMP/MTs/Paket B % 81.41 81.45 81.50 81.60 81.75 DINDIK Angka rata-rata Nilai UN SMP 52.78 55.58 57.00 59.00 65.00 DINDIK Angka Melanjutkan (AM) dari SMP / MTs/ Paket B ke SMA/SMK/MA/ Paket B % 92.47 96.10 96.30 96.40 97.00 DINDIK Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs / Paket B % 0.002 0 0.002 9 0.0027 0.0025 0.0020 DINDIK Persentase peningkatan Satuan Pendidikan SMP Berprestasi % 10 20 17 14 100 DINDIK 435 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase siswa pendidikan menengah yang mendapat 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per tahun % NA NA 100 100 100 DINDIK Angka Kelulusan (AL) SMP / MTs / Paket B % 99.99 100 100 100 100 DINDIK Persentase Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi % 92.27 93.00 94.00 95.00 100 DINDIK Rasio Guru terhadap murid SMP 19.57 19.57 19.57 19.57 19.57 DINDIK APK SMP/MTs/Paket B % 86.79 89.00 91.00 93.00 99.00 DINDIK 1 1 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 38.504.675.000 39.707.325.000 210.782.000.000 DINDIK Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki sertifikat pendidik % NA NA 100 100 100 DINDIK Persentase peningkatan Pendidik dan Tenaga % 5.26 10.00 9.09 8.33 6.83 DINDIK 436 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Kependidikan PAUD/Dikmas Berprestasi Pesentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki sertifikat pendidik % NA NA 100 100 100 DINDIK Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan kesetaraan memiliki ijazah minimal SMA/sederajat % NA NA 100 100 100 DINDIK Persentase satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki tenaga penunjang lainnya % NA NA 100 100 100 DINDIK Persentase kepala satuan pendidikan kesetaraan memiliki ijazah minimal S1/DIV % NA NA 100 100 100 DINDIK Persentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki ijazah minimal S1/DIV % NA NA 100 100 100 DINDIK 437 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan SMP memiliki ijazah minimal SMA/sederajat % NA NA 100 100 100 DINDIK Persentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah % NA NA 100 100 100 DINDIK Persentase tutor pendidikan kesetaraan memiliki jasah minimal S1/DIV % NA NA 100 100 100 DINDIK Persentase pendidik SMP memiliki ijazah minimal S1DIV % 96.11 96.50 100 100 100 DINDIK Persentase peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal Berprestasi % 10.41 10.00 9.09 9.09 7.14 DINDIK Persentase satuan pendidikan SMP memiliki tenaga penunjang lainnya % 100 100 100 100 100 DINDIK 438 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase pendidik SMP memiliki sertifikat pendidik % 63.78 65.00 100 100 100 DINDIK Persentase satuan pendidikan SD memiliki tenaga penunjang lainnya % NA NA 100 100 100 DINDIK Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah % NA NA 100 100 100 DINDIK Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki ijazah minimal S1/DIV % NA NA 100 100 100 DINDIK Persentase pendidik SD memiliki sertifikat pendidik % 55.83 60.00 100 100 100 DINDIK Persentase pendidik SD memiliki ijazah minimal S1/DIV % 94.48 95.00 100 100 100 DINDIK 439 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang % NA NA 100 100 100 DINDIK Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki sertifikat pendidik % NA NA 100 100 100 DINDIK Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki ijazah minimal S1/DIV % NA NA 100 100 100 DINDIK Persentase pendidik PAUD memiliki sertifikat profesi guru PAUD % 20.96 22.00 100 100 100 DINDIK 440 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase pendidik PAUD memiliki ijazah minimal S1/DIV bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi % 51.77 52.00 100 100 100 DINDIK Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan SD memiliki ijazah minimal SMA/sederajat % NA NA 100 100 100 DINDIK 1 1 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 690.075.000 4.040.000.000 16.958.075.000 DINDIK Tingkat capaian nilai LKJiP Angka 80 81 82 83 86 DINDIK 1 1 23 Program Peningkatan Koordinasi Pendidikan Kecamatan 2.970.000.000 3.105.000.000 16.200.000.000 DINDIK Tingkat capaian koordinasi Koordinator Pendidikan Kecamatan % 100 100 100 100 100 DINDIK URUSAN BIDANG 255.607.000.000 268.758.471.000 1.343.727.471.000 DINKES 441 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. KESEHATAN 1 2 Kesehatan 255.607.000.000 268.758.471.000 1.343.727.471.000 DINKES 1 2 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 2.282.920.000 2.440.000.000 12.817.920.000 DINKES Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 DINKES Persentase realisasi keuangan program % 83 60 100 100 100 DINKES 1 2 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 150.000.000 175.000.000 860.000.000 DINKES Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 DINKES Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 DINKES 1 2 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7.024.655.000 7.915.445.000 40.437.022.000 DINKES 442 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar % 65 65 65 65 95 DINKES Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar % 65 65 65 65 95 DINKES Persentase puskesmas yang melaksanakan pengelolaan obat sesuai standar % 85 85 85 85 95 DINKES Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan % 80 80 80 100 100 DINKES 1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 30.242.000.000 31.875.364.000 165.662.660.000 DINKES Persentase Puskesmas dengan capaian SPM Kesehatan 100% % 100 100 100 100 100 DINKES 1 2 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1.145.000.000 1.200.000.000 6.225.000.000 DINKES Persentase kecamatan dengan Pokjanal Desa Siaga % 18.5 18.5 20.0 22.5 35.0 DINKES 443 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase Kecamatan yang mencapai Rumah Tangga sehat 76,5% % 79.60 79.60 80.00 80.00 80.00 DINKES Persentase Kecamatan yang memiliki kebijakan PHBS % 50 50 60 70 100 DINKES Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri % 10.0 10.0 11.0 11.5 13.0 DINKES Persentase Kecamatan yang mencapai PHBS Institusi Pendidikan sehat 10 % % 100 100 100 100 100 DINKES Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat % NA NA 100 100 100 DINKES Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa 10% untuk Bidang Kesehatan % 5 5 10 15 30 DINKES Rasio posyandu per satuan balita 20.29 20.90 20.30 20.50 20.70 DINKES Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan % NA NA 100 100 100 DINKES 444 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. kesehatan sesuai standar 1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6.092.990.000 2.330.000.000 14.172.990.000 DINKES Prevalensi gizi kurang % 7.60 7.60 7.80 7.70 7.40 DINKES Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin % 100 100 100 100 100 DINKES Prevalensi balita stunting % 24.5 20.4 18.0 17.0 14.0 DINKES Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan % 100 100 100 100 100 DINKES 1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 7.387.198.000 7.070.000.000 38.227.198.000 DINKES Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % NA 52.31 100 100 100 DINKES Prevalensi HIV / AIDS (%) dari total populasi % 0.17 0.22 0.14 0.14 0.14 DINKES 445 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase orang terdeteksi dini infeksi Hepatitis B % 1.82 0.90 1.00 1.00 1.00 DINKES Case Fatality Rate DBD (%) % 1.47 3.63 < 1 < 1 < 1 DINKES Tingkat Kematian karena Tuberculosis (Per 100.000 penduduk) 3 3 3 3 2 DINKES Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 100 100 100 100 100 DINKES Persentase pasien TBC yang mengetahui status HIV % NA NA 60 65 75 DINKES Angka ( notifikasi semua kasus TBC yang diobati (Case Notification Rate/ CNR) per seratus ribu penduduk 174 200 249 252 252 DINKES Prevalensi obesitas pada penduduk usia lebih dari 18 tahun % 13.31 12.29 12.20 12.10 11.80 DINKES Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat antimalaria yang tepat % 100 100 100 100 100 DINKES 446 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA % 100 100 100 100 100 DINKES Prevalensi tekanan darah tinggi % 26.3 38.9 38.7 38.5 37.9 DINKES Proporsi jumlah kasus Tuberculosis yang terdeteksi dalam program DOTS % 70.10 70.10 72.52 75.00 82.50 DINKES Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani % 100 100 100 100 100 DINKES Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD % 100 100 100 100 100 DINKES Tingkat kematian akibat malaria % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINKES Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar % NA 39.6 100 100 100 DINKES Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % NA 17.69 100 100 100 DINKES 447 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar % NA 16.64 100 100 100 DINKES Persentase orang usia 15 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % NA 11.58 100 100 100 DINKES Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi % 100 100 100 100 100 DINKES Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC % 100 100 100 100 100 DINKES Cakupan pengobatan semua kasus TBC (% Case Detection Rate / CDR) yang diobati % 70.1 70.02 89 97 97 DINKES Penderita diare yang ditangani % 100 100 100 100 100 DINKES Tingkat prevalensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk) 168 168 166 164 158 DINKES 448 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Non AFP rate per 100.000 penduduk >= 2 >= 2 >= 2 >= 2 >= 2 DINKES Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar % NA 64.24 100 100 100 DINKES Angka Kejadian Malaria (API : kasus per 1000 penduduk) < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 DINKES Angka keberhasilan pengobatan pasien TB RO % 70 70 75 75 75 DINKES 1 2 25 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya 21.772.161.000 33.056.000.000 173.894.150.000 DINKES Rasio Puskesmas persatuan penduduk 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 DINKES Cakupan Puskesmas Pembantu % 11.78 11.78 11.78 11.78 11.78 DINKES Cakupan Puskesmas % 144 144 148 151 151 DINKES 1 2 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah 10.000.000.000 11.000.000.000 29.000.000.000 DINKES 449 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (Rumah Sakit) % 100 100 100 100 100 DINKES 1 2 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 9.421.450.000 16.050.000.000 67.481.450.000 DINKES Cakupan pelayanan anak balita % 100 100 100 100 100 DINKES Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil % 100 100 100 100 100 DINKES Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan % 100 100 100 100 100 DINKES Cakupan pelayanan balita sesuai standar % 100 100 100 100 100 DINKES 450 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 100 100 100 100 100 DINKES Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan % 100 100 100 100 100 DINKES Cakupan kunjungan bayi % 100 100 100 100 100 DINKES Cakupan kunjugan ibu hamil K4 % 100 100 100 100 100 DINKES Cakupan pelayanan nifas % 100 100 100 100 100 DINKES Angka kematian balita 9.81 8.94 8.90 8.80 8.20 DINKES Angka Kematian Bayi 8.43 7.84 8.03 8.01 7.90 DINKES Angka Kelangsungan Hidup bayi 991.5 7 992.1 6 991.97 991.98 992.10 DINKES Angka Kematian Neonatal 5.84 5.81 5.50 5.25 4.50 DINKES Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani % 100 100 100 100 100 DINKES Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan % 100 100 100 100 100 DINKES 451 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. kesehatan bayi baru lahir Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 100 100 100 100 100 DINKES Cakupan pelayanan ibu hamil K1 % 100 100 100 100 100 DINKES 1 2 33 Program Pengembangan Hygiene Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat 350.000.000 650.000.000 3.120.000.000 DINKES Persentase Puskesmas melaksanakan Kesehatan Olah Raga pada kelompok masyarakat % 25 35 43 53 100 DINKES Persentase kecamatan yang melaksanakan STBM % 100 100 100 100 100 DINKES Persentase Puskesmas melaksanakan kesehatan kerja % 5 21 46 66 100 DINKES Persentase puskesmas melaksanakan STBM % 100 100 100 100 100 DINKES 452 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 34 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 950.000.000 4.060.000.000 17.680.000.000 DINKES Rasio dokter per satuan penduduk % 0.14 0.15 0.19 0.20 0.2 DINKES Rasio tenaga medis per satuan penduduk % 0.35 0.35 0.38 0.40 0.40 DINKES 1 2 35 Program Pelayanan Kesehatan 158.513.626.000 150.636.662.000 772.534.081.000 DINKES Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin % 100 100 100 100 100 DINKES Indeks kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan Indeks NA NA 77.0 77.5 79.0 DINKES Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin % 100 100 100 100 100 DINKES Persentase penduduk miskin non kuota terintegrasi JKN % 95 95 95 95 95 DINKES Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (Rumah % 100 100 100 100 100 DINKES 453 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Sakit) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin % 100 100 100 100 100 DINKES Cakupan penduduk miskin non kuota yang mempunyai JPK % NA NA 100 100 100 DINKES Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional % 100 100 100 100 100 DINKES Persentase Fasyankes primer / sekunder yang memberikan pelayanan sesuai standar % NA NA 100 100 100 DINKES Persentase Puskesmas Terakreditasi % 95 100 100 100 100 DINKES Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 DINKES Cakupan pelayanan kesehatan dasar pada pondok pesantren % NA NA 100 100 100 DINKES Persentase Jaminan Kesehatan Nasional % 71.21 79.98 100 100 100 DINKES 454 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 36 Program Manajemen dan Kebijakan kesehatan 275.000.000 300.000.000 1.615.000.000 DINKES Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan % 100 100 100 100 100 DINKES Persentase SIK Fasyankes yang terintegrasi % 32.82 32.82 32.82 35.11 35.11 DINKES 1 2 Kesehatan 186.582.000.000 195.610.000.000 1.007.187.000.000 RSUD BANYUMAS 1 2 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata 6.582.000.000 10.610.000.000 57.187.000.000 RSUD BANYUMAS Persentase sarana prasarana rumah sakit sesuai standar % NA NA 80.5 81 82.5 RSUD BANYUMAS 1 2 37 Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 180.000.000.000 185.000.000.000 950.000.000.000 RSUD BANYUMAS 455 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Kesehatan BLUD Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Medis % NA NA 77.27 77.27 86.36 RSUD BANYUMAS Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pelayanan Medis NA NA 75 76 85 RSUD BANYUMAS Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Bagian Administrasi NA NA 75 76 85 RSUD BANYUMAS Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pelayanan Penunjang NA NA 75 76 85 RSUD BANYUMAS Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagian Administrasi % NA NA 77.27 77.27 86.36 RSUD BANYUMAS Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal SPM Bagian Keuangan % NA NA 77.27 77.27 86.36 RSUD BANYUMAS Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagian Diklat, Litbang dan Peningkatan Mutu % NA NA 77.27 77.27 86.36 RSUD BANYUMAS 456 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Penunjang % NA NA 77.27 77.27 86.36 RSUD BANYUMAS Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perawatan % NA NA 77.27 77.27 86.36 RSUD BANYUMAS Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Diklat, Litbang dan Peningkatan Mutu NA NA 75 76 85 RSUD BANYUMAS Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Keuangan NA NA 75 76 85 RSUD BANYUMAS Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perawatan NA NA 75 76 85 RSUD BANYUMAS 1 2 Kesehatan 76.750.000.000 80.000.000.000 446.571.000.000 RSUD AJIBARANG 1 2 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata 10.400.000.000 12.700.000.000 66.599.700.000 RSUD AJIBARANG 457 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase sarana prasarana rumah sakit sesuai standar % NA NA 50 55 70 RSUD AJIBARANG 1 2 37 Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD 66.350.000.000 67.300.000.000 379.971.300.000 RSUD AJIBARANG Nilai Evaluasi SAKIP Nilai 79 80 81 82 85 RSUD AJIBARANG Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan % 75 80 82 83 85 RSUD AJIBARANG Persentase pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti dibidang penunjang % 75 80 82 83 85 RSUD AJIBARANG Persentase pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti di Bidang Pelayanan % 75 80 82 83 85 RSUD AJIBARANG Persentase pencapaian SPM Penunjang % 75 80 82 83 85 RSUD AJIBARANG 458 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 DPU 1 3 15 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan 182.629.300.000 209.029.000.000 1.045.083.300.000 DPU Persentase panjang jalan yang ditingkatkan kondisinya % NA NA 17.34 34.75 86.87 DPU Persentase panjang jalan yang terbangun % NA NA 0.02 0.03 0.08 DPU 1 3 17 Program Pembangunan Turap / Talud / Brojong 4.500.000.000 5.625.000.000 27.000.000.000 DPU Persentase Panjang bangunan pengaman di daerah kritis di badan sungai % 0.52 0.63 0.63 0.74 1.07 DPU 1 3 18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 11.417.700.000 21.450.000.000 128.467.700.000 DPU Persentase panjang jalan yang dipelihara % NA 41.48 46.48 51.48 66.48 DPU 460 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 3 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 18.602.000.000 30.336.000.000 159.648.000.000 DPU Persentase luas irigasi kabupaten yang dilakukan rehabilitasi % 19.56 19.56 19.56 19.56 100 DPU Persentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. % 80 85 80 85 100 DPU 1 3 25 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 1.750.000.000 2.400.000.000 17.850.000.000 DPU Persentase jumlah embung dalam kondisi baik % 73.68 78.95 78.95 84.21 100 DPU 1 3 26 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 2.200.000.000 1.300.000.000 11.400.000.000 DPU Persentase jumlah kelompok % 41.18 52.94 52.94 64.71 100 DPU 461 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. masyarakat peduli sungai yang aktif 1 3 31 Program Pembinaan Jasa Konstruksi 775.000.000 875.000.000 4.275.000.000 DPU Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina / Persentase Jumlah Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina. % NA 10.90 15.74 20.58 35.11 DPU 1 3 32 Program Pembangunan dan Penggantian Jembatan 14.900.000.000 20.250.000.000 111.900.000.000 DPU Persentase penambahan jumlah jembatan % NA 99.24 99.35 99.46 100 DPU 1 3 33 Program Pemeliharaan / Rehabilitasi Jembatan 6.200.000.000 10.000.000.000 53.200.000.000 DPU Persentase jembatan kabupaten yang dipelihara % NA 77.02 78.21 79.21 83.59 DPU 1 3 34 Program Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan 17.500.000.000 17.600.000.000 93.200.000.000 DPU 462 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase penambahan panjang trotoar dan drainase % NA 96.79 97.43 98.07 100 DPU 1 3 35 Program Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan 3.000.000.000 4.400.000.000 20.600.000.000 DPU Persentase panjang drainase kondisi baik % NA 66.31 67.64 68.97 72.94 DPU 1 3 36 Program Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung 800.000.000 860.000.000 4.240.000.000 DPU Persentase bangunan pemerintah yang ber-IMB % NA 30 50 70 100 DPU 1 3 37 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung 38.000.000.000 88.500.000.000 331.000.000.000 DPU Persentase bangunan gedung Pemerintah Daerah yang tertangani % NA 60.70 63.7 66.7 75.7 DPU 1 3 38 Program Peningkatan Perencanaan Teknis 1.000.000.000 3.000.000.000 14.000.000.000 DPU 463 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase kegiatan strategis yang dilengkapi perencanaan teknis % 100 100 100 100 100 DPU 1 3 43 Program Pengembangan dan Pengelolaan Drainase 1.000.000.000 1.500.000.000 8.000.000.000 DPU Persentase panjang drainase yang dibangun % NA NA 20 40 100 DPU URUSAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 78.730.000.000 84.680.000.000 429.450.000.000 DINPERKIM 1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 750.000.000 1.250.000.000 6.700.000.000 DINPERKIM 1 3 41 Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 750.000.000 1.250.000.000 6.700.000.000 DINPERKIM Persentase advice planning yang dikeluarkan sesuai tata ruang % 100 100 100 100 100 DINPERKIM 1 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 75.080.000.000 77.130.000.000 399.450.000.000 DINPERKIM 1 4 1 Program Peningkatan 1.875.000.000 2.325.000.000 11.175.000.000 DINPERKIM 464 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Pelayanan Perkantoran Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 DINPERKIM Persentase realisasi keuangan program % 85 91 100 100 100 DINPERKIM 1 4 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 150.000.000 175.000.000 850.000.000 DINPERKIM Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 DINPERKIM Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 DINPERKIM 1 4 15 Program Pengembangan Perumahan 950.000.000 5.160.000.000 21.950.000.000 DINPERKIM Rasio rumah layak huni % NA 76.30 76.56 78.34 83.95 DINPERKIM Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau % NA 51.36 51.93 53.77 59.84 DINPERKIM 465 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Cakupan ketersediaan rumah layak huni % NA 76.30 76.55 76.81 77.58 DINPERKIM Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU % NA NA 74.07 81.48 96.30 DINPERKIM 1 4 16 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan 38.245.976.000 42.550.000.000 220.190.555.000 DINPERKIM Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan % NA 69.51 71.94 73.37 77.08 DINPERKIM Persentase rumah tinggal berakses sanitasi % 75.33 82.88 84.00 86.00 92.00 DINPERKIM Persentase drainase permukiman dalam kondisi baik % NA NA 11.43 11.48 11.63 DINPERKIM 1 4 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 200.000.000 350.000.000 2.000.000.000 DINPERKIM Persentase Asosiasi Pengelola Sarana Air Minum dan Sarana Air Limbah % 100.0 0 100.0 0 100.00 100.00 100.00 DINPERKIM 466 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. yang aktif 1 4 21 Program Pengembangan Kawasan Permukiman 33.659.024.000 26.570.000.000 143.284.445.000 DINPERKIM Persentase lingkungan pemukiman kumuh kawasan perkotaan % NA 8.69 8.26 8.16 7.84 DINPERKIM Persentase areal kawasan kumuh % NA 20.30 20.24 20.23 20.19 DINPERKIM Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan % NA 1.95 1.73 1.34 0.00 DINPERKIM Persentase penanganan permukiman kumuh % NA 4.65 4.87 6.09 9.75 DINPERKIM Rasio permukiman layak huni % NA 79.70 79.76 79.82 80.10 DINPERKIM Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk NA 34.67 37.07 39.42 46.18 DINPERKIM 2 4 Pertanahan 2.900.000.000 6.300.000.000 23.300.000.000 DINPERKIM 2 4 16 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan 2.900.000.000 6.300.000.000 23.300.000.000 DINPERKIM 467 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Pemanfaatan Tanah Persentase luas tanah milik Pemkab yang bersertifikat % NA NA 38.18 38.51 39.47 DINPERKIM URUSAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5.575.000.000 6.800.000.000 40.525.000.000 BPBD 1 5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 5.575.000.000 6.800.000.000 40.525.000.000 BPBD 1 5 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 1.030.000.000 1.225.000.000 6.955.000.000 BPBD Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 BPBD Persentase realisasi keuangan program % 66 77 100 100 100 BPBD 1 5 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 50.000.000 25.000.000 150.000.000 BPBD 468 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 BPBD Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 BPBD 1 5 23 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam 3.995.000.000 5.050.000.000 30.670.000.000 BPBD Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap % 100 100 100 100 100 BPBD Rasio pengurangan resiko bencana NA NA 30 35 50 BPBD Persentase kejadian bencana tertangani dengan cepat dan tepat % 100 100 100 100 100 BPBD 1 5 24 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 500.000.000 500.000.000 2.750.000.000 BPBD 469 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Informasi peta rawan bencana % NA NA 100 100 100 BPBD Persentase kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana % NA NA 18.52 37.04 100 BPBD 1 5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 7.406.470.000 8.874.700.000 46.353.370.000 SATPOL PP 1 5 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 2.677.870.000 2.805.000.000 14.117.870.000 SATPOL PP Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 SATPOL PP Persentase realisasi keuangan program % 83 79 100 100 100 SATPOL PP 1 5 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 40.000.000 SATPOL PP Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 SATPOL PP 470 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 SATPOL PP 1 5 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.259.130.000 1.471.700.000 9.496.130.000 SATPOL PP Persentase Pelaksanaan SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum % 100 100 100 100 100 SATPOL PP Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP % NA NA 100 100 100 SATPOL PP Persentase Pemenuhan Sarpras Kelengkapan Satpol PP % NA NA 100 100 100 SATPOL PP Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat % 100 100 100 100 100 SATPOL PP 1 5 19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk 548.870.000 948.000.000 4.340.870.000 SATPOL PP 471 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Menjaga Ketertiban dan Keamanan Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) % 100 100 100 100 100 SATPOL PP 1 5 20 Program Peningkatan Kesadaran Kepatuhan Hukum 1.300.600.000 1.310.000.000 6.840.600.000 SATPOL PP Persentase penanganan pelanggaran PERDA % 90 95 100 100 100 SATPOL PP Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan Perkada % 100 100 100 100 100 SATPOL PP 1 5 22 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 1.620.000.000 2.300.000.000 11.397.900.000 SATPOL PP Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran % 100 100 100 100 100 SATPOL PP 472 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten % 53 53 55 60 75 SATPOL PP Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) % 100 100 100 100 100 SATPOL PP URUSAN BIDANG SOSIAL 9.635.000.000 12.038.400.000 65.106.400.000 DINSOSPERM ASDES 1 6 Sosial 6.595.000.000 8.038.400.000 43.685.400.000 DINSOSPERM ASDES 1 6 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 2.665.000.000 2.896.400.000 15.468.400.000 DINSOSPERM ASDES Persentase realisasi keuangan program % 73 92 100 100 100 DINSOSPERM ASDES Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 DINSOSPERM ASDES 1 6 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 30.000.000 35.000.000 185.000.000 DINSOSPERM ASDES Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 DINSOSPERM ASDES 473 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 DINSOSPERM ASDES 1 6 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil 1.350.000.000 1.700.000.000 9.250.000.000 DINSOSPERM ASDES Persentase Fakir Miskin (FM) yang telah berusaha bekerja % NA 25 50 50 50 DINSOSPERM ASDES Persentase Lanjut Usia Miskin/ terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya % NA 18.72 37.53 37.53 37.53 DINSOSPERM ASDES 1 6 16 Program Pelayanan Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial 1.500.000.000 2.092.000.000 11.502.000.000 DINSOSPERM ASDES Persentase PMKS yang mendapat perlindungan % 100 100 100 100 100 DINSOSPERM ASDES 474 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial % 9.44 9.44 9.44 39.58 60.18 DINSOSPERM ASDES Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial % NA NA 8.33 8.33 41.67 DINSOSPERM ASDES Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap % 100 100 100 100 100 DINSOSPERM ASDES Persentase PMKS yang tertangani % 43.49 47.78 52.05 52.15 52.33 DINSOSPERM ASDES Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % NA NA 100 100 100 DINSOSPERM ASDES Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi % NA NA 100 100 100 DINSOSPERM ASDES 475 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. kebutuhan dasarnya di luar panti Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya % 0 1.00 13.04 21.74 100 DINSOSPERM ASDES Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar % 43.19 47.55 51.41 51.50 51.66 DINSOSPERM ASDES Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial % 43.19 47.55 51.42 51.51 51.67 DINSOSPERM ASDES Persentase PMKS non potensial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya % NA 1.33 7.00 9.31 56.43 DINSOSPERM ASDES Persentase PMKS potensial yang telah berusaha/ bekerja % NA 25 25 25 25 DINSOSPERM ASDES 476 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota % NA NA 100 100 100 DINSOSPERM ASDES Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % NA NA 100 100 100 DINSOSPERM ASDES Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat % 100 100 100 100 100 DINSOSPERM ASDES Persentase penyandang disabilitas yang meningkat fungsi fisiknya % NA 100 100 100 100 DINSOSPERM ASDES Persentase PMKS yang berubah sikap perilakunya % NA 25 25 25 25 DINSOSPERM ASDES Persentase anak terlantar yang terpenuhi % NA NA 100 100 100 DINSOSPERM ASDES 477 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. kebutuhan dasarnya di luar panti Persentase anak yatim dan berkebutuhan khusus/difabel yang terpenuhi kebutuhan dasarnya % NA NA 0 26.95 26.95 DINSOSPERM ASDES 1 6 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 850.000.000 1.065.000.000 5.880.000.000 DINSOSPERM ASDES Persentase lembaga masyarakat yang aktif berperan dalam pembangunan % NA 75 83 83 92 DINSOSPERM ASDES Persentae Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana pelayanan kesejahteraan sosial % 0 0 0 0 100 DINSOSPERM ASDES 1 6 22 Program Pelestarian Nilai- nilai Kepahlawanan 200.000.000 250.000.000 1.400.000.000 DINSOSPERM ASDES 478 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase masyarakat dan generasi muda yg sadar akan pelestarian nilai- nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial % NA 50 50 50 50 DINSOSPERM ASDES Nilai kondisi TMP terhadap standar nasional % 81 81 85 85 90 DINSOSPERM ASDES Persentase keluarga pahlawan perintis/veteran yang mampu berusaha secara layak % NA 50 50 50 50 DINSOSPERM ASDES URUSAN BIDANG TENAGA KERJA 7.673.870.000 8.098.830.000 42.848.740.000 DINAKERKOP UKM 2 1 Tenaga Kerja 5.816.873.999 6.198.830.000 32.942.448.999 DINAKERKOP UKM 2 1 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 3.401.190.000 3.401.192.000 17.532.398.580 DINAKERKOP UKM Persentase realisasi keuangan program % 83 79 100 100 100 DINAKERKOP UKM Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 DINAKERKOP UKM 479 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. 2 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 534.304.000 DINAKERKOP UKM Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 DINAKERKOP UKM Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 DINAKERKOP UKM 2 1 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.575.683.999 1.772.638.000 8.898.321.999 DINAKERKOP UKM Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan % 49.58 66.64 55.00 57.00 63.00 DINAKERKOP UKM 2 1 16 Program Peningkatan Kesempatan kerja 325.000.000 325.000.000 2.198.749.420 DINAKERKOP UKM Persentase lowongan kerja yang terpenuhi % NA NA 55 57 63 DINAKERKOP UKM 480 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. 2 1 17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 100.000.000 200.000.000 1.176.678.000 DINAKERKOP UKM Persentase perusahaan penempatan pekerja migran indonesia (P3MI) yang prosedural % NA NA 75 80 95 DINAKERKOP UKM 2 1 18 Program Perlindungan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja 315.000.000 400.000.000 2.601.997.000 DINAKERKOP UKM Persentase perusahaan yang melaksanakan ketentuan UMK % 86 87 70 72 80 DINAKERKOP UKM Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama % NA NA 60 80 100 DINAKERKOP UKM Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun NA NA 6.16 6.16 6.16 DINAKERKOP UKM URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 12.695.000.000 13.202.800.000 68.631.100.000 DPPKBP3A 481 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. PERLINDUNGAN ANAK 2 2 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 1.400.000.000 1.500.000.000 8.505.000.000 DPPKBP3A 2 2 16 Program Penguatan Pengarusutamaan Gender 300.000.000 350.000.000 1.945.000.000 DPPKBP3A Persentase kelembagaan PUG yang aktif % 100 100 100 100 100 DPPKBP3A Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan % 100 100 100 100 100 DPPKBP3A Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG % 100 100 100 100 100 DPPKBP3A 2 2 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 600.000.000 650.000.000 3.460.000.000 DPPKBP3A 482 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Orang 18 18 24 24 24 DPPKBP3A Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan % 100 100 100 100 100 DPPKBP3A Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu % 100 100 100 100 100 DPPKBP3A Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani sesuai standar % 100 100 100 100 100 DPPKBP3A Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 49 49 49 49 49 DPPKBP3A Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang % 100 100 100 100 100 DPPKBP3A 483 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. mendapatkan layanan bantuan hukum Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak % 100 100 100 100 100 DPPKBP3A Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu % 100 100 100 100 100 DPPKBP3A Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas % 100 100 100 100 100 DPPKBP3A 484 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Rasio KDRT % 0.001 9 0.001 8 0.0017 0.0016 0.0013 DPPKBP3A Rasio perempuan korban kekerasan % NA 0.50 0.49 0.48 0.45 DPPKBP3A Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan % 100 100 100 100 100 DPPKBP3A 2 2 20 Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak 500.000.000 500.000.000 3.100.000.000 DPPKBP3A Jumlah kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar (Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan) Kelompo k 30 31 31 32 35 DPPKBP3A 485 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Preferensi kekerasan pada anak perempuan % 36.89 35.63 34.37 33.11 29.32 DPPKBP3A Rasio anak korban kekerasan % 0.011 0.011 0 0.010 0.009 0.006 DPPKBP3A 2 6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.275.000.000 2.380.000.000 12.506.000.000 DPPKBP3A 2 6 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 2.250.000.000 2.350.000.000 12.331.000.000 DPPKBP3A Persentase realisasi keuangan program % 79 92 100 100 100 DPPKBP3A Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 DPPKBP3A 2 6 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 25.000.000 30.000.000 175.000.000 DPPKBP3A Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 DPPKBP3A 486 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 DPPKBP3A URUSAN BIDANG PANGAN 2 3 Pangan 4.775.000.000 5.173.032.000 27.803.006.812 DINPERTAN KP 2 3 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 3.125.000.000 3.358.000.000 17.729.642.812 DINPERTAN KP Persentase realisasi keuangan program % 75 83 100 100 100 DINPERTAN KP Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 DINPERTAN KP 2 3 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 250.000.000 275.032.000 1.526.274.000 DINPERTAN KP Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 DINPERTAN KP Kesesuaian program antar dokumen perencanaan % 100 100 100 100 100 DINPERTAN KP 487 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. perangkat daerah 2 3 15 Program Peningkatan Pola Pangan Harapan 500.000.000 550.000.000 3.052.500.000 DINPERTAN KP Konsumsi protein gram/ka pita/hari 45.17 45.20 48.15 50.35 57.00 DINPERTAN KP Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan % 70.00 92.43 93.43 94.43 97.43 DINPERTAN KP Konsumsi Energi kkal/kapi ta/hari 2391 2396 2401 2406 2421 DINPERTAN KP 2 3 16 Program Penguatan Cadangan Pangan 900.000.000 990.000.000 5.494.590.000 DINPERTAN KP Tingkat ketersediaan energi % 91 91 92 93 96 DINPERTAN KP Persentase Penanganan daerah rawan pangan % 62 62 63 64 100 DINPERTAN KP Stabilitas harga dan pasokan pangan % 95 95 96 97 100 DINPERTAN KP Tingkat ketersediaan protein (%) % 91 91 92 93 96 DINPERTAN KP URUSAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 42.050.000.000 49.042.000.000 200.234.000.000 DLH 488 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. 2 5 Lingkungan Hidup 42.050.000.000 49.042.000.000 200.234.000.000 DLH 2 5 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 3.600.000.000 4.300.000.000 21.463.200.000 DLH Persentase realisasi keuangan program % 84 82 100 100 100 DLH Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 DLH 2 5 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 50.000.000 50.000.000 250.000.000 DLH Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 DLH Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 DLH 2 5 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 19.200.000.000 22.480.900.000 66.780.900.000 DLH 489 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R % NA 22 20 22 27 DLH Persentase cakupan area pelayanan persampahan % NA NA 50 52 58 DLH Persentase jumlah sampah yang tertangani % 54 60 100 97 99 DLH Timbulan sampah yang ditangani % 54 60 100 97 99 DLH 2 5 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 325.000.000 600.000.000 3.025.000.000 DLH Persentase ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan % NA 100 70 70 70 DLH Persentase kegiatan monitoring/pengaw asan kegiatan pelaku usaha dan/atau kegiatan % NA NA 20 40 100 DLH 2 5 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 255.000.000 500.000.000 2.355.000.000 DLH 490 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase luas wilayah yang ditetapkan status kerusakan biomassa % 42 47 10 20 50 DLH Persentase pembangunan sumur resapan dan pengadaan alat biopori % NA NA 10 15 30 DLH 2 5 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 445.000.000 750.000.000 3.545.000.000 DLH Persentase sengketa lingkungan hidup yang ditangani % 100 100 100 100 100 DLH Persentase dokumen lingkungan yang diterbitkan % 100 100 100 100 100 DLH Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah KabupatenKota % NA NA 100 100 100 DLH 491 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupatenkota 2 5 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 7.500.000.000 7.000.000.000 38.480.999.000 DLH Persentase RTH publik % NA 20.00 0 20.012 20.024 20.052 DLH Persentase RTH layak anak % NA 20.00 0 20.012 20.024 20.052 DLH 2 5 25 Program Penataan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan 200.000.000 - 200.000.000 DLH Persentase kegiatan monitoring pengawasan kegiatan pelaku usaha dan atau kegiatan % NA NA 20 0 20 DLH Persentase sengketa lingkungan hidup yang ditangani % 100 100 100 0 100 DLH 2 5 26 Program Peningkatan Pelayanan 550.000.000 550.000.000 2.750.000.000 DLH 492 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup Persentase realisasi keuangan program % 99.8 97 100 100 100 DLH Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 DLH 2 5 27 Program Peningkatan Pelayanan Kinerja TPA / TPST 903.285.000 1.500.000.000 6.851.086.000 DLH Persentase realisasi keuangan program % 87.9 90.9 100 100 100 DLH Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota 74 73 72 72 72 DLH Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 DLH 2 5 28 Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Purwokerto 4.234.900.000 6.311.100.000 29.746.000.000 DLH Persentase jumlah sampah di wilayah Purwokerto yang ditangani % 100 100 100 100 100 DLH 2 5 29 Program Peningkatan Pelayanan 1.076.200.000 1.000.000.000 5.076.200.000 DLH 493 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persampahan Wilayah Banyumas Persentase jumlah sampah di wilayah Banyumas yang ditangani % 100 100 100 100 100 DLH 2 5 30 Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Ajibarang 985.000.000 1.000.000.000 4.985.000.000 DLH Persentase jumlah sampah di wilayah Ajibarang yang ditangani % 100 100 100 100 100 DLH 2 5 31 Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Wanggon 928.150.000 1.000.000.000 4.928.150.000 DLH Persentase jumlah sampah di wilayah Wangon yang ditangani % 100 100 100 100 100 DLH 2 5 32 Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Sumpiuh 831.150.000 1.000.000.000 4.831.150.000 DLH Persentase jumlah sampah di wilayah % 100 100 100 100 100 DLH 494 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Sumpiuh yang ditangani 2 5 33 Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Kembaran 966.315.000 1.000.000.000 4.966.315.000 DLH Persentase jumlah sampah di wilayah Kembaran yang ditangani % 100 100 100 100 100 DLH URUSAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 11.716.900.000 12.865.600.000 67.546.700.000 DINDUKCAPIL 2 6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11.716.900.000 12.865.600.000 67.546.700.000 DINDUKCAPIL 2 6 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 1.445.000.000 1.838.662.000 9.484.624.000 DINDUKCAPIL Persentase realisasi keuangan program % 87 90 100 100 100 DINDUKCAPIL Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 DINDUKCAPIL 495 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. 2 6 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 75.000.000 75.000.000 430.000.000 DINDUKCAPIL Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 DINDUKCAPIL Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 DINDUKCAPIL 2 6 15 Program Penataan Administrasi Peristiwa Kependudukan 8.021.938.000 8.621.938.000 44.127.114.000 DINDUKCAPIL Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) % 94 95 96 97 100 DINDUKCAPIL Persentase Penerapan KTP Nasional berbasis NIK % 100 100 100 100 100 DINDUKCAPIL Persentase pemohon KTP- Elektronik yang terlayani % 100 100 100 100 100 DINDUKCAPIL 496 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk % 81.5 83.4 85.0 87.0 95.0 DINDUKCAPIL Persentase pemohon Kartu Identitas Anak yang terlayani % 100 100 100 100 100 DINDUKCAPIL Persentase pemohon Kartu Keluarga yang terlayani % 100 100 100 100 100 DINDUKCAPIL 2 6 16 Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil 475.000.000 500.000.000 4.325.000.000 DINDUKCAPIL Cakupan penerbitan akta kelahiran % 80 95 96 97 100 DINDUKCAPIL Persentase pemohon akta perkawinan yang terlayani % 100 100 100 100 100 DINDUKCAPIL Persentase pemohon akta kematian yang terlayani % 100 100 100 100 100 DINDUKCAPIL Rasio pasangan berakte nikah % 100 100 100 100 100 DINDUKCAPIL Persentase pemohon akta kelahiran yang terlayani % 100 100 100 100 100 DINDUKCAPIL 497 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Rasio bayi berakte kelahiran % 86.0 90.0 92.0 93.0 98.7 DINDUKCAPIL 2 6 17 Program Pengelolaan Informasi Adminduk 1.400.000.000 1.500.000.000 7.400.000.000 DINDUKCAPIL Persentase kecamatan yang update database kependudukan % 100 100 100 100 100 DINDUKCAPIL Persentase ketersediaan database kependudukan skala kabupaten % 100 100 100 100 100 DINDUKCAPIL 2 6 18 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan 299.962.000 330.000.000 1.779.962.000 DINDUKCAPIL Persentase instansi pengguna data kependudukan yang melakukan perjanjian kerja sama % 100 100 100 100 100 DINDUKCAPIL URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.040.000.000 4.000.000.000 21.421.000.000 DINSOSPERM ASDES 498 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. 2 7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.040.000.000 4.000.000.000 21.421.000.000 DINSOSPERM ASDES 2 7 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1.100.000.000 1.450.000.000 7.155.000.000 DINSOSPERM ASDES Persentase desa yang menghasilkan produk unggulan % NA NA 50 60 57 DINSOSPERM ASDES Ratarata jumlah kelompok binaan PKK % 17.94 17.94 17.94 17.94 89.70 DINSOSPERM ASDES Persentase LPM aktif % 100 100 100 100 100 DINSOSPERM ASDES Persentase desa yg terpelihara kelestarian adatnya % NA NA 4 5 23 DINSOSPERM ASDES Persentase PKK aktif % 100 100 100 100 100 DINSOSPERM ASDES Persentase LPM berprestasi % 0.91 1.81 0.30 0.30 1.81 DINSOSPERM ASDES Ratarata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat LPM % 17.94 17.94 17.94 17.94 89.70 DINSOSPERM ASDES 2 7 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 390.000.000 500.000.000 2.740.000.000 DINSOSPERM ASDES 499 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase Pasar Desa yang terbangun % NA 28.77 14.00 14.00 71.00 DINSOSPERM ASDES Persentase Bumdes yg meningkat stratanya % NA 14.62 7.00 7.00 37.00 DINSOSPERM ASDES Persentase petani tembakau/cengkih yang dapat meningkatkan kuantitas/kualitas produksi % NA 50 50 50 50 DINSOSPERM ASDES Persentase desa yg membentuk Bumdes % NA 73.09 5.00 5.00 28.00 DINSOSPERM ASDES 2 7 17 Program Peningkatan Partisispasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 600.000.000 750.000.000 4.085.000.000 DINSOSPERM ASDES Persentase desa yang meningkat prasarananya % NA 1.99 2.66 2.66 13.29 DINSOSPERM ASDES Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (Permendagri No. 86 Th. 2017) % 0 0.23 1.67 5.06 5.06 DINSOSPERM ASDES 2 7 18 Program Peningkatan 70.000.000 100.000.000 540.000.000 DINSOSPERM ASDES 500 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Persentase aparatur desa yg meningkat kapasitasnya dalam membentuk kawasan perdesaan % NA 100 100 100 100 DINSOSPERM ASDES 2 7 19 Program Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Alam Desa 150.000.000 225.000.000 1.491.000.000 DINSOSPERM ASDES Persentase kecamatan yg telah membentuk posyantek antar desa % NA NA 8.70 8.70 43.46 DINSOSPERM ASDES Persentase desa yg telah membentuk Posyantek desa % NA NA 0.66 0.66 3.32 DINSOSPERM ASDES Persentase desa yg telah mengembangkan/m emanfaatkan Teknologi Tepat Guna untuk usaha perdesaan % NA NA 0.66 0.66 3.32 DINSOSPERM ASDES Persentase desa yg telah mengembangkan potensi sumber daya alam utk % NA NA 0.66 0.66 3.32 DINSOSPERM ASDES 501 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. kesejahteraan masy desa 2 7 20 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa 460.000.000 575.000.000 3.260.000.000 DINSOSPERM ASDES Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (Permendagri No. 86 Th. 2017) % NA 0.23 0.12 0.12 0.11 DINSOSPERM ASDES Raperda kawasan perdesaan yang tersusun Dokume n 0 0 1 0 1 DINSOSPERM ASDES Persentase kader pemberdayaan masyarakat desa yang meningkat kapasitasnya % NA 90 90 90 90 DINSOSPERM ASDES Kelulusan sarjana per desa Orang NA NA 0 0 3 DINSOSPERM ASDES Kelembagaan Kawasan Perdesaan (PKP) yang terbentuk lembaga 0 1 2 2 10 DINSOSPERM ASDES 502 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. 2 7 21 Program Pembinaan Aparatur dan Administrasi Desa 270.000.000 400.000.000 2.150.000.000 DINSOSPERM ASDES Persentase aparatur desa yang terbina % 100 100 100 100 100 DINSOSPERM ASDES Persentase desa dengan administrasi baik % NA NA 100 100 100 DINSOSPERM ASDES URUSAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 9.020.000.000 9.322.800.000 47.620.100.000 DPPKBP3A 2 8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9.020.000.000 9.322.800.000 47.620.100.000 DPPKBP3A 2 8 15 Program Pelayanan Keluarga Berencana 1.200.000.000 1.350.000.000 7.193.000.000 DPPKBP3A Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun % 75.25 75.39 75.89 76.39 76.89 DPPKBP3A Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19 tahun) per 1000 perempuan usia 15 % 0.41 0.32 0.30 0.28 0.24 DPPKBP3A 503 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. - 19 tahun (ASFR 15 - 19 tahun) Rasio Akseptor KB % 73 74 70 70 74 DPPKBP3A Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB % 57 68 68 69 70 DPPKBP3A Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB % 78.81 80.31 80.81 81.31 82.81 DPPKBP3A Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun Orang 5770 5720 5663 5606 5550 DPPKBP3A Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB % 57 58 58 59 60 DPPKBP3A Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi % 70 70 70 70 74 DPPKBP3A Angka Kelahiran Total TFR Orang 2.31 2.30 2.29 2.28 2.25 DPPKBP3A Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) % 36.75 37.38 38.00 39.00 42.00 DPPKBP3A Persentase Keluarga Prasejahtera dan % 47.00 47.00 46.90 46.80 46.50 DPPKBP3A 504 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Keluarga Sejahtera 1 2 8 25 Program Peningkatan Daya Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB 7.820.000.000 7.972.800.000 40.427.100.000 DPPKBP3A Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan % 100 100 100 100 100 DPPKBP3A Persentase Perangkat Daerah (Dinas / Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB % 17 20 23 25 35 DPPKBP3A Persentase wilayah yang terjangkau pelayanan tenaga lini lapangan KB % 100 100 100 100 100 DPPKBP3A Rata-rata jumlah anak perkeluarga anak 2.80 2.72 2.60 2.50 2.30 DPPKBP3A Rasio Ketergantungan % 49.8 49.0 49.0 49.0 49.0 DPPKBP3A 505 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk % 6 6 6 8 10 DPPKBP3A URUSAN BIDANG PERHUBUNGAN 20.000.000.000 28.500.000.000 116.000.000.000 DINHUB 2 9 Perhubungan 20.000.000.000 28.500.000.000 116.000.000.000 DINHUB 2 9 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 3.950.000.000 3.700.000.000 19.500.000.000 DINHUB Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 DINHUB Persentase realisasi keuangan program % 92 92 92 92 93 DINHUB 2 9 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 225.000.000 225.000.000 1.300.000.000 DINHUB Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % NA NA 50 50 50 DINHUB 506 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % NA NA 100 100 100 DINHUB 2 9 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 2.450.000.000 2.550.000.000 13.300.000.000 DINHUB Persentase berfungsinya fasilitas kelengkapan jalan dengan baik % 89 90 90 90 92 DINHUB 2 9 17 Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 650.000.000 1.000.000.000 5.450.000.000 DINHUB Rasio ijin trayek 0.064 0.066 0.068 0.071 0.077 DINHUB 2 9 18 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 7.050.000.000 9.500.000.000 41.200.000.000 DINHUB Persentase pemasangan rambu-rambu % 36 39 41 43 48 DINHUB Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan % 41 44 47 50 59 DINHUB 507 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase ketersediaan terminal % 37.5 37.5 37.5 50.0 62.5 DINHUB 2 9 19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 3.550.000.000 3.425.000.000 17.975.000.000 DINHUB Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas % 95 96 96 97 100 DINHUB Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot dan angkutdes) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ % 100 100 100 100 100 DINHUB 2 9 20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 675.000.000 6.700.000.000 9.825.000.000 DINHUB Persentase kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan bermotor % 92 93 94 94 96 DINHUB 2 9 21 Program Peningkatan 1.450.000.000 1.400.000.000 7.450.000.000 DINHUB 508 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan % 100 100 100 100 100 DINHUB URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.750.000.000 8.500.000.000 44.750.000.000 DINKOMINFO 2 10 Komunikasi dan Informatika 7.350.000.000 7.775.000.000 40.800.000.000 DINKOMINFO 2 10 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 1.850.000.000 2.175.000.000 11.450.000.000 DINKOMINFO Persentase realisasi keuangan program % 76 89 100 100 100 DINKOMINFO Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 DINKOMINFO 2 10 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 500.000.000 DINKOMINFO Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 DINKOMINFO 509 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 DINKOMINFO 2 10 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 275.000.000 350.000.000 1.850.000.000 DINKOMINFO Persentase KIM yang aktif di Kabupaten Banyumas % 11 22 37 51 100 DINKOMINFO 2 10 17 Program Peningkatan SDM Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 100.000.000 - 100.000.000 DINKOMINFO Persentase peningkatan SDM TIK dn aparatur % NA NA 100 0 100 DINKOMINFO 2 10 19 Program Pengembangan E Government 925.000.000 1.375.000.000 6.800.000.000 DINKOMINFO Persentase Perangkat Daerah yang mengelola sistem informasi secara baik % 35 40 75 80 100 DINKOMINFO 510 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. 2 10 20 Program Pengelolaan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika 3.000.000.000 2.500.000.000 13.300.000.000 DINKOMINFO Persentase OPD yang terhubung Fiber Optic % 11 11 18 36 100 DINKOMINFO 2 10 21 Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik 1.100.000.000 1.275.000.000 6.800.000.000 DINKOMINFO Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik % 100 100 100 100 100 DINKOMINFO Rasio Lapak aduan publik berbasis IT % NA NA 100 100 100 DINKOMINFO URUSAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 1.606.996.001 1.650.000.000 8.656.291.001 DINAKERKOP UKM 2 11 15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 605.000.000 - 605.000.000 DINAKERKOP UKM 511 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase peningkatan omzet UMKM yang dibina % NA NA 2 0 2 DINAKERKOP UKM 2 11 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 349.996.001 - 349.996.001 DINAKERKOP UKM Persentase peningkatan omzet UMKM yang dibina % NA NA 2 3 6 DINAKERKOP UKM 2 11 17 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 652.000.000 350.000.000 2.186.000.000 DINAKERKOP UKM Persentase koperasi aktif % 76.00 76.00 76.25 76.50 77.25 DINAKERKOP UKM 2 11 18 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - 1.300.000.000 5.515.295.000 DINAKERKOP UKM Persentase peningkatan omzet UMKM yang dibina % NA NA 2 3 6 DINAKERKOP UKM URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL 4.810.000.000 5.502.400.000 30.147.210.000 DPMPTSP 512 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. 2 12 Penanaman Modal 4.810.000.000 5.502.400.000 30.147.210.000 DPMPTSP 2 12 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 3.485.000.000 3.910.000.000 22.704.810.000 DPMPTSP Persentase realisasi keuangan program % 86 90 100 100 100 DPMPTSP Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 DPMPTSP 2 12 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 50.000.000 100.000.000 450.000.000 DPMPTSP Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 DPMPTSP Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 DPMPTSP 2 12 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 275.000.000 280.000.000 1.455.000.000 DPMPTSP 513 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Jumlah Investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas Loi NA 5 2 3 20 DPMPTSP 2 12 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 100.000.000 100.000.000 500.000.000 DPMPTSP Nilai realisasi tersier Milyar Rupiah 443 417 230 234 1181 DPMPTSP 2 12 17 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah 400.000.000 300.000.000 1.050.000.000 DPMPTSP Jumlah sektor potensi investasi yang tergali potensi peluang investasi sektor potensi NA NA 2 2 10 DPMPTSP 2 12 18 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 275.000.000 362.400.000 1.762.400.000 DPMPTSP Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan (SP) % NA 90 90 90 90 DPMPTSP 514 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. 2 12 19 Program Penanganan Aduan dan Peningkatan Layanan Perizinan 225.000.000 450.000.000 2.225.000.000 DPMPTSP Persentase penanganan pengaduan % 100 100 100 100 100 DPMPTSP URUSAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 23.305.000.000 24.217.200.000 125.205.300.000 DINPORABUD PAR 2 13 Kepemudaan dan Olah Raga 10.250.000.000 10.975.000.000 54.248.060.000 DINPORABUD PAR 2 13 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 2.050.000.000 2.150.000.000 11.698.060.000 DINPORABUD PAR Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 DINPORABUD PAR Persentase realisasi keuangan program % 86 84 100 100 100 DINPORABUD PAR 2 13 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 200.000.000 200.000.000 1.000.000.000 DINPORABUD PAR Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 DINPORABUD PAR 515 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 DINPORABUD PAR 2 13 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 900.000.000 950.000.000 5.450.000.000 DINPORABUD PAR Persentase organisasi pemuda yang aktif % NA NA 51 56 71 DINPORABUD PAR 2 13 17 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 250.000.000 250.000.000 1.750.000.000 DINPORABUD PAR Persentase pertumbuhan wirausaha muda % NA NA 20 20 100 DINPORABUD PAR 2 13 18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan 1.400.000.000 1.525.000.000 6.250.000.000 DINPORABUD PAR Persentase sarana prasarana kepemudaan yang tersedia % 59.26 66.67 70.37 74.07 85.19 DINPORABUD PAR 516 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. 2 13 19 Program Pengembangan Kebijakan dan Managemen Olahraga 175.000.000 200.000.000 1.125.000.000 DINPORABUD PAR Cakupan pelatih bersertifikasi level dasar % 23 23 43 63 100 DINPORABUD PAR Cakupan pelatih bersertifikasi level 2 % NA 10 0 0 30 DINPORABUD PAR 2 13 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2.200.000.000 2.300.000.000 11.650.000.000 DINPORABUD PAR Persentase peningkatan perolehan medali tingkat Provinsi dan Nasional % NA NA 19.06 19.35 100 DINPORABUD PAR Persentase cabang olahraga yang berprestasi tingkat provinsi dan nasional % NA 36 80 50 80 DINPORABUD PAR Cakupan pembinaan atlet muda/pelajar % NA 3.63 3.75 3.75 18.75 DINPORABUD PAR 2 13 21 Program Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 2.550.000.000 3.400.000.000 14.800.000.000 DINPORABUD PAR 517 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Olahraga Persentase jumlah venue olahraga yang sesuai standart % 100 100 100 100 100 DINPORABUD PAR 2 13 23 Program Pengelolaan GOR Satria 525.000.000 - 525.000.000 DINPORABUD PAR Realisasi keuangan program pengelolaan GOR Satria % NA NA 100 0 100 DINPORABUD PAR Realisasi fisik program pengelolaan GOR Satria % NA NA 100 0 100 DINPORABUD PAR URUSAN BIDANG STATISTIK 2 14 Statistik 100.000.000 350.000.000 1.675.000.000 DINKOMINFO 2 14 15 Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah 100.000.000 350.000.000 1.675.000.000 DINKOMINFO Persentase keterisian Daftar Informasi Publik % 100 100 100 100 100 DINKOMINFO Persentase ketersediaan data informasi dan % 100 100 100 100 100 DINKOMINFO 518 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. statistik daerah URUSAN BIDANG PERSANDIAN 2 15 Persandian 300.000.000 375.000.000 2.275.000.000 DINKOMINFO 2 15 15 Program Peningkatan Keamanan Informasi 300.000.000 375.000.000 2.275.000.000 DINKOMINFO Standarisasi Keamanan Data ISO 27001 anek 3 7 17 17 17 DINKOMINFO URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN DINPORABUD PAR 2 16 Kebudayaan 4.950.000.000 4.950.000.000 26.600.000.000 DINPORABUD PAR 2 16 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 300.000.000 350.000.000 1.850.000.000 DINPORABUD PAR Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi % NA 63.64 63.64 72.73 100 DINPORABUD PAR 2 16 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.350.000.000 2.050.000.000 11.150.000.000 DINPORABUD PAR Persentase penetapan cagar budaya dengan SK Bupati % NA 2 28 44 100 DINPORABUD PAR 519 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. 2 16 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2.300.000.000 2.550.000.000 13.600.000.000 DINPORABUD PAR Persentase jenis kesenian yang dipentaskan % NA 33.96 37.7 41.51 52.83 DINPORABUD PAR URUSAN BIDANG PERPUSTAKAAN 4.975.000.000 5.096.000.000 27.346.590.000 DINARPUSDA 2 17 Perpustakaan 717.000.000 790.000.000 4.257.000.000 DINARPUSDA 2 17 15 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan 717.000.000 790.000.000 4.257.000.000 DINARPUSDA Indek Kepuasan Masyarakat IKM Layanan Perpustakaan Nilai 79.98 81.89 81.95 82.00 82.15 DINARPUSDA Persentase jumlah perpustakaan terbina % 5.55 12.50 19.44 26.38 47.22 DINARPUSDA Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah % 4.80 4.90 5.39 5.93 7.89 DINARPUSDA URUSAN BIDANG KEARSIPAN DINARPUSDA 2 18 Kearsipan 4.258.000.000 4.306.000.000 23.089.590.000 DINARPUSDA 520 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. 2 18 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 3.846.000.000 3.851.000.000 20.572.590.000 DINARPUSDA Persentase realisasi keuangan program % 87 88 100 100 100 DINARPUSDA Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 DINARPUSDA 2 18 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 35.000.000 40.000.000 275.000.000 DINARPUSDA Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 DINARPUSDA Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 DINARPUSDA 2 18 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 377.000.000 415.000.000 2.242.000.000 DINARPUSDA 521 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase unit kerja/ OPD yang mempunyai daftar arsip sesuai standar % NA 5.5 9.1 14.5 36.4 DINARPUSDA Persentase pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kab.Banyumas % NA 10 25 40 90 DINARPUSDA URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.480.420.475 7.779.840.000 41.859.500.475 DINKANNAK 3 1 Kelautan dan perikanan 4.095.654.000 4.167.840.000 22.421.124.000 DINKANNAK 3 1 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 2.408.232.000 2.592.840.000 12.801.072.000 DINKANNAK Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 DINKANNAK Persentase realisasi keuangan program % 83 88 100 100 100 DINKANNAK 3 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 387.497.000 400.000.000 2.087.497.000 DINKANNAK 522 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 DINKANNAK Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 DINKANNAK 3 1 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 724.925.000 425.000.000 3.949.925.000 DINKANNAK Peningkatan jumlah kelompok yang naik kelas Kelompo k NA 3 10 10 50 DINKANNAK Produksi Perikanan Budidaya Ton 1016 2 1024 9 10403 10559 53597 DINKANNAK Persentase Kelompok Budidaya bersertifikat % 30 30 20 20 20 DINKANNAK 3 1 23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 275.000.000 400.000.000 1.882.630.000 DINKANNAK Produksi olahan hasil perikanan Ton 170.2 173.6 173.6 177.1 903.4 DINKANNAK Peningkatan angka konsumsi ikan Kg 0.05 0.05 0.10 0.10 0.50 DINKANNAK 523 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase Kelompok Usaha Perikanan bersertifikat % NA NA 20 20 20 DINKANNAK Persentase kelompok pengolah dan pemasaran Poklahsar hasil perikanan yang terbina % 80 100 20 20 100 DINKANNAK 3 1 24 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar 100.000.000 150.000.000 700.000.000 DINKANNAK Jumlah Perairan Umum Yang Ter Re Stocking Ikan Lokasi 27 21 20 20 100 DINKANNAK Produksi Perikanan Tangkap Ton 839 872 885 898 4560 DINKANNAK 3 1 25 Program Penyediaan Benih Ikan Air Tawar 200.000.000 200.000.000 1.000.000.000 DINKANNAK Persentase peningkatan produksi benih ikan % NA 11.12 10.00 10.00 10.00 DINKANNAK Produksi calon induk gurame Ekor NA NA 400 400 2000 DINKANNAK URUSAN BIDANG PARIWISATA DINPORABUD PAR 3 2 Pariwisata 8.105.000.000 8.292.200.000 44.357.240.000 DINPORABUD PAR 524 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. 3 2 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.400.000.000 1.250.000.000 6.850.000.000 DINPORABUD PAR Persentase peningkatan promosi pariwisata % 9 8 20 40 100 DINPORABUD PAR 3 2 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 4.680.000.000 6.142.200.000 30.682.240.000 DINPORABUD PAR Persentase tingkat layanan destinasi wisata % NA 16.7 16.7 16.7 83.5 DINPORABUD PAR 3 2 17 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata 725.000.000 900.000.000 5.525.000.000 DINPORABUD PAR Persentase peningkatan SDM kepariwisataan yang bersertifikasi % NA 257 20 40 100 DINPORABUD PAR 3 2 18 Program Pengelolaan Lokawisata Baturaden 1.300.000.000 - 1.300.000.000 DINPORABUD PAR Realisasi keuangan program pengelolaan Lokawisata Baturraden % 100 100 100 0 100 DINPORABUD PAR 525 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Realisasi fisik program pengelolaan Lokawisata Baturaden % 100 100 100 0 100 DINPORABUD PAR URUSAN BIDANG PERTANIAN 3 3 Pertanian 3.384.766.475 3.612.000.000 19.438.376.475 DINKANNAK 3 3 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 625.000.000 1.125.000.000 6.110.000.000 DINKANNAK Persentase penurunan Angka kematian ternak ayam % NA 0.20 0.05 0.05 0.02 DINKANNAK Persentase penurunan Angka kesakitan ternak ayam % NA 3.0 0.1 0.1 0.1 DINKANNAK Persentase penurunan Angka kematian ternak Kambing dan Domba % NA 0.30 0.01 0.01 0.01 DINKANNAK Persentase penurunan Angka kesakitan ternak Kambing dan Domba % NA 4.0 0.1 0.1 0.1 DINKANNAK 526 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase penurunan Angka kematian ternak Ternak Besar % NA 0.70 0.03 0.03 0.03 DINKANNAK Persentase penurunan Angka kesakitan Ternak Besar % NA 4.3 0.1 0.1 0.1 DINKANNAK 3 3 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 2.034.766.475 1.425.000.000 7.116.376.475 DINKANNAK Populasi Ayam Buras Ekor 1134 568 1135 135 1085558 1118125 1221805 DINKANNAK Populasi Domba Ekor 2472 1 2474 6 15646 16115 17609 DINKANNAK Populasi Itik Ekor 1834 73 1835 65 146323 150713 164688 DINKANNAK Populasi Ayam Petelur Ekor 1408 776 1409 199 1438247 1481394 1618759 DINKANNAK Populasi ayam Pedaging Ekor 7537 900 8208 000 8454240 8707867 9515322 DINKANNAK Populasi Kambing Ekor 2484 89 2486 13 170165 175734 192092 DINKANNAK Populasi Sapi Perah Ekor 2435 2453 2347 2418 2642 DINKANNAK Populasi Sapi Potong Ekor 1436 1 1457 7 14781 15224 16636 DINKANNAK 3 3 23 Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi 150.000.000 185.000.000 935.000.000 DINKANNAK 527 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Peternakan Produksi olahan hasil peternakan Ton NA 500.0 0 510.00 520.21 2654.06 DINKANNAK Persentase kelompok pengolah dan pemasaran (Poklahsar) hasil peternakan yang terlatih % 16 12 16 16 16 DINKANNAK Persentase kelompok usaha peternakan berijin % NA NA 10 10 10 DINKANNAK 3 3 24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan 75.000.000 100.000.000 475.000.000 DINKANNAK Persentase kelompok ternak terlatih yang menerapkan teknologi % 30 30 10 10 50 DINKANNAK 3 3 25 Program Pengembangan Bibit Ternak dan HPT 200.000.000 477.000.000 3.152.000.000 DINKANNAK Persentase kenaikan ketersediaan bibit hijauan pakan ternak yang unggul % NA NA 100 100 100 DINKANNAK 528 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase kenaikan ketersediaan bibit sapi perah % NA NA 100 100 100 DINKANNAK 3 3 26 Prpgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan 150.000.000 150.000.000 900.000.000 DINKANNAK Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Pelayanan Kesehatan Hewan Nilai 76 76 76 77 80 DINKANNAK 3 3 27 Program Penyediaan Daging Ternak ASUH 150.000.000 150.000.000 750.000.000 DINKANNAK Persentase pengawasan pemotongan ternak di RPH % 100 100 100 100 100 DINKANNAK 3 3 Pertanian 20.171.700.000 23.571.568.000 123.325.893.188 DINPERTAN KP 3 3 11 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian 10.078.374.000 12.078.374.000 61.991.870.000 DINPERTAN KP Persentase kelompok tani terlatih yang menerapkan % 20 20 20 20 100 DINPERTAN KP 529 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. tekhnologi (%) 3 3 14 Program Pemberdayaan Petani dan Pengembangan Kelembagaan Petani 2.418.326.000 - 2.418.326.000 DINPERTAN KP Cakupan bina kelompok petani % 74.0 0 74.0 0 76.05 0 76.05 DINPERTAN KP 3 3 15 Program Perlindungan Tanaman 350.000.000 385.000.000 2.136.785.000 DINPERTAN KP Persentase penurunan serangan OPT (%) % 2 2 2 2 10.00 DINPERTAN KP 3 3 16 Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan 1.700.000.000 2.620.000.000 13.026.120.000 DINPERTAN KP Produksi tanaman pala Ton 25.9 7 36.3 5 38.97 41.62 221.60 DINPERTAN KP Produksi tanaman lada Ton 58.7 7 59.3 6 59.95 60.55 305.81 DINPERTAN KP Produksi tanaman kelapa deres Ton 5473 1.00 5340 8.86 54830.58 55388.8 9 279792.0 9 DINPERTAN KP 530 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Rasio jumlah petani pengguna safety belt % NA NA 0.00 0.25 1.00 DINPERTAN KP Produksi tanaman kopi Ton 142. 00 143. 00 144.90 146.34 739.11 DINPERTAN KP Produksi tanaman tembakau Ton 14.0 0 14.0 0 14.41 14.56 73.53 DINPERTAN KP Produksi tanaman cengkeh Ton 310. 00 484. 16 486.81 489.97 2950.17 DINPERTAN KP Produksi tanaman kelapa dalam Ton 1328 4.00 1390 5.12 14039.02 14174.5 3 71563.81 DINPERTAN KP 3 3 17 Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Pertanian 500.000.000 550.000.000 3.052.550.000 DINPERTAN KP Jumlah Produksi Hasil olahan produk pertanian Ton NA NA 120 122 128 DINPERTAN KP 3 3 18 Program Penyediaan Benih Pertanian 500.000.000 500.000.000 2.500.000.000 DINPERTAN KP Jumlah komoditas pertanian yang dibuat perbenihan Jenis 3 3 3 3 15 DINPERTAN KP 531 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. 3 3 19 Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura 4.400.000.000 4.790.000.000 25.060.000.000 DINPERTAN KP Produktivitas tanaman Jagung ton / ha 5.92 6.30 6.36 6.46 6.60 DINPERTAN KP Produksi tanaman Padi Ton 3750 00 3900 00 400000 425000 22500000 DINPERTAN KP Produktivitas tanaman Padi ton / ha 5.57 5.63 5.77 5.89 6.25 DINPERTAN KP Produksi tanaman Jagung Ton 1300 6 1313 6 13267 13400 67677 DINPERTAN KP Produksi tanaman Kedelai Ton 1562 .01 1578 .00 1593.41 1609.34 8128.00 DINPERTAN KP Produktivitas tanaman Kedelai ton / ha 1.53 1.34 1.36 1.38 1.43 DINPERTAN KP Produksi tanaman Cabai Ton 1570 .00 1800 .10 1816.45 1832.50 9244.05 DINPERTAN KP Produksi tanaman Durian Ton 4862 .40 9780 .30 9829.41 9879.02 49648.07 DINPERTAN KP Produksi tanaman Pisang Ton 2051 0.80 2718 3.40 27390.56 27599.7 9 139066.1 3 DINPERTAN KP 3 3 20 Program Pemberdayaan Penyuluh 225.000.000 - 225.000.000 DINPERTAN KP 532 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Pertanian Persentase penyuluh pertanian terlatih % 100 100 100 0 100 DINPERTAN KP 3 3 28 Program Pemberdayaan Petani dan Penyuluh Pertanian - 2.648.194.000 12.915.242.188 DINPERTAN KP Cakupan bina petani % 74.0 0 74.0 0 0 78.16 100 DINPERTAN KP Persentase penyuluh pertanian terlatih % 100 100 0 100 100 DINPERTAN KP URUSAN BIDANG PERDAGANGAN 18.352.400.000 18.878.500.000 98.254.600.000 DINPERINDA G 3 6 Perdagangan 12.405.408.000 12.797.655.000 66.686.300.000 DINPERINDA G 3 6 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri 490.000.000 509.600.000 2.637.153.000 DINPERINDA G Persentase usaha perdagangan yang dibina dan % 10.8 6 22.8 2 22.90 23.00 25.00 DINPERINDA G 533 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. diawasi Persentase Industri Kecil dan Menengah yang diikutkan dalam pameran % 0.11 0.23 0.24 0.25 0.28 DINPERINDA G 3 6 19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 615.880.000 640.515.000 3.514.640.000 DINPERINDA G Persentase PKL yang tertata dan terbina sesuai tempat yang diijinkan % 30.0 2 46.1 3 47.00 48.00 52.00 DINPERINDA G 3 6 20 Program Penigkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan 8.045.147.809 8.262.985.000 42.919.573.809 DINPERINDA G Persentase pasar yang sudah direvitalisasi % 16 32 44 56 80 DINPERINDA G Persentase penerimaan PAD dari retribusi pelayanan pasar % 118. 23 94.4 9 100 100 100 DINPERINDA G 534 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. 3 6 21 Program Peningkatan Pelayanan Kemetrologian 1.629.500.000 1.694.680.000 8.869.898.000 DINPERINDA G Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang % 97.5 5 97.9 4 98.30 98.66 100 DINPERINDA G 3 6 22 Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I 425.000.000 442.000.000 2.287.332.000 DINPERINDA G Persentase realisasi fisik UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I % 100 100 100 100 100 DINPERINDA G Persentase realisasi keuangan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I % 93.3 5 92.9 0 100 100 100 DINPERINDA G 3 6 23 Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah 420.000.000 436.800.000 2.260.422.000 DINPERINDA G 535 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Purwokerto II Persentase realisasi keuangan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II % 89.3 5 94.8 5 100 100 100 DINPERINDA G Persentase realisasi fisik UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II % 100 100 100 100 100 DINPERINDA G 3 6 24 Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat 400.000.000 416.000.000 2.152.783.000 DINPERINDA G Persentase realisasi keuangan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat % 95.8 8 89.0 0 100 100 100 DINPERINDA G Persentase realisasi fisik UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat % 100 100 100 100 100 DINPERINDA G 3 6 25 Program Pengelolaan 379.880.191 395.075.000 2.044.498.191 DINPERINDA G 536 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur Persentase realisasi keuangan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur % 96.2 4 96.3 2 100 100 100 DINPERINDA G Persentase realisasi fisik UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur % 100 100 100 100 100 DINPERINDA G # URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1,07 9,84 9,00 0 1,079,849 ,000 1,280,7 95,000 1,280,795,000 DINPERIN DAG 1 3 7 perindustrian 5.946.992.000 6.080.845.000 31.568.300.000 DINPERINDA G 3 7 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 4.675.831.000 4.862.838.000 25.165.163.000 DINPERINDA G Persentase realisasi keuangan program % 79 84 100 100 100 DINPERINDA G Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 DINPERINDA G 537 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. 3 7 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 175.000.000 182.000.000 941.842.000 DINPERINDA G Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 DINPERINDA G Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 DINPERINDA G 3 7 16 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 646.161.000 672.007.000 3.477.610.000 DINPERINDA G Persentase Industri Kecil dan Menengah yang dibina % 0.34 1.05 1.20 1.50 1.80 DINPERINDA G 3 7 17 Peningkatan Kemampuan Teknologi 100.000.000 52.000.000 319.098.000 DINPERINDA G 538 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Industri Persentase Industri Kecil dan Menengah yang menguasai teknologi industri % 0.05 0.09 0.14 0.19 0.33 DINPERINDA G 3 7 18 Penataan Struktur Industri 350.000.000 312.000.000 1.664.587.000 DINPERINDA G Persentase Industri Kecil dan Menengah yang mempunyai daya saing % NA 4.91 5.00 5.20 5.60 DINPERINDA G # URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI 3 8 transmigrasi 250.000.000 250.000.000 1.250.000.000 DINAKERKOP UKM 3 8 15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 250.000.000 - 250.000.000 DINAKERKOP UKM Persentase transmigran yang ditempatkan % 100 100 100 100 100 DINAKERKOP UKM 3 8 16 Program Pengembangan dan Penempatan - 250.000.000 1.000.000.000 DINAKERKOP UKM 539 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Transmigrasi Persentase transmigran yang ditempatkan % 100 100 100 100 100 DINAKERKOP UKM SEKRETARIAT DAERAH 20.408.000.000 22.731.000.000 114.696.200.000 SETDA 4 1 Administrasi Pemerintahan 20.408.000.000 22.731.000.000 114.696.200.000 SETDA 4 1 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 10.342.400.000 10.764.000.000 54.199.720.000 SETDA Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 SETDA Persentase realisasi keuangan program % 79 76 100 100 100 SETDA 4 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 90.000.000 SETDA Kesesuaian program antar dokumen % 100 100 100 100 100 SETDA 540 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. perencanaan perangkat daerah Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 SETDA 4 1 26 Program Penataan Peraturan Perundang- undangan 168.000.000 525.600.000 2.309.528.000 SETDA Persentase rancangan produk hukum daerah yang diselesaikan sesuai SOP % 100 100 100 100 100 SETDA 4 1 27 Program Informasi dan Layanan Hukum 450.000.000 972.000.000 4.410.360.000 SETDA Persentase kasus- kasus hukum yang ditangani % 100 100 100 100 100 SETDA Persentase produk hukum daerah yang % 100 100 100 100 100 SETDA 541 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. disampaikan kepada masyarakat 4 1 28 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah 990.000.000 810.000.000 4.290.300.000 SETDA Hasil evaluasi SAKIP pada komponen Nilai Pelaporan Kinerja Indeks 6.41 NA 6.45 6.75 7.15 SETDA Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dilaksanakan secara efektif % 56 80 20 40 100 SETDA Persentase Kinerja Setda yang berkinerja baik % NA NA 90 90 95 SETDA Persentase perangkat daerah yang mempunyai pelayanan publik % 32 NA 40 45 70 SETDA 542 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. berkualitas 4 1 29 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90.000.000 - 90.000.000 SETDA Persentase PNS Setda yang berkinerja baik % NA NA 90 0 90 SETDA 4 1 30 Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan 1.050.000.000 1.311.750.000 6.429.240.000 SETDA Persentase Kebijakan Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui media spanduk sambutan Bupati dan media relasi lainnya % 100 100 100 100 100 SETDA 4 1 31 Program Pelayanan Keprotokolan 240.000.000 544.000.000 2.859.383.000 SETDA 543 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase terlaksananya penyelenggaraan acara kedinasan dan pelayanan tamu Bupati/Wa Bupati/Sekretaris Daerah yang sesuai dengan SOP % 100 100 100 100 100 SETDA 4 1 32 Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah 396.000.000 365.000.000 1.868.800.000 SETDA Persentase pelaporan kinerja pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu % 100 100 100 100 100 SETDA Persentase jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunannya % 100 100 100 100 100 SETDA 4 1 33 Program Fasilitasi 1.440.000.000 - 1.440.000.000 SETDA 544 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Penyelenggaraan Pembangunan Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik % 100 100 100 0 100 SETDA 4 1 34 Program Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Bidang Perekonomian 630.000.000 965.250.000 4.567.525.000 SETDA Persentase kebijakan daerah di bidang perekonomian yang sesuai ketentuan yang berlaku % 100 100 100 100 100 SETDA Persentase pengembangan usaha daerah dan BUMD yang sehat dan profitable % 100 100 100 100 100 SETDA 4 1 35 Program Sosial Keagamaan 3.558.000.000 - 3.558.000.000 SETDA Persentase perumusan % 100 100 100 0 100 SETDA 545 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi 4 1 36 Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan 729.600.000 967.500.000 4.812.625.000 SETDA Persentase penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku % NA NA 100 100 100 SETDA Penyampaian LKPJ LPPD yang tepat waktu % 90 80 100 100 100 SETDA Persentase kajian kerjasama dan pengembangan potensi daerah yang ditindak lanjuti % 90 80 100 100 100 SETDA Persentase jumlah fasilitasi kegiatan otonomi daerah yang sesuai dengan ketentuan % NA NA 100 100 100 SETDA 546 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. yang berlaku Persentase jumlah titik toponimi yang diusulkan pembakuan nama ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah % NA NA 100 100 100 SETDA 4 1 37 Program Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa 324.000.000 135.000.000 1.426.050.000 SETDA Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 % 100 100 100 100 100 SETDA 4 1 39 Program Pembinaan Keagamaan 2.970.000.000 SETDA 547 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Cakupan fasilitasi marbot dan petugas tempat ibadah lainnya % NA NA 0 70 100 SETDA Persentase jumlah kegiatan keagamaan yang terfasilitasi % NA NA 100 100 100 SETDA 4 1 40 Program Kesra - 655.000.000 2.710.250.000 SETDA Persentase perumusan kebijakan di bidang pendidikan kepemudaan dan olah raga serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang difasilitasi % NA NA 100 100 SETDA Persentase jumlah fasilitasi dan layanan kebijakan daerah di bidang kesra yang sesuai ketentuan yang berlaku % 100 100 100 100 SETDA 548 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase Perumusan kebijakan di bidang sosial kesehatan keluarga berencana penanganan bencana alam dan kecelakaan kerja yang difasilitasi % NA NA 100 100 SETDA 4 1 41 Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - 1.655.900.000 6.839.569.000 SETDA Persentase Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik % NA NA NA 17.8 19.10 SETDA Persentase jumlah paket tender pengadaan barang/jasa yang berhasil % NA NA NA 85 100 SETDA 549 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengadaan barang jasa pada Perangkat Daerah Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 SETWAN Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % NA NA 100 100 100 SETWAN 4 1 15 Program Peningkatan Kapasitas lembaga DPRD dan Sekretariat 4.700.000.000 4.700.000.000 24.100.000.000 SETWAN Persentase materi bintek yang di aplikasikan dalam tusi anggota dewan % NA NA 100 100 100 SETWAN 4 1 16 Program Layanan Pimpinan dan Kehumasan 1.080.000.000 1.100.000.000 5.840.000.000 SETWAN 551 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase berita positif kegiatan DPRD di media informasi % NA NA 70 75 90 SETWAN 4 1 17 Program Peningkatan Fasilitasi Produk Hukum 9.387.080.000 - 9.387.080.000 SETWAN Persentase persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda % NA NA 70 NA 70 SETWAN 4 1 18 Program Peningkatan Fasilitasi Rapat dan Alat Kelengkapan DPRD 7.900.000.000 - 7.900.000.000 SETWAN Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti % NA NA 60 NA 60 SETWAN Persentase rapat- rapat Dewan yang tepat waktu % NA NA 90 NA 90 SETWAN 4 1 19 Program Fasilitasi Aspirasi 4.000.000.000 - 4.000.000.000 SETWAN 552 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase fasilitasi pengkajian aspirasi masyarakat, peraturan perundang- undangan, dan dokumentasi hukum % NA NA 100 NA 100 SETWAN 4 1 44 Program Fasilitasi Persidangan dan Fungsi Penyusunan Produk Hukum 9.550.000.000 SETWAN Persentase persetujuan bersama Bupati dan DPRD terhadap raperda tepat waktu % NA NA NA 75 80 SETWAN 4 1 45 Program Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD - 14.600.000.000 59.400.000.000 SETWAN 553 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Capaian penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu % NA NA NA 85 88 SETWAN Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah % NA NA NA 85 88 SETWAN PERENCANAAN 6.051.445.125 6.908.540.000 36.212.285.125 BAPPEDA LITBANG 4 2 Perencanaan 5.561.445.125 6.308.540.000 32.022.285.125 BAPPEDA LITBANG 4 2 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 1.952.000.000 2.423.540.000 10.892.530.000 BAPPEDA LITBANG Persentase realisasi keuangan program % 83 86 100 100 100 BAPPEDA LITBANG Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 BAPPEDA LITBANG 4 2 6 Program Peningkatan Kualitas 453.280.000 860.000.000 3.523.590.000 BAPPEDA LITBANG 554 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 BAPPEDA LITBANG Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 BAPPEDA LITBANG 4 2 21 Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Umum Pembangunan Daerah 551.165.125 400.000.000 2.851.165.125 BAPPEDA LITBANG Persentase ketersediaan analisis teknokratik bidang perencanaan % NA NA 100 100 100 BAPPEDA LITBANG 555 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. umum pembangunan daerah 4 2 22 Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi 450.000.000 450.000.000 2.550.000.000 BAPPEDA LITBANG Persentase ketersediaan analisis teknokratik bidang ekonomi % NA NA 100 100 100 BAPPEDA LITBANG 4 2 23 Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial 550.000.000 500.000.000 2.850.000.000 BAPPEDA LITBANG Persentase ketersediaan analisis teknokratik bidang % NA NA 100 100 100 BAPPEDA LITBANG 556 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. pemerintahan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial 4 2 24 Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah 1.155.000.000 1.425.000.000 7.155.000.000 BAPPEDA LITBANG Persentase ketersediaan analisis teknokratik bidang infrastruktur dan prasarana wilayah % NA NA 100 100 100 BAPPEDA LITBANG Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW % NA NA 90 91 95 BAPPEDA LITBANG 4 2 26 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 350.000.000 100.000.000 1.550.000.000 BAPPEDA LITBANG 557 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase kesesuaian capaian kinerja OPD terhadap RPJMD % 61.5 1 62.7 6 65.00 70.00 85.00 BAPPEDA LITBANG 4 2 27 Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi Perencanaan 100.000.000 150.000.000 650.000.000 BAPPEDA LITBANG Persentase ketersediaan sistem informasi profil daerah yang lengkap % NA NA 75 77 85 BAPPEDA LITBANG KEUANGAN 39.423.700.000 42.256.100.000 219.729.300.000 BKAD 4 3 Keuangan 39.423.700.000 42.256.100.000 219.729.300.000 BKAD 4 3 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 2.431.000.000 2.640.000.000 14.076.000.000 BKAD Persentase realisasi keuangan program % 70 72 100 100 100 BKAD Persentase realisasi fisik % 100 100 100 100 100 BKAD 558 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. program 4 3 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 50.000.000 55.000.000 310.500.000 BKAD Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 BKAD Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 BKAD 4 3 15 Program Peningkatan Pendapatan Daerah 1.370.000.000 1.507.000.000 8.417.987.000 BKAD Persentase realisasi jumlah pendapatan daerah yang meliputi PAD, % 100 100 100 100 100 BKAD 559 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang sah Bagi hasil kabupaten/kota dan desa % 5.79 6.06 6.46 6.86 8.06 BKAD 4 3 16 Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah 4.242.000.000 5.472.600.000 30.495.205.000 BKAD Persentase perangkat daerah yang administrasi asetnya baik % 75 75 75 80 95 BKAD 4 3 17 Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah 525.000.000 577.500.000 3.205.178.000 BKAD Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu % 100 100 100 100 100 BKAD Realisasi anggaran kas OPD sesuai target % NA NA 85 90 94 BKAD 560 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung 0.37 0.35 0.37 0.37 0.41 BKAD 4 3 18 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah 740.700.000 780.000.000 4.085.700.000 BKAD Persentase obyek pajak yang mendapatkan Surat Keterangan Pajak Daerah % 100 100 100 100 100 BKAD Persentase Wajib Pajak yang memiliki NPWPD. % 100 100 100 100 100 BKAD 4 3 19 Program Peningkatan Kualitas Dokumen Penganggaran 1.150.000.000 1.220.000.000 6.481.530.000 BKAD Persentase DPA OPD yang sesuai ketentuan yang berlaku. % 100 100 100 100 100 BKAD 561 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase ketepatan waktu penetapan APBD % 100 100 100 100 100 BKAD Persentase belanja kesehatan (10%) % 12 12 12 12 12 BKAD Persentase belanja pendidikan (20%) % 29 29 29 29 29 BKAD 4 3 20 Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah 775.000.000 850.000.000 4.455.000.000 BKAD Persentase laporan keuangan OPD tepat waktu % 75 75 75 80 100 BKAD 4 3 21 Program Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Keuangan Daerah 28.140.000.000 29.154.000.000 148.202.200.000 BKAD Persentase tingkat kepatuhan pembayaran tagihan LPJU imbal jasa PD BPR BKK % 100 100 100 100 100 BKAD 562 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian LPJ keuangan % 95 95 95 95 95 BKAD KEPEGAWAIAN 9.073.560.000 11.423.500.000 57.252.560.000 BKPSDM 4 4 Kepegawaian 3.783.565.186 4.963.500.000 24.507.565.186 BKPSDM 4 4 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 2.273.565.186 2.473.500.000 12.526.565.186 BKPSDM Persentase realisasi keuangan program % 68 79 95 95 95 BKPSDM Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 BKPSDM 4 4 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 70.000.000 BKPSDM Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan % 100 100 100 100 100 BKPSDM 563 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. dokumen penganggaran perangkat daerah Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 BKPSDM 4 4 18 Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN 310.000.000 780.000.000 2.845.000.000 BKPSDM Persentase ASN yang memperoleh hukuman disiplin tingkat berat % 0.00 18 0.00 15 0.0024 0.0022 0.0019 BKPSDM Persentase ASN yang berkinerja baik % 90.8 90.0 91.0 93.0 96 BKPSDM 4 4 19 Program Peningkatan Tata Kelola Informasi ASN 725.000.000 980.000.000 5.235.000.000 BKPSDM Persentase data ASN yang akurat % 100 100 100 100 100 BKPSDM Persentase pemenuhan kebutuhan ASN % 100 98 50 50 50 BKPSDM 564 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. sesuai formasi 4 4 20 Program Penataan Jabatan, Kepangkatan dan Pengembangan Karir ASN 465.000.000 720.000.000 3.831.000.000 BKPSDM Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan % 40 23 90 91 95 BKPSDM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4 5 Pendidikan dan Pelatihan 5.289.994.814 6.460.000.000 32.744.994.814 BKPSDM 4 5 15 Program Pengembangan Kompetensi ASN 5.289.994.814 6.460.000.000 32.744.994.814 BKPSDM Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal % 0.08 3 0.12 0 0.090 0.064 0.378 BKPSDM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 565 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. 4 6 Penelitian dan Pengembangan 490.000.000 600.000.000 4.190.000.000 BAPPEDA LITBANG 4 6 15 Program Kajian Strategis Daerah 290.000.000 350.000.000 2.940.000.000 BAPPEDA LITBANG Persentase realisasi pelaksanaan kajian strategis daerah % NA NA 75 77 85 BAPPEDA LITBANG 4 6 16 Program Pengembangan Sistem Inovasi, Kreativitas dan Litbang 200.000.000 250.000.000 1.250.000.000 BAPPEDA LITBANG persentase perangkat daerah yg difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah % NA NA 18.18 20.00 30.91 BAPPEDA LITBANG INSPEKTORAT 4.387.000.000 4.562.480.000 24.926.500.000 INSPEKTORA T 4 7 Pengawasan 4.387.000.000 4.562.480.000 24.926.500.000 INSPEKTORA T 4 7 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 1.606.480.000 1.495.000.000 8.381.480.000 INSPEKTORA T 566 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase realisasi keuangan program % 72 89 100 100 100 INSPEKTORA T Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 INSPEKTORA T 4 7 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 30.520.000 17.480.000 115.020.000 INSPEKTORA T Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 INSPEKTORA T Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 INSPEKTORA T 4 7 15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan 2.750.000.000 3.050.000.000 16.430.000.000 INSPEKTORA T 567 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP yang diselesaikan % 60 65 70 72 78 INSPEKTORA T Persentase LHP terbit tepat waktu % 75 78 80 85 100 INSPEKTORA T Kapabilitas APIP level 2.0 NA 3.0 3.2 3.7 INSPEKTORA T Persentase tindak lanjut temuan BPK yang diselesaikan % NA 70 75 78 85 INSPEKTORA T KECAMATAN 1.120.988.000 1.199.460.000 6.361.118.000 KEC. AJIBARANG 4 1 Administrasi Pemerintahan 1.120.988.000 1.199.460.000 6.361.118.000 KEC. AJIBARANG 4 1 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 762.988.000 817.550.000 4.347.018.000 KEC. AJIBARANG Persentase realisasi keuangan % 87 86 96 97 100 KEC. AJIBARANG 568 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. program Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 KEC. AJIBARANG 4 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 75.000.000 76.000.000 385.000.000 KEC. AJIBARANG Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. AJIBARANG Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. AJIBARANG 4 1 43 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan 283.000.000 305.910.000 1.629.100.000 KEC. AJIBARANG 569 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase Linmas terbina % 90 90 100 100 100 KEC. AJIBARANG Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik % 100 100 100 100 100 KEC. AJIBARANG Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif % 90 90 95 95 100 KEC. AJIBARANG Persentase pembayaran PBB di kecamatan % 64 70 80 85 100 KEC. AJIBARANG Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK % 100 100 100 100 100 KEC. AJIBARANG Persentase desa/kelurahan yang memiliki % 80 90 95 100 100 KEC. AJIBARANG 570 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. dokumen perencanaan yang baik 1.268.840.000 1.357.660.000 7.071.690.000 KEC. BANYUMAS 4 1 Administrasi Pemerintahan 1.268.840.000 1.357.660.000 7.071.690.000 KEC. BANYUMAS 4 1 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 868.842.000 912.660.000 4.667.042.000 KEC. BANYUMAS Persentase realisasi keuangan program % 83 94 92 93 94 KEC. BANYUMAS Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 KEC. BANYUMAS 4 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 10.000.000 15.000.000 95.000.000 KEC. BANYUMAS Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen % 100 100 100 100 100 KEC. BANYUMAS 571 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. penganggaran perangkat daerah Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. BANYUMAS 4 1 43 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan 389.998.000 430.000.000 2.309.648.000 KEC. BANYUMAS Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK % 100 100 100 100 100 KEC. BANYUMAS Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik % 100 100 100 100 100 KEC. BANYUMAS 572 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase Linmas terbina % 100 100 100 100 100 KEC. BANYUMAS Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif % 83 84 85 86 89 KEC. BANYUMAS Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik % 100 100 100 100 100 KEC. BANYUMAS Persentase pembayaran PBB di kecamatan % 88 89 90 90 92 KEC. BANYUMAS 924.000.000 988.680.000 5.462.040.000 KEC. BATURRADE N 4 1 Administrasi Pemerintahan 924.000.000 988.680.000 5.462.040.000 KEC. BATURRADE N 4 1 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 600.000.000 660.000.000 3.677.250.000 KEC. BATURRADE N 573 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 KEC. BATURRADE N Persentase realisasi keuangan program % 86 96 100 100 100 KEC. BATURRADE N 4 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 30.000.000 33.000.000 193.000.000 KEC. BATURRADE N Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. BATURRADE N Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. BATURRADE N 4 1 43 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan 294.000.000 295.680.000 1.591.790.000 KEC. BATURRADE N 574 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. kelurahan Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK % 100 100 100 100 100 KEC. BATURRADE N Persentase pembayaran PBB di kecamatan % 75 78 80 82 90 KEC. BATURRADE N Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik % 100 100 100 100 100 KEC. BATURRADE N Persentase Linmas terbina % 100 100 100 100 100 KEC. BATURRADE N Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang % 100 100 100 100 100 KEC. BATURRADE N 575 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. terlayani secara baik Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif % 75 78 80 82 90 KEC. BATURRADE N 1.117.180.000 1.195.380.000 6.229.590.000 KEC. CILONGOK 4 1 Administrasi Pemerintahan 1.117.180.000 1.195.380.000 6.229.590.000 KEC. CILONGOK 4 1 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 678.180.000 722.930.000 3.767.450.768 KEC. CILONGOK Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 KEC. CILONGOK Persentase realisasi keuangan program % 87 95 100 100 100 KEC. CILONGOK 4 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat 30.000.000 33.000.000 182.153.000 KEC. CILONGOK 576 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Daerah Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. CILONGOK Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. CILONGOK 4 1 43 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan 409.000.000 439.450.000 2.279.986.232 KEC. CILONGOK Persentase Linmas terbina % 85 85 85 85 90 KEC. CILONGOK Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik % 100 100 100 100 100 KEC. CILONGOK 577 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase pembayaran PBB di kecamatan % 85 85 85 85 90 KEC. CILONGOK Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik % 80 80 80 85 90 KEC. CILONGOK Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif % 85 85 85 85 90 KEC. CILONGOK Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK % 100 100 100 100 100 KEC. CILONGOK 867.000.000 927.690.000 5.414.690.000 KEC. GUMELAR 4 1 Administrasi Pemerintahan 867.000.000 927.690.000 5.414.690.000 KEC. GUMELAR 4 1 1 Program Peningkatan 615.000.000 655.550.000 3.779.207.063 KEC. GUMELAR 578 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Pelayanan Perkantoran Persentase realisasi keuangan program % 77 78 100 100 100 KEC. GUMELAR Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 KEC. GUMELAR 4 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 9.000.000 10.000.000 55.000.000 KEC. GUMELAR Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. GUMELAR Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. GUMELAR 4 1 43 Program Peningkatan 243.000.000 262.140.000 1.580.482.937 KEC. GUMELAR 579 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Peran Kecamatan dan kelurahan Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif % 84 84 85 86 90 KEC. GUMELAR Persentase Linmas terbina % 100 100 100 100 100 KEC. GUMELAR Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik % 100 100 100 100 100 KEC. GUMELAR Persentase pembayaran PBB di kecamatan % 94 94 94 95 98 KEC. GUMELAR Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK % 100 100 100 100 100 KEC. GUMELAR 580 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik % 100 100 100 100 100 KEC. GUMELAR 850.000.000 909.500.000 5.379.500.000 KEC. JATILAWANG 4 1 Administrasi Pemerintahan 850.000.000 909.500.000 5.379.500.000 KEC. JATILAWANG 4 1 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 561.500.000 621.000.000 3.656.350.000 KEC. JATILAWANG Persentase realisasi keuangan program % 78 82 100 100 100 KEC. JATILAWANG Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 KEC. JATILAWANG 4 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan - - - KEC. JATILAWANG 581 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Perangkat Daerah Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. JATILAWANG Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. JATILAWANG 4 1 43 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan 288.500.000 288.500.000 1.723.150.000 KEC. JATILAWANG Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK % 70 80 100 100 100 KEC. JATILAWANG 582 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase Linmas terbina % 50 60 70 80 100 KEC. JATILAWANG Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik % 70 80 100 100 100 KEC. JATILAWANG Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif % 70 80 95 95 100 KEC. JATILAWANG Persentase pembayaran PBB di kecamatan % 65 83 90 90 100 KEC. JATILAWANG Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik % 100 100 100 100 100 KEC. JATILAWANG 772.015.000 826.056.000 5.213.071.000 KEC. KALIBAGOR 583 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. 4 1 Administrasi Pemerintahan 772.015.000 826.056.000 5.213.071.000 KEC. KALIBAGOR 4 1 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 497.035.000 536.327.000 3.493.000.000 KEC. KALIBAGOR Persentase realisasi keuangan program % 82 93 100 100 100 KEC. KALIBAGOR Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 KEC. KALIBAGOR 4 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 20.000.000 22.000.000 134.300.000 KEC. KALIBAGOR Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. KALIBAGOR Kesesuaian program antar dokumen % 100 100 100 100 100 KEC. KALIBAGOR 584 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. perencanaan perangkat daerah 4 1 43 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan 254.980.000 267.729.000 1.585.771.000 KEC. KALIBAGOR Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik % 80 80 100 100 100 KEC. KALIBAGOR Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik % 100 100 100 100 100 KEC. KALIBAGOR Persentase pembayaran PBB di kecamatan % 70 70 70 80 100 KEC. KALIBAGOR Persentase Linmas terbina % 70 75 80 80 80 KEC. KALIBAGOR Persentase kelompok swadaya % 70 75 80 80 80 KEC. KALIBAGOR 585 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. masyarakat di kecamatan yang aktif Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK % 100 100 100 100 100 KEC. KALIBAGOR 1.032.500.000 1.104.780.000 5.808.540.000 KEC. KARANGLEW AS 4 1 Administrasi Pemerintahan 1.032.500.000 1.104.780.000 5.808.540.000 KEC. KARANGLEW AS 4 1 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 760.000.000 815.250.000 4.278.417.000 KEC. KARANGLEW AS Persentase realisasi keuangan program % 76 83 100 100 100 KEC. KARANGLEW AS Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 KEC. KARANGLEW AS 586 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. 4 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 7.500.000 15.000.000 91.000.000 KEC. KARANGLEW AS Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. KARANGLEW AS Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. KARANGLEW AS 4 1 43 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan 265.000.000 274.530.000 1.439.123.000 KEC. KARANGLEW AS Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang % 100 100 100 100 100 KEC. KARANGLEW AS 587 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. terlayani secara baik Persentase Linmas terbina % 80 80 85 85 90 KEC. KARANGLEW AS Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK % 100 100 100 100 100 KEC. KARANGLEW AS Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik % 75 80 80 85 90 KEC. KARANGLEW AS Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif % 75 80 80 85 90 KEC. KARANGLEW AS 588 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase pembayaran PBB di kecamatan % 77.3 1 80.5 2 85 85 90 KEC. KARANGLEW AS 1.008.820.000 1.079.440.000 5.645.180.000 KEC. KEBASEN 4 1 Administrasi Pemerintahan 1.008.820.000 1.079.440.000 5.645.180.000 KEC. KEBASEN 4 1 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 737.490.000 739.440.000 3.946.440.000 KEC. KEBASEN Persentase realisasi keuangan program % 87 96 100 100 100 KEC. KEBASEN Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 KEC. KEBASEN 4 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 10.000.000 KEC. KEBASEN Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen % 100 100 100 100 100 KEC. KEBASEN 589 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. penganggaran perangkat daerah Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. KEBASEN 4 1 43 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan 271.330.000 330.000.000 1.646.740.000 KEC. KEBASEN Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK % 100 100 100 100 100 KEC. KEBASEN Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik % 100 100 100 100 100 KEC. KEBASEN 590 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase Linmas terbina % 100 100 100 100 100 KEC. KEBASEN Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif % 90 90 93 91 95 KEC. KEBASEN Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik % 100 100 100 100 100 KEC. KEBASEN Persentase pembayaran PBB di kecamatan % 100 100 100 100 100 KEC. KEBASEN 850.000.000 909.500.000 5.374.500.000 KEC. KEDUNGBAN TENG 4 1 Administrasi Pemerintahan 850.000.000 909.500.000 5.374.500.000 KEC. KEDUNGBAN TENG 4 1 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 525.868.125 564.000.000 3.272.368.125 KEC. KEDUNGBAN TENG 591 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 KEC. KEDUNGBAN TENG Persentase realisasi keuangan program % 77 83 85 86 100 KEC. KEDUNGBAN TENG 4 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 26.078.125 27.800.000 185.778.125 KEC. KEDUNGBAN TENG Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. KEDUNGBAN TENG Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. KEDUNGBAN TENG 4 1 43 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan 298.053.750 317.700.000 1.916.353.750 KEC. KEDUNGBAN TENG 592 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. kelurahan Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik % 75 80 80 85 90 KEC. KEDUNGBAN TENG Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif % 85 85 86 87 90 KEC. KEDUNGBAN TENG Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik % 100 100 100 100 100 KEC. KEDUNGBAN TENG Persentase Linmas terbina % 50 60 85 85 90 KEC. KEDUNGBAN TENG 593 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK % 100 100 100 100 100 KEC. KEDUNGBAN TENG Persentase pembayaran PBB di kecamatan % 80 80 87 88 89 KEC. KEDUNGBAN TENG 1.282.370.000 1.372.140.000 6.845.470.000 KEC. KEMBARAN 4 1 Administrasi Pemerintahan 1.282.370.000 1.372.140.000 6.845.470.000 KEC. KEMBARAN 4 1 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 957.370.000 1.003.140.000 4.843.970.000 KEC. KEMBARAN Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 KEC. KEMBARAN Persentase realisasi keuangan program % 75 93 87 88 92 KEC. KEMBARAN 4 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 10.000.000 12.500.000 80.000.000 KEC. KEMBARAN 594 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. dan Pelaporan Perangkat Daerah Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. KEMBARAN Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. KEMBARAN 4 1 43 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan 315.000.000 356.500.000 1.921.500.000 KEC. KEMBARAN Persentase Linmas terbina % 100 100 100 100 100 KEC. KEMBARAN Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik % 100 100 100 100 100 KEC. KEMBARAN 595 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik % 100 100 100 100 100 KEC. KEMBARAN Persentase pembayaran PBB di kecamatan % 70 71 71 72 75 KEC. KEMBARAN Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif % 80 80 81 82 85 KEC. KEMBARAN Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK % 100 100 100 100 100 KEC. KEMBARAN 1.353.000.000 1.447.710.000 7.478.210.000 KEC. KEMRANJEN 4 1 Administrasi Pemerintahan 1.353.000.000 1.447.710.000 7.478.210.000 KEC. KEMRANJEN 4 1 1 Program Peningkatan 1.085.402.000 1.139.441.000 5.853.723.600 KEC. KEMRANJEN 596 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Pelayanan Perkantoran Persentase realisasi keuangan program % 69 88 100 100 100 KEC. KEMRANJEN Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 KEC. KEMRANJEN 4 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 40.000.000 KEC. KEMRANJEN Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. KEMRANJEN Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. KEMRANJEN 4 1 43 Program Peningkatan 267.598.000 268.269.000 1.464.486.400 KEC. KEMRANJEN 597 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Peran Kecamatan dan kelurahan Persentase pembayaran PBB di kecamatan % 80 85 85 85 95 KEC. KEMRANJEN Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik % 100 100 100 100 100 KEC. KEMRANJEN Persentase Linmas terbina % 90 95 100 100 100 KEC. KEMRANJEN Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif % 80 85 85 85 95 KEC. KEMRANJEN Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik % 95 100 100 100 100 KEC. KEMRANJEN 598 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK % 100 100 100 100 100 KEC. KEMRANJEN 1.027.100.000 1.099.000.000 5.964.220.000 KEC. LUMBIR 4 1 Administrasi Pemerintahan 1.027.100.000 1.099.000.000 5.964.220.000 KEC. LUMBIR 4 1 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 752.000.000 812.295.000 4.434.416.450 KEC. LUMBIR Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 KEC. LUMBIR Persentase realisasi keuangan program % 92 85 100 100 100 KEC. LUMBIR 4 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 20.000.000 22.000.000 122.102.000 KEC. LUMBIR 599 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. LUMBIR Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. LUMBIR 4 1 43 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan 255.100.000 264.705.000 1.407.701.550 KEC. LUMBIR Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK % 100 100 100 100 100 KEC. LUMBIR Persentase permohonan administrasi kependudukan % 100 100 100 100 100 KEC. LUMBIR 600 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. dan PATEN yang terlayani secara baik Persentase Linmas terbina % 100 100 100 100 100 KEC. LUMBIR Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik % 100 100 100 100 100 KEC. LUMBIR Persentase pembayaran PBB di kecamatan % 100 100 100 100 100 KEC. LUMBIR Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif % 74 75 76 77 80 KEC. LUMBIR 1.357.020.000 1.452.010.000 7.475.530.000 KEC. PATIKRAJA 4 1 Administrasi Pemerintahan 1.357.020.000 1.452.010.000 7.475.530.000 KEC. PATIKRAJA 4 1 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 932.404.000 986.820.000 5.073.076.600 KEC. PATIKRAJA 601 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase realisasi keuangan program % 82 74 100 100 100 KEC. PATIKRAJA Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 KEC. PATIKRAJA 4 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 5.000.000 20.000.000 85.000.000 KEC. PATIKRAJA Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. PATIKRAJA Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. PATIKRAJA 4 1 43 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan 419.616.000 445.190.000 2.317.453.400 KEC. PATIKRAJA 602 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. kelurahan Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik % 100 100 100 100 100 KEC. PATIKRAJA Persentase pembayaran PBB di kecamatan % 55 60 63 65 80 KEC. PATIKRAJA Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif % 65 70 75 80 90 KEC. PATIKRAJA Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK % 100 100 100 100 100 KEC. PATIKRAJA Persentase Linmas terbina % 65 70 75 80 100 KEC. PATIKRAJA 603 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik % 100 100 100 100 100 KEC. PATIKRAJA 1.214.600.000 1.299.620.000 6.761.120.000 KEC. PEKUNCEN 4 1 Administrasi Pemerintahan 1.214.600.000 1.299.620.000 6.761.120.000 KEC. PEKUNCEN 4 1 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 838.700.000 904.925.000 4.684.035.405 KEC. PEKUNCEN Persentase realisasi keuangan program % 91 86 100 100 100 KEC. PEKUNCEN Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 KEC. PEKUNCEN 4 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 15.000.000 15.750.000 82.884.469 KEC. PEKUNCEN 604 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. PEKUNCEN Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. PEKUNCEN 4 1 43 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan 360.900.000 378.945.000 1.994.200.126 KEC. PEKUNCEN Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif % 95 95 95 95 95 KEC. PEKUNCEN Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan % 100 100 100 100 100 KEC. PEKUNCEN 605 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. pengelolaan APBDES/ADK Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik % 100 100 100 100 100 KEC. PEKUNCEN Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik % 100 100 100 100 100 KEC. PEKUNCEN Persentase pembayaran PBB di kecamatan % 100 100 100 100 100 KEC. PEKUNCEN Persentase Linmas terbina % 90 90 90 90 90 KEC. PEKUNCEN 860.000.000 920.200.000 5.645.200.000 KEC. PURWOJATI 4 1 Administrasi Pemerintahan 860.000.000 920.200.000 5.645.200.000 KEC. PURWOJATI 4 1 1 Program Peningkatan 550.000.000 590.200.000 3.595.796.500 KEC. PURWOJATI 606 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Pelayanan Perkantoran Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 KEC. PURWOJATI Persentase realisasi keuangan program % 84 91 100 100 100 KEC. PURWOJATI 4 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 10.000.000 13.000.000 118.000.000 KEC. PURWOJATI Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. PURWOJATI Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. PURWOJATI 4 1 43 Program Peningkatan 300.000.000 317.000.000 1.931.403.500 KEC. PURWOJATI 607 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Peran Kecamatan dan kelurahan Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik % 100 100 100 100 100 KEC. PURWOJATI Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK % 100 100 100 100 100 KEC. PURWOJATI Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik % 90 90 100 100 100 KEC. PURWOJATI Persentase pembayaran PBB di kecamatan % NA NA 100 100 100 KEC. PURWOJATI Persentase Linmas terbina % NA NA 100 100 100 KEC. PURWOJATI 608 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif % 100 100 100 100 100 KEC. PURWOJATI 14.000.000.000 14.500.000.000 73.756.700.000 KEC. PWT BARAT 4 1 Administrasi Pemerintahan 14.000.000.000 14.500.000.000 73.756.700.000 KEC. PWT BARAT 4 1 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 902.000.000 1.270.000.000 7.003.700.000 KEC. PWT BARAT Persentase realisasi keuangan program % 76 98 100 100 100 KEC. PWT BARAT Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 KEC. PWT BARAT 4 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 25.000.000 30.000.000 175.000.000 KEC. PWT BARAT 609 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. PWT BARAT Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. PWT BARAT 4 1 43 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan 13.073.000.000 13.200.000.000 66.578.000.000 KEC. PWT BARAT Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik % 100 100 100 100 100 KEC. PWT BARAT Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun % 100 100 100 KEC. PWT BARAT 610 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase Linmas terbina % 85 80 85 85 100 KEC. PWT BARAT Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK % 100 100 100 KEC. PWT BARAT Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif % 80 85 90 90 100 KEC. PWT BARAT Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik % 100 100 100 100 100 KEC. PWT BARAT Persentase pembayaran PBB di kecamatan % 80 80 85 90 100 KEC. PWT BARAT 14.000.000.000 14.500.000.000 73.756.700.000 KEC. PWT SELATAN 4 1 Administrasi Pemerintahan 14.000.000.000 14.500.000.000 73.756.700.000 KEC. PWT SELATAN 611 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. 4 1 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 1.050.731.000 1.305.000.000 6.908.020.000 KEC. PWT SELATAN Persentase realisasi keuangan program % 83 92 100 100 100 KEC. PWT SELATAN Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 KEC. PWT SELATAN 4 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 10.000.000 25.000.000 124.531.000 KEC. PWT SELATAN Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. PWT SELATAN Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. PWT SELATAN 612 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. 4 1 43 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan 12.939.269.000 13.170.000.000 66.724.149.000 KEC. PWT SELATAN Persentase Linmas terbina % 100 100 100 100 100 KEC. PWT SELATAN Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun % 100 100 100 100 100 KEC. PWT SELATAN Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik % 100 100 100 100 100 KEC. PWT SELATAN Persentase pembayaran PBB di kecamatan % 100 100 100 100 100 KEC. PWT SELATAN Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik % 75 80 85 90 100 KEC. PWT SELATAN 613 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK % 100 100 100 KEC. PWT SELATAN Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif % 90 90 95 95 100 KEC. PWT SELATAN 11.798.000.000 12.300.000.000 63.069.700.000 KEC. PWT TIMUR 4 1 Administrasi Pemerintahan 11.798.000.000 12.300.000.000 63.069.700.000 KEC. PWT TIMUR 4 1 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 597.000.000 762.100.000 3.911.590.000 KEC. PWT TIMUR Persentase realisasi keuangan program % 81 94 100 100 100 KEC. PWT TIMUR Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 KEC. PWT TIMUR 614 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. 4 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 20.000.000 34.000.000 185.464.000 KEC. PWT TIMUR Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. PWT TIMUR Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. PWT TIMUR 4 1 43 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan 11.181.000.000 11.503.900.000 58.972.646.000 KEC. PWT TIMUR Persentase pembayaran PBB di kecamatan % 96 98 95 95 95 KEC. PWT TIMUR Persentase Linmas terbina % 100 100 100 100 100 KEC. PWT TIMUR 615 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun % 100 100 100 KEC. PWT TIMUR Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK % 100 100 100 100 100 KEC. PWT TIMUR Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik % 100 100 100 100 100 KEC. PWT TIMUR Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik % 85 85 85 85 85 KEC. PWT TIMUR Persentase kelompok swadaya masyarakat di % 85 85 85 85 85 KEC. PWT TIMUR 616 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. kecamatan yang aktif 14.000.000.000 14.500.000.000 74.338.100.000 KEC. PWT UTARA 4 1 Administrasi Pemerintahan 14.000.000.000 14.500.000.000 74.338.100.000 KEC. PWT UTARA 4 1 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 1.019.300.000 1.130.000.000 6.239.640.625 KEC. PWT UTARA Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 KEC. PWT UTARA Persentase realisasi keuangan program % 84 88 100 100 100 KEC. PWT UTARA 4 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 25.000.000 35.000.000 177.266.875 KEC. PWT UTARA Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen % 100 100 100 100 100 KEC. PWT UTARA 617 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. penganggaran perangkat daerah Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. PWT UTARA 4 1 43 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan 12.955.700.000 13.335.000.000 67.921.192.500 KEC. PWT UTARA Persentase pembayaran PBB di kecamatan % 82 83 85 85 95 KEC. PWT UTARA Persentase Linmas terbina % 100 100 100 100 100 KEC. PWT UTARA Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik % 100 100 100 100 100 KEC. PWT UTARA Persentase kelompok swadaya masyarakat di % 90 95 95 95 100 KEC. PWT UTARA 618 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. kecamatan yang aktif Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun % 100 100 100 KEC. PWT UTARA Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik % 100 100 100 100 100 KEC. PWT UTARA Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK % 100 100 100 100 100 KEC. PWT UTARA 737.500.000 790.406.000 4.985.406.000 KEC. RAWALO 4 1 Administrasi Pemerintahan 737.500.000 790.406.000 4.985.406.000 KEC. RAWALO 4 1 1 Program Peningkatan Pelayanan 410.000.000 460.406.000 3.018.406.000 KEC. RAWALO 619 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Perkantoran Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 KEC. RAWALO Persentase realisasi keuangan program % 88 81 100 100 100 KEC. RAWALO 4 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah - - - KEC. RAWALO Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. RAWALO Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. RAWALO 4 1 43 Program Peningkatan 327.500.000 330.000.000 1.967.000.000 KEC. RAWALO 620 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Peran Kecamatan dan kelurahan Persentase Linmas terbina % 81 81 81 82 85 KEC. RAWALO Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik % 100 100 100 100 100 KEC. RAWALO Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif % 81 81 81 82 85 KEC. RAWALO Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK % 100 100 100 100 100 KEC. RAWALO Persentase pembayaran PBB di kecamatan % 81 81 81 82 85 KEC. RAWALO 621 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik % 100 100 100 100 100 KEC. RAWALO 1.066.070.000 1.131.418.686 5.969.093.063 KEC. SOKARAJA 4 1 Administrasi Pemerintahan 1.066.070.000 1.131.418.686 5.969.093.063 KEC. SOKARAJA 4 1 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 765.070.000 791.418.686 4.232.523.063 KEC. SOKARAJA Persentase realisasi keuangan program % 89 92 90 90 100 KEC. SOKARAJA Persentase realisasi fisik program % 95 95 95 95 100 KEC. SOKARAJA 4 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 60.000.000 60.000.000 335.000.000 KEC. SOKARAJA 622 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 95 95 95 95 95 KEC. SOKARAJA Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 95 95 95 100 100 KEC. SOKARAJA 4 1 43 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan 241.000.000 280.000.000 1.401.570.000 KEC. SOKARAJA Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK % 100 100 100 100 100 KEC. SOKARAJA Persentase permohonan administrasi kependudukan % 100 100 100 100 100 KEC. SOKARAJA 623 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. dan PATEN yang terlayani secara baik Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik % 95 95 100 100 90 KEC. SOKARAJA Persentase pembayaran PBB di kecamatan % 80 80 80 81 80 KEC. SOKARAJA Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif % 80 80 90 90 90 KEC. SOKARAJA Persentase Linmas terbina % 80 80 80 81 90 KEC. SOKARAJA 2.570.920.000 802.500.000 6.861.110.000 KEC. SOMAGEDE 4 1 Administrasi Pemerintahan 2.570.920.000 802.500.000 6.861.110.000 KEC. SOMAGEDE 4 1 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 755.800.000 511.500.000 3.644.030.000 KEC. SOMAGEDE 624 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase realisasi keuangan program % 84 96 90 100 98 KEC. SOMAGEDE Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 KEC. SOMAGEDE 4 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah - 10.000.000 55.000.000 KEC. SOMAGEDE Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 10 10 10 10 10 KEC. SOMAGEDE Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. SOMAGEDE 4 1 43 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan 1.815.120.000 281.000.000 3.162.080.000 KEC. SOMAGEDE 625 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. kelurahan Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik % 100 100 100 100 100 KEC. SOMAGEDE Persentase pembayaran PBB di kecamatan % 90 90 90 90 95 KEC. SOMAGEDE Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif % 75 75 80 85 95 KEC. SOMAGEDE Persentase Linmas terbina % 75 75 80 85 100 KEC. SOMAGEDE Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik % 100 100 100 100 100 KEC. SOMAGEDE 626 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK % 100 100 100 100 100 KEC. SOMAGEDE 993.377.000 1.062.910.000 5.646.247.000 KEC. SUMBANG 4 1 Administrasi Pemerintahan 993.377.000 1.062.910.000 5.646.247.000 KEC. SUMBANG 4 1 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 675.900.000 728.940.000 3.842.613.000 KEC. SUMBANG Persentase realisasi keuangan program % 89 96 100 100 100 KEC. SUMBANG Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 KEC. SUMBANG 4 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 40.000.000 42.000.000 218.000.000 KEC. SUMBANG 627 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. SUMBANG Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. SUMBANG 4 1 43 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan 277.477.000 291.970.000 1.585.634.000 KEC. SUMBANG Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik % 100 100 100 100 100 KEC. SUMBANG Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang % 80 80 80 80 80 KEC. SUMBANG 628 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. aktif Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik % 100 100 100 100 100 KEC. SUMBANG Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK % 100 100 100 100 100 KEC. SUMBANG Persentase pembayaran PBB di kecamatan % 80 81.5 0 82 82.50 100 KEC. SUMBANG Persentase Linmas terbina % 80 80 80 80 80 KEC. SUMBANG 6.754.530.000 7.227.340.000 37.849.530.000 KEC. SUMPIUH 4 1 Administrasi Pemerintahan 6.754.530.000 7.227.340.000 37.849.530.000 KEC. SUMPIUH 4 1 1 Program Peningkatan 1.112.530.000 1.345.790.000 6.972.698.000 KEC. SUMPIUH 629 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Pelayanan Perkantoran Persentase realisasi keuangan program % 81 94 100 100 100 KEC. SUMPIUH Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 KEC. SUMPIUH 4 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 15.000.000 19.000.000 104.999.500 KEC. SUMPIUH Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. SUMPIUH Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. SUMPIUH 4 1 43 Program Peningkatan 5.627.000.000 5.862.550.000 30.771.832.500 KEC. SUMPIUH 630 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Peran Kecamatan dan kelurahan Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik % 76 78 100 100 100 KEC. SUMPIUH Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK % 100 100 100 100 100 KEC. SUMPIUH Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik % 76 78 100 100 100 KEC. SUMPIUH Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang % 76 78 80 82 86 KEC. SUMPIUH 631 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. aktif Persentase pembayaran PBB di kecamatan % 88 89 90 91 94 KEC. SUMPIUH Persentase Linmas terbina % 100 100 100 100 100 KEC. SUMPIUH 1.072.300.000 1.147.360.000 6.144.740.000 KEC. TAMBAK 4 1 Administrasi Pemerintahan 1.072.300.000 1.147.360.000 6.144.740.000 KEC. TAMBAK 4 1 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 790.700.000 841.760.000 4.463.540.000 KEC. TAMBAK Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 KEC. TAMBAK Persentase realisasi keuangan program % 85 84 100 100 100 KEC. TAMBAK 4 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat 20.000.000 25.000.000 150.000.000 KEC. TAMBAK 632 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Daerah Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. TAMBAK Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. TAMBAK 4 1 43 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan 261.600.000 280.600.000 1.531.200.000 KEC. TAMBAK Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik % 100 100 100 100 100 KEC. TAMBAK Persentase Linmas terbina % 100 100 100 KEC. TAMBAK 633 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun % 89 90 90 93 100 KEC. TAMBAK Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif % 80 81 80 83 100 KEC. TAMBAK Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK % 90 91 90 93 100 KEC. TAMBAK Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik % 92 95 100 100 100 KEC. TAMBAK Persentase pembayaran PBB di kecamatan % 100 100 100 100 100 KEC. TAMBAK 1.198.700.000 1.282.610.000 6.724.700.000 KEC. WANGON 634 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. 4 1 Administrasi Pemerintahan 1.198.700.000 1.282.610.000 6.724.700.000 KEC. WANGON 4 1 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 909.720.000 963.000.000 5.023.370.000 KEC. WANGON Persentase realisasi keuangan program % 80 84 100 100 100 KEC. WANGON Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 KEC. WANGON 4 1 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 11.980.000 16.000.000 105.980.000 KEC. WANGON Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KEC. WANGON Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen % 100 100 100 100 100 KEC. WANGON 635 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. penganggaran perangkat daerah 4 1 43 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan 277.000.000 303.610.000 1.595.350.000 KEC. WANGON Persentase pembayaran PBB di kecamatan % 65 70 75 80 95 KEC. WANGON Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik % 100 100 100 100 100 KEC. WANGON Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif % 90 90 95 100 100 KEC. WANGON Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan % 100 100 100 100 100 KEC. WANGON 636 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik % 80 90 100 100 100 KEC. WANGON Persentase Linmas terbina % 100 100 100 100 100 KEC. WANGON KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.955.000.000 3.073.200.000 20.246.460.000 KESBANGPO L 1 5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 2.955.000.000 3.073.200.000 20.246.460.000 KESBANGPO L 1 5 1 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran 1.050.000.000 1.065.000.000 6.671.400.000 KESBANGPO L Persentase realisasi keuangan program % 73 89 100 100 100 KESBANGPO L 637 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase realisasi fisik program % 100 100 100 100 100 KESBANGPO L 1 5 6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 20.000.000 20.000.000 170.000.000 KESBANGPO L Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KESBANGPO L Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah % 100 100 100 100 100 KESBANGPO L 1 5 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat 825.000.000 908.200.000 6.185.060.000 KESBANGPO L 638 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase konflik sosial yang terselesaikan % 100 100 100 100 100 KESBANGPO L Persentase wilayah kecamatan/desa yang kondisinya aman % 100 100 100 100 100 KESBANGPO L 1 5 17 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 780.000.000 850.000.000 5.230.000.000 KESBANGPO L Presentase LSM, Ormas dan Forum lainnya yang berperan aktif dalam kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan % NA NA 25 30 45 KESBANGPO L Persentase lembaga keagamaan aktif % NA 52 55 60 70 KESBANGPO L 1 5 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat 280.000.000 230.000.000 1.990.000.000 KESBANGPO L 639 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2019 Tahun2020 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2017 2018 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase pemilih pemula yang memberikan hak pilih pada pemilu /pemilukada % 74 74 75 75 75 KESBANGPO L TOTAL SEMUA SKPD 1.584.437.395.600 1.782.990.031.686 8.980.025.981.663 Tabel 7.3 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 101 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 281.528.543.961 283.055.240.540 284.968.462.940 849.552.247.441 DINDIK 101 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 243.725.503.961 245.116.469.540 246.712.618.940 735.554.592.441 DINDIK 101 2 1 APK SD % 102.30 147.625.693.087 101.70 148.579.746.400 101.00 149.822.005.000 101.00 446.027.444.487 DINDIK 101 2 2 APK SMP % 95.00 63.389.278.674 97.00 63.640.866.140 99.00 63.719.829.940 99.00 190.749.974.754 DINDIK 101 2 3 APK PAUD % 78.00 32.710.532.200 78.25 32.895.857.000 78.50 33.170.784.000 78.50 98.777.173.200 DINDIK 640 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 101 4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 37.803.040.000 37.938.771.000 38.255.844.000 113.997.655.000 DINDIK 101 4 1 Persentase formasi pendidik dan tenaga kendidikan yang terpenuhi % 1 37.803.040.000 1 37.938.771.000 1 38.255.844.000 1 113.997.655.000 DINDIK 102 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 258.969.467.558 220.647.576.221 263.502.818.134 743.119.861.913 102 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 239.543.919.008 204.875.601.931 245.979.124.821 690.398.645.760 102 2 1 Prosentase Jenis UKM UKP sesuai standar yang terpenuhi % 100 139.936.733.968 100 117.543.784.255 100 145.178.846.821 100 402.659.365.044 DINKES 102 2 5 Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di RSUD Ajibarang % 13.339.585.000 13.387.474.676 13.499.366.000 40.226.425.676 RSUD AJIBARANG 102 2 6 Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM % 86.267.600.040 73.944.343.000 87.300.912.000 247.512.855.040 RSUD BANYUMAS 641 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. UKP di RSUD Banyumas 102 2 11 Prosentase Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit Khusus Mata (RSKM) Purwokerto yang Terpenuhi % 0 0 0 0 DINKES 102 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 18.370.645.500 13.893.615.740 15.334.730.803 47.598.992.043 102 3 1 Prosentase Unsur Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar % 100 7.770.645.500 100 8.817.615.740 100 15.334.730.803 100 31.922.992.043 DINKES 102 3 5 Persentase Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan yang sesuai Standar RSUD Banyumas % 6.195.000.000 5.076.000.000 0 11.271.000.000 RSUD BANYUMAS 642 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 102 3 6 Persentase Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan yang sesuai Standar RSUD Ajibarang % 4.405.000.000 0 0 4.405.000.000 RSUD AJIBARANG 102 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 313.937.000 393.007.000 385.114.000 1.092.058.000 DINKES 102 4 1 Prosentase Sarana Produksi, Distribusi dan Sediaan, Farmasi, Alat Kesehatan , Makanan, Minuman yang sesuai standard % 100 67.420.600 100 90.737.000 100 90.737.000 100 248.894.600 DINKES 102 4 2 Persentase sertifikasi produksi Sarana Produksi Alat Kesehatan % 100 0 100 20.000.000 100 20.000.000 100 40.000.000 DINKES 102 4 3 Persentase sertifikasi Produksi Industri Rumah Tangga % 100 122.892.400 100 128.203.000 100 129.274.000 100 380.369.400 DINKES 102 4 4 Persentase sertifikasi Laik Hygine Sanitasi Tempat % 100 0 100 10.000.000 100 10.000.000 100 20.000.000 DINKES 643 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Pengelolaan Makanan 102 4 5 Persentase stiker pembinaan makanan dan sentra makanan % 100 0 100 10.000.000 100 10.000.000 100 20.000.000 DINKES 102 4 6 Persentase pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan post market % 100 123.624.000 100 134.067.000 100 125.103.000 100 382.794.000 DINKES 102 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 740.966.050 1.485.351.550 1.803.848.510 4.030.166.110 DINKES 102 5 1 Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan % 12 610.966.050 12.5 1.235.351.550 13 1.503.848.510 13 3.350.166.110 DINKES 102 5 2 Persentase Kecamatan yang memiliki kebijakan PHBS % 100 130.000.000 100 250.000.000 100 300.000.000 100 680.000.000 DINKES 103 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 332.175.634.291 237.003.409.350 241.201.730.250 810.380.773.891 103 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 31.940.584.955 37.318.060.500 30.986.355.000 100.245.000.455 DPU 644 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (SDA) 103 2 1 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kab/kota 50 10.961.001.575 60 16.412.028.000 75 11.216.576.000 75 38.589.605.575 DPU 103 2 2 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi 80 20.979.583.380 82 20.906.032.500 84 19.769.779.000 84 61.655.394.880 DPU 103 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 10.552.932.000 11.082.972.000 10.721.837.000 32.357.741.000 DINPERKIM 103 3 1 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan % 74.46 10.552.932.000 75.58 11.082.972.000 77.08 10.721.837.000 77.08 32.357.741.000 DINPERKIM 645 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota 103 4 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 10.688.047.351 12.337.418.850 12.685.910.250 35.711.376.451 DLH 103 4 1 persentase peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah % 5 10.688.047.351 5 12.337.418.850 5 12.685.910.250 5 35.711.376.451 DLH 103 5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 16.407.707.677 17.447.828.000 16.834.726.000 50.690.261.677 DINPERKIM 103 5 1 Persentase rumah tinggal berakses sanitasi % 88 16.407.707.677 90 17.447.828.000 92 16.834.726.000 92 50.690.261.677 DINPERKIM 103 6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 3.772.826.263 7.125.544.000 3.853.576.000 14.751.946.263 DINPERKIM | DPU 103 6 1 Persentase panjang drainase % 70.29 2.489.861.263 71.62 5.317.973.000 72.94 2.555.244.000 72.94 10.363.078.263 DPU 646 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. perkotaan kondisi baik 103 6 2 Persentase panjang drainase lingkungan kondisi baik % 11.53 1.282.965.000 11.58 1.807.571.000 11.63 1.298.332.000 11.63 4.388.868.000 DINPERKIM 103 7 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 12.525.070.000 13.323.709.000 12.595.095.000 38.443.874.000 DINPERKIM 103 7 1 Rasio Permukiman Layak Huni % 79.90 12.525.070.000 79.99 13.323.709.000 80.10 12.595.095.000 80.10 38.443.874.000 DINPERKIM 103 8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 114.280.814.130 40.942.853.000 34.678.052.000 189.901.719.130 DPU 103 8 1 Persentase bangunan gedung Pemerintah Daerah yang dikelola % 69.7 114.280.814.130 72.7 40.942.853.000 75.7 34.678.052.000 75.7 189.901.719.130 DPU 103 9 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 47.984.714.250 13.251.250.000 18.335.383.000 79.571.347.250 DPU 103 9 1 Persentase luas kawasan yang dilakukan penataan % 50 47.984.714.250 65 13.251.250.000 80 18.335.383.000 80 79.571.347.250 DPU 103 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 82.963.260.535 82.568.865.000 99.396.654.000 264.928.779.535 DPU 103 10 1 Tingkat kemantapan jalan kab/kota 40 82.963.260.535 50 82.568.865.000 60 99.396.654.000 60 264.928.779.535 DPU 647 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 103 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 405.195.130 927.487.000 431.059.000 1.763.741.130 DPU 103 11 1 Persentase realisasi penyedia jasa konstruksi yang dibina % 65.09 405.195.130 76.35 927.487.000 100 431.059.000 100 1.763.741.130 DPU 103 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 654.482.000 677.422.000 683.083.000 2.014.987.000 DINPERKIM 103 12 1 Presentase Dokumen penyelenggaraan penataan ruang yang diterbitkan % 100 654.482.000 100 677.422.000 100 683.083.000 100 2.014.987.000 DINPERKIM 104 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6.851.360.400 7.931.326.000 10.486.964.000 25.269.650.400 104 2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 0 80.000.000 80.000.000 160.000.000 DINPERKIM 104 2 1 Persentase ketersediaan rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota % 0 80.000.000 80.000.000 160.000.000 DINPERKIM 104 3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 6.782.712.650 4.466.900.000 7.021.950.000 18.271.562.650 DINPERKIM 648 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 104 3 1 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani % 7.31 6.782.712.650 8.53 4.466.900.000 9.75 7.021.950.000 9.75 18.271.562.650 DINPERKIM 104 4 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 0 3.314.176.000 3.314.176.000 6.628.352.000 DINPERKIM 104 4 1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni % 77.07 0 77.33 3.314.176.000 77.58 3.314.176.000 77.58 6.628.352.000 DINPERKIM 104 5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 68.647.750 70.250.000 70.838.000 209.735.750 DINPERKIM 104 5 1 Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU % 88.89 68.647.750 92.59 70.250.000 96.30 70.838.000 96.30 209.735.750 DINPERKIM 105 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5.396.014.775 5.450.845.000 5.958.846.625 16.805.706.400 649 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 105 2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.720.478.275 2.098.703.875 2.219.383.000 6.038.565.150 SATPOL PP 105 2 1 Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat % 100 1.535.695.000 100 1.888.713.875 100 2.058.665.000 100 5.483.073.875 SATPOL PP 105 2 2 Persentase penanganan pelanggaran PERDA % 100 184.783.275 100 209.990.000 100 160.718.000 100 555.491.275 SATPOL PP 105 3 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.376.846.200 2.415.528.625 2.415.528.625 7.207.903.450 BPBD 105 3 1 Persentase mitigasi bencana yang dilaksanakan % 560.370.325 578.563.875 578.563.875 1.717.498.075 BPBD 105 3 2 Persentase jumlah korban bencana alam yang selamat % 1.816.475.875 1.836.964.750 1.836.964.750 5.490.405.375 BPBD 105 3 3 Persentase masyarakat yang mendapatkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana % 0 0 0 0 BPBD 650 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 105 4 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.298.690.300 936.612.500 1.323.935.000 3.559.237.800 SATPOL PP 105 4 1 Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) 100 1.298.690.300 100 936.612.500 100 1.323.935.000 100 3.559.237.800 SATPOL PP 106 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 4.107.465.206 4.052.873.450 4.206.361.000 12.366.699.656 106 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 584.436.475 662.236.750 603.983.000 1.850.656.225 DINSOSPERM ASDES 106 2 1 Persentase lembaga masyarakat (PSKS) yang aktif % 30 584.436.475 39 662.236.750 40 603.983.000 50 1.850.656.225 DINSOSPERM ASDES 106 4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.606.507.194 1.514.566.000 1.676.951.000 4.798.024.194 DINSOSPERM ASDES 106 4 1 Persentase PPKS terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % 92 1.606.507.194 92 1.514.566.000 92 1.676.951.000 92 4.798.024.194 DINSOSPERM ASDES 651 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 106 5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.674.267.537 1.626.878.700 1.719.321.000 5.020.467.237 DINSOSPERM ASDES 106 5 1 Persentase PPKS yang menerima perlindungan Sosial % 100 1.674.267.537 100 1.626.878.700 100 1.719.321.000 100 5.020.467.237 DINSOSPERM ASDES 106 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 90.072.350 122.784.000 118.391.000 331.247.350 DINSOSPERM ASDES 106 6 1 Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat % 100 90.072.350 100 122.784.000 100 118.391.000 100 331.247.350 DINSOSPERM ASDES 106 7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 152.181.650 126.408.000 87.715.000 366.304.650 DINSOSPERM ASDES 106 7 1 Nilai kondisi makam pahlawan terhadap standar nasional 1 152.181.650 1 126.408.000 1 87.715.000 1 366.304.650 DINSOSPERM ASDES 207 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 784.310.213 864.860.100 903.825.000 2.552.995.313 207 2 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 0 10.000.000 10.000.000 20.000.000 DINAKERKOP UKM 652 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 207 2 1 Persentase perencanaan tenaga kerja yang tersedia % 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 1 20.000.000 DINAKERKOP UKM 207 3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 537.006.000 438.012.100 474.730.000 1.449.748.100 DINAKERKOP UKM 207 3 1 Persentase Alumni Pelatihan Bersertifikat Kompetensi % 59.00 0 61.00 0 63.00 0 63.00 0 DINAKERKOP UKM 207 3 2 Persentase Penerapan Program PBK dengan kualifikasi Klaster % 515.756.000 387.923.100 424.431.000 1.328.110.100 DINAKERKOP UKM 207 3 3 Persentase Penyerapan Lulusan % 0 0 0 0 DINAKERKOP UKM 207 3 4 Persentase LPK yang mendapatkan Perijinan % 21.250.000 29.089.000 29.299.000 79.638.000 DINAKERKOP UKM 207 3 5 Persentase Produktivitas pada Perusahaan Kecil % 0 21.000.000 21.000.000 42.000.000 DINAKERKOP UKM 207 4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 46.276.600 117.638.000 118.095.000 282.009.600 DINAKERKOP UKM 653 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 207 4 1 Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota % 60 46.276.600 62 117.638.000 64 118.095.000 64 282.009.600 DINAKERKOP UKM 207 5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 201.027.613 299.210.000 301.000.000 801.237.613 DINAKERKOP UKM 207 5 1 Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP, PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) % 70 201.027.613 70 299.210.000 70 301.000.000 70 801.237.613 DINAKERKOP UKM 208 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 760.528.800 782.630.375 789.110.000 2.332.269.175 654 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 208 2 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 187.000.000 187.669.000 189.237.000 563.906.000 DPPKBP3A 208 2 1 Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG % 10 32.000.000 11 32.114.000 12 32.382.000 12 96.496.000 DPPKBP3A 208 2 2 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD. % 22 155.000.000 22 155.555.000 22 156.855.000 22 467.410.000 DPPKBP3A 208 3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 251.395.000 268.475.125 270.823.000 790.693.125 DPPKBP3A 208 3 2 Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu % 100 251.395.000 100 268.475.125 100 270.823.000 100 790.693.125 DPPKBP3A 208 4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 20.000.000 20.071.000 20.239.000 60.310.000 DPPKBP3A 655 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 208 4 1 Persentase keluarga yang mendapat pengarahan terkait peningkatan kualitas keluarga % 0.008 20.000.000 0.01 20.071.000 0.05 20.239.000 0.05 60.310.000 DPPKBP3A 208 5 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 0 5.017.000 5.059.000 10.076.000 DPPKBP3A 208 5 1 Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan % 28.57 0 35.71 5.017.000 42.86 5.059.000 42.86 10.076.000 DPPKBP3A 208 6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 20.948.800 21.024.000 21.199.000 63.171.800 DPPKBP3A 208 6 1 Persentase lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar yang aktif (Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan) % 100 20.948.800 100 21.024.000 100 21.199.000 100 63.171.800 DPPKBP3A 208 7 PROGRAM PERLINDUNGAN 281.185.000 280.374.250 282.553.000 844.112.250 DPPKBP3A 656 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. KHUSUS ANAK 208 7 1 Rasio anak korban kekerasan Angka 0.011 281.185.000 0.009 280.374.250 0.007 282.553.000 0.007 844.112.250 DPPKBP3A 209 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 766.508.999 2.439.636.000 777.190.000 3.983.334.999 209 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 638.621.000 1.942.297.000 647.664.000 3.228.582.000 DINPERTAN KP 209 2 1 Tingkat ketersediaan energi % 94 638.621.000 95 1.942.297.000 96 647.664.000 96 3.228.582.000 DINPERTAN KP 209 3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 87.888.000 363.311.000 89.050.000 540.249.000 DINPERTAN KP 209 3 1 Konsumsi protein gram/k apita/h ari 52.55 55.000.000 54.80 330.195.000 57.00 55.657.000 57.00 440.852.000 DINPERTAN KP 209 3 2 Stabilitas harga dan pasokan pangan % 98 32.888.000 99 33.116.000 100 33.393.000 100 99.397.000 DINPERTAN KP 209 4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 29.999.999 80.106.000 30.358.000 140.463.999 DINPERTAN KP 657 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 209 4 1 Persentase peningkatan jumlah desa rawan pangan yang ditangani % 65 29.999.999 66 80.106.000 67 30.358.000 67 140.463.999 DINPERTAN KP 209 5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 10.000.000 53.922.000 10.118.000 74.040.000 DINPERTAN KP 209 5 1 Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan % 95.43 10.000.000 96.43 53.922.000 97.43 10.118.000 97.43 74.040.000 DINPERTAN KP 210 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 212.500.000 250.897.000 252.994.000 716.391.000 210 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 212.500.000 250.897.000 252.994.000 716.391.000 DINPERKIM 210 10 1 Presentase Luas Petak Tanah yang tertata (bersertifikat) % 38.83 212.500.000 39.16 250.897.000 39.47 252.994.000 39.47 716.391.000 DINPERKIM 211 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 53.570.665.650 11.438.329.500 13.534.000.000 78.542.995.150 211 2 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 85.000.000 725.000.000 1.265.000.000 2.075.000.000 DLH 658 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 211 2 1 Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup % 100 85.000.000 100 725.000.000 100 1.265.000.000 100 2.075.000.000 DLH 211 3 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 622.000.000 675.000.000 825.000.000 2.122.000.000 DLH 211 3 1 Persentase kegiatan pengendalian, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup % 70 622.000.000 100 675.000.000 100 825.000.000 100 2.122.000.000 DLH 211 4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 35.355.130.000 6.245.299.000 7.088.000.000 48.688.429.000 DLH 211 4 1 Persentase RTH publik % 20.048 35.355.130.000 2.005 6.245.299.000 20.052 7.088.000.000 20.052 48.688.429.000 DLH 211 5 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 0 150.000.000 225.000.000 375.000.000 DLH 659 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 211 5 1 Persentase Rincian Teknis (Rintek) pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan % 100 0 100 150.000.000 100 225.000.000 100 375.000.000 DLH 211 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 109.800.000 375.000.000 400.000.000 884.800.000 DLH 211 6 1 Persentase Ketaatan penanggungjawa b usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemda % 60 109.800.000 70 375.000.000 80 400.000.000 80 884.800.000 DLH 211 8 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 60.000.000 200.000.000 255.000.000 515.000.000 DLH 660 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 211 8 1 Persentase jumlah SDM yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup % 100 60.000.000 100 200.000.000 100 255.000.000 100 515.000.000 DLH 211 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 90.000.000 100.000.000 125.000.000 315.000.000 DLH 211 10 1 Persentase sengketa dan pengaduan lingkungan hidup yang ditangani % 100 90.000.000 100 100.000.000 100 125.000.000 100 315.000.000 DLH 211 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 17.248.735.650 2.968.030.500 3.351.000.000 23.567.766.150 DLH 211 11 1 Persentase sampah yang terkurangi melalui 3R % 24 17.248.735.650 26 2.968.030.500 27 3.351.000.000 27 23.567.766.150 DLH 212 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.402.569.625 900.991.625 942.598.000 3.246.159.250 212 2 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 831.818.525 255.000.000 330.000.000 1.416.818.525 DINDUKCAPI L 661 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 212 2 1 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk 90 831.818.525 91 255.000.000 92 330.000.000 92 1.416.818.525 DINDUKCAPI L 212 3 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 89.560.050 135.500.000 106.627.000 331.687.050 DINDUKCAPI L 212 3 1 Persentase pelayanan pencatatan sipil sesuai SOP % 100 89.560.050 100 135.500.000 100 106.627.000 100 331.687.050 DINDUKCAPI L 212 4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 396.236.500 380.500.000 404.775.000 1.181.511.500 DINDUKCAPI L 212 4 1 Persentase ketersediaan data dan informasi kependudukan % 100 396.236.500 100 380.500.000 100 404.775.000 100 1.181.511.500 DINDUKCAPI L 212 5 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 84.954.550 129.991.625 101.196.000 316.142.175 DINDUKCAPI L 212 5 1 Persentase ketersediaan Profil Kependudukan % 100 84.954.550 100 129.991.625 100 101.196.000 100 316.142.175 DINDUKCAPI L 213 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.156.931.241 6.111.268.561 6.223.499.000 18.491.698.802 662 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 213 2 PROGRAM PENATAAN DESA 493.549.993 495.321.000 499.461.000 1.488.331.993 DINSOSPERM ASDES 213 2 1 Persentase peningkatan status desa mandiri % 30 493.549.993 30 495.321.000 40 499.461.000 100 1.488.331.993 DINSOSPERM ASDES 213 3 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 31.702.500 31.815.000 32.081.000 95.598.500 DINSOSPERM ASDES 213 3 1 Persentase desa yang membentuk kerjasama antar desa % 2 31.702.500 2 31.815.000 2 32.081.000 2 95.598.500 DINSOSPERM ASDES 213 4 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 4.504.939.508 4.460.463.561 4.558.897.000 13.524.300.069 DINSOSPERM ASDES 213 4 1 Persentase desa dengan administrasi baik % 30 4.504.939.508 30 4.460.463.561 40 4.558.897.000 100 13.524.300.069 DINSOSPERM ASDES 213 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.126.739.240 1.123.669.000 1.133.060.000 3.383.468.240 DINSOSPERM ASDES 213 5 1 Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif % 100 1.126.739.240 100 1.123.669.000 100 1.133.060.000 100 3.383.468.240 DINSOSPERM ASDES 663 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 214 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 9.613.509.805 9.147.179.000 9.187.304.000 27.947.992.805 214 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 82.545.000 82.832.000 83.532.000 248.909.000 DPPKBP3A 214 2 1 Rata-rata jumlah anak per keluarga anak 2.50 82.545.000 2.40 82.832.000 2.30 83.532.000 2.30 248.909.000 DPPKBP3A 214 3 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 8.610.658.905 8.104.652.000 8.172.446.000 24.887.756.905 DPPKBP3A 214 3 1 Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan % 100 4.332.696.000 100 3.811.386.000 100 3.843.244.000 100 11.987.326.000 DPPKBP3A 214 3 2 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) % 40.00 2.943.947.905 41.00 2.954.466.000 42.00 2.979.209.000 42.00 8.877.622.905 DPPKBP3A 214 3 3 Presentase Kampung KB yang terfasilitasi % 50 1.334.015.000 65 1.338.800.000 80 1.349.993.000 80 4.022.808.000 DPPKBP3A 214 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 920.305.900 959.695.000 931.326.000 2.811.326.900 DPPKBP3A 664 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 214 4 1 Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan % 7.41 920.305.900 18.52 959.695.000 25.93 931.326.000 25.93 2.811.326.900 DPPKBP3A 215 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 10.337.188.031 14.126.465.025 14.309.905.000 38.773.558.056 215 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 10.337.188.031 13.771.465.025 13.739.905.000 37.848.558.056 DINHUB 215 2 1 Persentase implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota % 100 0 100 300.000.000 100 25.000.000 100 325.000.000 DINHUB 215 2 2 Persentase ketersediaan kelengkapan jalan % 53 8.306.507.000 56 11.161.209.000 59 10.856.208.000 59 30.323.924.000 DINHUB 215 2 3 Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan % 66.67 623.528.500 83.3 836.971.000 100 836.971.000 100 2.297.470.500 DINHUB 215 2 4 Persentase perparkiran yang beroperasi sesuai ketentuan % 100 227.500.000 100 180.897.000 100 182.994.000 100 591.391.000 DINHUB 665 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 215 2 5 Persentase kendaraan bermotor yang melakukan pengujian kendaraan % 95 333.673.875 95 393.966.000 96 667.259.000 96 1.394.898.875 DINHUB 215 2 6 Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan lalulintas % 98 42.496.281 99 50.175.000 100 50.594.000 100 143.265.281 DINHUB 215 2 8 Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutdes, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ % 100 144.500.000 100 55.610.025 100 322.036.000 100 522.146.025 DINHUB 215 2 9 Persentase pelaksanaan MRLL % 100 658.982.375 100 792.637.000 100 798.843.000 100 2.250.462.375 DINHUB 215 3 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 0 355.000.000 570.000.000 925.000.000 DINHUB 215 3 1 Persentase ketersediaan prasarana angkutan sungai % 66.66 0 100 355.000.000 0 570.000.000 100 925.000.000 DINHUB 666 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 216 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.018.263.375 2.375.590.000 2.660.103.000 7.053.956.375 216 2 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 393.468.375 470.773.000 470.773.000 1.335.014.375 DINKOMINF O 216 2 1 Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik % 100 393.468.375 100 470.773.000 100 470.773.000 100 1.335.014.375 DINKOMINF O 216 3 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 1.624.795.000 1.904.817.000 2.189.330.000 5.718.942.000 DINKOMINF O 216 3 1 Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara on line dan terintegrasi % 30 18.120.000 35 25.825.000 40 25.825.000 40 69.770.000 DINKOMINF O 216 3 2 Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda % 45 1.606.675.000 50 1.878.992.000 55 2.163.505.000 55 5.649.172.000 DINKOMINF O 217 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 585.071.450 1.266.746.500 1.237.002.370 3.088.820.320 217 2 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN 0 27.728.000 28.392.000 56.120.000 DINAKERKOP UKM 667 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. PINJAM 217 2 1 Presentase fasilitasi penerbitan rekomendasi izin koperasi usaha simpan pinjam % 0 0 0 27.728.000 0 28.392.000 1 56.120.000 DINAKERKOP UKM 217 3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 16.881.800 35.500.000 35.500.000 87.881.800 DINAKERKOP UKM 217 3 1 Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang dilakukan % 76.5 16.881.800 76.8 35.500.000 77 35.500.000 77 87.881.800 DINAKERKOP UKM 217 4 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 16.881.800 35.500.000 35.500.000 87.881.800 DINAKERKOP UKM 217 4 2 Persentase Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) yang dinilai kesehatannya % 16.881.800 35.500.000 35.500.000 87.881.800 DINAKERKOP UKM 217 5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 16.881.800 35.500.000 35.500.000 87.881.800 DINAKERKOP UKM 217 5 1 Persentase koperasi yang % 80 16.881.800 81 35.500.000 82 35.500.000 82 87.881.800 DINAKERKOP UKM 668 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. mengikuti pelatihan 217 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 16.881.800 35.500.000 35.500.000 87.881.800 DINAKERKOP UKM 217 6 1 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha % 10 16.881.800 11 35.500.000 12 35.500.000 12 87.881.800 DINAKERKOP UKM 217 7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 427.544.250 811.408.500 826.144.000 2.065.096.750 DINAKERKOP UKM 217 7 1 Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha % 20 427.544.250 30 811.408.500 40 826.144.000 40 2.065.096.750 DINAKERKOP UKM 217 8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 90.000.000 285.610.000 240.466.370 616.076.370 DINAKERKOP UKM 217 8 1 Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan % 0,5 90.000.000 0.75 285.610.000 1 240.466.370 1.2 616.076.370 DINAKERKOP UKM 669 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 218 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 658.966.680 1.031.526.000 1.032.251.000 2.722.743.680 218 2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 46.206.500 125.196.000 125.658.000 297.060.500 DPMPTSP 218 2 1 Persentase pemberian fasilitasi/ insentif penanaman modal % 46.206.500 75 125.196.000 80 125.658.000 80 297.060.500 DPMPTSP 218 3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 76.381.930 140.320.000 141.074.000 357.775.930 DPMPTSP 218 3 1 Persentase peningkatan jumlah investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas % 75 76.381.930 80 140.320.000 85 141.074.000 85 357.775.930 DPMPTSP 218 4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 140.749.125 315.644.000 315.153.000 771.546.125 DPMPTSP 218 4 1 Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan (SP) % 90 140.749.125 90 315.644.000 90 315.153.000 90 771.546.125 DPMPTSP 670 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 218 5 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 395.629.125 400.366.000 400.366.000 1.196.361.125 DPMPTSP 218 5 1 Persentase investor yang wajib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) % 85 395.629.125 88 400.366.000 90 400.366.000 90 1.196.361.125 DPMPTSP 218 6 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 0 50.000.000 50.000.000 100.000.000 DPMPTSP 218 6 1 Persentase penyajian data pada sistem informasi penanaman modal % 0 80 50.000.000 85 50.000.000 85 100.000.000 DPMPTSP 219 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6.294.729.350 8.445.209.000 8.515.789.000 23.255.727.350 219 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 85.429.350 95.340.000 96.137.000 276.906.350 DINPORABU DPAR 219 2 1 Persentase organisasi pemuda yang % 0 10.000.000 10.000.000 20.000.000 DINPORABU DPAR 671 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. aktif 219 2 2 Persentase peningkatan wirausaha muda % 85.429.350 85.340.000 86.137.000 256.906.350 DINPORABU DPAR 219 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 4.709.300.000 6.844.484.000 6.901.686.000 18.455.470.000 DINPORABU DPAR 219 3 1 Persentase peningkatan Pelatih Olahraga yang bersertifikasi % 4.709.300.000 6.844.484.000 6.901.686.000 18.455.470.000 DINPORABU DPAR 219 4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 1.500.000.000 1.505.385.000 1.517.966.000 4.523.351.000 DINPORABU DPAR 219 4 1 Persentase kepramukaan aktif % 1.500.000.000 1.505.385.000 1.517.966.000 4.523.351.000 DINPORABU DPAR 220 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 42.500.000 70.179.000 70.179.000 182.858.000 220 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 42.500.000 70.179.000 70.179.000 182.858.000 DINKOMINF O 220 2 1 Persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah % 100 42.500.000 100 70.179.000 100 70.179.000 100 182.858.000 DINKOMINF O 672 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 221 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 166.996.500 167.595.000 167.595.000 502.186.500 221 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 166.996.500 167.595.000 167.595.000 502.186.500 DINKOMINF O 221 2 1 Tingkat keamanan informasi pemerintah 3 166.996.500 3 167.595.000 3 167.595.000 3 502.186.500 DINKOMINF O 222 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.481.173.000 1.601.487.000 1.619.871.000 4.702.531.000 222 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 521.410.000 637.038.000 642.362.000 1.800.810.000 DINPORABU DPAR 222 2 1 Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi % 81,82 521.410.000 90.91 637.038.000 100 642.362.000 100 1.800.810.000 DINPORABU DPAR 222 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 265.000.000 265.951.000 268.174.000 799.125.000 DINPORABU DPAR 222 3 1 Persentase Jenis Kesenian yang dilestarikan % 77,36 265.000.000 90.57 265.951.000 100 268.174.000 100 799.125.000 DINPORABU DPAR 222 4 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 0 5.000.000 5.000.000 10.000.000 DINPORABU DPAR 673 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 222 4 1 Persentase pembinaan sejarah lokal % 33,3 0 66.7 5.000.000 100 5.000.000 100 10.000.000 DINPORABU DPAR 222 5 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 54.763.000 56.201.000 56.670.000 167.634.000 DINPORABU DPAR 222 5 1 Persentase cagar budaya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah % 60 54.763.000 80 56.201.000 100 56.670.000 100 167.634.000 DINPORABU DPAR 222 6 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 640.000.000 637.297.000 647.665.000 1.924.962.000 DINPORABU DPAR 222 6 1 Persentase koleksi museum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas % 50 640.000.000 50 637.297.000 66.7 647.665.000 66.7 1.924.962.000 DINPORABU DPAR 223 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 484.098.500 612.043.000 616.825.000 1.712.966.500 223 2 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 484.098.500 572.043.000 576.825.000 1.632.966.500 DINARPUSDA 223 2 1 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan Nilai 82.25 246.083.500 82.27 291.039.000 82.3 293.472.000 82.3 830.594.500 DINARPUSDA 674 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 223 2 2 Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan per /tahun Orang 202 238.015.000 225 281.004.000 250 283.353.000 250 802.372.000 DINARPUSDA 223 3 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 0 40.000.000 40.000.000 80.000.000 DINARPUSDA 223 3 1 Persentase Naskah Kuno milik masyarakat yang dialihmediakan % NA 0 20 40.000.000 40 40.000.000 40 80.000.000 DINARPUSDA 224 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 182.750.000 295.769.000 297.573.000 776.092.000 224 2 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 182.750.000 215.769.000 217.573.000 616.092.000 DINARPUSDA 224 2 1 Persentase pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kab.Banyumas % 52 121.750.000 65 125.537.000 77 126.795.000 77 374.082.000 DINARPUSDA 224 2 2 Persentase unit kerja / OPD yang mempunyai daftar arsip sesuai standar % 20 61.000.000 27 90.232.000 35 90.778.000 35 242.010.000 DINARPUSDA 224 3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 0 60.000.000 60.000.000 120.000.000 DINARPUSDA 675 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 224 3 1 Prosentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan % NA 0 0.3 60.000.000 0.6 60.000.000 0.6 120.000.000 DINARPUSDA 224 4 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 0 20.000.000 20.000.000 40.000.000 DINARPUSDA 224 4 1 Prosentase arsip tertutup yang diizinkan untuk digunakan % NA 0 0.02 20.000.000 0.04 20.000.000 0.04 40.000.000 DINARPUSDA 325 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.369.464.250 1.350.000.000 1.300.598.000 4.020.062.250 325 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 42.800.000 75.000.000 75.598.000 193.398.000 DINKANNAK 325 3 1 Produksi Perikanan Tangkap Ton 42.800.000 75.000.000 75.598.000 193.398.000 DINKANNAK 325 4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.234.982.500 1.100.000.000 1.050.000.000 3.384.982.500 DINKANNAK 325 4 1 Produksi Perikanan Budidaya Ton 1.234.982.500 1.100.000.000 1.050.000.000 3.384.982.500 DINKANNAK 325 5 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 50.000.000 50.000.000 50.000.000 150.000.000 DINKANNAK 676 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 325 5 1 Persentase Perairan Umum Yang Ter Re Stocking Ikan % 50.000.000 50.000.000 50.000.000 150.000.000 DINKANNAK 325 6 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 41.681.750 125.000.000 125.000.000 291.681.750 DINKANNAK 325 6 1 Produksi olahan hasil perikanan Ton 41.681.750 75.000.000 75.000.000 191.681.750 DINKANNAK 325 6 2 Peningkatan angka konsumsi ikan kg/kapi ta/tahu n 0 50.000.000 50.000.000 100.000.000 DINKANNAK 326 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 26.588.175.000 2.769.432.000 2.632.031.500 31.989.638.500 326 2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 25.528.475.000 1.035.414.000 944.256.250 27.508.145.250 DINPORABU DPAR 326 2 1 Persentase tingkat layanan destinasi wisata % 50 25.528.475.000 66.7 1.035.414.000 100 944.256.250 100 27.508.145.250 DINPORABU DPAR 326 3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 839.700.000 903.230.000 910.776.000 2.653.706.000 DINPORABU DPAR 326 3 1 Persentase Capaian Pemasaran dan Promosi Pariwisata % 33,3 419.850.000 66.7 451.615.000 100 455.388.000 100 1.326.853.000 DINPORABU DPAR 677 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 326 3 1 Persentase Capaian Pemasaran dan Promosi Pariwisata % 25 419.850.000 50 451.615.000 100 455.388.000 100 1.326.853.000 DINPORABU DPAR 326 5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 220.000.000 830.788.000 776.999.250 1.827.787.250 DINPORABU DPAR 326 5 1 Persentase SDM kepariwisataan yang bersertifikasi % 60 220.000.000 80 780.788.000 100 626.999.250 100 1.627.787.250 DINPORABU DPAR 326 5 2 Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi % 0 50.000.000 150.000.000 200.000.000 DINPORABU DPAR 327 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 9.650.480.650 13.216.195.609 15.104.305.364 37.970.981.623 327 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.397.753.300 2.291.684.000 904.490.000 4.593.927.300 DINKANNAK | DINPERTAN KP 327 2 1 Persentase peningkatan jumlah sarana pertanian % 647.753.300 1.646.684.000 379.490.000 2.673.927.300 DINPERTAN KP 327 2 2 Peningkatan Populasi Ternak % 750.000.000 645.000.000 525.000.000 1.920.000.000 DINKANNAK 327 3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 5.964.943.000 8.074.995.625 11.234.123.000 25.274.061.625 DINKANNAK | DINPERTAN KP 678 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. PRASARANA PERTANIAN 327 3 1 Persentase peningkatan jumlah prasarana pertanian % 5.930.387.500 7.487.436.525 11.009.123.000 24.426.947.025 DINPERTAN KP 327 3 2 Persentase kawasan ternak yang dikelola % 34.555.500 587.559.100 225.000.000 847.114.600 DINKANNAK 327 4 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 228.650.300 422.701.000 426.098.364 1.077.449.664 DINKANNAK 327 4 1 Dokumen Peta sebaran penyakit hewan Dokum en 228.650.300 422.701.000 426.098.364 1.077.449.664 DINKANNAK 327 5 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 241.328.800 375.987.000 278.293.000 895.608.800 DINPERTAN KP 327 5 1 Persentase kasus bencana Pertanian yang tertangani % 241.328.800 375.987.000 278.293.000 895.608.800 DINPERTAN KP 327 6 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 0 50.000.000 75.000.000 125.000.000 DINKANNAK 327 6 1 Persentase usaha peternakan yang berizin % 0 50.000.000 75.000.000 125.000.000 DINKANNAK 679 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 327 7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.817.805.250 2.000.827.984 2.186.301.000 6.004.934.234 DINPERTAN KP 327 7 1 Cakupan bina kelompok petani % 1.817.805.250 2.000.827.984 2.186.301.000 6.004.934.234 DINPERTAN KP 330 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 9.473.663.230 9.907.978.000 9.428.955.000 28.810.596.230 330 2 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 92.900.000 100.357.000 101.197.000 294.454.000 DINPERINDA G 330 2 1 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan % 23.50 92.900.000 24.00 100.357.000 25.00 101.197.000 25.00 294.454.000 DINPERINDA G 330 3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 8.685.763.230 8.950.667.000 8.452.522.000 26.088.952.230 DINPERINDA G 330 3 1 Persentase penerimaan PAD dari retribusi pelayanan pasar % 64 8.613.913.230 72 8.275.398.000 80 8.376.624.000 80 25.265.935.230 DINPERINDA G 330 3 2 Persentase PKL yang tertata dan terbina sesuai tempat yang diijinkan % 49.00 71.850.000 50.00 675.269.000 52.00 75.898.000 52.00 823.017.000 DINPERINDA G 680 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 330 4 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 70.000.000 80.250.000 80.837.000 231.087.000 DINPERINDA G 330 4 1 Koefisien variasi harga barang % 98 70.000.000 99 80.250.000 100 80.837.000 100 231.087.000 DINPERINDA G 330 5 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 150.000.000 300.000.000 313.711.000 763.711.000 DINPERINDA G 330 5 1 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan USD 0.26 150.000.000 0.27 300.000.000 0.28 313.711.000 0.28 763.711.000 DINPERINDA G 330 6 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 350.000.000 351.256.000 354.191.000 1.055.447.000 DINPERINDA G 330 6 1 Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang % 99.03 350.000.000 99.51 351.256.000 100 354.191.000 100 1.055.447.000 DINPERINDA G 330 7 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 125.000.000 125.448.000 126.497.000 376.945.000 DINPERINDA G 330 7 1 Persentase pelaku usaha yang dipromosikan % 0.26 125.000.000 0.27 125.448.000 0.28 126.497.000 0.28 376.945.000 DINPERINDA G 331 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1.079.849.000 1.280.795.000 1.661.740.000 4.022.384.000 681 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. PERINDUSTRIAN 331 2 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 946.899.500 1.110.257.000 1.489.945.000 3.547.101.500 DINPERINDA G 331 2 1 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembagunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK % 1.60 946.899.500 1.70 1.110.257.000 1.80 1.489.945.000 1.80 3.547.101.500 DINPERINDA G 331 3 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 42.949.500 60.179.000 60.598.000 163.726.500 DINPERINDA G 331 3 1 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Menengah, Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan % 0,2 42.949.500 0.25 60.179.000 0.3 60.598.000 0.3 163.726.500 DINPERINDA G 682 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terk 331 4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 90.000.000 110.359.000 111.197.000 311.556.000 DINPERINDA G 331 4 1 Persentase data informasi industri yang tersedia % 0,5 90.000.000 0.6 110.359.000 0.7 111.197.000 0.7 311.556.000 DINPERINDA G 332 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0 2.000.000 2.000.000 4.000.000 332 3 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0 2.000.000 2.000.000 4.000.000 DINAKERKOP UKM 332 3 1 Persentase transmigran yang ditempatkan % 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 1 4.000.000 DINAKERKOP UKM 401 SEKRETARIAT DAERAH 13.305.770.045 13.742.097.081 13.558.763.986 40.606.631.112 683 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 401 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 9.552.038.495 9.602.350.095 9.682.871.000 28.837.259.590 SETDA 401 2 1 Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Skor 4,21 297.960.350 4.22 299.027.375 4.23 301.529.000 4.23 898.516.725 SETDA 401 2 2 Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang disusun % 100 8.561.887.400 100 8.600.248.000 100 8.672.269.000 100 25.834.404.400 SETDA 401 2 3 persentase kasus kasus hukum yang ditangani % 100 642.190.970 100 652.895.720 100 658.475.000 100 1.953.561.690 SETDA 401 2 4 Persentase kerjasama Daerah dan pengembangan potensi daerah yang tersusun % 100 49.999.775 100 50.179.000 100 50.598.000 100 150.776.775 SETDA 401 3 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3.753.731.550 4.139.746.986 3.875.892.986 11.769.371.522 SETDA 401 3 1 Persentase pengembangan usaha daerah dan BUMD yang sehat dan profitable % 100 199.999.325 100 250.717.000 100 252.394.000 100 703.110.325 SETDA 684 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 401 3 2 Persentase pelaporan kinerja pelaksanaan pembangunan tepat waktu % 126.796.375 200.487.979 401.746.000 729.030.354 SETDA 401 3 3 Persentase jumlah paket tender pengadaan barang/jasa yang berhasil % 100 610.587.750 100 953.341.775 100 961.309.000 100 2.525.238.525 SETDA 401 3 4 Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam % 100 2.816.348.100 100 2.735.200.232 100 2.260.443.986 100 7.811.992.318 SETDA 402 SEKRETARIAT DPRD 12.648.647.625 14.865.680.300 15.395.571.531 42.909.899.456 402 2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 12.648.647.625 14.865.680.300 15.395.571.531 42.909.899.456 SETWAN 402 2 2 Persentase Capaian penetapan dokumen penganggaran tepat waktu % 100 1.053.008.175 100 1.238.838.000 100 1.238.838.000 100 3.530.684.175 SETWAN 402 2 3 Persentase Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah % 100 1.495.854.250 100 2.593.839.500 100 2.595.230.500 100 6.684.924.250 SETWAN 685 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 402 2 4 Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD % 100 4.477.006.000 100 3.851.670.700 100 3.851.670.831 100 12.180.347.531 SETWAN 402 2 5 Persentase Capaian hasil Hearing dan RESES % 100 980.410.000 100 1.521.628.900 100 2.050.128.900 100 4.552.167.800 SETWAN 402 2 8 Persentase Persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda % 80 4.642.369.200 81 5.659.703.200 82 5.659.703.300 83 15.961.775.700 SETWAN 501 PERENCANAAN 2.029.349.310 2.575.770.593 2.675.701.606 7.280.821.509 501 2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 840.453.900 1.106.579.593 1.206.510.606 3.153.544.099 BAPPEDA LITBANG 501 2 1 Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD % 100 689.134.400 100 930.952.593 100 930.952.593 100 2.551.039.586 BAPPEDA LITBANG 501 2 2 Rata-rata Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah % 151.319.500 175.627.000 275.558.013 602.504.513 BAPPEDA LITBANG 686 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 501 3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.188.895.410 1.469.191.000 1.469.191.000 4.127.277.410 BAPPEDA LITBANG 501 3 1 Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah % 100 1.188.895.410 100 1.469.191.000 100 1.469.191.000 100 4.127.277.410 BAPPEDA LITBANG 502 KEUANGAN 687.375.669.483 719.792.473.642 802.110.177.978 2.209.278.321.103 502 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 680.148.542.258 709.520.100.542 791.486.976.946 2.181.155.619.746 BKAD 502 2 1 Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD % 100 679.032.095.508 100 708.226.004.542 100 790.176.731.946 100 2.177.434.831.996 BKAD 502 2 2 Persentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu % 100 1.116.446.750 100 1.294.096.000 100 1.310.245.000 100 3.720.787.750 BKAD 502 3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4.267.974.500 4.820.090.000 4.860.373.000 13.948.437.500 BKAD 502 3 1 Persentase perangkat daerah yang mengelola administrasi barang milik daerah dengan baik % 95 4.267.974.500 95 4.820.090.000 98 4.860.373.000 98 13.948.437.500 BKAD 687 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 502 4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2.959.152.725 5.452.283.100 5.762.828.032 14.174.263.857 BAPENDA 502 4 1 Persentase Sub Komponen PAD yang realisasinya melebihi target pendapatan % 53 2.959.152.725 55 5.452.283.100 56 5.762.828.032 56 14.174.263.857 BAPENDA 503 KEPEGAWAIAN 7.959.187.500 7.613.679.000 6.769.038.000 22.341.904.500 503 2 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 7.959.187.500 7.613.679.000 6.769.038.000 22.341.904.500 BKPSDM 503 2 1 Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan % 90 7.959.187.500 90 7.613.679.000 90 6.769.038.000 90 22.341.904.500 BKPSDM 504 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.200.000.000 1.304.308.000 1.244.373.000 3.748.681.000 504 2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1.200.000.000 1.304.308.000 1.244.373.000 3.748.681.000 BKPSDM 504 2 2 Prosentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan kebutuhan % 100 1.200.000.000 100 1.304.308.000 100 1.244.373.000 100 3.748.681.000 BKPSDM 688 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 505 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.151.726.000 1.534.863.000 1.425.476.992 4.112.065.992 505 2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.151.726.000 1.534.863.000 1.425.476.992 4.112.065.992 BAPPEDA LITBANG 505 2 1 Persentase implementasi kelitbangan % 100 1.151.726.000 100 1.534.863.000 100 1.425.476.992 100 4.112.065.992 BAPPEDA LITBANG 601 INSPEKTORAT DAERAH 1.459.853.300 1.471.961.525 1.624.007.000 4.555.821.825 601 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 960.607.300 971.094.000 1.118.785.000 3.050.486.300 INSPEKTORA T 601 2 1 Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) APIP yang diselesaikan % 45 210.000.000 50 325.094.000 55 340.000.000 55 875.094.000 INSPEKTORA T 601 2 2 Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK RI yang diselesaikan % 80 750.607.300 83 646.000.000 85 778.785.000 85 2.175.392.300 INSPEKTORA T 601 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 499.246.000 500.867.525 505.222.000 1.505.335.525 INSPEKTORA T 689 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 601 3 1 Persentase Capaian Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) % 499.246.000 500.867.525 505.222.000 1.505.335.525 INSPEKTORA T 701 KECAMATAN 12.550.023.684 9.627.873.681 9.891.494.513 32.069.391.878 701 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 986.104.240 1.140.773.600 1.089.004.000 3.215.881.840 701 2 1 Persentase pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan % 85 10.102.000 85 11.500.000 85 12.000.000 85 33.602.000 KEC. PWT TIMUR 701 2 1 Persentase pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan % 100 4.500.000 100 10.200.000 100 10.250.000 100 24.950.000 KEC. PWT BARAT 701 2 1 Persentase pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan % 100 6.910.500 100 8.145.000 100 8.227.000 100 23.282.500 KEC. PWT SELATAN 690 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 701 2 1 Persentase pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan % 100 13.500.000 100 14.067.500 100 15.179.000 100 42.746.500 KEC. PWT UTARA 701 2 2 Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik % 100 189.400.000 100 237.402.000 100 226.682.000 100 653.484.000 KEC. BANYUMAS 701 2 2 Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik % 100 15.550.000 100 17.561.000 100 17.708.000 100 50.819.000 KEC. WANGON 701 2 2 Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik % 100 29.024.000 100 29.124.000 100 29.370.000 100 87.518.000 KEC. TAMBAK 691 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 701 2 2 Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik % 100 22.800.000 100 22.880.000 100 23.072.000 100 68.752.000 KEC. SUMPIUH 701 2 2 Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik % 100 13.077.000 100 13.111.000 100 13.232.000 100 39.420.000 KEC. SUMBANG 701 2 2 Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik % 100 12.600.000 100 16.250.000 100 12.750.000 100 41.600.000 KEC. SOMAGEDE 701 2 2 Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik % 100 20.070.200 100 20.894.000 100 21.068.000 100 62.032.200 KEC. SOKARAJA 701 2 2 Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik % 100 8.550.000 100 8.565.000 100 8.652.000 100 25.767.000 KEC. RAWALO 692 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 701 2 2 Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik % 100 42.500.000 100 51.342.500 100 43.008.000 100 136.850.500 KEC. PWT UTARA 701 2 2 Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik % 100 10.625.000 100 12.725.000 100 13.089.000 100 36.439.000 KEC. PWT TIMUR 701 2 2 Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik % 100 90.481.140 100 112.390.000 100 107.723.000 100 310.594.140 KEC. PWT SELATAN 701 2 2 Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik % 100 40.144.500 100 40.700.000 100 40.800.000 100 121.644.500 KEC. PWT BARAT 701 2 2 Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik % 100 13.580.000 100 13.725.000 100 14.400.000 100 41.705.000 KEC. PURWOJATI 693 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 701 2 2 Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik % 100 24.690.000 100 26.470.000 100 24.985.000 100 76.145.000 KEC. PEKUNCEN 701 2 2 Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik % 100 17.114.900 100 50.000.000 100 50.000.000 100 117.114.900 KEC. PATIKRAJA 701 2 2 Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik % 100 31.752.000 100 35.000.000 100 32.131.000 100 98.883.000 KEC. LUMBIR 701 2 2 Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik % 100 5.000.000 100 5.017.000 100 5.059.000 100 15.076.000 KEC. KEMRANJEN 701 2 2 Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik % 100 49.300.000 100 50.840.000 100 49.888.000 100 150.028.000 KEC. KEMBARAN 694 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 701 2 2 Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik % 100 106.894.000 100 126.295.400 100 104.174.000 100 337.363.400 KEC. KEDUNGBAN TENG 701 2 2 Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik % 100 28.200.000 100 28.300.000 100 28.536.000 100 85.036.000 KEC. KEBASEN 701 2 2 Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik % 100 9.900.000 100 9.900.000 100 10.018.000 100 29.818.000 KEC. KARANGLEW AS 701 2 2 Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik % 100 17.500.000 100 16.000.000 100 17.708.000 100 51.208.000 KEC. KALIBAGOR 701 2 2 Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik % 100 35.000.000 100 35.089.200 100 35.416.000 100 105.505.200 KEC. JATILAWANG 695 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 701 2 2 Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik % 100 72.500.000 100 70.560.000 100 73.368.000 100 216.428.000 KEC. GUMELAR 701 2 2 Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik % 100 15.600.000 100 16.450.000 100 15.785.000 100 47.835.000 KEC. CILONGOK 701 2 2 Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik % 100 16.514.000 100 11.850.000 100 11.850.000 100 40.214.000 KEC. BATURRADE N 701 2 2 Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik % 100 12.725.000 100 18.420.000 100 12.876.000 100 44.021.000 KEC. AJIBARANG 701 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.496.239.149 7.747.651.601 7.696.204.014 22.940.094.764 701 3 1 Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat % 100 18.825.000 100 20.205.000 100 19.049.000 100 58.079.000 KEC. BANYUMAS 696 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 701 3 1 Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat % 100 42.083.200 100 43.038.000 100 43.038.000 100 128.159.200 KEC. BATURRADE N 701 3 1 Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat % 100 30.850.000 100 30.850.000 100 31.217.000 100 92.917.000 KEC. CILONGOK 701 3 1 Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat % 100 64.100.000 100 74.445.000 100 64.866.000 100 203.411.000 KEC. GUMELAR 701 3 1 Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat % 100 46.135.740 100 46.300.000 100 46.687.000 100 139.122.740 KEC. JATILAWANG 701 3 1 Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat % 100 44.300.000 100 43.000.000 100 44.829.000 100 132.129.000 KEC. KALIBAGOR 701 3 1 Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat % 100 9.900.000 100 9.900.000 100 10.018.000 100 29.818.000 KEC. KARANGLEW AS 697 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 701 3 1 Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat % 100 32.925.000 100 39.800.000 100 33.318.000 100 106.043.000 KEC. AJIBARANG 701 3 1 Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat % 100 24.150.000 100 34.243.000 100 24.438.000 100 82.831.000 KEC. KEBASEN 701 3 1 Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat % 100 59.998.800 100 58.838.000 100 60.717.000 100 179.553.800 KEC. KEMRANJEN 701 3 1 Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat % 100 50.000.000 100 66.000.000 100 50.597.000 100 166.597.000 KEC. LUMBIR 701 3 1 Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat % 100 10.706.000 100 58.025.000 100 50.000.000 100 118.731.000 KEC. PATIKRAJA 701 3 1 Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat % 100 38.999.000 100 104.099.000 100 39.465.000 100 182.563.000 KEC. PEKUNCEN 698 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 701 3 1 Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat % 100 40.000.000 100 40.400.000 100 40.477.000 100 120.877.000 KEC. KEMBARAN 701 3 1 Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat % 100 64.000.000 100 49.165.000 100 64.000.000 100 177.165.000 KEC. PURWOJATI 701 3 1 Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat % 100 14.845.000 100 20.134.000 100 15.021.000 100 50.000.000 KEC. RAWALO 701 3 1 Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat % 100 37.422.600 100 39.450.000 100 39.779.000 100 116.651.600 KEC. SOKARAJA 701 3 1 Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat % 100 32.710.000 100 41.875.000 100 33.100.000 100 107.685.000 KEC. SOMAGEDE 701 3 1 Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat % 100 20.120.000 100 20.153.000 100 20.359.000 100 60.632.000 KEC. SUMBANG 699 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 701 3 1 Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat % 100 34.200.000 100 34.320.000 100 34.608.000 100 103.128.000 KEC. SUMPIUH 701 3 1 Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat % 100 57.576.000 100 57.689.000 100 58.264.000 100 173.529.000 KEC. TAMBAK 701 3 1 Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat % 100 60.618.750 100 69.246.000 100 69.825.000 100 199.689.750 KEC. WANGON 701 3 1 Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat % 88 31.100.000 89 38.325.000 90 31.471.000 90 100.896.000 KEC. KEDUNGBAN TENG 701 3 2 Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat % 100 1.554.500.700 100 1.526.795.500 100 1.563.113.000 100 4.644.409.200 KEC. PWT UTARA 701 3 2 Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat % 100 660.000.000 100 662.223.000 100 652.902.000 100 1.975.125.000 KEC. SUMPIUH 700 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 701 3 2 Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat % 85 1.342.634.700 85 1.350.572.771 85 1.342.387.000 85 4.035.594.471 KEC. PWT TIMUR 701 3 2 Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat % 100 1.543.167.654 100 1.463.241.030 100 1.485.596.014 100 4.492.004.698 KEC. PWT BARAT 701 3 2 Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat % 100 1.530.371.005 100 1.527.874.300 100 1.548.563.000 100 4.606.808.305 KEC. PWT SELATAN 701 3 3 Prosentase Pelaksanaan PPKM Mikro Tingkat Kelurahan % 0 30.000.000 30.000.000 60.000.000 KEC. PWT TIMUR 701 3 3 Prosentase Pelaksanaan PPKM Mikro Tingkat Kelurahan % 0 62.450.000 45.000.000 107.450.000 KEC. PWT UTARA 701 3 3 Prosentase Pelaksanaan PPKM Mikro Tingkat Kelurahan % 0 15.000.000 15.000.000 30.000.000 KEC. SUMPIUH 701 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 701 3 3 Prosentase Pelaksanaan PPKM Mikro Tingkat Kelurahan % 0 34.995.000 52.000.000 86.995.000 KEC. PWT BARAT 701 3 3 Prosentase Pelaksanaan PPKM Mikro Tingkat Kelurahan % 0 35.000.000 36.500.000 71.500.000 KEC. PWT SELATAN 701 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.345.525.295 391.843.980 405.934.499 4.143.303.774 701 4 1 Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum % 100 14.662.000 100 12.905.000 100 12.905.000 100 40.472.000 KEC. BATURRADE N 701 4 1 Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum % 100 14.000.000 100 14.425.000 100 14.167.000 100 42.592.000 KEC. CILONGOK 701 4 1 Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum % 100 15.000.000 100 11.958.200 100 15.177.000 100 42.135.200 KEC. GUMELAR 701 4 1 Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum % 100 7.000.000 100 7.125.000 100 7.083.000 100 21.208.000 KEC. JATILAWANG 702 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 701 4 1 Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum % 100 4.950.000 100 4.950.000 100 5.009.000 100 14.909.000 KEC. KARANGLEW AS 701 4 1 Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum % 100 11.700.000 100 11.375.000 100 11.839.000 100 34.914.000 KEC. KEBASEN 701 4 1 Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum % 100 21.205.000 100 25.875.000 100 26.458.000 100 73.538.000 KEC. KEMBARAN 701 4 1 Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum % 100 327.000.000 100 27.096.000 100 27.322.000 100 381.418.000 KEC. SUMPIUH 701 4 1 Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum % 100 12.100.300 100 12.671.000 100 12.776.000 100 37.547.300 KEC. SOKARAJA 701 4 1 Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum % 100 11.855.000 100 11.800.000 100 11.995.000 100 35.650.000 KEC. SUMBANG 703 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 701 4 1 Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum % 85 11.200.000 90 17.400.000 90 11.334.000 90 39.934.000 KEC. KEDUNGBAN TENG 701 4 1 Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum % 85 604.175.650 85 6.223.980 85 14.427.500 85 624.827.130 KEC. PWT TIMUR 701 4 1 Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum % 80 12.575.000 80 12.750.000 80 12.725.000 80 38.050.000 KEC. KALIBAGOR 701 4 1 Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum % 100 13.500.000 100 15.052.000 100 15.178.000 100 43.730.000 KEC. WANGON 701 4 1 Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum % 100 20.000.000 100 20.050.000 100 20.239.000 100 60.289.000 KEC. TAMBAK 701 4 1 Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum % 100 5.250.000 100 10.000.000 100 5.312.000 100 20.562.000 KEC. SOMAGEDE 704 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 701 4 1 Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum % 100 35.350.000 100 33.093.000 100 35.722.000 100 104.165.000 KEC. LUMBIR 701 4 1 Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum % 100 5.037.920 100 25.000.000 100 25.000.000 100 55.037.920 KEC. PATIKRAJA 701 4 1 Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum % 100 11.700.000 100 11.700.000 100 11.839.000 100 35.239.000 KEC. PEKUNCEN 701 4 1 Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum % 100 6.000.000 100 6.550.000 100 7.000.000 100 19.550.000 KEC. PURWOJATI 701 4 1 Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum % 100 719.804.425 100 30.600.000 100 30.750.000 100 781.154.425 KEC. PWT BARAT 701 4 1 Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum % 100 711.135.000 100 13.137.800 100 13.256.000 100 737.528.800 KEC. PWT SELATAN 705 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 701 4 1 Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum % 100 707.500.000 100 8.275.000 100 7.589.000 100 723.364.000 KEC. PWT UTARA 701 4 1 Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum % 100 6.350.000 100 6.370.000 100 6.425.000 100 19.145.000 KEC. RAWALO 701 4 1 Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum % 100 15.000.000 100 25.070.000 100 15.178.000 100 55.248.000 KEC. AJIBARANG 701 4 1 Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum % 100 8.975.000 100 5.375.000 100 9.081.000 100 23.431.000 KEC. BANYUMAS 701 4 1 Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum % 100 12.500.000 100 5.017.000 100 20.147.999 100 37.664.999 KEC. KEMRANJEN 701 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 722.155.000 347.604.500 700.352.000 1.770.111.500 706 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 701 6 1 Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES % 100 36.359.900 100 25.000.000 100 15.000.000 100 76.359.900 KEC. PATIKRAJA 701 6 1 Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES % 100 11.475.000 100 11.850.000 100 11.612.000 100 34.937.000 KEC. CILONGOK 701 6 1 Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES % 100 39.000.000 100 39.135.000 100 54.466.000 100 132.601.000 KEC. AJIBARANG 701 6 1 Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES % 100 35.600.000 100 9.620.000 100 36.025.000 100 81.245.000 KEC. BANYUMAS 701 6 1 Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan % 100 34.220.000 100 8.200.000 100 8.200.000 100 50.620.000 KEC. BATURRADE N 707 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. pengelolaan APBDES 701 6 1 Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES % 100 7.075.000 100 10.035.000 100 25.119.000 100 42.229.000 KEC. WANGON 701 6 1 Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES % 100 46.000.000 100 20.050.000 100 40.239.000 100 106.289.000 KEC. TAMBAK 701 6 1 Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES % 100 37.394.000 100 11.440.000 100 37.841.000 100 86.675.000 KEC. SUMPIUH 701 6 1 Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES % 100 40.000.000 100 8.025.000 100 28.095.000 100 76.120.000 KEC. SUMBANG 708 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 701 6 1 Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES % 100 44.450.100 100 44.700.000 100 44.982.000 100 134.132.100 KEC. SOMAGEDE 701 6 1 Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES % 100 37.800.100 100 5.996.000 100 38.429.000 100 82.225.100 KEC. SOKARAJA 701 6 1 Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES % 100 5.200.000 100 5.210.000 100 5.262.000 100 15.672.000 KEC. RAWALO 701 6 1 Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES % 100 36.485.000 100 10.485.000 100 11.000.000 100 57.970.000 KEC. PURWOJATI 701 6 1 Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan % 100 47.600.000 100 25.500.000 100 48.169.000 100 121.269.000 KEC. PEKUNCEN 709 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. pengelolaan APBDES 701 6 1 Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES % 100 51.400.000 100 21.607.500 100 52.015.000 100 125.022.500 KEC. LUMBIR 701 6 1 Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES % 100 10.000.000 100 8.410.000 100 25.119.000 100 43.529.000 KEC. KEMRANJEN 701 6 1 Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES % 100 54.999.900 100 19.600.000 100 35.239.000 100 109.838.900 KEC. KEMBARAN 701 6 1 Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES % 100 14.600.000 100 22.400.000 100 15.774.000 100 52.774.000 KEC. KEDUNGBAN TENG 710 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 701 6 1 Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES % 100 38.650.000 100 13.440.000 100 42.801.000 100 94.891.000 KEC. KEBASEN 701 6 1 Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES % 100 40.850.000 100 14.850.000 100 41.338.000 100 97.038.000 KEC. KARANGLEW AS 701 6 1 Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES % 100 9.500.000 100 4.525.000 100 9.613.000 100 23.638.000 KEC. KALIBAGOR 701 6 1 Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES % 100 33.500.000 100 7.526.000 100 33.900.000 100 74.926.000 KEC. JATILAWANG 701 6 1 Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan % 100 9.996.000 100 0 100 40.114.000 100 50.110.000 KEC. GUMELAR 711 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. pengelolaan APBDES 801 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.653.675.915 4.873.061.225 4.911.266.753 14.438.003.893 801 2 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 98.205.000 98.205.000 128.722.000 325.132.000 KESBANGPOL 801 2 1 Prosentase peserta pembinaan yang paham tentang penguatan nilai ideologi pancasila dan karakter kebangsaan % 35 98.205.000 40 98.205.000 45 128.722.000 45 325.132.000 KESBANGPOL 801 3 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 3.007.014.800 3.032.414.800 3.055.058.753 9.094.488.353 KESBANGPOL 801 3 1 Persentase Parpol yang aktif dalam Kegiatan % 75 3.007.014.800 75 3.032.414.800 75 3.055.058.753 75 9.094.488.353 KESBANGPOL 712 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Pendidikan Politik 801 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 84.399.800 102.076.800 101.197.000 287.673.600 KESBANGPOL 801 4 1 Persentase Ormas yang terlibat dalam kegiatan wawasan kebangsaan % 100 84.399.800 100 102.076.800 100 101.197.000 100 287.673.600 KESBANGPOL 801 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 365.006.750 430.371.750 406.184.000 1.201.562.500 KESBANGPOL 801 5 1 Prosentase peserta pembinaan yang memahami materi Penguatan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama % 100 365.006.750 100 430.371.750 100 406.184.000 100 1.201.562.500 KESBANGPOL 713 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 801 6 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 1.099.049.565 1.209.992.875 1.220.105.000 3.529.147.440 KESBANGPOL 801 6 1 Prosentase Penanganan Potensi Konflik Ipoleksosbudhank am dengan baik % 100 1.099.049.565 100 1.209.992.875 100 1.220.105.000 100 3.529.147.440 KESBANGPOL XXX NON URUSAN 2.075.118.124.833 2.201.837.826.928 2.244.349.028.647 6.521.304.980.408 XXX 1 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.075.118.124.833 2.201.837.826.928 2.244.349.028.647 6.521.304.980.408 XXX 1 1 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 100 3.217.594.749 100 3.722.467.940 100 3.834.130.321 100 10.774.193.010 Seluruh PD XXX 1 2 Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100 1.455.904.752.995 100 1.547.578.567.196 100 1.589.887.745.629 100 4.593.371.065.820 Seluruh PD 714 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. XXX 1 3 Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai % 100 29.724.204.894 100 37.153.353.618 100 37.615.775.849 100 104.493.334.361 Seluruh PD XXX 1 4 Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100 127.125.554.970 100 151.094.106.074 100 152.514.204.328 100 430.733.865.372 Seluruh PD XXX 1 5 Indeks Kepuasan Pelayanan BLUD % 195.000.000.000 195.700.144.000 197.335.708.000 588.035.852.000 RSUD BANYUMAS XXX 1 5 Indeks Kepuasan Pelayanan BLUD % 84 95.125.000.000 85 95.466.544.000 85 95.112.565.000 85 285.704.109.000 RSUD AJIBARANG XXX 1 5 Indeks Kepuasan Pelayanan BLUD % 77 122.803.424.000 83 124.713.644.830 89 121.586.924.420 89 369.103.993.250 DINKES XXX 1 6 Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaa n Pimpinan Daerah % 100 4.922.844.265 100 4.912.305.760 100 4.953.532.000 100 14.788.682.025 SETDA XXX 1 7 Hasil evaluasi SAKIP pada komponen Nilai Pelaporan Kinerja 7 423.436.500 7.15 501.794.000 7.15 505.987.000 7.15 1.431.217.500 SETDA XXX 1 8 Persentase terlaksananya penyelenggaraan acara kedinasan dan pelayanan tamu Bupati/Wa % 100 848.903.360 100 904.085.410 100 911.642.000 100 2.664.630.770 SETDA 715 kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan OPD Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Bupati/Sekretaris Daerah yang sesuai dengan SOP XXX 1 11 Cakupan Pelayanan Administrasi Umum DPRD % 75 40.022.409.100 80 40.090.814.100 85 40.090.814.100 85 120.204.037.300 SETWAN 716 Penetapan indikator kinerja utama Kabupaten Banyumas tahun 2018- 2023 sebagaimana tertuang pada Tabel 8.1. 8.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 Indikator kinerja utama perangkat daerah sebagaimana tertuang pada tabel 8.2 merupakan indikator tujuan perangkat daerah pada setiap perangkat daerah di Kabupaten Banyumas. 717 Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 No Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Satuan Kondisi Awal Target Kinerja (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni Target Kinerja RPJMD Murni (T) dan Target RPJMD Perubahan (P) Target Akhir 2017 2018 2019 T 2019 R 2020 T 2020 R 2021 T 2021 P 2022 T 2022 P 2023 T 2023 P Murni Peru- bahan 1 Indek Reformasi Birokrasi 63.79 NA 66.00 66.00 68.00 68.00 70.00 70.00 73.00 73.00 75.00 75.00 75.00 75.00 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70.75 71.35 71.95 71.95 72.55 72.55 73.15 72.18 73.75 72.38 74.35 72.58 74.35 72.58 3 Persentase penduduk miskin % 17.05 13.5 12.51 12.51 11.53 11.53 10.54 12.51 9.55 11.76 8.56 11.00 8.56 11.00 4 Persentase Pertumbuhan PDRB / Pertumbuhan Ekonomi % 6.34 6.35 6.40 6.40 6.45 6.45 6.50 4.1 6.60 4.5 6.65 5.0 6.65 5.0 5 PDRB per Kapita juta rupiah 27.380 29.230 31.115 31.115 33.000 33.000 34.885 32.332 36.770 33.725 38.655 35.513 38.655 35.513 6 Indeks Ketahanan Pangan NA 73.99 74.00 74.00 74.01 74.01 74.02 74.02 74.03 74.03 74.04 74.04 74.04 74.04 7 Persentase Pertumbuhan Nilai investasi Daerah % 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4.62 4.49 4.36 4.36 4.23 4.23 4.06 5,75 3.93 5.00 3.76 4.50 3.76 4.50 9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) NA 64.81 63.79 63.79 63.88 63.88 63.97 63.97 64.06 64.06 64.15 64.15 64.15 64.15 10 Persentase Kinerja Infrastruktur % NA NA - NA - NA - 73.75 - 83.46 - 88.01 - 88.01 11 Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD % NA - - - - - - 4 - 5 - 7 - 7 12 Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk 599 (kasus) 677 (kasus) 731 (kasus) NA 792 (kasus) NA 823 (kasus) 1,656 891 (kasus) 1,586 950 (kasus) 1,516 950 (kasus) 1,516 718 Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 No Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD / *TPB Satuan Kondisi Awal Target Kinerja (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni Target RPJMD Murni (T) dan RPJMD Perubahan (P) Target Akhir 2017 2018 2019 T 2019 R 2020 T 2020 R 2021 T 2021 P 2022 T 2022 P 2023 T 2023 P Murni Perub ahan DINAS PENDIDIKAN
2. 1.Harapan Lama Sekolah *TPB 4 Tahun 12.63 12.78 12.93 12.63 13.08 12,85 13.23 12.87 13.38 12.89 13.53 12.91 13.53 12.91
3. 2.Rata-rata Lama Sekolah *TPB 4 Tahun 7.40 7.45 7.50 7.4 7.55 7.52 7.60 7.53 7.65 7.54 7.70 7.55 7.70 7.55 DINAS KESEHATAN
4. 3.Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 Kelahiran Hidup 54.16 67.87 67.80 54.16 67.50 41.8 67.25 67,25 67.00 67 66.50 66,5 66.50 66,5
5. 4.Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 73.33 73.43 73.53 73.33 73.63 73.72 73.73 73.73 73.83 73.83 73.93 73.93 73.93 73.93 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
6. 5.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit 76.78 74.89 75.00 76.78 76.00 79 78.00 80 80.00 85 85.00 85 85.00 85 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
7. 6.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit 76.78 79.00 82.00 76.78 83.00 82.58 84.00 84 85 85 85 85 85 85
8. 7.Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit % 75 79 82 75 83 88,47 84 84 85 85 85 85 85 85 DINAS PEKERJAAN
9. 8.Persentase Kinerja % - - - - - - - 72.77 - 76.21 - 82.13 - 82.13 719 No Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD / *TPB Satuan Kondisi Awal Target Kinerja (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni Target RPJMD Murni (T) dan RPJMD Perubahan (P) Target Akhir 2017 2018 2019 T 2019 R 2020 T 2020 R 2021 T 2021 P 2022 T 2022 P 2023 T 2023 P Murni Perub ahan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
10. 9.Persentase Penanganan Rumah Korban Bencana % - - - - - 100 - 100 - 100 - 100
11. 10.Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni *TPB 11 % NA 83.17 84.17 NA 85.17 85.2 86.17 86.17 87.17 87.17 88.17 88.17 88.17 88.17
12. 11.Persentase Kinerja Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman % - - - - - - - 73,80 - 74,96 - 76,19 - 76,19
13. 12.Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang % 99.979 99.980 99.981 99.979 99.982 99.982 99.983 99.983 99.984 99.984 99.985 99.985 99.985 99.985 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
14. 13.Indeks Resiko Bencana - - - - - - - 189 - 185 - 181 - 181 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
15. 14.Persentase Penurunan Potensi Koflik IPOLEKSOSBUDHANKA M *TPB 16 % NA NA 5 NA 5 -0 5 5 5 5 5 5 25 15 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
16. 15.Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 720 No Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD / *TPB Satuan Kondisi Awal Target Kinerja (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni Target RPJMD Murni (T) dan RPJMD Perubahan (P) Target Akhir 2017 2018 2019 T 2019 R 2020 T 2020 R 2021 T 2021 P 2022 T 2022 P 2023 T 2023 P Murni Perub ahan ketenteraman, keindahan)
17. 16.Persentase penegakan Perda % 90 95 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
18. 17.Indeks Desa Membangun % 0.660 (Nilai) 0.663 (Nilai) 0.668 (Nilai) 0.66 0.674 (Nilai) 0.6988 0.681 (Nilai) 0.681 0.688 (Nilai) 0.688 0.694 (Nilai) 0.694 0.694 (Nilai) 0.694
19. 18.Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya *TPB 1 % 43.19 47.55 51.41 - 51.50 - 51.57 50 51.62 50 51.66 50 51.66 50 DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
20. 19.Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro *TPB 8 % 0.34 1.05 0.47 0.34 0.47 0.615 0.47 0.244 0.47 0.249 0.47 0.254 0.47 0.254
21. 20.Persentase Koperasi Sehat % 29.12 29.71 30.00 29.12 30.25 22.4 30.50 28.88 30.75 30 31.00 31.11 31.00 31.11
22. 21.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja *TPB 8 % 65.19 65.70 66.09 65.19 66.49 - 66.89 66.66 67.30 66.67 67.71 66.68 67.71 66.68 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
23. 22.Persentase cakupan layanan persampahan *TPB 11 % NA 52 54 100 100 100
24. 23.Persentase peningkatan % - - - - - - - 2 2 2 2 721 No Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD / *TPB Satuan Kondisi Awal Target Kinerja (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni Target RPJMD Murni (T) dan RPJMD Perubahan (P) Target Akhir 2017 2018 2019 T 2019 R 2020 T 2020 R 2021 T 2021 P 2022 T 2022 P 2023 T 2023 P Murni Perub ahan RTH publik
25. 24.Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) NA 73.94 56.50 NA 56.50 70.04 56.50 56.50 56.50 42.50 56.50 42.60 56.50 42.60
26. 25.Persentase peningkatan rekomendasi persetujuan lingkungan % - - - - - - - 5 5 5 5
27. 26.Indeks Kualitas Air (IKA) 46.94 34.67 54.20 46.94 54.40 59.33 54.60 54.60 54.80 53.85 55.00 53.92 55.00 53,92
28. 27.Indeks Kualitas Udara (IKU) *TPB 13 85.72 82.78 83.10 85.72 83.20 85.07 83.30 83.30 83.40 85.20 83.50 85.30 83.50 85,3
29. 28.Persentase jumlah sampah yang tertangani *TPB 11 % 54 97 98 99 99 99 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
30. 29.Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan *TPB 1 Skor - - - - - - - 88 88,55 89 89 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP DAN PA
31. 30.Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) *TPB 3 % 0.87 NA 0.86 0.87 0.85 0 0.84 1.79 0.83 1.78 0.82 1.77 0.82 1.77
32. 31.Nilai Kabupaten Layak Anak *TPB 16 426 514 550 426 600 528 650 600 700 625 750 650 750 650
33. 32.Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) *TPB 16 67.32 NA 67.45 67.32 67.50 68,12* 67.55 71.92 67.57 71.93 67.60 71.94 67.60 71.94 DINAS PERHUBUNGAN
34. 33.Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota - - - - - - - 0,686 5 0,827 5 0,89 0,89 DINAS KOMUNIKASI 722 No Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD / *TPB Satuan Kondisi Awal Target Kinerja (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni Target RPJMD Murni (T) dan RPJMD Perubahan (P) Target Akhir 2017 2018 2019 T 2019 R 2020 T 2020 R 2021 T 2021 P 2022 T 2022 P 2023 T 2023 P Murni Perub ahan DAN INFORMATIKA
35. 34.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) *TPB 16 NA 2.63 2.80 NA 2.90 3.09 3.20 3.10 3.30 3.20 3.50 3.30 3.50 3.30
36. 35.Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) *TPB 16 - - - - - - - 95 96 97 97 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
37. 36.Nilai investasi daerah Milyar Rupiah 583 625 255 583 260 1087 265 500 270 545 275 600 275 600
38. 37.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM ) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 77.23 83.60 86.00 77.23 87.00 89.5 88.00 88.00 89.00 89.00 90.00 90.00 90.00 90.00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
39. 38.Persentase jenis kesenian daerah yang dilestarikan % NA NA 37.74 NA 50.94 100 77.36 77,36 90.57 90,57 100 100 100 100
40. 39.Persentase Pengembangan Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda *TPB 8 % - - - - - - - 10 11,36 10,2 10,2
41. 40.Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga % NA 35.50 35.50 NA 1.31 -23.33 2.59 2.59 2.94 2.94 3.27 3.27 45.61 3.27
42. 41.Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata % - - - NA -61.85 4,17 20,00 16,67 16,67 DINAS ARSIP DAN 723 No Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD / *TPB Satuan Kondisi Awal Target Kinerja (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni Target RPJMD Murni (T) dan RPJMD Perubahan (P) Target Akhir 2017 2018 2019 T 2019 R 2020 T 2020 R 2021 T 2021 P 2022 T 2022 P 2023 T 2023 P Murni Perub ahan PERPUSTAKAAN
43. 42.Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat - - - - - - - 53 54 55 55
44. 43.Nilai Pengawasan Kearsipan - - - - - - - 60 61 62 62 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
45. 44.Persentase Peningkatan Produksi Perikanan *TPB 14 % 1.38 1.09 1.50 1.38 1.50 2.07 1.50 1,5 1.50 1.5 1.50 1.5 7.50 1,5
46. 45.Persentase Peningkatan Produksi Peternakan % 6.19 3.07 3.00 6.19 3.00 4.99 3.00 3 3.00 3 3.00 3 15.00 3 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
47. 46.Coefisien of Variant (CoV) % - - - - - - - 25.17 24.83 24 24
48. 47.Persentase peningkatan luasan lahan pangan lokal yang dikembangkan *TPB 2 % - - - - - - - 3,5 4 4,5 4,5
49. 48.Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian % NA NA 1 NA 1 -1.39 1 1 1 1 1 1 5 5
50. 49.Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) *TPB 2 % 90 94 94 90 95 109.1 2 96 96 96 96 97 97 97 97 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
51. 50.Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB *TPB 17 % - - - - - - - 15,23 15,24 15,25 15,25 724 No Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD / *TPB Satuan Kondisi Awal Target Kinerja (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni Target RPJMD Murni (T) dan RPJMD Perubahan (P) Target Akhir 2017 2018 2019 T 2019 R 2020 T 2020 R 2021 T 2021 P 2022 T 2022 P 2023 T 2023 P Murni Perub ahan
52. 51.Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB % - - - - - - - 24,32 24,33 24,34 24,34 SEKRETARIAT DAERAH
53. 52.Nilai Maturitas SPIP level 2 2 3 3
54. 53.Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah - - - - - - - 86.9 86.9 87 87 SEKRETARIAT DPRD
55. 54.Indeks Kepuasan Dewan % 80 80 80 80 81 100 82 100 83 100 84 100 84 100 INSPEKTORAT DAERAH
56. 55.Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) - - - - - - - 1 1 1 1
57. 56.Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) - - - - - - - 3 3 3 3 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
58. 57.Manajemen Resiko Indek (MRI) level 3 - - - - - - - 100 - 100 - 100 - 100
59. 58.Nilai Penghargaan Perencanaan Daerah - - - - - - - 7.76 - 7.65 - 7.7 - 7.7
60. 59.Persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan % - - - - - - - 75 - 80 - 85 - 85 BADAN PENDAPATAN 725 No Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD / *TPB Satuan Kondisi Awal Target Kinerja (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni Target RPJMD Murni (T) dan RPJMD Perubahan (P) Target Akhir 2017 2018 2019 T 2019 R 2020 T 2020 R 2021 T 2021 P 2022 T 2022 P 2023 T 2023 P Murni Perub ahan DAERAH
61. 60.Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD % - - - - - - - 19,3 - 19,4 - 19,5 19,5 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
62. 61.Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah *TPB 16 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
63. 62.Indeks Profesionalitas ASN. % 82.79 82.80 83.10 82.79 83.40 67.48 83.60 71 83.60 71 83.70 71 83.70 71 KECAMATAN
64. 63.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan 52.39 53.28 82.00 82.94 83.89 83.93 84.87 84.87 85.81 85.81 85.93 85.81 726 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial. Indikator pada aspek pelayanan umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Banyumas tertuang pada Tabel 8.3. 727 Tabel 8.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 No Indikator Kinerja Daerah Satuan Kondisi Awal Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan Kondisi Akhir RPJMD 2017 2018 2019 T 2019 R 2020 T 2020 R 2021 T 2021 P 2022 T 2022 P 2023 T 2023 P Murni Peru- bahan A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
65. 1.Harapan Lama Sekolah Tahun 12,63 12,78 12,93 12,63 13,08 12,85 13,23 12.87 13,38 12.89 13,53 12.91 13,53 12.91
66. 2.Rata-rata Lama Sekolah Tahun 7,4 7,45 7,5 7,4 7,55 7,52 7,6 7.53 7,65 7.54 7,7 7.55 7,7 7.55
67. 3.Indeks Ketahanan Pangan - - - - - - - 74.02 - 74.03 - 74.04 - 74.04
68. 4.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,75 71,35 71,95 70,75 72,55 71,98 73,15 72.18 73,75 72.38 74,35 72.58 74,35 72.58
69. 5.Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD % - - - - - - - 4 - 5 - 7 - 7
70. 6.Nilai Maturitas SPIP level - - - - - - - 2 - 2 - 3 - 3
71. 7.PDRB per Kapita juta rupiah 27,38 29,23 31,115 27,38 33 31,87 34,885 32.332 36,77 33.725 38,655 35.513 38,655 35.513
72. 8.Persentase penduduk miskin % 17,05 13,5 12,51 12,53 11,53 13,26 10,54 12.51 9,55 11,76 8,56 11 8,56 11
73. 9.Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif % - - - - - - - 5 10 15 15
74. 10.Persentase Pertumbuhan PDRB % 6,34 6,35 6,4 6,34 6,45 NA 6,5 4.1 6,6 4.5 6,65 5.0 6,65 5.0
75. 11.Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan % 5,78 5,8 5,81 5,78 5,82 NA 5,83 5.83 5,85 5.85 5,86 5.86 5,86 5.86
76. 12.Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor % 4,44 4,45 4,47 4,44 4,48 NA 4,49 4.49 4,51 4.51 4,52 4.52 4,52 4.52
77. 13.Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pertanian Kehutanan dan Perikanan % 3,17 3,28 3,36 3,17 3,58 NA 3,72 2.26 3,85 3.11 4,03 3.91 4,03 3.91
78. 14.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 65,19 65,7 66,09 65,19 66,49 0 66,89 66.66 67,3 66.67 67,71 66.68 67,71 66.68 728 No Indikator Kinerja Daerah Satuan Kondisi Awal Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan Kondisi Akhir RPJMD 2017 2018 2019 T 2019 R 2020 T 2020 R 2021 T 2021 P 2022 T 2022 P 2023 T 2023 P Murni Peru- bahan
79. 15.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,62 4,49 4,36 4,62 4,23 6 4,06 5,75 3,93 5.00 3,76 4.50 3,76 4.50
80. 16.Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 73,33 73,43 73,53 73,33 73,63 73,72 73,73 73.73 73,83 73.83 73,93 73.93 73,93 73.93 B. Aspek Daya Saing
81. 17.Angka Kriminalitas per 10.000 pendu- duk 599 (kasus) 677 (kasus) 731 (kasus) 599 (kasus) 792 (kasus) 2480 (kasus) 823 (kasus) 1,656 891 (kasus) 1,586 950 (kasus) 1,516 950 (kasus) 1,516
82. 18.Indek Reformasi Birokrasi 63,79 NA 66 63,79 68 68,76 70 70.00 73 73.00 75 75.00 75 75.00
83. 19.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) NA 64.81 63.79 64.62 63.88 70.04 63.97 63.97 64.06 64.06 64.15 64.15 64.15 64.15
84. 20.Persentase Kinerja Infrastruktur % - - - - - - - 73.75 - 83.46 - 88.01 - 88.01
85. 21.Persentase kriminalitas yang tertangani % - - - - - - - 5 - 5 - 5 - 25
86. 22.Persentase Pertumbuhan Nilai investasi Daerah % - - - - - - - 2 - 2 - 2 - 10 C. Aspek Pelayanan Umum URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
87. 23.APM PAUD % - - - - - - - 75.05 - 75.10 - 75.15 - 75.15
88. 24.APM SD/MI % 98,75 98,8 98,85 98,75 98,9 98,54 98,95 98.05 98,95 98.10 98,95 98.15 98,95 98.15
89. 25.APM SMP/MTs % 81,41 81,45 81,5 81,41 81,6 81,23 81,65 81.55 81,7 81.60 81,75 81.65 81,75 81.65
90. 26.Peningkatan Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terakreditasi % - - - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 729 No Indikator Kinerja Daerah Satuan Kondisi Awal Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan Kondisi Akhir RPJMD 2017 2018 2019 T 2019 R 2020 T 2020 R 2021 T 2021 P 2022 T 2022 P 2023 T 2023 P Murni Peru- bahan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
91. 27.Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 Kelahiran Hidup 54,16 67,87 67,8 54,16 67,5 41,8 67,25 67,25 67 67 66,5 66,5 66,5 66,5
92. 28.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit 76,78 74,89 75 76,78 76 79 78 80 80 85 85 85 85 85
93. 29.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit 76,78 79 82 76,78 83 82,58 84 84 85 85 85 85 85 85
94. 30.Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit % 68,18 72,73 77,27 68,18 77,27 80 81,82 81,82 81,82 85 86,36 85 86,36 85 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
95. 31.Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota % - - - - - - - 74.46 - 75.58 - 77.08 - 77.08
96. 32.Persentase jumlah sampah yang tertangani % - - - - - - - 98 - 99 - 99 - 99
97. 33.Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang % 99,979 99,98 99,98 1 99,979 99,98 2 99,982 99,98 3 99.98 3 99,98 4 99.98 4 99,98 5 99.98 5 99,98 5 99.98 5
98. 34.Persentase Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang % - - - - - - - 70.19 - 72.43 - 75.84 - 75.84
99. 35.Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang % 0,021 0,02 0,019 0,021 0,018 0,018 0,017 0.017 0,016 0.016 0,015 0.015 0,015 0.015 730 No Indikator Kinerja Daerah Satuan Kondisi Awal Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan Kondisi Akhir RPJMD 2017 2018 2019 T 2019 R 2020 T 2020 R 2021 T 2021 P 2022 T 2022 P 2023 T 2023 P Murni Peru- bahan
100. 36.Persentase rumah tinggal berakses sanitasi % 75,33 82,88 84 75,33 86 88,45 88 88 90 90 92 92 92 92
101. 37.Presentase Kinerja Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman % - - - - - - - 73,80 - 74,96 - 76,19 - 76,19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
102. 38.Cakupan ketersediaan rumah layak huni % NA 76,3 76,55 NA 76,81 78,76 77,07 77.07 77,33 77.33 77,58 77.58 77,58 77.58
103. 39.Persentase Kinerja Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman % - - - - - - - 84.40 - 86.29 88.20 - 88.20
104. 40.Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni % NA 83,17 84,17 NA 85,17 85,2 86,17 86.17 87,17 87.17 88,17 88.17 88,17 88.17
105. 41.Prosentase Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana % - - - - - - - 100 - 100 - 100 - 100 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
106. 42.Indeks Resiko Bencana - - - - - - - 189 - 185 - 181 - 181
107. 43.Indeks Kapasitas Daerah Indeks - - - - - - - 0,45 0,49 0,53 0,53
108. 44.Persentase penanganan korban bencana % - - - - - - - 100 - 100 - 100 - 100
109. 45.Persentase penegakan Perda % 90 95 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
110. 46.Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 731 No Indikator Kinerja Daerah Satuan Kondisi Awal Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan Kondisi Akhir RPJMD 2017 2018 2019 T 2019 R 2020 T 2020 R 2021 T 2021 P 2022 T 2022 P 2023 T 2023 P Murni Peru- bahan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
111. 47.Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi % - - - - - - - 100 - 100 - 100 - 100
112. 48.Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi % - - - - - - - 100 - 100 - 100 - 100
113. 49.Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya % 43,19 47,55 51,41 51,5 51,57 51.57 51,62 51.62 51,66 51.66 51,66 51.66
114. 50.Presentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik % - - - - - - - 100 - 100 - 100 - 100 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
115. 51.Prosentase Angkatan Kerja % - - - - - - - 66.66 - 66.66 - 66.66 - 66.66 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
116. 52.Indeks Pembangunan Gender (IPG) 87,62 NA 87,63 88,20 87,64 88,27 87,65 87.65 87,66 87.66 87,67 87.67 87,67 87.67
117. 53.Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 67,32 NA 67,45 67,32 67,5 68,12 67,55 71.92 67,57 71.93 67,6 71.94 67,6 71.94
118. 54.Nilai Kabupaten Layak Anak 426 514 550 426 600 528 650 600 700 625 750 650 750 650 732 No Indikator Kinerja Daerah Satuan Kondisi Awal Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan Kondisi Akhir RPJMD 2017 2018 2019 T 2019 R 2020 T 2020 R 2021 T 2021 P 2022 T 2022 P 2023 T 2023 P Murni Peru- bahan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
119. 55.Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) % - - - - - - - 96 - 96 - 97 - 97
120. 56.Persentase Ketersediaan Pangan Utama % 90 94 94 90 95 109,12 96 96 96 96 97 97 97 97
121. 57.Persentase Penanganan daerah rawan pangan % - - - - - - - 65 - 66 - 67 - 67
122. 58.Persentase Penguatan Cadangan Pangan % 70 75 75 70 80 81,97 82 82 84 84 86 86 86 86
123. 59.Persentase peningkatan jumlah sampel pangan yang diuji dalam rangka keamanan pangan % - - - - - - - - - 5 - 5 - 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
124. 60.Indeks Kualitas Air (IKA) 46,94 34,67 54,2 46,94 54,4 59,33 54,6 54.60 54,8 53.85 55 53.92 55 53,92
125. 61.Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) NA 73,94 56,5 NA 56,5 70,04 56,5 56.50 56,5 42.50 56,5 42.60 56,5 42.60
126. 62.Indeks Kualitas Udara (IKU) 85,72 82,78 83,1 85,72 83,2 85,07 83,3 83.30 83,4 85.20 83,5 85.30 83,5 85,3
127. 63.Persentase cakupan layanan persampahan % NA NA 50 NA 52 52 54 54 56 100 58 100 58 100
128. 64.Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah % - - - - - - - 24 - 26 - 27 - 27
129. 65.Persentase peningkatan rekomendasi persetujuan lingkungan % - - - - - - - 5 - 5 - 5 - 5 733 No Indikator Kinerja Daerah Satuan Kondisi Awal Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan Kondisi Akhir RPJMD 2017 2018 2019 T 2019 R 2020 T 2020 R 2021 T 2021 P 2022 T 2022 P 2023 T 2023 P Murni Peru- bahan
130. 66.Persentase peningkatan RTH publik % - - - - - - - 2 - 2 - 2 - 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
131. 67.Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan Skor - - - - - - - 88 - 88,55 - 89 - 89
132. 68.Presentase Pelayanan Administrasi Kependudukan yang terlayani sesuai SOP % - - - - - - - 100 - 100 - 100 - 100 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
133. 69.Indeks Desa Membangun % 0,66 0,663 0,668 0,66 0,674 0,6988 0,681 0.681 0,688 0.688 0,694 0.694 0,694 0.694
134. 70.Persentase desa yang meningkat statusnya % - - - - - - - 60 - 80 - 100 - 100 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
135. 71.Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) % 0.87 NA 0.86 0.87 0.85 0.83 0.84 0.84 0.83 0.83 0.82 0.82 0.82 0.82
136. 72.Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) % - - - - - - - 0.01 0.01 0.01 0.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
137. 73.Indeks konektivitas angkutan jalan - - - - - - - 0,78 0,8 0,8 0,8
138. 74.Indeks konektivitas angkutan sungai - - - - - - - 0,125 0,375 0,5 0,5 734 No Indikator Kinerja Daerah Satuan Kondisi Awal Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan Kondisi Akhir RPJMD 2017 2018 2019 T 2019 R 2020 T 2020 R 2021 T 2021 P 2022 T 2022 P 2023 T 2023 P Murni Peru- bahan
139. 75.Persentase Kinerja Infrastruktur Perhubungan % - - - - - - - 66.67 91.67 100 100
140. 76.Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota - - - - - - - 0,686 5 0,827 5 0,89 0,89 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
141. 77.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) NA 2,63 2,8 NA 2,9 3,09 3,2 3.10 3,3 3.20 3,5 3.30 3,5 3.30
142. 78.Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) - - - - - - - 95 96 97 97
143. 79.Persentase OPD yang memanfaatkan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah % - - - - - - - 80 90 100 100 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
144. 80.Persentase Koperasi Aktif % 76 76 76,25 76 76,5 80,6 76,75 81.18 77 81.54 77,25 82.07 77,25 82.07
145. 81.Persentase Koperasi Sehat % 29,12 29,71 30 29,12 30,25 22,4 30,5 28.88 30,75 30 31 31.11 31 31.11
146. 82.Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) % 0,39 1,15 1,25 0,39 1,34 1,73 1,69 1,73 1,84 1,74 1,98 1,75 1,98 1,75
147. 83.Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro % 0,34 1,05 0,47 0,34 0,47 0,615 0,47 0.244 0,47 0.249 0,47 0.254 0,47 0.254 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
148. 84.Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 77,23 83,6 86 77,23 87 89,5 88 88.00 89 89.00 90 90.00 90 90.00
149. 85.Nilai investasi daerah Milyar Rupiah 583 625 255 583 260 1087 265 500 270 545 275 600 275 600 735 No Indikator Kinerja Daerah Satuan Kondisi Awal Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan Kondisi Akhir RPJMD 2017 2018 2019 T 2019 R 2020 T 2020 R 2021 T 2021 P 2022 T 2022 P 2023 T 2023 P Murni Peru- bahan
150. 86.Persentase penyelesaian aduan masyarakat terhadap pelayanan publik % - - - - - - - 100 100 100 100
151. 87.Pertumbuhan proyek investasi daerah % - - - - - - - 1 1 1 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
152. 88.Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga % NA 35,5 35,5 NA 1,31 -23,33 2,59 2.59 2,94 2.94 3,27 3.27 45,61 3.27
153. 89.Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga % 2.59 2.94 3.27 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
154. 90.Persentase Data Statistik Sektoral yang dikelola dengan baik % - - - - - - - 90 100 100 100
155. 91.Persentase Jenis Informasi Publik yang dikelola % - - - - - - - 100 100 100 100 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
156. 92.Persentase OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi % 0 0 21 0 43 43 64 64 86 86 100 100 100 100 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
157. 93.Persentase jenis kesenian daerah yang dilestarikan % NA NA 37,74 NA 50,94 100 77,36 77,36 90,57 90,57 100 100 100 100
158. 94.Persentase Pelestarian Budaya Banyumas % NA NA 32,87 NA 47,47 72,72 68,68 68.68 85,29 85.29 100 100 100 100 736 No Indikator Kinerja Daerah Satuan Kondisi Awal Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan Kondisi Akhir RPJMD 2017 2018 2019 T 2019 R 2020 T 2020 R 2021 T 2021 P 2022 T 2022 P 2023 T 2023 P Murni Peru- bahan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
159. 95.Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat - - - - - - - 53 54 55 55
160. 96.Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Rasio NA NA 0,053 NA 0,053 0,48 0,053 0.48 0,053 0.48 0,053 0.48 0,053 0.48 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
161. 97.Nilai Pengawasan Kearsipan - - - - - - - 60 61 62 62
162. 98.Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku % NA 5,5 9,1 NA 14,5 14,5 20 20 27,3 27 36,4 35 36,4 35 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
163. 99.Persentase Peningkatan Produksi Perikanan % 1.38 1.09 1.50 1,38 1.50 2,07 1.50 1,5 1.50 1.5 1.50 1.5 7.50 1,5
164. 100.Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya % NA NA 1.5 NA 1.5 1,52 1.5 1,5 1.5 1.5 1.5 1.5 7.5 1,5
165. 101.Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap % NA NA 1.5 NA 1.5 2,63 1.5 1,5 1.5 1.5 1.5 1.5 7.5 1,5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
166. 102.Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata % NA 11.91 25.36 NA 5.86 -61,85 5.48 5.48 5.48 5.48 6.35 6.35 48.48 6.35 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
167. 103.Coefisien of Variant (CoV) % - - - - - - - 25.17 24.83 24 24
168. 104.Persentase peningkatan ketersediaan prasarana % - - - - - - - 2 2 4 737 No Indikator Kinerja Daerah Satuan Kondisi Awal Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan Kondisi Akhir RPJMD 2017 2018 2019 T 2019 R 2020 T 2020 R 2021 T 2021 P 2022 T 2022 P 2023 T 2023 P Murni Peru- bahan pendukung produksi pertanian
169. 105.Persentase peningkatan ketersediaan sarana pendukung produksi pertanian % - - - - - - - 2 2 4
170. 106.Persentase peningkatan komoditas pangan lokal yang dikembangkan % - - - - - - - 25 30 30
171. 107.Persentase peningkatan luasan lahan pangan lokal yang dikembangkan % - - - - - - - 3,5 4 4,5 4,5
172. 108.Persentase Peningkatan Produksi Peternakan % 6.19 3.07 3.00 6,19 3.00 4,99 3.00 3 3.00 3 3.00 3 15.00 3
173. 109.Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian % NA NA 1 NA 1 -1,39 1 1 1 1 1 1 5 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
174. 110.Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal Kelom- pok 1118 718 54 1118 54 96 54 54 54 54 54 54 270 54
175. 111.Jumlah Gula Kelapa Terekspor Ton 6000 7200 10000 6000 12000 12.233,82 18000 13000 24000 14000 30000 15000 30000 15000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
176. 112.Cakupan bina kelompok disektor perindustrian Kelom- pok - - - - - - - 67 68 69 204 738 No Indikator Kinerja Daerah Satuan Kondisi Awal Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan Kondisi Akhir RPJMD 2017 2018 2019 T 2019 R 2020 T 2020 R 2021 T 2021 P 2022 T 2022 P 2023 T 2023 P Murni Peru- bahan
177. 113.Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) % 1,73 1,74 1,75 1,75 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI SEKRETARIAT DAERAH
178. 114.Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) . - - - - - - - 81 82 83 83
179. 115.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 60,22 70,95 72 73,84 74 74,96 76 76.00 78 78.00 80 80.00 80 80.00
180. 116.Capaian kinerja instansi lingkup asisten Pemerintahan dan Kesra % - - - - - - - 100 100 100 100
181. 117.Capaian kinerja instansi lingkup asisten Administrasi Umum % - - - - - - - 100 100 100 100
182. 118.Capaian kinerja instansi lingkup asisten ekonomi dan pembangunan % - - - - - - - 100 100 100 100
183. 119.Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah - - - - - - 86.9 86.9 87 87
184. 120.Nilai Maturitas SPIP level 2 2 3 3 SEKRETARIAT DPRD
185. 121.Indeks Kepuasan Dewan % 80 80 80 80 81 100 82 100 83 100 84 100 84 100
186. 122.Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi % - - - - - - - 100 100 100 100 PERENCANAAN
187. 123.Manajemen Resiko Indek (MRI) level 3 - - - - - - - 100 100 100 100
188. 124.Nilai Penghargaan Perencanaan Daerah - - - - - - - 7.76 7.65 7.7 7.7 739 No Indikator Kinerja Daerah Satuan Kondisi Awal Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan Kondisi Akhir RPJMD 2017 2018 2019 T 2019 R 2020 T 2020 R 2021 T 2021 P 2022 T 2022 P 2023 T 2023 P Murni Peru- bahan
189. 125.Persentase kesesuaian prioritas daerah dan nasional % - - - - - - - 60 70 80 80 KEUANGAN
190. 126.Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
191. 127.Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah % - - - - - - - 100 100 100 100
192. 128.Persentase atas pengamanan aset daerah % - - - - - - - 90 95 95 95
193. 129.Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) % - - - - - - - 6,1 6,6 6,8 6,8
194. 130.Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD % - - - - - - - 19,3 19,4 19,5 19,5
195. 131.Persentase pengalokasian anggaran belanja sesuai ketentuan % - - - - - - - 100 100 100 100
196. 132.Persentase penyerapan APBD % - - - - - - - 90 90 95 95 KEPEGAWAIAN
197. 133.Indeks Profesionalitas ASN. % 82.79 82.80 83.10 82,79 83.40 67,48 83.60 71 83.60 71 83.70 71 83.70 71
198. 134.Persentase ASN yang mendapatkan penilaian kinerja kategori BAIK % - - - - - - - 100 100 100 100 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
199. 135.Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatan nya % - - - - - - - 100 100 100 100 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 740 No Indikator Kinerja Daerah Satuan Kondisi Awal Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan Kondisi Akhir RPJMD 2017 2018 2019 T 2019 R 2020 T 2020 R 2021 T 2021 P 2022 T 2022 P 2023 T 2023 P Murni Peru- bahan
200. 136.Persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan % - - - - - - - 75 80 85 85
201. 137.Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan % NA NA 60 NA 62 66,67 65 65 67 67 70 70 70 PENGELOLAAN PERBATASAN INSPEKTORAT DAERAH
202. 138.Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) - - - - - - - 1 1 1 1
203. 139.Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) - - - - - - - 3 3 3 3
204. 140.Nilai Survey Eksternal Persepsi Korupsi - - - - - - - 3.86 3.87 3.88 3.88 KECAMATAN
205. 141.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan 51,33 52,26 82 38,5 82,98 83,14 83,96 83.93 84,94 84.87 85,92 85.81 85,92 85.81
206. 142.Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu % - - - - - - - 100 100 100 100 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
207. 143.Persentase Penurunan Potensi Konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM % - - - - - - - 5 - 5 - 5 - 15
208. 144.Persentase wilayah kecamatan yang kondisinya aman % - - - - - - - 70 - 75 - 80 - 80
209. 145.Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam bidang politik % - - - - - - - 75 - 75 - 75 - 75 741 Melalui perubahan RPJMD ini diharapkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Banyumas semakin realistis untuk dicapai melalui penajaman berbagai program dan kegiatan yang dalam implementasinya didukung oleh seluruh pelaku pembangunan dan masyarakat Kabupaten Banyumas. Perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen perubahan RPJMD ini dapat diwujudkan dengan didukung komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan, peran serta para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan dan peran serta masyarakat. Agar pelaksanaan Perubahan RPJMD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 9.1. Pedoman Transisi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Sedangkan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 ditekankan pada perubahan untuk perencanaan tahun 2022 dan 2023. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun berakhir, maka Perubahan RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD tahun 2024 di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2023-2028 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025. 9.2. Kaidah Pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan. Kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD yang dapat dilakukan sebagai berikut: 742
a.Bupati Banyumas berkewajiban menyebarluaskan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 kepada masyarakat;
b.Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program- program Perubahan RPJMD dengan sebaik-baiknya yang mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023;
c.Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas wajib melakukan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan RPJMD. Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022-2023;
d.Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan RPJMD. BUPATI BANYUMAS, ttd ACHMAD HUSEIN

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019