DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa perubahan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 3). Hotel dan Restoran adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan C. Restoran dengan tanda talam kencana adalah restoran golongan kelas tertinggi yang dinyatakan dengan piagam sendok garpu berwarna emas. Restoran dengan tanda talam selaka adalah restoran golongan kelas menengah yang dinyatakan dengan piagam sendok garpu berwarna perak. Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C serta minuman beralkoholgolongan B yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya dengan kadarethanol setinggi-tingginya 15%.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol khususnya dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah lima kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
c.Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469)
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran.Negara tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45); 3
11.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 68, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4402);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
17.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 4
19.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah lima kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018;
20.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 338);
21.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintergrasi secara elektronik di bidang perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI dan BUPATI BANYUWANGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 3) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 14 diubah, angka 15 dihapus dan ditambah 2 (dua) angka baru, yakni angka 18 dan angka 19, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3.Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. 5
5.Produksi minuman beralkohol adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk minuman beralkohol.
6.Peredaran minuman beralkohol adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
7.Pengecer minuman beralkohol adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
8.Penjual langsung minuman beralkohol adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang ditentukan.
9.Agen adalah orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha perwakilan.
10.Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan minuman beralkohol.
11.Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
12.Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
13.Setiap orang adalah orang perorangan setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
14.Hotel dan Restoran adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15.Dihapus.
16.Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
17.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan C.
18.Restoran dengan tanda talam kencana adalah restoran golongan kelas tertinggi yang dinyatakan dengan piagam sendok garpu berwarna emas.
19.Restoran dengan tanda talam selaka adalah restoran golongan kelas menengah yang dinyatakan dengan piagam sendok garpu berwarna perak. 6
2.Ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

a.Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) sampai dengan 5% (lima persen);
b.minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
c.minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C2H5OH) lebih dari 20% (dua puluhpersen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
1. 3.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Setiap orang, agen dan/atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A/SKP-A sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Setiap orang, agen dan/atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib memperoleh SIUP MB.
(3)Ketentuan mengenai Tata Cara Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Pengecer minuman beralkohol, dan Penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan golongan C serta minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, atau sejenisnya dengan kadar ethanol setinggi- tingginya 15% (limabelas perseratus) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Produksi minuman beralkohol di dalam negeri hanya dapat diselenggarakan berdasarkan izin Menteri Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Jumlah peredaran dan/atau penjualan langsung minuman beralkohol golongan B dan C untuk dikonsumsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Setiap orang, agen dan/atau pelaku usaha dalam memproduksi, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mencantumkan label informasi dengan bahasa Indonesia yang memuat keterangan :
1. a.nama produk;
2. b.nomor pendaftaran; 7
3. c.kadar Alkohol;
4. d.daftar bahan yang digunakan;
5. e.berat bersih/isi bersih;
6. f.nama dan alamat pihak yang memproduksi;
7. g.tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;
8. h.mencantumkan tulisan ‘minuman beralkohol’.
(4)Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti, melabel kembali, atau menukar label informasi produk minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Setiap orang, agen dan/atau pelaku usaha dilarang memproduksi, mengedarkan, dan atau menjual minuman beralkohol lainnya dan atau yang sejenis minuman beralkohol tradisional seperti arak, tuak dan/atau sebutan lainnya yang diproduksi secara tradisional baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dan atau obat-obatan dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

5.Ketentuan Pasal 6 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Setiap penjual langsung minuman beralkohol atau pengecer minuman beralkohol wajib memiliki SIUP-MB.
(2)Dihapus.
(3)Hotel, restoran, cafe dan tempat tertentu lainnya yang telah ditetapkan oleh bupati, yang menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A/SKP-A dan untuk golongan B dan golongan C wajib memiliki Surat Izin Tetap Usaha hotel dan restoran, serta memperoleh SIUP MB.

7.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C serta minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus);
(2)Bupati dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim terpadu dengan melibatkan unsur aparat kepolisian dan instansi vertikal terkait.
(3)Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pengawasan dan pengendalian diatur dalam Peraturan Bupati. 8

8.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat
(2), Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di Banyuwangi Pada Tanggal 27 Februari 2020 BUPATI BANYUWANGI Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 27 Februari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Ttd. H. MUJIONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 38-1/2020 Pemerintahan Ub. Sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Asisten Administrasi Kepala Bagian Hukum HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M. Pembina Tingkat I NIP. 19650828 199703 2 002 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE). ID : 2008251108430816 NIP : 196508281997032002 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL I. UMUM Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, salah satunya ialah asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pada Lampiran I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Huruf DD Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, angka 1, Kolom 5, Huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat merupakan kewenangan daerah kabupaten. Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta terwujudnya penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah. 1 10 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas. Angka 4

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…