DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi mencakup : pembentukan, kedudukan dan wilayah kerja; kegiatan usaha; modal; RUPS; direksi dan dewan komisaris; dewan pengawas syariah; tata kelola, prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko PT BPR Syariah, perencanaan dan pelaporan; tahun buku dan penggunaan laba; pembinaan dan pengawasan; kerjasama; dan pembubaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4962);
5.Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); 1 2
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturran Perundang-Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang – undang 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan investasi pemerintah Daerah
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Perundangan;
15.Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101 DPBS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5027 DPBS);
16.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/PJOK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5544);
17.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/PJOK.03/2014 tentang kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 352, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5630); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI dan BUPATI BANYUWANGI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KABUPATEN BANYUWANGI. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5.Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disebut PT BPR Syariah adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang melakukan usahanya di bidang perbankan dengan berdasarkan prinsip Syariah, yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6.Direksi adalah Direksi PT BPR Syariah.
7.Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT BPR Syariah.
8.Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah.
9.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
10.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
11.Pegawai adalah Pegawai PT BPR Syariah.
12.Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Usaha-Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
13.Ijarah muntahiya bittamlik adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
14.Wikalah/wakalah yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yangdiberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.
15.Wadi’ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan keamanan serta keutuhan barang/uang. 4
16.Murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
17.Salam adalah akad jual beli barang pesanan (Muslam Fi’ih) antara pembeli (Muslam) dengan penjual (Muslam Ilaih). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai Muslam kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (Muslam Fi’ih) maka hal ini disebut Salam Paralel.
18.Istishna adalah akad jual beli barang (Mashnu’) antara pemesan (Mustashni) dengan penerima pesanan (Shani’). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai Shani’ kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (Mashnu’) maka hal ini disebut Istishna Paralel.
19.Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (Shahibul Maal) dengan pengelola (Mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.
20.Musyarakah adalah kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan, membatalkan haknya dalam pelaksanaan/manajemen usaha tersebut.
21.Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antara bank (Mu’ajir) dengan penyewa (Musta’jir), setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada Mu’ajir.
22.Rahn adalah akad penyerahan barang/harta (Mahrun) dari nasabah (Rahin) kepada Bank (Murtahin) sebagai jaminan atas seluruh hutang.
23.Qardhul Hasan adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.
24.Prinsip Operasional Syariah Lainnya adalah prinsip Syariah lainnya yang lazim dilakukan oleh bank Syariah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.
25.Takwim adalah tahun berdasarkan kalender (berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember)

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah dengan nama Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Banyuwangi. 5

Pasal 3

(1)Kantor Pusat PT BPR Syariah berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi.
(2)PT BPR Syariah dapat membuka Cabang di dalam wilayah daerah dan di luar daerah dalam wilayah Negara Kesatuan
(3)Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)setelah mendapatkan ijin dari OJK.
(4)Rencana pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan PT BPR Syariah.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 4

PT BPR Syariah merupakan Badan Usaha Milik Daerah di bidang keuangan dan menjalankan usaha di bidang perbankan dalam bentuk Bank Pembiayaan Rakyat dengan menerapkan Prinsip Syariah.

Pasal 5

Kegiatan usaha PT BPR Syariah meliputi:

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
1. 1.Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
2. 2.Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
b.menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
1. 1.Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;
2. 2.Pembiayaan Jual Beli berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna’;
3. 3.Pembiayaan berdasarkan Akad qardh hasan;
4. 4.Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
5. 5.Pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;
c.menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
d.memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah; dan
e.menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan OJK. 6

Pasal 6

Produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh PT BPR Syariah wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK.

Pasal 7

Modal disetor BPRS paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari modal dasar BPRS.

Pasal 8

(1)PT BPR Syariah dilarang :
1. a.melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2. b.menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
3. c.melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
4. d.melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
5. e.melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
6. f.melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)PT BPR Syariah dilarang merubah kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional.

BAB IV

MODAL

Pasal 9

(1)Modal dasar PT BPR Syariah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp.32.000.000.000,00 ( tiga puluh dua milyar rupiah), yang terbagi atas 32.000 (tiga puluh dua ribu ) lembar saham, masing – masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
(2)Perbandingan saham ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Pemerintah Daerah sebanyak 99 % (sembilan puluh sembilan persen) lembar saham.
2. b.Pihak Ketiga sebanyak 1 % (satu persen) lembar saham.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD/ART PT. BPR Syariah.

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…