DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat ruang lingkup sebagai berikut :Penyelenggaraan, Peserta Didik, Pendidik dan tenaga Pendidik, Kurikulum, Lulusan, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Perizinan Pendidikan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan Pendidikan dasar, Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan non formal merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah. Mengingat : 1. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
6.Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8.Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, dan BUPATI BANYUWANGI, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3.Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi.
5.Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi.
6.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
7.Kepala Dinas Pendidikan adalah kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
8.Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al-Quran, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar Pesantren pada Jalur Pendidikan Non Formal.
9.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan Islam.
10.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
11.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan diniyah dan pesantren sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
12.Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh peserta didik atas tanggung jawab Pemerintah Daerah. 4

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah :

a.Menanamkan pada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Alloh Subhanahu WaTa’ala;
b.Mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), rendah hati (tawadhu), Toleran (tasamuh), Keseimbangan (tawazun), Moderat (tawasuth), Keteladanan (uswah), pola hidup sehat, dan cinta tanah air;
c.Mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan ketrampilan peserta didik untuk menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari; dan
d.Memberikan bekal kemampuan dasar Agama Islam kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertaqwa, beramal shaleh dan berakhlak mulia serta warga negara Indonesia yang berkepribadian, percaya pada diri sendiri, sehat jasmani dan rohani.

Pasal 3

Ruang lingkup Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah terkait dengan:

a.Penyelenggaraan
b.Peserta Didik
c.Pendidik dan tenaga Pendidik
d.Kurikulum
e.Lulusan
f.Pembiayaan
g.Pembinaan dan Pengawasan
h.Perizinan Pendidikan

BAB III

WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH

Pasal 4

Pendidikan diniyah takmiliyah yang selanjutnya disebut Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang Pendidikan dasar, Berupa Satuan Pendidikan. 5

Pasal 5

(1)Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 diselenggarakan oleh masyarakat.
(2)Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan formal dan non formal, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya.
(3)Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di masjid, musolla, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat.
(4)Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan secara mandiri atau terpadu dengan satuan pendidikan lainnya.

Pasal 6

(1)Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dapat diselenggarakan oleh perseorangan, lembaga masyarakat, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah.
(2)Penamaan Madrasah Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.

Pasal 7

(1)Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah diselenggarakan pada MI/SD, MTS/ SMP.
(2)Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik.
(3)Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
(4)Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal
(3)harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.

Pasal 8

(1)Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 6
(2)Setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas diberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.

Pasal 9

(1)Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik.
(2)Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap dan layak
(3)Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah.
(4)penyelenggara pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 10

(1)Peserta didik Wajib Belajar Madrasah diniyah takmiliyah berasal dari satuan pendidikan MI/SD, MTs/SMP.
(2)Madarasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang;
(3)Jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jenjang Ula, wustha, dan ulya.
(4)Wajib Belajar Madrasah diniyah takmiliyah diselenggarakan pada jenjang ula, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada MI/SD atau yang sederajat.
(5)Jenjang wustha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada MTs/SMP atau yang sederajat dapat mengikuti program Wajib Belajar Madrasah diniyah takmiliyah.
(6)Peserta didik hanya berkewajiban mengikuti salah satu pendidikan madrasah diniyah takmiliyah yang diselanggarakan oleh lembaga formal atau non formal.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…