DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

regulasi_utama

Ringkasan

mengatur kembali tentang organisasi perangkat desa sesuai UU No 6 Tahhun 2014 tentang Desa

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan berbagai penyesuaian agar dapat memberikan kepastian hukum dalam implementasinya;
c.Bahwa sejalan dengan pertimbangan pada huruf b dan dengan lahirnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa perlu ditinjau substansinya;
d.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI dan BUPATI BANYUWANGI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2.Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. 4
8.Perangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terdiri dari unsur sekretariat desa, unsur pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9.Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Pengangkatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi jabatan perangkat desa yang meliputi proses penjaringan, penyaringan, konsultasi, dan penetapan menjadi Perangkat Desa.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12.Hari adalah hari kerja.
13.Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan daiam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN MASA KERJA PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat desa terdiri atas : a) Sekretariat desa; b) Pelaksana kewilayahan; dan c) Pelaksana teknis.
(2)Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.

Pasal 3

(1)Sekretariat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
(2)Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan.
(3)Dalam hal bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) urusan, susunannya adalah: a) Urusan tata usaha dan umum; b) Urusan keuangan; dan c) Urusan perencanaan 5
(4)Dalam hal bidang urusan sebgaimana dimaksud pada ayat
(3)terdiri atas 2 (dua) urusan, susunannya adalah: a) Urusan tata usaha, umum dan perencanaan; dan b) Urusan keuangan
(5)Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan ayat (4) dipimpin oleh kepala urusan.

Pasal 4

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
(3)Tugas pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa.
(4)Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun yang dipilih dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 5

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi.
(3)Dalam hal pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) seksi, susunan adalah sebagai berikut : a) Seksi pemerintahan; b) Seksi kesejahteraan; dan c) Seksi pelayanan.
(4)Dalam hal pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) seksi, susunan adalah sebagai berikut : a) Seksi pemerintahan; dan b) Seksi kesejahteraan dan pelayanan 6
(5)Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh kepala seksi.

Pasal 6

Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) diangkat oleh kepala desa berdasarkan musyawarah mufakat dari penduduk desa yang bertempat tinggal tetap di wilayah dusun setempat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

(1)Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diikuti oleh peserta rapat yang terdiri atas Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Tokoh Masyarakat, tokoh Pemuda, dan Organisasi wanita yang ada di wilayah dusun setempat.
(2)Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon yang memenuhi syarat kepada Kepala Desa.
(3)Calon Kepala Dusun hasil musyawarah mufakat yang dipilih oleh Kepala Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
(4)Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon kepala dusun kepada kepala desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
(5)Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
(6)Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
(7)Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan musyawarah mufakat kembali bagi calon perangkat desa.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi oleh Camat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Masa kerja perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 tahun.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 7

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

Kepala desa merupakan penanggungjawab dalam proses pengangkatan perangkat desa.

Pasal 10

(1)Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b) berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c) memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebgaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a) memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer dengan baik minimal program Microsoft word (MS) dan Microsoft Excel yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat pernyataan di atas materai cukup; b) tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri, TNI/POLRI, kepala desa, perangkat desa, atau pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa; c) berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; d) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; e) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; f) tidak terkait dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan waktu kerja yang sama; 8 g) khusus untuk jabatan kepala dusun, calon harus bertempat tinggal di wilayah dusun setempat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, kecuali di wilayah dusun setempat tersebut tidak ada yang mencalonkan, dapat diisi dari wilayah dusun lain dalam lingkup 1 (satu) desa; dan h) bagi calon perangkat desa yang berasal dari BPD harus nonaktif dari keanggotaan BPD selama proses pemilihan/pengangkatan Perangkat Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
(4)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah: a) Kartu Tanda Penduduk; b) Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai; c) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup; d) Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; e) Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir; f) Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan g) Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…