DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016

Nomor: 16
Tahun: 2016
Ditetapkan: 6 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan UPT, staf ahli, kepegawaian, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5.Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Urusan Pemerintahan adalah urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
9.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banyumas.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Banyumas.
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Banyumas.
12.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
13.Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banyumas.
14.Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah atau Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjtnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan, untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Tipe A adalah tipe Perangkat Daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah dengan beban kerja yang besar.
18.Tipe B adalah tipe Perangkat Daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah dengan beban kerja yang sedang.
19.Tipe C adalah tipe Perangkat Daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah dengan beban kerja yang kecil. * .*
20.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
21.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Kabupaten Banyumas merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang dan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; JL
7. 7.Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang koperasi usaha kecil dan menengah dan bidang transmigrasi;
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. 9.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
10. 10.Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian yang berkaitan dengan hewan dan ternak, sub urusan prasarana pertanian yang berkaitan dengan hewan dan ternak, sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner, dan sub urusan perizinan usaha pertanian yang berkaitan dengan hewan dan ternak;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. 12.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan bidang perumahan dan kawasan permukiman sub urusan prasarana, sarana dan utilitas umum;
13. 13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. 14.Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olah raga;
15. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
16. 16.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang Perdagangan;
17. 17.Dinas Perhubungan Tipe B melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan; dan
18. 18.Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tipe C melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
e.Badan Daerah Kabupaten Banyumas terdiri dari :
1. 1.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan; dan
3. 3.Badan Keuangan 'Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Purwokerto Barat dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Purwokerto Utara dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Purwokerto Timur dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Karanglewas dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Kedungbanteng dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Baturraden dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Cilongok dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Ajibarang dengan Tipe A;
10. j.Kecamatan Pekuncen dengan Tipe A;
11. k.Kecamatan Gumelar dengan Tipe A;
  1. 1.Kecamatan Lumbir dengan Tipe A;
12. m.Kecamatan Wangon dengan Tipe A;
13. n.Kecamatan Jatilawang dengan Tipe A;
14. o.Kecamatan Rawalo dengan Tipe A;
15. p.Kecamatan Kebasen dengan Tipe A;
16. q.Kecamatan Patikraja dengan Tipe A;
17. r.Kecamatan Banyumas dengan Tipe A;
18. s.Kecamatan Somagede dengan Tipe A;
19. t.Kecamatan Kemranjen dengan Tipe A;
20. u.Kecamatan Tambak dengan Tipe A;
21. v.Kecamatan Sumpiuh dengan Tipe A;
22. w.Kecamatan Kalibagor dengan Tipe A;
23. x.Kecamatan Sokaraja dengan Tipe A;
24. y.Kecamatan Sumbang dengan Tipe A;
25. z.Kecamatan Kembaran dengan Tipe A; aa. Kecamatan Purwojati dengan Tipe A.
(3)Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf v dibentuk Kelurahan yang merupakan perangkat Kecamatan.

Pasal 4

^ Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah.

Pasal 7

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
(2)Satuan pendidikan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(3)Kedudukan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah Dinas Pendidikan.

Pasal 8

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi, serta tata kerja staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat ASN pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.ndang- X

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sarnpai dengan peraturan perundang- undangan mengenai pelaksanaan urusan pernerintahan umurn diundangkan.
(2)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pernerintahan umum diundangkan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 104 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 104 Tahun 2025