DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Banyumas

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal .

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien yang selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, perlu dilakukan perubahan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penataan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir SALINAN dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85); Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS. Pasal I Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21); dan
b.Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 58), diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi;
8. 8.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 11.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
12. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
13. 13.Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perdagangan dan bidang energi dan sumber daya mineral;
16. 16.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan;
17. 17.Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
18. 18.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
e.Badan Daerah terdiri atas:
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian serta bidang pendidikan dan pelatihan;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
3. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan pendapatan Daerah;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Besar menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 11 September 2025 BUPATI BANYUMAS, ttd SADEWO TRI LASTIONO Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 11 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd AGUS NUR HADIE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR 8 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH: (8-207/2025) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANYUMAS, ARIF ROHMAN, S.H., M.H. Pembina NIP. 197505312009031002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS I. UMUM Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat menuntut adanya struktur Perangkat Daerah yang adaptif serta mampu menunjang pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah Daerah. Penataan Perangkat Daerah tidak semata-mata merupakan langkah administratif, melainkan merupakan strategi kelembagaan yang terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan Daerah serta visi dan misi Bupati hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa susunan dan tata kerja Perangkat Daerah yang ada belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan aktual organisasi, baik dalam hal pembagian Urusan Pemerintahan, beban kerja, maupun efektivitas pelayanan kepada Masyarakat di Kabupaten Banyumas. Seiring dengan dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, muncul kebutuhan akan perbaikan tata organisasi yang lebih rasional dan proporsional, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek legal-formal, tetapi juga kinerja kelembagaan dan efisiensi birokrasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap materi muatan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah dan disesuaikan guna memperkuat desain Perangkat Daerah yang lebih relevan, terstruktur, dan berorientasi pada hasil (outcome-based). Disamping itu, perubahan ketiga terhadap Peraturan Daerah dimaksud merupakan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (aupb), khususnya asas kecermatan, asas profesionalitas, dan asas kepentingan umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 108

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien yang selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, perlu dilakukan perubahan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penataan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir SALINAN dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85); Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS. Pasal I Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21); dan
b.Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 58), diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi;
8. 8.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 11.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
12. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
13. 13.Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, bidang perdagangan dan bidang energi dan sumber daya mineral;
16. 16.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan;
17. 17.Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
18. 18.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
e.Badan Daerah terdiri atas:
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian serta bidang pendidikan dan pelatihan;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
3. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan pendapatan Daerah;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Besar menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 11 September 2025 BUPATI BANYUMAS, ttd SADEWO TRI LASTIONO Diundangkan di Purwokerto pada tanggal 11 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, ttd AGUS NUR HADIE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR 8 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH: (8-207/2025) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANYUMAS, ARIF ROHMAN, S.H., M.H. Pembina NIP. 197505312009031002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS I. UMUM Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat menuntut adanya struktur Perangkat Daerah yang adaptif serta mampu menunjang pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah Daerah. Penataan Perangkat Daerah tidak semata-mata merupakan langkah administratif, melainkan merupakan strategi kelembagaan yang terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan Daerah serta visi dan misi Bupati hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa susunan dan tata kerja Perangkat Daerah yang ada belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan aktual organisasi, baik dalam hal pembagian Urusan Pemerintahan, beban kerja, maupun efektivitas pelayanan kepada Masyarakat di Kabupaten Banyumas. Seiring dengan dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, muncul kebutuhan akan perbaikan tata organisasi yang lebih rasional dan proporsional, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek legal-formal, tetapi juga kinerja kelembagaan dan efisiensi birokrasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap materi muatan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah dan disesuaikan guna memperkuat desain Perangkat Daerah yang lebih relevan, terstruktur, dan berorientasi pada hasil (outcome-based). Disamping itu, perubahan ketiga terhadap Peraturan Daerah dimaksud merupakan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (aupb), khususnya asas kecermatan, asas profesionalitas, dan asas kepentingan umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 108

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024