DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penjaringan; Penyaringan; Pengangkatan Perangkat Desa; Biaya; Masa Jabatan; Larangan dan Sanksi; Pemberhentian; Pejabat yang Mewakili dalam Hal Perangkat Desa; Berhalangan Sementara atas Berhalangan Tetap atau Pemberhentian Sementara atau Pemberhentian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan, sehingga perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Dengan Persetujuan Bersama ' DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENJARINGAN. PENYARINGAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5.Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-sul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
12.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayahan.
13.Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
14.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
15.Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berupa pelaksanaan ujian penyaringan bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian sampai dengan penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
16.Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Penjaringan dan Penyaringan, adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
17.Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon, adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
18.Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
19.Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian penyaringan.
20.Hari adalah hari kerja.
21.Rotasi Jabatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut rotasi adalah kewenangan yang diberikan kepada Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Kepala Desa guna melakukan penilaian perangkat desa untuk memindahkan antar jabatan perangkat desa selain jabatan Sekretaris Desa dan jabatan staf, dalam satu Pemerintah Desa, dan untuk menaikkan jabatan perangkat desa dari jabatan Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan untuk menjadi Sekretaris Desa dan/atau staf untuk menjadi Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan dalam satu Pemerintah Desa.
22.Panitia Seleksi Rotasi Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi, adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk mengadakan mutasi dan promosi perangkat desa.
23.Surat Rekomendasi Camat yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah persetujuan tertulis dari Camat sebagai supervisi Camat dalam penjaringan, penyaringan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
24.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga di desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui ujian penyaringan dan penilaian terhadap prestasi, dedikasi dan sikap tidak tercela.
(2)Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
1. a.penjaringan;
2. b.penyaringan; ; dan
3. c.pengangkatan.
(3)Pengisian perangkat desa selain dilakukan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui Rotasi dengan mempertimbangkan Penilaian Kinerja Perangkat Desa.

BAB III

PENJARINGAN

Pasal 3

Calon Perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
d.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
e.terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
f.bagi calon Kepala Dusun berdomisili paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
g.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter pemerintah;
h.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian; T
i.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 4

(1)Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan, Kepala Desa memproses pengisian Perangkat Desa.
(2)Dalam rangka pengisian Perangkat Desa dengan melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala Desa membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Keanggotaan Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal terdiri dari:
1. a.unsur Perangkat Desa selain Sekretaris Desa, paling banyak 2 (dua) orang;
2. b.unsur Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa paling banyak 3 (tiga) orang; dan
3. c.unsur tokoh masyarakat paling banyak 4 (empat) orang.
(4)Jumlah anggota Panitia Penjaringan dan Penyaringan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Desa setempat.
(5)Penentuan susunan Panitia Penjaringan dan Penyaringan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat oleh anggota Panitia.
(6)Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari :
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua;
3. c.Sekretaris;
4. d.Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
(7)Penentuan kedudukan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan seksi-seksi dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh seluruh anggota Panitia Penjaringan dan Penyaringan, dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat/kesepakatan maka dilakukan dengan pemungutan suara.
(8)Untuk keperluan administrasi, Panitia Penjaringan dan Penyaringan dapat menggunakan Cap/Stempel Panitia Penjaringan dan Penyaringan.
(9)Dalam hal pengisian Perangkat Desa tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka jabatan Perangkat Desa yang kosong dapat diisi paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa.
(10)Panitia Penjaringan dan Penyaringan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa. (ll)Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa. %

Pasal 5

Panitia Penjaringan dan Penyaringan mempunyai tugas:

a.mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Desa;
b.menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Carnat;
c.menyusun rencana anggaran biaya pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Carnat;
d.menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
e.menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah (passing grade);
f.menerima pendaftaran Bakal Calon;
g.melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
h.mengumumkan Calon kepada masyarakat;
i.meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
j.mengajukan Calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
k.menyiapkan materi dan tempat ujian penyaringan;
1. 1.menyelenggarakan ujian penyaringan bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
m.mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
n.membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Penyaringan, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi;
o.mengajukan Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi kepada Kepala Desa; dan
p.melaporkan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 6

Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mempunyai wewenang:

a.melakukan pemeriksaan identitas bakal calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
b.menentukan rangking calon Perangkat Desa berdasarkan akumulasi hasil;
c.mengesahkan hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.

Pasal 7

(1)Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum mendapatkan Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari.
(3)Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Penjaringan dan Penyaringan mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/ pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.
(5)Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon yang mendaftar maka Bakal Calon tersebut berhak melalui tahapan penjaringan dan penyaringan selanjutnya, tanpa dilakukan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
(6)Pendaftaran Bakal Calon dilakukan dengan menyerahkan lamaran yang diajukan secara tertulis di atas kertas segel/bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia Penjaringan dan Penyaringan, dengan melampirkan:
1. a.Surat Pernyataan antara lain :
  1. 1.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. 2.setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  3. 3.sanggup berbuat baik, jujur dan adil;
  4. 4.tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
  5. 5.tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
  6. 6.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  7. 7.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  8. 8.sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota BPD dan Perangkat Desa;
  9. 9.bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat sebagai perangkat desa;
  10. 10.berdomisili di wilayah kerjanya bagi calon kepala dusun;
2. b.fotokopi/salinan ijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dilegalisir pejabat berwenang;
3. c.fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat berwenang;
4. d.fotokopi /salinan Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Desa setempat melalui Rukun Tetangga/Rukun Warga;
5. e.fotokopi /salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang;
6. f.Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
7. g.Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
8. h.pas foto berwarna dengan ukuran 4 X 6 centimeter.

Pasal 8

(1)Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon.
(2)Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
(3)Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon.

Pasal 9

(1)Penyampaian keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan, disampaikan kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon.
(2)Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan.
(3)Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
(4)Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan.

Pasal 10

(1)Panitia Penjaringan dan Penyaringan mengusulkan Calon kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
(2)Kepala Desa setelah menerima usulan Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, yang dituangkan dengan Keputusan Kepala Desa. T
(3)Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian penyaringan.
(4)Setelah Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan menerima Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), pada hari itu juga, Panitia Penjaringan dan Penyaringan mengumumkan nama-nama Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2022