DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 3/C) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 6 Nomor Register 237-6/2015) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan Pasal 2 huruf (a) diubah dan huruf (c) dihapus; 3. Ketentuan Bab IV Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 diubah; 4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 18A; 5. Ketentuan Pasal 78 diubah; 6. ketentuan Lampiran I diubah; 7. Ketentuan Bab VI dan Lampiran III dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, khususnya terhadap tarif retribusi izin mendirikan bangunan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mengubah kembali Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2016. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. 3. 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 5. 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Mengingat

7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang–Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahuh 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 120 Tahun 2018, (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung;
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017; 14. 15. 16. 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangun an Gedung , Pengkaji Teknis dan Penilik Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 560); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 19/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917); Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 12);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaiamana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 6 Nomor Register 237- 6/2015. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI dan BUPATI BANYUWANGI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Menetapkan : Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 3/C) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 6 Nomor Register 237-6/2015) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2.Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Banyuwangi.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi
5.Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi.
7.Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
8.Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.
9.Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi yang membidangi;
10.Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan;
11.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12.Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah retribusi perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar jenis Bangunan Gedung.
13.Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yangkegiatannya di bidang Bangunan Gedung, sertamasyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yangberkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
14.Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara) adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
15.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ataumerawat Bangunan Gedung sesuai dengan standarteknis Bangunan Gedung.
16.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
17.Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
18.Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identilikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
19.Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung;
20.Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB, dan/atau SBKBG.
21.Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung
22.Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
23.Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang dan dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
24.Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
25.Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri di wilayah indonesia.
26.Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
27.Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin keapda orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarianlingkungan.
28.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
2.Ketentuan Pasal 2 huruf (a) diubah dan huruf (c) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

a.Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
b.Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol
c.dihapus;
d.Retribusi Izin Trayek; dan
e.Retribusi Izin Usaha Perikanan.
1. 3.Ketentuan Bab IV Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 4

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 5

(1)Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penerbitan PBG dan SLF.
(2)Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF
(3)Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan
1. a.Pembangunan baru;
2. b.Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
3. c.PBG perubahan untuk :
4. i.perubahan fungsi Bangunan Gedung; ii. perubahan lapis Bangunan Gedung; iii. perubahan luas Bangunan Gedung; iv. perubahan tampak Bangunan Gedung;
5. v.perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan; vi. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat; vii. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau viii. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
(4)PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan
(5)Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 6

(1)Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
(2)Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

Pasal 7

(1)PBG dilakukan melalui proses:
1. a.konsultasi perencanaan; dan
2. b.penerbitan.
(2)Proses konsultasi perencanaan dan penebitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 8

(1)Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:
1. a.penetapan nilai retribusi daerah;
2. b.pembayaran retribusi daerah; dan
3. c.penerbitan PBG.
(2)Penetapan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Teknis yang menangani bangunan gedung
(3)Tata cara Penerbitan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah

Pasal 9

(1)Setiap bangunan yang didirikan dan atau pembongkaran oleh orang pribadi atau Badan wajib memiliki PBG, SLF, SBKBG dan/atau RTB dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Bangunan yang didirikan sebagaimana ayat (1) Pasal ini harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam PBG, SLF, SBKBG dan/atau RTB.
(3)Jenis bangunan terdiri dari gedung, prasarana dan sarana gedung.
(4)Prasarana dan sarana bangunan gedung antara lain :
1. a.Konstruksi Pembatas/ Penahan / Pengaman :
  1. 1.Pagar
  2. 2.Tanggul / retaining wall
  3. 3.Turap batas kaveling/persil
2. b.Konstruksi Penanda Masuk Lokasi
  1. 1.Gapura
  2. 2.Gerbang
3. c.Konstruksi Perkerasan
  1. 1.Jalan
  2. 2.Lapangan upacara
  3. 3.Lapangan olahraga terbuka
4. d.Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton
5. e.Konstruksi Perkerasan Grassblock
6. f.Konstruksi Penghubung
  1. 1.Jembatan
  2. 2.Box culuert
7. g.Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung)
8. h.Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyebrangan Orang/Barang)
9. i.Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah / Underpass)
10. j.Konstruksi Kolam / Reservoir Bawah Tanah
  1. 1.Kolam renang
  2. 2.Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah
11. k.Konstruksi Septic Tank, Sumur Resapan
12. l.Konstruksi Menara
  1. 1.Menara reseruoir
  2. 2.Cerobong
13. m.Konstruksi Menara Air
14. n.Konstruksi Monumen
  1. 1.Tugu
  2. 2.Patung
  3. 3.Di dalam persil
  4. 4.Di luar persil
15. o.Konstruksi Instalasi / Gardu Listrik
  1. 1.Instalasi listrik
  2. 2.Instalasi telepon / komunikasi
  3. 3.Instalasi pengolahan
16. p.Konstruksi Reklame / Papan Nama
  1. 1.Billboard papan iklan
  2. 2.Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)
17. q.Fondasi Mesin (Diluar Bangunan)
18. r.Konstruksi Menara Televisi
19. s.Konstruksi Antena Radio
  1. 1.Standing tower dengan konstruksi 3-4 kak
  2. 2.Sistem guy wire / bentang kawat
20. t.Konstruksi Antena (Tower Telekomunikasi)
  1. 1.Menara bersama
  2. 2.Menara mandiri
21. u.Tangki Tanam Bahan Bakar
22. v.Pekerjaan Drainase (Dalam Persil)
  1. 1.Saluran
  2. 2.Kolam tampung
23. w.Konstruksi Penyimpanan / Silo
(5)Tata Cara memperoleh PBG, SLF, SBKBG dan/atau RTB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10

(1)Setiap pelaksanaan pembanguan dan pembongkaran di wilayah kabupaten Banyuwangi wajib memperoleh PBG, SLF, SBKBG, dan/atau RTB.
(2)Permohonan untuk memperoleh PBG, SLF, SBKBG, dan/atau RTB diajukan melalui Sistem Informasi Menejemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Pasal 11

(1)Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan penelitian persyaratan dapat menerima atau menolak atas permohonan PBG, SLF, SBKBG, dan/atau RTB yang diajukan.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara permohonan, serta kriteria penolakannya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…