DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

regulasi_utama

Ringkasan

Pengaturan kembali tipe dan jenis perangkat daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI dan BUPATI BANYUWANGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3.Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuwangi
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 3
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banyuwangi;
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Banyuwangi;
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Pekerjaan Umum Pengairan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. 5.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas Tipe C yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
6. 6.Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; 4
8. 8.Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
9. 9.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
10. 10.Dinas Kebudayan dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
11. 11.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan Dinas Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro;
12. 12.Dinas Pertanian merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
13. 13.Dinas Perikanan dan Pangan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dan bidang pangan;
14. 14.Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
15. 15.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
16. 16.Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
17. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
18. 18.Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
19. 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
20. 20.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
21. 21.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 5
22. 22.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yang terdiri dari sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.
e.Badan Daerah, terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

Pasal 3

Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 4

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah;
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kecamatan Banyuwangi merupakan Kecamatan Tipe A;
2. b.Kecamatan Giri merupakan Kecamatan Tipe A;
3. c.Kecamatan Glagah merupakan Kecamatan Tipe A;
4. d.Kecamatan Wongsorejo merupakan Kecamatan Tipe A;
5. e.Kecamatan Kalipuro merupakan Kecamatan Tipe A;
6. f.Kecamatan Singojuruh merupakan Kecamatan Tipe A;
7. g.Kecamatan Kabat merupakan Kecamatan Tipe A;
8. h.Kecamatan Rogojampi merupakan Kecamatan Tipe A;
9. i.Kecamatan Songgon merupakan Kecamatan Tipe A;
10. j.Kecamatan Srono merupakan Kecamatan Tipe A; 6
11. k.Kecamatan Muncar merupakan Kecamatan Tipe A;
12. l.Kecamatan Cluring merupakan Kecamatan Tipe A;
13. m.Kecamatan Purwoharjo merupakan Kecamatan Tipe A;
14. n.Kecamatan Tegaldlimo merupakan Kecamatan Tipe A;
15. o.Kecamatan Pesanggaran merupakan Kecamatan Tipe A;
16. p.Kecamatan Bangorejo merupakan Kecamatan Tipe A;
17. q.Kecamatan Gambiran merupakan Kecamatan Tipe A;
18. r.Kecamatan Genteng merupakan Kecamatan Tipe A;
19. s.Kecamatan Sempu merupakan Kecamatan Tipe A;
20. t.Kecamatan Glenmore merupakan Kecamatan Tipe A;
21. u.Kecamatan Kalibaru merupakan Kecamatan Tipe A;
22. v.Kecamatan Licin merupakan Kecamatan Tipe A;
23. w.Kecamatan Tegalsari merupakan Kecamatan Tipe A;
24. x.Kecamatan Siliragung merupakan Kecamatan Tipe A;
25. y.Kecamatan Blimbingsari merupakan Kecamatan Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Penetapan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, memperhatikan asas :

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas;dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya; 7
(3)Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten.
(2)Satuan pendidikan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 9

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT dan Perangkat Daerah yang berbetuk rumah sakit dengan susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang UPT yang baru ditetapkan.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 11

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli;
(2)Staf Ahli sebagaimana tersebut pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan;
2. b.Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
3. c.Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan. ( 3) Tugas dan fungsi staf ahli ditetapkan oleh bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah;
(4)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli bupati dapat dibentuk 1 (satu) sub bagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha. 8

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI dan BUPATI BANYUWANGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3.Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuwangi
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 3
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banyuwangi;
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Banyuwangi;
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Pekerjaan Umum Pengairan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. 5.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas Tipe C yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
6. 6.Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; 4
8. 8.Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
9. 9.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
10. 10.Dinas Kebudayan dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
11. 11.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan Dinas Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro;
12. 12.Dinas Pertanian merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
13. 13.Dinas Perikanan dan Pangan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dan bidang pangan;
14. 14.Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
15. 15.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
16. 16.Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
17. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
18. 18.Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
19. 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
20. 20.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
21. 21.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 5
22. 22.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yang terdiri dari sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.
e.Badan Daerah, terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

Pasal 3

Pasal 4

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah;
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kecamatan Banyuwangi merupakan Kecamatan Tipe A;
2. b.Kecamatan Giri merupakan Kecamatan Tipe A;
3. c.Kecamatan Glagah merupakan Kecamatan Tipe A;
4. d.Kecamatan Wongsorejo merupakan Kecamatan Tipe A;
5. e.Kecamatan Kalipuro merupakan Kecamatan Tipe A;
6. f.Kecamatan Singojuruh merupakan Kecamatan Tipe A;
7. g.Kecamatan Kabat merupakan Kecamatan Tipe A;
8. h.Kecamatan Rogojampi merupakan Kecamatan Tipe A;
9. i.Kecamatan Songgon merupakan Kecamatan Tipe A;
10. j.Kecamatan Srono merupakan Kecamatan Tipe A; 6
11. k.Kecamatan Muncar merupakan Kecamatan Tipe A;
12. l.Kecamatan Cluring merupakan Kecamatan Tipe A;
13. m.Kecamatan Purwoharjo merupakan Kecamatan Tipe A;
14. n.Kecamatan Tegaldlimo merupakan Kecamatan Tipe A;
15. o.Kecamatan Pesanggaran merupakan Kecamatan Tipe A;
16. p.Kecamatan Bangorejo merupakan Kecamatan Tipe A;
17. q.Kecamatan Gambiran merupakan Kecamatan Tipe A;
18. r.Kecamatan Genteng merupakan Kecamatan Tipe A;
19. s.Kecamatan Sempu merupakan Kecamatan Tipe A;
20. t.Kecamatan Glenmore merupakan Kecamatan Tipe A;
21. u.Kecamatan Kalibaru merupakan Kecamatan Tipe A;
22. v.Kecamatan Licin merupakan Kecamatan Tipe A;
23. w.Kecamatan Tegalsari merupakan Kecamatan Tipe A;
24. x.Kecamatan Siliragung merupakan Kecamatan Tipe A;
25. y.Kecamatan Blimbingsari merupakan Kecamatan Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Penetapan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, memperhatikan asas :

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas;dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya; 7
(3)Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten.
(2)Satuan pendidikan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 9

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 10

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 11

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli;
(2)Staf Ahli sebagaimana tersebut pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan;
2. b.Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
3. c.Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan. ( 3) Tugas dan fungsi staf ahli ditetapkan oleh bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah;
(4)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli bupati dapat dibentuk 1 (satu) sub bagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha. 8