DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Ruang Lingkup, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Kepemudaan, Keolahragaan, Prasarana dan Sarana, Penghargaan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Pengawasan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan bidang kepemudaan dan keolahragaan merupakan bagian dari urusan Pemerintahan Daerah melalui upaya menumbuhkembangkan kemandirian, prestasi dan menciptakan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan nasional dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan di daerah dalam rangka pembangunan kepemudaan yang terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan;

d.bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan Desain Besar Olahraga Daerah, mengatur, membina dan mengembangkan olahraga di Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan dan Keolahragaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN jdih.banyumaskab.go.id
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Warga adalah warga Kabupaten Banyumas.
5.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita Pemuda.
7.Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
8.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
9.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda. jdih.banyumaskab.go.id
10.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan Pemuda.
11.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
12.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
13.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
14.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
16.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
17.Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
18.Prestasi adalah hasil yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
19.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
20.Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus- menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
21.Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
22.Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
23.Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga. jdih.banyumaskab.go.id
24.Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
25.Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26.Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/ perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (single event).
27.Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/ perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (multi event).
28.Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga masyarakat yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
29.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan dan kepemudaan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Keolahragaan bertujuan untuk:

a.memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; jdih.banyumaskab.go.id
b.memacu pertumbuhan ilmu pengetahuan Olahraga, industri Olahraga dan wisata Olahraga; dan
c.memantapkan semua cabang Olahraga dalam kompetisi Olahraga.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah;
b.kepemudaan;
c.keolahragaan;
d.prasarana dan sarana;
e.penghargaan;
f.peran serta masyarakat;
g.pendanaan; dan
h.pengawasan.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kepemudaan dan perangkat yang terkait dengan bidang kepemudaan melalui tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan.
(3)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.
(2)Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan. jdih.banyumaskab.go.id

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 8

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

a.melaksanakan desain besar Olahraga nasional di Daerah dengan menetapkan desain besar Olahraga Daerah;
b.mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
c.mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan Pelayanan Kepemudaan dan Keolahragaan di Daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB V

KEPEMUDAAN

Pasal 10

(1)Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dengan indeks pembangunan pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)pengukuran Indeks pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dari :
1. a.partisipasi dan kepemimpinan;
2. b.Pendidikan;
3. c.gender dan diskriminasi;
4. d.lapangan dan kesempatan kerja; dan
5. e.kesehatan dan kesejahteraan.
(3)Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan melalui Pelayanan Kepemudaan, meliputi:
1. a.Penyadaran Pemuda;
2. b.pemberdayaan Pemuda; dan
3. c.pengembangan Pemuda. jdih.banyumaskab.go.id

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009