DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

regulasi_utama

Ringkasan

perubahan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadi kewenangan pemerintah Pusat

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, sehingga dengan adanya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tersebut perlu dicabut.
c.Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Banyuwangi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4742);
8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI dan BUPATI BANYUWANGI

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KABUPATEN BANYUWANGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2.Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi.
6.Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan asprasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Otonomi Daerah, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Urusan Pemerintahan, adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. 4
9.Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10.Standart adalah acuan yang dipakai sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
11.Prosedur adalah metode atau tatacara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12.Kriteria adalah ukuran tertentu yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KABUPATEN BANYUWANGI

Pasal 2

(1)Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Banyuwangi meliputi :
1. a.Pendidikan;
2. b.Kesehatan;
3. c.Pekerjaan Umum;
4. d.Perumahan Rakyat danKawasanPermukiman;
5. e.Penataan ruang;
6. f.Perhubungan;
7. g.Lingkungan Hidup;
8. h.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. i.Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10. j.Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
11. k.Sosial;
12. l.Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
13. m.Koperasi dan usaha mikro;
14. n.Penanaman modal;
15. o.Kebudayaan dan pariwisata;
16. p.Kepemudaan dan olahraga;
17. q.Pemberdayaan masyarakat dan desa;
18. r.Statistik;
19. s.Kearsipan;
20. t.Perpustakaan;
21. u.Komunikasi dan Informatika;
22. v.Pertanian dan ketahanan pangan;
23. w.Perikanan;
24. x.Perdagangan; dan
25. y.Perindustrian.
(2)Setiap bidang urusan pemerintahankonkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang;
(3)Rincian urusan pemerintahankonkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Daerah ini. 5

Pasal 3

Urusan pemerintahankonkuren sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 4

(1)Urusan wajib sebagaimana dalam pasal 3 adalah urusan pemerintahan konkurenyang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
(2)Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
1. a.Pendidikan;
2. b.Kesehatan;
3. c.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. d.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. e.Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. f.Sosial.
(3)Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
1. a.Tenaga Kerja;
2. b.Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. c.Pangan;
4. d.Lingkungan hidup;
5. e.Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
6. f.Pemberdayaan masyarakat dan desa;
7. g.Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. h.Perhubungan;
9. i.Komunikasi dan informatika;
10. j.Koperasidanusahamikro;
11. k.Penanaman modal;
12. l.Kepemudaan dan Olahraga;
13. m.Statistik;
14. n.Persandian;
15. o.Kebudayaan;
16. p.Perpustakaan; dan
17. q.Kearsipan.
(4)Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
1. a.Pariwisata;
2. b.Pertanian;
3. c.Perdagangan; dan
4. d.Transmigrasi. 6
(5)Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 5

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan pedoman dalam:

a.Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
b.Penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
c.Penempatan porsonal sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
d.Penempatan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
e.Penetapan alokasi biaya dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah;
f.Penilaian Kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
g.Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 6

(1)Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren, Kabupaten Banyuwangi dapat:
1. a.Menyelenggarakan sendiri; atau
2. b.Menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan azas tugas pembantuan.
3. c.Melimpahkan sebagian Kewenangan urusan pemerintahan daerah kepada Camat.
(2)Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 7

BAB IV

PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan pemerintahan konkuren dapat berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Banyuwangi dan/atau sumber-sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 24 Maret 2017 BUPATI BANYUWANGI Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 24 Maret 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, Ttd. Drs . DJADJAT SUDRADJAT, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19591227 198603 1 022 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 4 AN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 20-1/2017 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 52-4/2017 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KABUPATEN BANYUWANGI I. PENJELASAN UMUM Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu urusan pemerintahan konkuren, dimana urusan tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangan kabupaten dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut dan guna menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perlu menetapkan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009